Bingkai Merah

Akibat Insiden Kecil, Konflik Hampir Terjadi

2012-01-17T13:18:00.003+07:00

Bogor, Bingkai Merah – Insiden kecil hampir menyulut kembali konflik lama antara warga Kampung Cisalada, kampung jamaah Ahmadiyah, dengan sebelahnya, Kampung Kebon Kopi, Senin (16/1) sore. Berawal dari ejekan anak-anak Kampung Kebon kopi kepada anak-anak Kampung Cisalada yang sedang di atas odong-odong melewati Kampung Cisalada.

Ejekan mereka dibalas dengan lemparan batu-batu kecil anak-anak Kampung Cisalada. Akibatnya, massa dari luar Kampung Cisalada bersama pedagang odong-odong dengan sengaja melintasi Kampung Cisalada. Menurut warga setempat, tindakan massa itu sebagai psywar yang dapat menyulut konflik kembali. Insiden itu pun mendapat perhatian serius dari Humaedi, Ketua Rukun Warga (RW) setempat.

Konflik antara Kampung Cisalada dan Kampung Kebon Kopi masih kerap terjadi karena isu-isu miring dan insiden-insiden kecil. Konflik yang kerap terjadi selalu dikaitkan dengan isu Ahmadiyah.

Insiden sebelumnya pernah terjadi pertengahan 2011. Masalahnya sepele, seorang pemuda Kampung Cisalada dituduh meludahi pemuda Kampung Kebon Kopi, anak Lurah. Warga Kampung Kebon Kopi yang mendapat kabar itu merasa tidak terima dan berencana menyerang Kampung Cisalada. Tetapi, setelah dilakukan mediasi yang melibatkan anggota polisi setempat, Ketua RW, dan Lurah dengan mendatangkan terduga dan korban, ternyata insiden peludahan justru dilakukan anak lurah terhadap pemuda Kampung Cisalada yang sedang melintasi Kampung Kebon Kopi.

Warga Kampung Kebon Kopi sendiri beberapa kali pernah melakukan penyerangan ke Kampung Cisalada, Oktober 2010 lalu. Beberapa Al Quran dan sisi bangunan masjid dibakar massa. Penyerangan itu mengakibatkan kerusakan hebat masjid dan beberapa rumah penduduk.

Konflik soal Ahmadiyah hingga saat ini belum menemui titik terang penyelesaiannya. Jika terus seperti itu, dikhawatirkan akan kembali memanas. Apalagi, kebebasan beragama jamaah Ahmadiyah belum diterima oleh sebagian masyarakat. Pemerintah sendiri kurang serius menyelesaikan masalah itu. Diharapkan, pemerintah secara tegas melindungi warga negaranya dalam beragama dan beribadah sesuai amanat konstitusi Indonesia. (FRD)

Foto: Reuters, 2 Oktober 2010.

Rakyat Marah, Pagar DPR Dijebol

2012-01-13T09:53:00.003+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Ribuan orang melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (12/1) siang. Mereka berhasil menjebol pagar gedung bagian kiri sebagai bentuk kemarahan terhadap pemerintah dan DPR yang semakin menyengsarakan rakyat. Aksi mereka direspon dengan tembakan watercannon dari aparat polisi.

Massa yang umumnya berasal dari kalangan petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, miskin kota, dan mahasiswa itu sudah muak dengan praktek kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap rakyat saat mempertahankan sumber daya miliknya yang dirampas pemodal dan negara.

Menurut Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, pada 2011 saja, sebanyak 163 konflik tanah atau agraria terjadi. Duapuluh dua orang meninggal akibat konflik itu. Kasus kekerasan aparat keamanan terhadap petani di Mesuji, Lampung, dan kekerasan terhadap rakyat Bima di akhir 2011 menjadi pencetus api perlawanan rakyat di awal 2012 ini.

“Kami sebagai nelayan semakin terjepit nasibnya karena adanya perusahaan penambangan pasir yang mengancam daerah dan pencarian kami,” keluh seorang perempuan nelayan dari Tirtasaya, Serang, Banten.

Ia dan ratusan nelayan Tirtayasa lainnya meminta dicabutnya SK Bupati Serang Taufik Nuriman No. 541/sk.04/ IUP/DISTANBEN/2010 tentang Ijin Penambangan Pasir Laut. Surat ijin itu membuat kerusakan pesisir pantai Tirtayasa rusak dan ratusan nelayan dirugikan.

Hal serupa diserukan petani-petani dan masyarakat adat yang selama ini dirampas tanahnya. Mereka merasakan pemerintah semakin bersekutu dengan pemodal yang merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, persekutuan itu sampai pada pembunuhan rakyat-rakyat yang berlawan.

Menurut Suryana, petani asal Tasikmalaya, kedatangannya ke Jakarta untuk mendesak pemerintah dan anggota DPR bertanggung jawab atas semua perampasan tanah yang terjadi di tanah air. Ia dan petani-petani yang selama ini dirugikan sudah tidak lagi percaya dengan pemerintah dan anggota DPR yang korup, munafik, dan represif itu.

Aksi itu sendiri sebelumnya berlangsung di depan Istana Negara tanpa respon sedikitpun dari pemerintah. Mengakhiri aksinya, massa mulai bergerak ke Gedung DPR sekitar pukul 13.00 WIB. Tuntutan umum yang mereka sampaikan seputar penghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan menuntut dikembalikannya tanah-tanah rakyat yang dirampas.

Selain itu, massa aksi juga meminta dilaksanakannya kembali keadilan agraria untuk rakyat sesuai UUD 45 dan UU Pokok Agraria Tahun 1960. Presiden Soekarno yang mensahkan undang-undang itu sangat menyadari arti tanah bagi rakyat dan ancaman negara-negara penjajah yang ingin menginjakkan kakinya ke tanah Indonesia untuk dikuasai dan dijadikan lahan bisnis.

Aksi serupa juga serentak dilakukan di Padang, Medan, Jambi, Mesuji, Palu, Palangkaraya, Kupang, dan Makassar. Mereka secara sadar akan terus bergerak tahun ini untuk menggantikan kekuasaan yang tidak lagi berpihak rakyat. Bagi mereka, tanah adalah hidupnya. Jika dirampas, mereka akan merebutnya.

Tanah untuk Rakyat! (bfs)

Gestapu, Gestok

2011-09-15T08:59:00.003+07:00

Oleh: Harsutejo*

Gerakan 30 September merupakan nama “resmi” gerakan sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965. Nama ini untuk keperluan praktis media massa kemudian ditulis dengan G-30-S atau G30S. Sedang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) suatu nama yang dipaksakan agar berkonotasi dengan Gestapo-nya Hitler yang tersohor keganasannya itu. Rupanya sang konseptor, Brigjen Sugandhi, pimpinan koran Angkatan Bersenjata, telah banyak belajar dari sejarah dan jargon nazi Jerman.

Jelas nama ini merupakan pemaksaan dengan memperkosa kaidah bahasa Indonesia (dengan hukum DM), kepentingan politik menghalalkan segala cara. Nama Gestapu digalakkan secara luas melalui media massa, sedang dalam buku tulisan Nugroho Notosusanto maupun Buku Putih digunakan istilah G30S/PKI. Barangkali ini merupakan standar ganda yang dengan sengaja dilakukan; yang pertama untuk menggalakkan konotasi jahat Gestapo dengan Gestapu/PKI, sementara buku yang ditulis oleh pakar sejarah itu bernuansa “lebih ilmiah” bahwa G30S ya PKI.

Sementara itu sejumlah pakar asing dalam karya-karyanya menggunakan istilah Gestapu ciptaan Orde Baru ini. Mungkin ada di antara mereka sekedar mengutip istilah yang digunakan begitu luas dan gencar oleh media massa Orba secara membebek tidak kritis. Dengan demikian dari istilah yang digunakan saja tulisan itu sudah memulai sesuatu dengan berpihak secara politik kepada rezim Orba yang berkuasa. Di antara pakar ini, Prof Dr Victor M Fic, seorang sejarawan Kanada, telah menulis buku yang “menghebohkan” itu karena secara murahan menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S. Di seluruh bukunya ia menggunakan istilah Gestapu, ketika dia menggunakan istilah netral ‘Gerakan 30 September’ selalu diikuti dalam kurung (GESTAPU).

Sementara orang mengartikan penamaan Gestok (Gerakan 1 Oktober) hanya untuk gerakan yang dilakukan oleh Mayjen Suharto pada tanggal tersebut daripada gerakan Letkol Untung. Tetapi mungkin saja bahwa yang dimaksud Bung Karno adalah gerakan yang dilakukan Letkol Untung menculik sejumlah jenderal dan kemudian membunuhnya (terlepas dari adanya komplotan lain dalam gerakan yang melakukan pembunuhan itu). Penamaan itu juga terhadap gerakan Mayjen Suharto yang dilakukan menghadapi gerakan Untung serta mencegah kepergian Jendral Pranoto dan Umar Wirahadikusuma menghadap Presiden ke PAU Halim, sekaligus mengambilalih wewenang Men/Pangad Jenderal Yani yang sudah dipegang oleh Presiden Sukarno serta membangkang terhadap perintah-perintah Presiden untuk tidak melakukan gerakan militer.

Tentu saja penamaan Gestok tidak disukai oleh rezim Orba. Dalam pidatonya pada 21 Oktober 1965 di depan KAMI di Istora Senayan, Presiden Sukarno menyebutkan, “..Orang yang tersangkut pada Gestok harus diadili, harus dihukum, kalau perlu ditembak mati... Tetapi marilah kita adili pula terhadap pada golongan yang telah mengalami peruncingan seperti Gestok itu tadi”. Mungkin sekali ini maksudnya setelah pelaku peristiwa 1 Oktober (Untung cs) yang hanya berumur sehari itu diadili, maka juga terhadap pelaku yang membuat runcing persoalan sesudah itu, siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto cs. Dalam pidato Pelengkap Nawaksara di Istana Merdeka pada 10 Januari 1967 Presiden Sukarno dengan jelas menyebut pembunuhan para jenderal itu dengan Gestok lalu dilanjutkan dengan bertemunya tiga sebab (a) keblingernya pimpinan PKI, (b) kelihaian subversi Nekolim, (c) adanya oknum “yang tidak benar”.

Dalam dokumen yang disebut “Dokumen Slipi” yang berisi hasil pemeriksaan Bung Karno sebagai saksi ahli dalam perkara Subandrio dan merupakan kesaksian terakhir BK (1968), “...1 Oktober 1965 bagi saya adalah malapetaka, karena gerakan yang melawan G30S pada 1 Oktober 1965 itu telah melakukan pembangkangan terhadap diri saya, sejak saat itu gerakan yang melawan G30S tidak tunduk pada perintah saya, maka saya berpendapat G30S lawannya Gestok...”. Jika dokumen ini memang benar adanya, hal itu sesuai dengan seluruh perkembangan kejadian serta analisis BK tentang G30S tersebut di atas. Brigjen Suparjo segera menghentikan gerakan G30S sementara Mayjen Suharto meneruskan Gestok-nya. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa Presiden Sukarno tidak mengambil tindakan apa pun terhadap jenderal yang satu ini, justru melegitimasi dengan mengukuhkan kedudukannya.

Sebenarnyalah peristiwa G30S di Jakarta hanya berlangsung selama satu hari, sementara di Jawa Tengah yang tertinggal itu berlangsung beberapa hari (sesuatu yang aneh dan perlu dikaji lebih lanjut). Gerakan selanjutnya, yang disebut BK Gestok, dilakukan oleh Mayjen Suharto dengan menentang dan menantang perintah Presiden dengan menindas PKI dan gerakan kiri lainnya, membantai rakyat dan pendukung BK, ujungnya menjatuhkan Presiden Sukarno. Inilah tragedi sebenarnya dengan pembukaan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama oleh pihak militer sendiri.

(Dari berbagai sumber)

*Penulis adalah mantan Tahanan Politik 65, dulu aktif di Himpunan Sarjana Indonesia, sekarang aktif sebagai penulis dan peneliti sejarah sosial.

Doa untuk Ambon

2011-09-12T12:29:00.004+07:00

Oleh Henny Irawati*

Jakarta lebih terik dari biasanya. Panasnya seolah sanggup melelehkan kepala. Kutengok jam di hp, 13.00 WIB. Pantas. Di luar, matahari sedang garang-garangnya. Aku bersyukur telah sampai rumah. Rencana meneruskan baca kutangguhkan. Aku memilih tidur siang dengan jendela terbuka.

Ketika bangun, dua jam kemudian, matahari telah menepi. Dari jendela kamar, cahaya tidak lagi menyilaukan. Udara sore ramah seperti kawan lama, ngajak main di halaman. Tapi nanti dulu, aku mau tahu apa yang kulewatkan selama tidur siang. Laptop kunyalakan.

Aku tidak membaca koran, juga mengurangi ngobrol dengan kawan-kawan. Komunikasi yang kuteguhkan barangkali ya cuma dengan linimasa Twitter ini. Tanda panah terus kutarik ke bawah. Orang-orang juga mengeluhkan panas yang keterlaluan. Kabar-kabar lain tak ada kaitannya denganku sampai aku menemukan retweet seorang teman:

TitiwAkmar_Titi Akmar
Simak TL @iphankdewe tentang issue Ambon. Jgn mudah kepancing guys.

Eh, ada apa ini? Tiba-tiba ada yang menekan-nekan di bawah perut. Rasanya perih. Jantung berdebar lebih cepat.

Aku bergegas mengunjungi @iphankdewe, juga memantau linimasaku sendiri. Belakangan, aku punya beberapa teman baru dari Ambon yang tweet-tweetnya rajin kuikuti. Ada @malukupedia, @bloggermaluku, dan @almascatie. Kadang, mereka cerita tentang sejarah satu tempat atau menjelaskan norma yang lazim berlaku di sana. Tak jarang pula mereka mengunggah foto makanan atau salah satu pantai yang karangnya tampak dari permukaan, yang birunya bikin teduh dan rindu, yang anginnya menyegarkan dan seolah dapat kau rasakan ia melewati tengkukmu. Entah bagaimana caranya tak jatuh cinta pada pantai-pantai Maluku. Hari ini, aku menguntit perjalanan @almascatie.

Al berada di sekitar PLN Ambon sekitar 3 jam, mulai hanya kerumunan sampai terjadi baku lempar. Ia merutuki penjagaan aparat yang sangat minim.

almascatie_Al
aparat cman berapa orang :( *rasa2 mau managis sja e*

almascatie_Al
polisis kosong.. kampretrrr

Tersebar kabar sebuah gereja terbakar. Kenyataannya, asap hitam berasal dari sebuah mobil, bukan gedung apapun. Ia menyayangkan tank tentara malah mendatangi Masjid Al-Fatah, bukannya melerai dua kelompok massa yang mulai merangsek. Tidak seluruh kota Ambon rusuh. “Massa yang panas” berpusat di Tugu Trikora. Di sejumlah tempat lainnya, massa berkerumun "saja". Kenapa saja dalam tanda petik? Karena kita tidak semestinya meremehkan sekelompok orang yang berkerumun. Mereka rentan terprovokasi. Dengan menjadi gerombolan, identitas masing-masing orang melebur dan kabur. Mereka mendadak menjadi anonim. Jika sudah begitu, siapa yang akan bertanggung jawab pada kejahatan yang terjadi?

Satu jam berlalu, massa di Tugu Trikora masih berkerumun tapi sudah mulai tenang.

Al berjalan menuju masjid Al-Fatah untuk melihat kondisi pengungsi. Di sana, sudah ada perempuan dan anak-anak. “mreka terjebak dlm kondisi ini dn tdak bsa pulang kerumah.” Di Talake, sebuah rumah dan mobil terbakar. Massa masih berkumpul. Petak 10 lengang. AY Patty, Maranatha, sampai Joas “situasi tidak terlalu mencekam”. Hanya petunjuk jalan dirusak.

Konsentrasi massa di sekitar Al-Fatah sudah mulai menyusut. Di Jembatan Batu Merah bahkan sudah tidak ada kerumunan. Galunggung tenang.

Apa kata Detik.com? “Tembakan terdengar dari kawasan Diponegoro, Pohon Pule, Airmata Cina, dan Talake. Warga makin banyak yang mengungsi di Masjid Raya Alfatah, Masjid Jami, Kudamati, Karangpanjang, Soya dan kawasan lainnya yang aman.” Pada berita lain, Detik.com menulis, “Polisi mulai berjaga di sejumlah ruas jalan. Sejumlah orang membawa parang juga tampak bergerombol.”

almascatie_Al
banyak isyu yg bertebran di masyarakat, peran pemimpin dan media ut menenangkan lbh penting dri pada ikut memanas2i

almascatie_Al
dalam kondisi bgini, saya berharap para pejabat turun ke masyrakat bukan menerima laporan saja.. :(

almascatie_Al
30 meter dri titik2 yg di tipi ga ada rusuh. jd bukan ambon yg rusuh.. tlong dong kroscek lbh biar mkin tenang warga

Kecaman pada MetroTV yang mengulang-ulang tayangan pada saat kericuhan memuncak, semakin nyaring. Teman-teman sepakat kondisi di lapangan sudah reda. Tak pelak, MetroTV dianggap "memana-manasi daerah lain yang tidak ricuh". Sebagian orang bertanya, tak adakah niatan untuk melakukan peace journalism? Pemberitaan media dianggap lebay dan terlalu membesar-besarkan. Aku sendiri belum melihat langsung tayangan yang sedang dibicarakan ini.

Televisiku memang bagus untuk siaran MetroTV, sedangkan yang lainnya tidak. Saran Tomy untuk menonton Redaksi Kontroversi pun tak dapat kupenuhi. Aku menunggu Suara Anda dan Metro Hari Ini, atau Breaking News, kalau ada. Sungguh sial beruntun hari ini. Aku baru ingat ini Minggu. Akhir pekan. Pemirsa TV harus dibuat lebih santai. Tak boleh ada kerut di dahi. Kasus korupsi yang menyakitkan hati itu harus dilucu-lucukan lewat Democrazy. Atau sekalian pilih pertunjukan hiburan. Kahitna 25 tahun sekarang. Dua bulan sebelum konser, tiket sudah habis terjual. Hedi Yunus cerita kenapa dia “dirumahkan” pada waktu itu. Kalimat Hedi Yunus timbul tenggelam, diselingi layar televisi yang mem-biru sekian detik. Di antara tontonan-tontonan itu aku sempat melihat tayangan peristiwa di Ambon hari ini. Dua kali. Sekarang aku beruntung? Tidak. Melihat kerumunan, tangan mengacungkan batu, dan suara tembakan sungguh membuat gentar.

Hanya karena televisi menyajikan gambar, tak lantas demikian yang benar terjadi. Aku setuju dengan Heru dan kawan-kawan lainnya, media menjadikan peristiwa ini barang dagangan. Mereka “mendulang keuntungan sebesar-besarnya” dari sana. Alih-alih memberi kabar yang proposional, mereka justru memprovokasi. Mengobarkan ricuh.

Tapi, tunggu, bukankah hal itu menyadarkan kita bahwa kita butuh kabar-kabar alternatif yang, salah satunya, sedang dilakukan teman-teman, yaitu bertwitter? Aku tak pandai memberi label. Apakah itu citizen journalism atau entah apa sebutannya, aku tak peduli benar. Hanya aku tahu, yang mereka lakukan berharga. Mereka memperdengarkan suara lain.

Hanya saja aku tak mendengar suara perempuan. Mereka cuma sayup terdengar, kalau tidak hilang sama sekali. Apakah perempuan yang terjebak di Al-Fatah ada yang terluka? Di mana rumah mereka? Siapa yang memastikan mereka dapat kembali dengna aman? Apakah ibu hamil, anak-anak, dan kelompok difabel mendapat penanganan yang layak? Tak adakah satupun, satu saja, yang menceritakan keadaan mereka? Aku setuju juga dengan Sofie, laki-laki dan perempuan mendefinisikan rasa aman dengan cara yang berbeda. Meminta aparat segera meredakan kekacauan itu penting. Tapi jangan lupa juga, dampak dari kekacauan telah nyata di depan mata. Silakan aparat berjaga, datangkan bantuan dari Makassar, tapi juga jangan lupakan korban di pengungsian. Tolong, perempuan, berkabarlah. Berita yang remang-remang tak akan memberi petunjuk bagi kita. Beritahu kebutuhan-kebutuhan kalian. Kalau tidak dapat mengandalkan pemerintah, barangkali ada satu dua pihak di luar sana yang dapat menggenapi bantuan. Ayo kita desak semua media komunikas—facebook, twitter, hp—menjadi jembatan kita. Jangan sampai kita berkiblat pada media yang menampilkan korban hanya sebagai sekumpulan angka.

Beberapa teman perempuan kadang berkabar lewat Facebook. Entah kenapa hari ini tak nampak satu pun. Begitu juga Joan Pesulima. “Aku lapar,” itu yang pertama kali kukatakan pada Joan begitu kami bertemu, pun dia teman pertama yang kutemui begitu aku sampai Ambon tiga tahun lalu. Dia lantas mengajakku naik becak ke sebuah rumah makan yang membolehkan kami memilih sendiri ikan untuk dibakar, hidangan makan siang yang kutandaskan dengan sukarela. Aku bisa makan ini tiga kali sehari, selama di sini, pikirku. Juga kukatakan pada Joan tanpa malu. Kami meneruskan perjalanan ke Rumah Kopi Joas. Joan menyarankan aku memesan kopi Rarobang, kopi dengan aroma jahe dan taburan kenari. Rarobang datang bersama kue aku-lupa-namanya yang sekeras batu tapi akan melunak setelah dicelup dalam Rarobang. Sebelum kopiku dingin, aku telah menyadari, aku mencintai kota ini. Ya, bahkan Joan, yang sudah kusimpan tiga nomor hp-nya, tak dapat kuhubungi satupun.

Aku meninggalkan pesan di dinding Facebook-nya. Tiga jam kemudian dia baru jawab. Dia baru datang dari luar kota untuk beribadah. “Kembali tak bisa lewat kota,” terangnya, “harus muter lewat jurang kiri-kanan.”

“kita udah cape pindah2 terus, liat api dan segalanya kita udah trauma, tadi aja teman2 wartwan di ambon meliput dengan air mata, cukuplah .... jangan lagi .. liat tadi itu kita trauma banget, soalnya mereka lempar2, tapi sebut nama Tuhan, bakar2 sebut nama Tuhan, seakan ada pilihan, agama lagi, ya ada apa2 kan nanti polisi sementara proses, bukan habis itu lalu bikin kaco, kasian, ada anak2 kecil yang pontang panting ... gila benar ni orang2.” Kurasa bukan cuma Joan yang merasakan ini. Kita pun muak sudah nama tuhan menjadi komoditas.

Harapan untuk mendapatkan titik terang sepertinya akan membuat kita menunggu. Menggantungkan harapan pada pemerintah untuk memberi kejelasan sepertinya akan membuat kita lebih lama lagi menunggu. Sampai semalam, Walikota tak tahu tentang korban meskipun ia sedang berada di sana. "Nanti, nanti," jawabnya pada sebuah wawancara yang disiarkan dari Masjid Al-Fatah, "kami belum tahu." Untuk membentuk puzzle yang berserak ini, tak ada salahnya kita mengikuti sekumpulan tweet dari kak @LianGogali dengan tagar #PrayForAmbon:

1. Rusuh Ambon dipicu lambatnya klarifikasi polisi thdp pnyebab kematian tukang ojek shgga menimbulkn ketegangan
2. ketegangn siang saat aksi palang jalan+balaspukul thdp supir angkot,smtra tdk jls tukang ojek mninggal krn tbrak or aniaya
3. aksi saling serang pukul 2.45 saat massa terkumpul+polisi msh lmbat klarifikasi kej.Korban 25 org luka2,di RS.bbrpa kritis
4. AktivisAmbon:ada pyebaran isu yg myesatkan&timbulkn ketegangan antar komunitas&lambatx aparat/pembiaran mjd pemicu kerusuhn
5. dalam kondisi ini #SalingMelindungi antar komunitas yg berbeda agama ttp ditunjukkan warga Ambon
6. Di AmbonPlaza,yg mayoritas warga Muslim #Melindungi warga Kristen,di RS Umum Haulusi yg may.Kristen #Melindungi warga Muslim
7. Tukangojek yg mninggal ad/ krn tabrakan bkn krn dibunuh.rumor bredar krn dibunuh shgg tmbl ketegangn antranakmuda beda agama
8. klarifikasi satu anak muslim yg dikbrkan mninggal bukan krn dibunuh tp krn sakit-berita resmi POLDA Ambon

Tiga tahun yang lalu, pada satu malam yang basah, saya berbincang dengan Abidin Wakano di lobi penginapan yang saya tempati selama di Ambon. Antropolog yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Antar-Iman Maluku tersebut, mengatakan, “Di bumi ini ada dua hal yang paling sensitif: pertama, agama, kedua, etnis. Kalau tidak diberi label agama, konflik tidak akan kuat.”

Aku tidak tahu Direktur Eksekutif Lembaga Antar-Iman sekarang dijabat oleh siapa. Namun, Kak Lian mengakhiri rangkaian tweetnya dengan mengutip pernyataan dari Lembaga Antar-Iman Maluku:

Kalo dolo katong nekad mati u perang, skrg katong hrs nekad mati u damai dan aman. (Jgn lagi Maluku dihancurkan. Kepalkan tangan, berjuang bersama, dan bilang TIDAK pada konflik.)

#PrayForAmbon

*Penulis adalah Mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Paramadina Jurusan Komunikasi Politik. Saat ini sedang melakukan penelitian soal konflik di Ambon.

-----------------------

Foto: Candra Irawan/Bingkai Merah. "Dua perempuan Muslim dan Kristen berdampingan mengikuti acara Seribu Lilin untuk Keberagaman di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta (16/9/2010)."

G 30 S

2011-09-09T10:57:00.004+07:00

Oleh Harsutejo*

Pada dini hari menjelang subuh 1 Oktober 1965 sekelompok militer yang kemudian menamakan diri sebagai Gerakan 30 September melakukan penculikan 7 orang jenderal AD. Jenderal Nasution dapat meloloskan diri, sedang yang ditangkap ialah pengawalnya.

Lolosnya jenderal ini telah dibayar dengan nyawa putrinya yang kemudian tewas diterjang peluru. Keenam orang jenderal teras AD yang diculik dan kemudian dibunuh itu terdiri dari: Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Suprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Haryono MT (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad), Brigjen Sutoyo (Oditur Jenderal AD).

Pada pagi-pagi 1 Oktober 1965, sebelum orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kolonel Yoga Sugomo sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen serta merta menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI, ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung.

Maka Yoga pun memerintahkan, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak”. Jangan-jangan Kolonel Yoga, Kostrad, dan - siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto – telah mengantongi skenario jalannya drama tragedi yang sedang dan hendak dipentaskan kelanjutannya.

Tentu saja pertanyaan ini amat mengggoda karena dokumen-dokumen rahasia CIA pun mengungkapkan berbagai skenario semacam itu dengan diikuti dijatuhkannya Presiden Sukarno sebagai babak penutup.

Menurut tuduhan dan pengakuan Letkol (Inf) Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden RI yang secara formal memimpin Gerakan 30 September, para jenderal tersebut menjadi anggota apa yang disebut Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Sukarno yang sah pada 5 Oktober 1965. Karena itu Letkol Untung sebagai insan revolusi sesuai dengan ajaran resmi yang didengungkan ketika itu, mengambil tindakan dengan menangkap mereka guna dihadapkan kepada Presiden. Dalam kenyataannya mereka dibunuh ketika diculik atau di Lubang Buaya, Jakarta.

Tentang pembunuhan yang tidak patut ini terjadi sejumlah kontroversi. Menurut pengakuan Letkol Untung hal itu menyimpang dari perintahnya. Dalam hubungan ini telah timbul berbagai macam penafsiran yang berhubungan dengan kegiatan intelijen berbagai pihak, pihak intelijen militer Indonesia, Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus (BC) PKI, intelijen asing, utamanya CIA, dalam arena perang dingin yang memuncak antara Blok Amerika versus Blok Uni Soviet dengan Blok RRT yang anti AS maupun Uni Soviet.

Menurut pengakuan Syam, pembunuhan itu atas perintah Aidit, Ketua PKI. Pembunuhan demikian sangat tidak menguntungkan pihak PKI yang dituduh sebagai dalang G30S, akan dengan mudahnya menyulut emosi korps AD melawan PKI, sesuatu yang pasti tak dikehendaki Aidit dan sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan dibunuhnya Aidit atas perintah Jenderal Suharto, maka pengakuan Syam yang berhubungan dengan Aidit sama sekali tak dapat diuji kebenarannya. Dengan begitu Syam memiliki keleluasaan untuk menumpahkan segala macam sampah yang dikehendakinya maupun yang dikehendaki penguasa ke keranjang sampah bernama DN Aidit.

Banyak pihak menafsirkan bahwa Syam ini merupakan agen intelijen kepala dua (double agent), atau bahkan tiga atau lebih. Hal ini di antaranya ditengarai dari pengakuannya yang terus-menerus merugikan PKI dan Aidit. Ini berarti dia yang posisinya sebagai Ketua BC CC PKI, pada saat itu menjadi agen yang sedang mengabdi pada musuh PKI. Dari riwayat Syam ada bayang-bayang buram misterius yang rupanya berujung pada pihak AD, khususnya Jenderal Suharto. Aidit yang dituduh sebagai dalang G30S yang seharusnya dikorek keterangannya di depan pengadilan segera dibungkam karena keterangan dirinya tidak akan menguntungkan skenario Mahmillub yang dibentuk atas perintah Jenderal Suharto sebagaimana yang telah dimainkan oleh Syam atas nama Ketua PKI Aidit.

Keterangan Syam mengenai perintah Aidit tentang pembunuhan para jenderal tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya. Beberapa pihak di Mahmillub menyebutnya perintah itu dari Syam, tetapi siapa yang memerintahkan dirinya? Pertanyaan ini mau-tidak-mau perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang diuntungkan oleh pembunuhan para jenderal itu? Bung Karno tidak, Nasution tidak, Aidit pun tidak. Hanya ada satu orang yang diuntungkan: Jenderal Suharto! Jika Jenderal Yani tidak ada maka menurut tradisi AD Suharto-lah yang menggantikannya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika Presiden Sukarno menunjuk Jenderal Pranoto sebagai pengganti sementara pada 1 Oktober 1965, maka Jenderal Suharto menentang keras. Jelas dia berambisi menjadi satu-satunya pengganti yang akan memanjat lebih jauh ke atas, padahal ketika itu nasib Jenderal Yani cs belum diketahui jelas.

Perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan [penculikan] para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Suharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S. Jenderal Suharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apa pun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Suharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen (Purn) Kemal Idris. Masih dapat ditambahkan lagi bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Suharto karena Suharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro.

Ada fakta sangat keras, dua batalion AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen Suharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Suharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Suharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalion tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Suharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal.

Lalu siapa yang diuntungkan dengan dibunuhnya Aidit? PKI dan Bung Karno pasti tidak, lawan-lawan politik PKI jelas senang (meski ada juga yang kemudian menyesalkan, kenapa tidak dikorek keterangannya di depan pengadilan), di puncaknya ialah Jenderal Suharto yang memang memerintahkannya. Jika Aidit diberi kesempatan bicara di pengadilan, maka dia akan mempunyai kesempatan membeberkan peran dirinya dalam G30S yang sebenarnya, bukan sekedar menelan keterangan Syam di Mahmillub sesuai dengan kepentingan Suharto cs. Jika ini berlaku maka skenario yang telah tersusun akan kacau.

Sejak 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Suharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Suharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965.

Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama.

Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir dst yang darahnya halal, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya dan Bali pada Desember 1965/Januari 1966. Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia.

Dalam khasanah sejarah G30S ada gambaran yang disesatkan bahwa situasinya seolah waktu itu “dibunuh atau membunuh” seperti dalam perang saudara. Ini sama sekali tidak benar, tidak ada buktinya. Hal ini dengan sengaja diciptakan sesuai dengan kepentingan rezim militer Suharto guna melegitimasi kekejaman mereka. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Suharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundal Gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya. Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya.

Setelah seluruh organisasi kiri, utamanya PKI dihancurlumatkan, sisa-sisa anggotanya dipenjara, maka datang waktunya untuk menghadapi dan menjatuhkan Presiden Sukarno yang kini dalam keadaan terpencil diisolasi. Dikepunglah Istana Merdeka oleh pasukan AD di bawah pimpinan Kemal Idris, pada saat Presiden Sukarno sedang memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Jenderal Suharto pada 11 Maret 1966 yang ujungnya telah kita ketahui bersama berupa Supersemar. Kudeta merangkak ini dilanjutkan dengan pengukuhan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden (sesuatu yang menyimpang dari UUD 1945, tak satu pun pakar yang berani buka mulut ketika itu), selanjutnya sebagai Presiden RI. Maka berlanjutlah pemerintahan diktator militer selama lebih dari tiga dekade yang menjungkirbalikkan segalanya, sampai akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan utang sampai ke ubun-ubun.

G30S di bawah pimpinan Letkol Untung dirancang untuk gagal, artinya ada rancangan lain yang tidak pernah diumumkan alias rancangan gelap di balik layar dengan dalang-dalang yang penuh perhitungan untuk melaksanakan adegan yang satu dengan yang lain. Maka tidak aneh jika mantan pejabat CIA Ralph McGehee berdasar dokumen rahasia CIA menyatakan sukses operasi CIA di Indonesia sebagai contoh soal, “supaya metode yang dipakai CIA dalam kudeta di Indonesia yang dianggap sebagai penuh kepiawaian sehingga ia digunakan sebagai suatu tipe rancangan atau denah operasi-operasi terselubung di masa yang akan datang”. Itulah kudeta merangkak yang dilakukan oleh Jenderal Suharto sejak pembunuhan para jenderal, pengusiran BK dari Halim, pembunuhan massal, pengepunngan Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, akhirnya dijatuhkannya Presiden Sukarno. Keberhasilan operasi AS di Indonesia disebut Presiden Nixon sebagai hadiah paling besar di wilayah Asia Tenggara.

Untuk melegitimasi segala tindakann dan memperkokoh kedudukannya, rezim militer Orba menamakan gerakan Letkol Untung tersebut dengan G30S/PKI, pendeknya nama keduanya saling dilekatkan. G30S ya PKI, bukan yang lain. Di sepanjang kekuasannya rezim ini terus-menerus tiada henti mengindoktrinasi dan menjejali otak kita semua, kaum muda dan anak-anak sekolah dengan kampanye ini. Ketika studi sejarah di Indonesia tak lagi bisa dikekang, maka banyak pakar menolak kesahihan penyebutan tersebut. Studi netral hanya menyebut Gerakan 30 September sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman gerakan di RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965, atau disingkat untuk keperluan praktis sebagai G30S. Masih ada arus balik riak yang membakari buku dalam tahun ini karena berbeda dengan kepentingan rezim atau pejabat rezim sebagai bagian dari vandalisme masa lampau.

(Dari berbagai sumber).

*Penulis adalah mantan Tahanan Politik 65, dulu aktif di Himpunan Sarjana Indonesia, sekarang aktif sebagai penulis dan peneliti sejarah sosial.

Misbach: Islam-Komunisme Harus!

2011-09-03T19:46:00.009+07:00

Oleh Prasetyo Serna Galih - Bingkai Merah

Pertentangan antara Islam dan komunisme menjadi salah satu huru hara sosial di peradaban manusia. Pertentangan itu bahkan menyeret nyawa manusia untuk dikorbankan. Setidaknya itu yang terjadi di negeri ini pada akhir tahun 1965.

Beberapa ormas Islam bersama dengan prajurit ABRI membantai orang-orang yang disangkakan sebagai komplotan PKI – dituduh sebagai dalang peristiwa 1 Oktober 1965. Untuk melihat pertentangan dua ajaran itu, alangkah baiknya kita melihat seorang tokoh pergerakan negeri ini yang justru memadukan dua ajaran sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme Belanda.

Misbach nama tokoh ini. Julukannya 'Haji Merah'. Tidak banyak literatur sejarah nasional yang mengungkap perjuangannya. Ia sosok yang menyatukan ajaran Karl Marx (Komunisme) dan Muhammad SAW (Islam). Di saat yang sama, kolonialisme selalu mengadu kelompok anti imperialis - komunisme - dengan kalangan agama, terlebih Islam. Alhasil, perpaduan antara Komunisme dan Islam begitu ditakuti kolonial.

Misbach lahir di Surakarta tahun 1879 di desa Kauman. Nama 'Misbach' diperoleh setelah ia menunaikan ibadah haji ke kota suci, Mekkah. Orang tuanya memberi nama Ahmad sewaktu ia kecil. Lantas berubah menjadi Darmodiprono setelah ia menikah. Selain mendapat pendidikan di pesantren, ia pernah merasakan pendidikan di sekolah Bumi Putera meski bertahan hanya 2 bulan.

Misbach saat beranjak dewasa memutuskan untuk terlibat di dalam perjuangan melawan kolonial. Selama di Surakarta, ia aktif membangun Serikat Islam Surakarta.

Misbach memandang, keadaan negeri yang terjajah tidak bisa dilepaskan dari keinginan para misionaris Belanda yang menyebarkan agama Kristen di bumi Nusantara selain juga untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini.

Oleh karena itu, ia memandang tidak bisa dilepaskan perjuangan Islam dari keterkaitan dengan ajaran Komunisme yang juga berkeinginan untuk melepaskan manusia dari kaum penjajah.

Namun, bukan berarti Misbach menjadi tokoh mubaligh Islam yang sangat rasial. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Islam yang dekat dengan kaum papa dari berbagai lapisan, mulai dari buruh, petani, pedagang, sampai tokoh-tokoh pergerakan. Ia juga tidak segan-segan melemparkan kritik terhadap ormas Islam atau mubligh Islam di jaman itu yang dipandang bersikap koopertatif dengan penjajah Belanda, seperti Muhammadiyah dan Serikat Islam pimpinan HOS Tjokroaminoto.

Tjokroaminoto merupakan korban dari kerasnya pemikiran Misbach. “Semprong Wasiat: Disiplin Organsisi Tjokroaminoto Menjadi Racun Pergerakan Rakyat Hindia”; merupakan tulisan beliau di tahun 1923 untuk mengkritik Serikat Islam Putih pimpinan HOS Tjokroaminoto.

Di tahun itu pula, ia menguraikan keterkaitan antara Komunisme dan Islam untuk dijadikan alat perjuangan melawan penjajah Belanda. Pemaparannya dilakukan di depan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 4 Maret 1923. Kongres itu dihadiri perwakilan 16 Cabang PKI, 14 cabang Serikat Islam Merah, dan beberapa serikat komunis lainnya.

Pemaparannya berisi tentang keadilan dan kemanusiaan berdasar prinsip ajaran Karl Marx disertai ayat-ayat Alquran yang sangat relevan. Salah satunya, dalam AlQuran dijelaskan mengenai perubahan suatu kaum tidak akan terjadi tanpa adanya usaha dari kaum itu sendiri untuk terbebas dari kondisi ketertindasannya (Surat Arra'du ayat 11).

Menurutnya, perubahan dari masyarakat terjajah menuju masyarakat tanpa kelas yang tanpa penindasan tidak akan terwujud jika tidak dilakukan oleh tangan-tangan aktif manusia. Sebab, suatu yang tidak nyata justru melemahkan manusia itu sendiri sebagai mahluk sempurna seperti terjelaskan dalam ajaran Islam.

Misbach kemudian turut mempopulerkan istilah “sama rata sama rasa”. Dalam salah satu tulisannya pada tahun 1926 yang dimuat di Medan Muslimin, Misbach menuliskan bahwa agama berdasarkan atas sama rata sama rasa kepada Tuhan yang maha kuasa, dan hak persamaan untuk segenap manusia (Nasehat, 1 April 1926).

Konsep itu menawarkan bahwa manusia diwajibkan untuk menghormati manusia lainnya dengan persamaan yang adil, tidak berat sebelah yang akan menimbulkan diskriminasi dan berujung kepada penjajahan antar manusia. Kedudukan atau jabatan manusia yang lebih tinggi tidak bisa menjadikan manusia mempunyai hak untuk menindas atau berprilaku tidak adil. Jika kondisi itu tercipta, sudah menjadi kewajiban manusia lain untuk melakukan perlawanan atas kondisi itu.

Penghisapan yang terjadi antar manusia disebabkan karena adanya sistem kapitalisme dalam berbagai bentuk dan metodenya. Satu-satunya senjata untuk menghancurkan kapitalisme adalah komunisme yang mendambakan tatanan masyarakat tanpa kelas, tanpa penghisapan manusia atas manusia.

Selain berdakwah dan mengorganisir kaum tertindas, Haji Misbach juga bergerak di ranah jurnalistik sebagaimana yang dilakukan banyak tokoh pergerakan lainnya.

Bersama dengan Mas Marco Kartodikromo, mereka berdua membangun organisasi bernama Indiansche Journalisten Bond (IJB) – didirikan oleh Mas Marco. Misbach juga aktif di dua media koran, yaitu Medan Muslimin dan Islam Bergerak.

Di dalam perjalanannya, Misbach memunculkan banyak tulisan yang berisikan perjuangan seorang mubaligh terhadap kondisi ketertindasan yang terjadi di masyarakat.

Penjara merupakan risiko yang umumnya diterima sosok manusia seperti Misbach. Ia merasakan dinginnya jeruji besi pada 7 Mei 1919. Tertangkap karena “ulah”nya menggambarkan mengenai kerjasama jahat antara penguasa lokal (Pakubuwono X) dengan penjajah Belanda.

Saat itu, ia juga menggambar komik yang dimuat di harian Islam Bergerak tertanggal 20 April 1919. Setelah itu, ancaman dan hukuman kurungan menjadi sahabat setia Misbach dalam perjuangannya.

Malaria yang akhirnya mengakhiri perjuangannya saat diasingkan oleh Belanda di Manokwari, Papua. Ia wafat pada 24 Mei 1926.

Selama di pengasingan, ia begitu dikucilkan. Ia hanya diperbolehkan membaca AlQuran yang selalu menjadi teman setianya. Yang setiap saat menguatkan perjuangan kelasnya yang bersandar pada Komunisme. Meski demikian, ia berhasil menuliskan karya besarnya yang bisa kita baca sampai saat ini, Islam dan Komunisme.

Bagi ratusan orang yang hidup pada zamannya mungkin akan selalu terngiang dengan ucapannya yang sangat berani, “jangan takut, jangan khawatir, jangan takut di gantung, jangan takut di buang”.

Ucapannya, "jangan takut di buang" menjadi sebuah kenyataan yang ia rasakan tidak hanya dari kebijakan kolonial Belanda saat itu. Namun, berlanjut sampai detik ini. Sekarang, ia menjadi sosok yang terbuang dalam ingatan sejarah para generasi penerusnya. Mengenaskan.

Padahal menurutnya, di dalam konteks Indonesia sampai saat ini, wajah Islam semestinya selaras dengan Komunisme. Terlebih Islam berada di dalam pojok pertarungan antara sisi kepentingan yang membangun Islam dan kemanusiaan dan sisi lain, menghancurkan Islam sekaligus kemanusiaan.

Menjadi relevan perkataan Haji Misbach di bawah ini,
"Siapa yang tidak menyetujui dasar-dasar komunisme, mustahil ia Islam sejati. Sebaliknya, juga mustahil ia Komunis sejati, bila ia memerangi Islam yang bertujuan masyarakat tanpa kelas."

Tunggu apalagi, Islam-Komunisme, Harus!

*Dari berbagai sumber.

Materialisme Dialektika dan Idealisme Metafisik

2011-08-31T19:51:00.005+07:00

Oleh Tatiana Lukman*

Bicara tentang Materialisme Dialektik, tak terhindarkan kita harus bicara tentang dua kubu pandangan dunia besar yang bertentangan, yaitu Materialisme Dialektik dan Idealisme Metafisik.

Perdebatan antara Materialisme Dialektik dan Idealisme Metafisik sama sekali bukan sebuah perdebatan kusir. Masing-masing pandangan dunia itu membawa konsekuensi yang panjang dan dalam, dalam praktek politik, ekonomi dan sosial manusia.

Jadi, perdebatan itu tidak bisa disederhanakan dan direduksi seperti perdebatan tentang mana yang ada duluan, telor atau ayam, mana yang ada duluan, ide atau materi. Titik. Tidak begitu.

Mengapa ada dua pandangan dunia besar yang bertentangan? Sebab yang paling penting adalah adanya perjuangan antara kepentingan kelas dalam masyarakat.

Sejarah peradaban selama beribu-ribu tahun adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam sebuah masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas, tak terhindarkan setiap orang adalah bagian dari satu kelas tertentu, dan segala macam pikiran mempunyai stempel dari kelas tertentu.

Setiap kelas memegang sebuah pandangan dunia sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politiknya. Itulah sebabnya mengapa walaupun terjadi kemajuan produksi, teknologi dan pengetahuan manusia tentang alam dewasa ini yang begitu menakjubkan, toh kelas borjuasi dan kelas penghisap dan penindas lainnya masih tetap memegang idealisme dan metafisik.

Jadi secara kelas, kelas penghisap dan penindas tidak mungkin menganut Materialisme Dialektis. Kalau ada orang dari kelas penghisap yang meninggalkan penghisapan dan penindasannya dan menyeberang ke pihak kelas yang terhisap dan membela kepentingkan kelas yang terhisap dan tertindas. Nah, berarti dia telah mengkhianati kelasnya sendiri (sesuatu yang sangat positif dan baik sekali!!!) dan ia akan menggunakan Materialisme Dialektis sebagai kunci untuk mengubah diri sendiri secara ideologi, mengembangkan pandangan dunia materialis dialektis secara menyeluruh dan bersamaan dengan itu melawan pandangan idealis dan metafisiknya yang dulu. Dengan begitu ia memupuk kualitas baik dari pejuang proletariat yang militan dan sadar.

Kaum borjuasi dan kelas-kelas penghisap dan penindas lainnya bertolak dari pembelaan terhadap kepentingannya melawan kepentingan orang banyak. Untuk membela kepentingan kelasnya, mereka menghalangi kemajuan yang sedang berjalan dalam masyarakat. Kelas proletariat, di pihak lain, bertolak dari tujuan membebaskan seluruh umat manusia dari penghisapan dan penindasan kelas. Kaum proletariat berjuang untuk kemajuan masyarakat selanjutnya.

Ketika kaum borjuasi di Eropa bersifat revolusioner dan berjuang melawan kekuasaan kelas tuan tanah, untuk menumbangkan idealisme dan agama yang membela feodalisme. Mereka menganut sejenis materialisme yang berat sebelah, mekanik dan tidak menyeluruh. Kaum borjuasi menegakkan ilmu yang dibutuhkan oleh produksi modern. Di pihak lain, materialisme mekanik mengendorkan cengkraman agama dalam pikiran rakyat. Ia menguatkan ilmu pengetahuan alam dan berjuang melawan takhayul. Ia membuka jalan untuk runtuhnya feodalisme.

Idealisme Metafisik
Idealisme menganggap bahwa pikiran dan kesadaran manusia adalah yang pokok dan lebih menentukan dari pada alam. Idealisme percaya bahwa pikiran dan kesadaran manusia berdiri sendiri, secara terpisah dan berada di atas dunia material. Idealisme percaya bahwa semua hal ihwal ada atau eksis dalam dunia perasaan manusia atau persepsi. Tak ada hal yang ada di luar perasaan atau kesadaran, tak ada hal yang tidak datang dari atau tidak bergantung pada kesadaran.

Bagaimana dunia ada sebelum manusia atau sebelum kesadaran manusia? Untuk menjelaskan ini, Idealisme menganggap bahwa seluruh dunia terdiri dari bentuk-bentuk duniawi dari “roh/arwah maha kuasa” yang ada atau bergantung di udara dan menggerakkan semua hal-ihwal dan seluruh dunia: sebuah “kesadaran” yang lebih mencakup dari pada kesadaran manusia dan yang sudah ada sebelum adanya umat manusia. Contoh yang paling jelas dari Idealisme adalah penjelasan tentang dunia dan kejadian di dunia melalui takhayul, misteri dan roh/hantu dan kepercayaan agama.

Metafisik merupakan bagian dari pandangan dunia Idealis. Ia adalah pengertian idealis tentang perubahan dunia. Metafisik melihat dunia sebagai sebuah koleksi/kumpulan dari semua hal ihwal yang sudah dibuat, entitas yang tak berubah dan terpisah satu dengan yang lain. Kalau ada pengakuan terhadap perubahan, Metifisik menganggap bahwa ia berubah hanya dalam kuantitas, bentuk atau letak/posisi dari hal ihwal itu. Ia menganggap perubahan apapun disebabkan oleh satu sebab atau sebab-sebab yang terdapat di luar hal ihwal itu. Metafisik melihat hal ihwal terpisah dan tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain.

Metafisik memuja hal ihwal dan ide-ide yang sudah ada. Ia tidak mempunyai konsep sejarah dan perubahan. Ia hanya melihat masa sekarang. Ia menganggap semua hal ihwal dan ide yang ada bersifat abadi, tidak mempunyai asal mula dan akhir. Ketika berhadapan dengan perubahan yang sungguh-sungguh, kaum Metafisik menganggapnya sebagai keganjilan, kejadian yang kebetulan, atau akibat dari kekuatan luar.

Pepatah “Hidup manusia hanya seperti roda; kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas”, adalah satu contoh dari pandangan Metafisik. Dinyatakan kemudian bahwa adanya seseorang di bawah atau di atas “roda kehidupan” tergantung kepada keberuntungan seseorang atau nasibnya.

Sebagai bagian dari pandangan dunia yang idealis, Idealisme dan Metafisik pada pokoknya adalah sama. Kedua-duanya memisahkan kesadaran dan pikiran dari dunia material, yang dalam kenyataannya, berubah tanpa hentinya dan bergerak menurut hukumnya sendiri. Dalam menganalisa hal-ihwal dan isu-isu, Idealisme dan Metafisik mengemukakan spekulasi yang tidak berdasarkan pada kejadian nyata, dan juga tidak diuji dalam praktek.

Materialisme Dialektik
Sebaliknya, Materialisme Dialektis berpendirian bahwa alam ada terlebih dulu dari pada kesadaran. Ia menganggap pikiran sebagai tak lain dari pada dunia material yang dicerminkan dalam pikiran atau intelek manusia dan diterjemahkan dalam bentuk ide-ide dan pikiran.

Dalam mempelajari hal ihwal, Materialisme Dialektis tidak ragu-ragu dalam mengartikan hal ihwal dan alam menurut keberadaan hal itu yang sesungguhnya. Ia tidak mencampur aduk dugaan-dugaan atau takhayul yang tidak mempunyai dasar apapun. Materialisme
Dialektis mencari kebenaran dari kejadian-kejadian yang nyata. Ia menguji ketepatan dari pikirannya dalam praktek.

Dialektika adalah pengertian dari Materialisme Dialektis terhadap perkembangan dunia. Ia melihat dunia sebagai sebuah koleksi hal-ihwal yang belum terbentuk secara keseluruhan, hal ihwal yang berubah dan maju tanpa henti. Hal ihwal yang kalau dilihat secara sekilas kelihatannya tidak bergerak atau tidak berubah--tepat seperti pengetahuan kita tentang mereka pada saat tertentu—padahal ia mengalami pemunculan dan pelenyapan yang terus menerus.

Dialektika melihat perubahan hal ihwal yang terus menerus sebagai akibat dari kontradiksi intern. Setiap hal ihwal dalam geraknya dipengaruhi dan mempengaruhi hal ihwal yang lain yang ada di sekelilingnya.

Materialisme Dialektis percaya bahwa dunia dan masyarakat berubah tidak saja dalam kuantitas dan posisi dan tidak saja dalam bentuk luarnya. Yang lebih penting lagi, hakekat atau ciri-ciri pokok dari dunia dan masyarakat berubah.

Materialisme Dialektis juga percaya bahwa perubahan di dunia dan masyarakat pertama-tama adalah akibat dari sebab-sebab intern. Pengaruh dan hubungannya dengan sebab-sebab luar hanyalah sekunder.

Materialisme Dialektik mempunyai dua ciri yang menonjol. Pertama, watak kelasnya: Materialisme Dialektis adalah pandangan dunia kaum proletariat. Kaum proletariat menemukannya dan secara terbuka mengabdi kepada perjuangan kaum proletariat, tidak kepada keelas lain.

Kedua, ciri praktisnya: Materialisme Dialektis menekankan bahwa teori bergantung kepada praktek, berasal dari praktek dan menguji ketepatannya melalui praktek. Materialisme Dialektis mempelajari dunia dengan satu tujuan yaitu mengubahnya dengan sadar.

Materialisme Dialektis benar-benar revolusioner. Ia mengajar kita untuk mengerti dunia menurut keberadaan material dunia yang sesungguhnya. Ia mengajar kita bagaimana menjadi analitis, berdisiplin dan kreatif untuk menemukan hukum-hukum yang memimpin perubahan di semua hal ihwal. Ia mengajar peranan aktif dari manusia dalam mengerti hakekat dari hal ihwal, sebab-sebab dan metode untuk mengubah hal ihwal.

Mengapa perlu bagi rakyat melancarkan revolusi melawan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat? Mengapa perlu bagi kaum proletariat melancarkan revolusi untuk merebut kekuasaan politik dari kaum borjuasi?

Sebuah analisa materialis dialektis menunjukkan dasar bagi dilancarkannya revolusi, cara dan arah dari perubahan masyarakat. Ini bertentangan sama sekali dengan Idealisme dan Metafisik yang membutakan pikiran rakyat, menyesatkan mereka dari jalan pembebasan dan mengabdi untuk mengabadikan kelas-kelas penghisap dan penindas.

Idealisme menjelaskan kemiskinan dan kesusahan massa pekerja sebagai “nasib”, “untung”, “sudah ditakdirkan”, “sifat manusia” dan lain-lain. Penjelasan yang demikian mendorong sikap pasif dan menahan “nasib” yang sulit itu. Mereka juga mendorong ketergantungan total kepada Tuhan atau kebajikan dari kelas-kelas penghisap yang berkuasa.

Sebaliknya, Materialisme Dialektis menganalisa kondisi kongkrit dan sejarah massa dan masyarakat, menganalisa sumber dari kekayaan dan kekuasaan kelas-kelas yang berkuasa dan penderitaan dan penindasan dari kelas-kelas penghisap. Yang lebih penting lagi, ia tidak berhenti pada pengertian atas kondisi massa dan masyarakat hanya untuk meluaskan pengetahuannya.

Materialisme Dialektis mempelajarinya dengan tujuan pokok mengubah hubungan penghisapan dan penindasan yang ada dan membebaskan kelas pekerja. Lagi pula, ia mengajar bahwa massa harus bersandar kepada kesadaran revolusionernya, tekad dan persatuannya dan perjuangan bersama untuk merubah kondisinya dan masyarakat.

Materialisme Dialektis adalah sebuah senjata ampuh kelas buruh untuk mengerti alam dan masyarakat dan mengubahnya dengan aktif untuk manfaat umat manusia.

* Penulis adalah intelek Marxis asal Indonesia yang dibuang rejim Orde Baru (eksil) karena ayahnya Lukman, anggota CC PKI. Selama di pembuangan ia tinggal di Sovyet dan melangbuana ke Kuba, Tiongkok, Amerika Latin, dan Eropa.

Amerika-Israel Rancang Revolusi Palsu Dunia Arab

2011-08-30T11:27:00.004+07:00

Revolusi palsu yang terjadi di Mesir dan penggulingan para pemimpin Arab yang lama memimpin bukan disebabkan oleh rakyat, melainkan operasi dari Amerika Serikat dan Israel, demikian diterangkan oleh penulis Mark Glenn.

Dalam wawancara dengan Press TV, Mark Glenn dari Gerakan Solidaritas Bulan Sabit dan Salib membahas mengenai kerusuhan Arab serta tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.

Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan dukungan terhadap proses mediasi Arab, namun banyak pihak yang beranggapan bahwa keputusan yang diambil terhadap krisis di Yaman sudah terlambat dan terlalu sedikit.

"Menurut saya, tawaran dukungan terhadap mediasi pada titik ini hanyalah tindakan teatrikal dari Amerika dan Barat. Mereka berencana membuat keadaan sejalan dengan keinginan mereka dengan Saleh, dan mereka membuat dia dipinggirkan dari kekuasaan seperti Mubarak dan Ben Ali, sementara mereka tengah berusaha mencari tempat di Libya. Kita perlu ingat, ada bermacam pergerakan, setidaknya sejak 2008, untuk menyingkirkan semua pemimpin Arab ini melalui berbagai gerakan demokratis yang mendapat dana dari pemerintah Amerika Serikat, kadang jumlahnya sebanyak 100 hingga 150 juta dolar," kata Glenn.

"Mereka sudah banyak berinvestasi dalam hal ini, dan jangan lupa bahwa Hollywood berada di Amerika. Pemerintah kami (AS) tidak beda dengan itu. Mereka membaca naskah di sini (AS) dan berpura-pura mendukung Saleh, tapi pada akhirnya mereka akan menggulingkannya, sama seperti para pemimpin Arab lain," tambahnya.

Menurut Glenn, kekhawatiran mengenai keadaan di Yaman relevan dengan yang ada di Mesir.

"Tentu saja kekhawatiran itu relevan dan punya dasar yang kuat, karena ada kekuatan, Amerika Serikat dan Israel, yang tidak akan membiarkan negara ini (Yaman) atau negara lain di belahan bumi tersebut (Timur Tengah) jatuh ke tangan yang tidak diinginkan. Jadi, meski mereka membiarkan rakyat turun ke jalanan saat ini, itu tidak menghapuskan fakta bahwa AS dan Israel akan memastikan pemerintahan yang muncul sebagai pengganti nantinya adalah pemerintahan yang akan melayani kepentingan Israel dan Amerika," kata Glenn.

"Ingat, dua bulan sudah unjuk rasa harian berlangsung. Itu artinya, hal ini menimbulkan dampak ekonomi yang amat negatif terhadap sebuah negara yang sudah amat miskin. Jadi, negara-negara yang mengalami revolusi, seperti apa pun pemerintahan yang akan muncul nantinya, harus berurusan dengan dampak ekonomi berat yang diakibatkan revolusi. Itu berarti, tindakan paling awal yang harus diambil pemerintahan yang baru setelah berkuasa nantinya adalah meminta bantuan ekonomi," kata Glenn.

"Siapa lagi yang akan memberikan bantuan ekonomi jika bukan Barat? Jadi, pemerintahan yang baru nantinya sudah disandera dengan kepentingan keuangan Barat. Kita harus mengingat ini. Meski revolusi-revolusi ini merupakan hal bersejarah, di saat bersamaan Israel dan Amerika Serikat sudah menginvestasikan banyak waktu, uang, dan sumber daya untuk memastikan keadaan sejalan dengan kepentingan mereka," tambahnya.

Glenn menambahkan, "Mereka akan melihat upaya sungguh-sungguh selama ratusan tahun disingkirkan hanya karena ada beberapa juta orang membanjiri jalanan di berbagai negara. Kita lihat apa yang terjadi di Mesir, revolusinya tidak terjadi. Militerlah yang berkuasa dan meminta rakyat kembali bekerja dan pergi dari jalanan."

"Satu-satunya yang berubah hanya pencopotan seorang pemimpin, cuma itu. Tidak ada perubahan yang terjadi dan rakyat Mesir kini mulai memahami ini. Inilah kenapa ada banyak ketidakpupasan di jalanan di Mesir. Kita harus ingat, dan saya tidak suka menjadi orang yang harus mengatakan ini, bahwa Israel dan Amerika tidak akan membiarkan hal-hal semacam ini terjadi tanpa punya pengaruh," ucap Glenn.

Mengenai isu al-Qaeda di Yaman, Glenn mengatakan, "Kita harus ingat bahwa segala ketidakstabilan di negara-negara yang dilanda unjuk rasa jalanan, keadaan semacam itu amat mungkin dieksploitasi kelompok-kelompok seperti al-Qaeda. Jadi, faktanya adalah, Amerika Serikat membiarkan ini terjadi, semua ketidakstabilan ini dan pada dasarnya menciptakan keadaan yang memungkinkan eksploitasi unjuk rasa. AS membiarkan ketidakstabilan terjadi. Hal-hal semacam itu harus terjadi agar AS bisa melakukan pengendalian yang harus dilakukan terhadap negara-negara tersebut."

"Para penguasa itu sudah tua dan sekarat, sementara demografi di Timur Tengah, setengah populasinya berusia di bawah 24 tahun. Yang paling ditakutkan AS, Israel, dan negara-negara Barat adalah revolusi akar rumput terjadi di negara-negara ini, seperti yang terjadi di Iran pada 1979. Dalam berbagai rilis pers telah dikatakan berulang-ulang bahwa mereka tidak akan membiarkan yang terjadi di Iran terjadi di negara-negara Arab. Jadi, yang mereka lakukan adalah mencegah terjadinya revolusi semacam itu dengan cara menciptakan revolusi mereka sendiri," kata Glenn.

Glenn menambahkan. "Sebuah artikel New York Times awal pekan lalu pada dasarnya mengakui ada revolusi semacam itu yang terjadi. Disebutkan bahwa setidaknya di Mesir dan Tunisia, revolusinya direncanakan pemerintah Amerika Serikat sejak 2008."

"Saya tidak ragu lagi bahwa rakyat Yaman dan rakyat di Timur Tengah haus akan kebebasan. Tidak perlu dipertanyakan mengenai itu. Itu adalah tindakan sebenarnya, mereka ingin bebas. Pertanyaannya adalah, berhasil atau tidak dan apakah Amerika Serikat dan Israel akan membiarkannya terjadi," papar Glenn.

"Itu pertanyaannya. Pada akhirnya, jika tujuan AS dan Israel hanya menyingkirkan para penguasa tanpa ada perubahan substansial di belahan bumi itu (Timur Tengah), khususnya terkait tujuan kebijakan luar negeri Amerika dan Israel, maka kita hanya akan melihat penguasa yang disingkirkan, tidak lebih. Tentu saja, mungkin terjadi mukjizat dan revolusi berhasil. Kita lihat yang terjadi di Iran pada 1979 dan AS dan Israel tidak senang dengan hasil akhirnya. Seandainya mereka bisa mengubah keadaan kala itu, mereka akan melakukannya," pungkas Glenn. (dn/pv)

Sumber: http://suaramedia.com.

Kronologi Penembakan di Morowali

2011-08-24T21:23:00.006+07:00

Morowali - Pada Sabtu, 20 Agustus 2011 masyarakat melakukan aksi dangan nama Front Aliansi pemuda Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Bungku Utara dan Mamosalato dengan tuntutan: Pemenuhan hak-hak masyarakat sejak perusahaan (PT MEDCO) mengolah seperti dana Comodity Development (CD), dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan Dana Pendidikan.

Aksi ini diikuti sekitar ratusan orang dengan mengambil rute aksi dari desa Kolo Bawah Kec. Mamosalato menuju Kilang minyak PT MEDCO di Tiaka.

Awalnya aksi ini berjalan aman karena di sasaran aksi tidak ada aparat keamanan. Di sana massa aksi hanya melakukan orasi-orasi sekaligus meminta kepada pihak PT. Medco untuk melakukan dialog dengan Direktur Manejer PT Medco. Namun, pihak PT Medco mengatakan bahwa Direktur Manejer tidak berada ditempat tapi di Jakarta. Mengetahui itu, masyarakat kecewa dengan membongkar Pos Security PT Medco dan menyandera 1 Speed Boad milik perusahaan.

Karena merasa aman, massa aksi kembali memulai aksi semula dari Desa Kolo Bawah untuk melakukan mobilisasi massa kembali kesasaran aksi semula. Sekitar pukul 16.00 massa bergerak kembali ke Tiaka. Masyarakat tidak sempat merapat karena Tiaka sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan. Mereka berusaha melakukan negosiasi dengan aparat keamanan lewat HT (handy talkie).

Kemudian, masyarakat meminta bahan bakar kepada perusahaan untuk Speed Boat yang mereka pakai karena sudah habis. Saat itu, aparat keamanan menginstruksikan kepada masyarakat untuk merapat dan menjanjikan kepada massa aksi soal pengisian bahan bakar.

Selain itu, aparat keamanan juga mengatakan bahwa di Tiaka sudah ada Direktur, Komisaris dan Rush PT. Medco. Hal itu, tidak digubris oleh massa aksi karena dianggap pembohongan. Sehingga, masyarakat memutuskan untuk pulang ke Kolo Bawah. Di dalam perjalanan, masyarakat ditembaki oleh aparat, tapi tidak ada yang korban.

Pada tanggal 21, masyarakat melakukan konsolidasi untuk aksi selanjutnya.

Aksi Senin, 22 agustus 2011 merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya dengan star yang sama dan sasaran yang sama. Massa dengan jumlah 100 orang kembali melakukan aksi di Tiaka dan melakukan pembakaran tangki LNG milik PT. Medco karrna PT Medco tidak merespon aksi tersebut.

Setelah melakukan aksi, masyarakat kembal. Sekitar 500 meter massa aksi dikejar oleh Speed Boad aparat keamanan. Dalam insiden ini, 1 orang tertembak dan segera dievakuasi ke Kolo Bawah.

Dalam aksi ini, ada sebuah kapal milik massa aksi yang kehabisan bahan bakar sehingga kapal lain (termasuk yang mengangkut korban) berusaha untuk mencari bahan bakar di Kolo Bawah. Tetapi pada saat kapal tersebut datang membawakan bahan bakar ternyata kapal sudah ditembaki oleh aparat membuat kapal yang membawa bahan bakar memutuskan untuk mundur.

Dalam insiden ini, 6 orang luka parah satu tewas di tempat. Di antaranya bernama Ateng dan satu meninggal di RS Luwuk atas nama Yurifin.

23/08/2011 13.30 Wita
5 orang korban penembakan Polisi di Tiaka dalam keadaan kritis sementara dalam perjalanan menuju Palu. Mereka dirujuk karena RS Luwuk yang tidak mampu menanganinya. Sementara kordinator lapangan aksi di rujuk ke Makassar.

Di lokasi, saat ini Angkatan Laut dan 2 Kapal KRI ikut mengamankan Pulau Tiaka.

Yang harus diluruskan dari kasus ini adalah masyarakat melakukan pengerusakan setelah ada korban yang meninggal bukan sebelumnya. Kedua, masyarakat tidak menyandera aparat kepolisian tapi Speed Boad perusahaan. Ketiga, pembakaran Pos Security Medco dilakukan pada aksi gelombang kedua setelah masyarakat kecewa PT. Medco mengingkari janjinya untuk bertemu dengan mereka.

Jadi 'kerusuhan' di sini hanya rekayasa aparat kepolisian yang jelas-jelas merekalah sumber/biang kerok kemarhan masyarakat karena bertindak represif dengan melakukan pengepungan peserta aksi dan menembak massa.

Besok Kamis, 25 Agustus 2011, sejumlah kelompok akan melakukan aksi solidaritas di depan kantor pusat PT Medco yang berada di Jakarta pada pukul 13.00 WIB, dilanjutkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada pukul 15.00 WIB. Bagi yang ingin bersolidaritas, sangat diharapkan datang.

Sumber: Walhi Sulawesi Tengah.

Demokratis VS Otoriter Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS

2011-07-11T13:10:00.003+07:00

Oleh: Hartoyo*

Tulisan ini berawal dari diskusi di groups facebook Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS 2011. Mudah-mudahan ide tulisan ini tepat dibaca publik lebih luas. Tapi, saya berpikir bahwa ide seseorang,apapun itu pikirannya sangat baik kalau disampaikan kepada publik. Karena kalau bicara hak berpendapat, kita tidak sedang bicara apakah ide itu baik atau buruk, tapi bagaimana setiap orang punya hak yang sama untuk bebas bicara tanpa rasa takut. Dari dasar itulah saya menulis pikiran saya ini. Boleh setuju ataupun tidak!

Pertama saya ingin menanyakan sekaligus mengusulkan bagaimana kalau di Pernas HIV dan AIDS, Oktober 2011 ada sesi pembahasan soal "Peran dan posisi masyarakat sipil (LSM,CSO dan populasi kunci) dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia". Misalnya berangkat dari refleksi dan pengalaman selama ini (minimal sejak adanya Peraturan Presiden No. 75 tahun 2006 tentang KPAN). Kemudian kebijakan itu dikontekskan pada mandat amandemen (perubahan) UUD 45 pasca reformasi. Jadi semua berangkat dari pengalaman dan fakta "subjektif", baik pengalaman masyarakat sipil sendiri maupun stakeholder lainnya. Sesi ini penting, agar masyarakat sipil dan pelaksana pemerintahan bisa bersama melakukan kritik dan otokritik kerja-kerjanya sesuai dengan mandat UU, dimana peran dan tugasnya masing-masing baik masyarakat sipil maupun pemerintah.

Rupayanya dari informasi seseorang di jaringan populasi kunci, bahwa akan ada agenda "mereview" Perpres No.75/2006 di Pernas 2011 yang akan melibatkan empat pembicara tiga diantaranya Kemenkokesra, Kemendagri dan Kemenkes (mudah-mudahan tidak salah) dan satu pembicara dari perwakilan masyarakat sipil.

Agenda seperti itu memang harus diberikan apresiasi, tetapi yang perlu dipastikan bahwa perwakilan dari masing-masing Kementerian dihadiri langsung oleh menterinya. Karena ketiga Kementerian itu merupakan anggota Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) berdasarkan PerPres 75/2006 yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap HIV dan AIDS. Ini penting dipastikan, karena Presiden Susilo Bambang Yudhono pernah menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih dari separuh tidak dijalankan oleh anggota kabinet (para Menteri).

Selain juga perlu dipertimbangkan "perwakilan" dari masyarakat sipil yang harus benar-benar memahami konteks kebijakan,antara hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Dan yang penting "wakil" masyarakat sipil harus orang atau lembaga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, yaitu orang atau lembaga yang tidak "disetir" oleh kepentingan manapun selain kepentingan rakyat.

Saya pribadi sebenarnya tidak banyak berharap dari sesi yang sudah direncanakan itu. Kekuatiranku berangkat dari sistem pemerintahan sekarang yang penuh dengan politik pencitraan. Selain itu agenda-agenda seperti itu sudah terlalu sering dilakukan. Tapi kualitasnya hanya sebagai ajang laporan proyek atau seremonial belaka dengan menghabiskan sumberdaya. Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh Hafied Cangara,Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanudin,Makasar, Sulawesi Selatan bahwa para menteri juga terbawa gaya politik Presiden Yudhoyono yang mengedepankan citra ketimbang kerja nyata. Menteri cenderung melaporkan capaian statistik yang baik-baik saja kepada Presiden Yudhoyono maupun publik (Kompas,11/07/2011).

Hal ini kemungkinan akan berimbas dengan gaya KPAN dalam memberikan laporan tentang review PerPres 75/2006 kepada Presiden dan publik. Belum lagi yang perlu dipertimbangkan siapa moderator yang memandu sesi tersebut? Semestinya minimal moderator harus pihak yang"indepedent", akan lebih baik kalau orang yang memahami benar situasi "Populasi Kunci dan Kebijakan", jadi bukan wakil dari pemerintah apalagi dari KPAN.

Karena yang paling penting bagaimana membuat rakyat atau masyarakat sipil pintar dan cerdas, untuk "bersama-bersama" dengan pemerintah memikirkan penanggulangan AIDS. Bersama-sama yang saya maksud bukan berarti tidak ada pembagian tugas dan batas antara masyarakat sipil dan pemerintah. Logika sederhananya semakin pintar rakyatnya maka akan semakin kritis, semakin kritis rakyat maka akan semakin proaktif (partisipasi) dalam pembangunan suatu bangsa. Dan akhirnya semakin proaktif maka akan semakin demokratis suatu negara. Dalam situasi itu rakyat semakin aktif memonitor kinerja pemerintah untuk melayani publik (rakyat).

Dalam sejarah dunia, tidak ada satu negarapun yang maju dan demokratis tanpa didukung rakyat yang pintar dan kritis. Kita bisa cek di negara-negara yang kita anggap maju dan demokratis dalam penegakan hak asasi manusia. Dapat dipastikan tingkat pendidikan,kekritisan dan keberanian rakyat negara tersebut diatas negara-negara yang pemimpinnya otoriter. Suatu negara rakyatnya bisa saja sejahtera secara ekonomi (misalnya Arab Saudi,Mesir,Singapura,Brunei Darussalam dsb) tetapi belum tentu sistem negaranya demokratis.
Tapi sistem negara yang demokratis (minimal untuk konteks sekarang) akan menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, baik secara ekonomi, politik,budaya maupun sosial.

Sehingga apabila banyak rakyat pintar, kritis dan berani sebenarnya bukan harus ditakuti, justru ini modal besar dan aset bangsa kedepannya. Sayangnya tidak semua pemimpin atau penguasa satu negara mengerti soal itu, atau mungkin sudah paham soal itu hanya memang sengaja mempertahankan status quo (kekuasaan) dengan cara membungkam suara rakyat.

Sebenarnya bagaimana kita sebagai masyarakat sipil melihat ciri-ciri negara atau pemimpin yang otoriter?
Diantaranya rakyatnya "dipaksa" diam dan diam, setuju dan setuju saja dengan segala keputusan yang dibuat pemerintah. Mungkin kita ingat syair lagu Iwal Fals yang berjudul "Wakil Rakyat".

..... Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

......Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam, juara he’eh, juara ha ha ha……

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

.......Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu ’setuju’

Begitulah salah satu gambaran negara atau pemimpin yang otoriter.

Prinsipnya pemimpin yang otoriter, dapat dilihat apabila kita sebagai rakyat tidak boleh banyak omong. Karena dianggap rakyat sudah diberikan layanan kesehatan gratis,pendidikan gratis dan segalanya gratis maka harus diam dan patuh kepada apa maunya mereka (penguasa). Layanan yang semestinya menjadi hak rakyat dan kewajiban pemerintah diganti dengan kata "bantuan". Padahal jargon layanan gratis juga belum tentu benar-benar gratis sesuai dengan slogannya. Kata bantuan sendiri sebenarnya "menjebak" dan "mengaburkan" makna dari tangggungjawab pemerintah kepada rakyat. Bantuan jadi dimaknai sebagai belas kasihan pemerintah, bukan semua kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah kepada rakyat.

Jadi pemerintahnya akan bilang, rakyat jangan protes-protes dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sudah dikasih gratis untung!! Begitulah kira-kira pola pikir penguasa atau pemimpin yang otoriter dan feodal.

Kalau ada rakyat yang kritis terhadap kerja-kerja pemerintah maka dianggap atau distigma (dicap) sebagai perusuh dan layak untuk dibuang,ditahan dan kemudian dihilangkan semua akses sumberdaya yang semestinya menjadi hak mereka. Singkatnya, kalau sebagai masyarakat sipil atau rakyat ingin sumberdaya (uang,kedudukan,posisi,fasilitas) maka kita semua sebagai rakyat harus diam dan menurut saja apa maunya mereka (penguasa atau pemimpin otoriter).

Sekarang, mari kita refleksikan bersama sebagai masyarakat sipil, soal kerja-kerja kita selama ini dipenanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia? Apakah kita salah satu pendukung pemimpin otoriter atau kita sedang membangun sistem pemerintahan yang demokratis? Saya menjadi ingat kata-kata Desmond Tutu,seorang aktivis hak asasi manusia asal Afrika Selatan, dia menyatakan " Jika kita bersikap netral atau memilih diam dalam situasi ketidakadilan (misalnya pemimpin yang otoriter), maka kita bagian dari pelaku ketidakadilan tersebut". Pertanyaannya,apakah kita akan terus menjadi pelaku ketidakadilan itu?

Berangkat dari pernyataan Desmond Tutu, diam artinya mendukung pemerintahan yang otoriter baik secara langsung maupun tidak langsung, akibatnya akan menghancurkan sistem negara demokratis yang telah dibangun. Sejarah membuktikan bahwa negara otoriter dibelahan bumi manapun cepat atau lambat akan runtuh,hanya tinggal tunggu waktu saja. Indonesia sudah terbukti pada masa pemerintahan orde, reformasi Mei 1998.

Saya dan mungkin banyak orang berharap upaya penanggulangan AIDS di Indonesia akan lebih maju untuk sistem yang demokratis. Yang akhirnya akan meningkatkan akses kesehatan dasar yang bermutu dan gratis tanpa dibungkus dengan kata "bantuan". Karena itu yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa dan rakyat Indonesia. Itulah alasan mengapa Indonesia ada. Untuk itu,tidak dapat ditawar-tawar lagi, kami mengingingkan pemimpin dan sistem yang demokratis dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Amien....

Mampang, 11 Juli 2011

Catatan ini bentuk refleksiku sebagai anak bangsa yang memimpikan negara yang demokratis di bumi pertiwi ini.

*Staff Advokasi dan Kampanye Indonesia AIDS Coalition(IAC) / Sekum Lembaga Ourvoice

(Tulisan ini diambil dari Catatan Facebook penulis.)

Solidaritas untuk 30 Sosialis Malaysia

2011-07-02T11:00:00.003+07:00

Jakarta, Bingkai Merah - Puluhan orang dari berbagai organisasi menyatakan solidaritasnya atas penahanan 30 orang dari Partai Sosialis Malaysia (PSM). Mereka melakukan aksi di depan Kedutaan Malaysia untuk mendorong pemerintah Malaysia membebaskan mereka yang ditahan (1/7).

Menurut mereka, solidaritas kepada PSM memiliki kepentingan yang cukup strategis untuk Indonesia dan gerakan sosialis di regional. Untuk kepentingan di Indonesia, upaya perubahan yang sedang dilakukan PSM dan kelompok-kelompok oposisi lainnya dapat memberi harapan bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia dan hubungan antar negara yang lebih baik.

Gerakan oposisi yang juga digiatkan oleh PSM di Malaysia dapat membuka ruang demokrasi yang selama ini tidak ada. Pemerintah Malaysia selama ini cenderung anti demokrasi. Terlihat dari kebijakan-kebijakannya yang represif dan tiranik.

“Upaya perubahan rakyat Malaysia tidak lepas dari adanya kebijakan-kebijakan anti demokrasi yang dijalankan pemerintah Malaysia selama lebih dari 40 tahun. Salah satu indikator kesewenangan pemerintah Malaysia ditunjukan dengan Undang-undang Internal Security Act dimana warga negara dapat ditahan sewenang-wenang tanpa menjamin hak-hak dasar mereka,” ungkap Zely Ariane, humas aksi.

“Aktivis PSM sendiri terkena pasal karet Penal Code section 122 (mengenai perang melawan Monarki dan upaya menghidupkan ideologi komunis),” lanjut Zely.

Mereka yang ditahan mengalami perlakuan buruk. Perlindungan hukum dan kunjungan keluarga ditiadakan. Bahkan, para aktivis perempuan dilecehkan di dalam tahanan oleh aparat polisi.

Menurut PSM di dalam rilisnya, penahanan 30 orang PSM tidak mendasar. Mereka menganggap penahanan memiliki motivasi politik yang bersifat teror psikologis. Modusnya dengan menuduh PSM menyebarkan komunisme. Kemudian, media-media yang dikelola UMNO-BN (Union Malays National Organization – Barisan Nasional), partai yang berkuasa di Malaysia, membesar-besarkan berita itu untuk menekan kelompok-kelompok oposisi dan menanamkan ketakutan ke rakyat yang akan melakukan aksi massa besar pada 9 Juli mendatang.

Aksi yang direncanakan pada 9 Juli mendatang didasari oleh kehendak rakyat yang menginginkan pemerintahan yang lebih bersih dan demokratik. Mereka menghendaki agar pemerintahan yang ada lengser. Terlihat dari slogan yang mereka usung, “Udahlah tu… Bersaralah! (cukup sudah… lengserlah!)”.

Pada aksi di depan Kedutaan Malaysia itu, massa aksi membawa berbagai poster yang berisi menuntut dibebaskan aktivis PSM dan bergantinya sistem tirani di Malaysia dengan demokrasi. Tercatat aksi diikuti dari organisasi KPRM-PRD, KPO-PRP, PPRM, FBLP, Perempuan Mahardhika, PEMBEBASAN, Bingkai Merah, PPI, Revolutionary Socialist Party Australia, dan maxlaneonline.com.

Sebelum mengakhiri aksinya, massa sempat memblokade jalan karena tidak ada respon dari kedutaan. Akhirnya, perwakilan dari kedutaan menerima surat protes dari peserta aksi. (bfs)

Foto: dokumen pribadi Zely Ariane.

Kekerasan dan Diskriminasi Mendera LGBTIQ

2011-05-24T06:01:00.003+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Kaum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Tranjender/Transeksual, Interseksual, dan Queer) masih mengalami diskriminasi dan kekerasan. Mereka di antaranya mengalami diskriminasi di sektor formal, kekerasan verbal, kekerasan domestik, penyerangan, pembatasan berserikat, pembatasan akses pelayanan publik, dan diskriminasi dan kekerasan dari aparat negara.

Sejak Januari – Mei tahun 2011 saja, setidaknya ada satu kasus penembakan tiga waria dengan satu tewas di Taman Lawang, Jakarta. Beberapa kasus lain, seperti kebebasan berekspresi dan domestik mengemuka ke publik. Semua kasus itu tidak bisa diselesaikan oleh aparat kepolisian. Bahkan, mereka pun ikut bagian di dalam mendiskriminasi korban.

“Pemerintah bukannya melihat dan menjawab realitas sosial bahwa LGBTIQ selama ini mengalami kekerasan sistematis, justru membuat kebijakan yang diskriminatif,” kata Hartoyo dari OurVoice saat menggelar konferensi pers di dalam memperingati 21 tahun International Day Againts Homophobia, pada 17 Mei.

“Setidaknya ada 10 perda di Indonesia yang menyamakan homoseksual sebagai pelacur dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan homoseksual sebagai persenggamaan menyimpang,” lanjutnya.

Diskriminasi dan kekerasan telah menyebabkan LGBTIQ kesulitan mendapatkan hak-hak warga negaranya di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Hal yang mendasar karena identitas seksual mereka tidak pernah diakui oleh negara.

Di dalam kesempatan konferensi pers itu mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya agar memberikan pengakuan, perlindungan, pemenuhan, dan penghargaan kepada setiap orientasi seksual dan jender setiap warganya dan mencabut seluruh kebijakan yang diskriminatif terhadap LGBTIQ.

Mereka mengharapkan, negara sudah saatnya mengakomodir Dokumen Prinsip Yogjakarta yang pernah dirumuskan oleh 29 pakar hukum dan hak asasi manusia Internasional dari 25 negara pada 6-9 November 2006. Dokumen itu berisi Prinsip-prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Isinya, antara lain hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, hak atas pengakuan hukum, hak atas rasa aman, dan hak atas berorganisasi, berkumpul, dan berekspresi.

Mereka juga mendesak kepolisian dan pengadilan agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang selama ini belum jelas penyelesaian hukumnya.

Selain itu, mereka meminta media massa agar memuat informasi yang edukatif dan tidak diskriminatif terhadap LGBTIQ.

Yang menarik lainnya, konferensi pers itu tercatat didukung oleh 61 organisasi lintas sektoral, di antaranya organisasi perempuan, mahasiswa, hak asasi manusia, budaya, pluralisme, lintas agama, dan media rakyat. Mereka menyatakan dukungannya dan bersama melawan homophobia, sikap dan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum homoseksual. (bfs)

Berita terkait:

Kaum LGBTIQ Aksi Melawan Homophobia

Foto: Heru Suprapto/Bingkai Merah.

Ahmadiyah Purwokerto Hidup Damai Tanpa Diskriminasi

2011-05-23T06:25:00.003+07:00

Aksi-aksi kekerasan yang dialami jemaah Ahmadiyah di berbagai kota menunjukkan ancaman penghancuran peradaban bangsa kita. Kekerasan itu terjadi secara sistematis dan terorganisir dilakukan dengan terbuka dan negara membiarkan praktek diskriminasi itu terjadi. Falsafah negara “Bhineka Tunggal Ika” dilecehkan oleh sekelompok orang.

Namun, di Purwokerto, praktek kekerasan tidak terjadi. Kehidupan masyarakat Purwokerto dengan jemaah Ahmadiyah berlangsung harmonis. Salah satu masjid Ahmadiyah di sana berada di Tambak Sugro, berdiri kokoh di pinggir jalan.

Berikut hasil wawancara reporter Bingkai Merah, Galih Prasetyo dengan Mubaligh Ahmadiyah Purwokerto, Syamsul Ulum mengenai kehidupan Jemaat Ahmadiyah di Purwokerto.

P: Bisa saudara jelaskan proses masuknya Ahmadiyah di Banyumas dan Purwokerto?

J: Maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang masuknya Ahmadiyah di daerah Banyumas dan Purwokerto. Saya bukan orang pribuminya dan bertugas di Purwokerto baru 4 tahun. Tetapi, menurut yang saya dengar dari anggota di Banyumas, Ahmadiyah masuk di Banyumas tahun 1942 melalui Bapak Hasan Suwarno dan Muhammad Idris. Sedangkan yang menyampaikan tentang Ahmadiyah adalah Sayyid Syah Muhammad, seorang muballig Ahmadiyah dari Pakistan yang dianggap berjasa karena ikut berjuang sebagai panitia pemulihan pemerintahan RI dan panitia penyambutan Presiden RI ke Jogjakarta dan penyusunan program bahasa Urdu di Jakarta. Oleh Presiden Soekarno, beliau dianugerahi piagam penghargaan sebagai pejuang kemerdekaan RI.

P: Ada beberapa cabang Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas?

J: Jamaat Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas ada 4 cabang, yaitu Jamaah Purwokerto, Jamaah Pabuaran, Jamaah Sumbang, dan Jamaah Kedung Banteng.

P: Dari awal datangnya Ahmadiyah di Purwokerto, apa terjadi konflik dengan umat agama lain seperti yang terjadi terhadap kawan-kawan Ahmadiyah di Banten dan Bogor?

J: Sepengetahuan saya semenjak masuknya Ahmadiyah di Purwokerto sampai sekarang 2011 tidak pernah terjadi konflik dengan umat agama lain. Walaupun banyak mengadakan diskusi baik secara resmi ataupun perorangan dengan penganut agama lain tidak pernah terjadi konflik. Hubungan anggota Jamaat dengan penganut agama lain sangat baik. Kita saling menghormati perbedaan. Selama ini, jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas tidak pernah terjadi konflik besar seperti di daerah lain.

P: Bisa jelaskan contoh pola interaksi antara warga non Ahmadiyah dengan kawan-kawan Ahmadiyah sebelum terjadinya konflik seperti ini?

J: Kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekitar serta ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Secara sosial kemasyarakatan kami warga Ahmadiyah berbaur dan bekerjasama dan saling menolong antar warga masyarakat sekitar. Bahkan, ada anggota pengurus Ahmadiyah yang jadi Anggota DPRD Banyumas, ada juga yang jadi pengurus desa dan Ketua RT setempat.

P: Bisa jelaskan, bagaimana pendapat saudara mengenai konflik yang saat ini dialami kawan-kawan Ahmadiyah di daerah lain?

J: Sangat prihatin. Padahal, dimanapun Ahmadiyah berada selalu menyampaikan pesan kedamainan, tidak pernah berbuat kekerasan. Kami selalu berdoa kepada Allah SWT untuk saudara-saudari kami yang terkena musibah agar selalu sabar dan tabah serta serahkan semuanya kepada Allah SWT.

P: Menurut pendapat anda pribadi, apa solusi terbaik untuk kawan-kawan Ahmadiyah terhadap konflik yang terjadi?

J: Untuk keamanan harus berkoordinasi dan menyerahkannya kepada aparat kepolosian. Sebagai muslim yang taat harus tetap sabar, tabah, banyak berdoa dan terus jalin silaturrahmi dan komunikasi dan tidak boleh membalas dendam sebagaimana moto jamaah, LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE (Cinta Untuk Semua, Tiada Kebencian Bagi Siapapun).

P: Menurut pendapat saudara, apakah di Banyumas dan Purwokerto peran dari MUI setempat cukup baik untuk meredam konfilik yang terjadi jika dibandingkan dengan konflik-konflik seperti di beberapa daerah lain?

J: Saya kurang tahu persis, mungkin juga iya, tapi yang jelas kami selalu menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kami juga aktif dalam FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Kaum LGBTIQ Aksi Melawan Homophobia

2011-05-22T10:14:00.004+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Puluhan orang dengan orientasi seksual LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transeksual, Interseksual, and Queer) melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu (22/5). Mereka mengajak masyarakat untuk melawan homophobia, sikap dan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum homoseksual.

Menurut Yuli Molyganta dari Arus Pelangi, aksi mereka untuk memperingati hari International Day Against Homophobia (IDAHO), 17 Mei lalu. Tema IDAHO yang mereka usung, Citizen for Diversity. Tema itu mengandung harapan agar masyakat dan negara tidak lagi mendiskriminasi dan melakukan kekerasan terhadap kaum LGBTIQ sebagai bagian dari penghormatan atas keberagaman.

“Negara harus peduli hak-hak dan rasa aman kaum LGBTIQ. Sampai saat ini banyak peraturan, seperti uu pornografi dan peraturan daerah soal larangan homoseksualitas yang menjadi legitimasi aparat pemerintah mendeskredit kaum LGBTIQ,” kata Yuli.

Selain UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan homoseksual sebagai persenggamaan menyimpang, banyak peraturan daerah (perda) lain yang bernada sama. Perda Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan, Perda Palembang No.2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan sebagainya. Semua peraturan perundang-undangan itu mengkriminalisasi LGBTIQ.

Dampaknya, kaum LGBTIQ rentan mengalami kekerasan pada lingkup domestik, publik, dan struktural atau negara. Banyak kasus kekerasan telah terjadi. Di antaranya, penyerangan acara waria di berbagai tempat dan beberapa kasus pembunuhan waria di jalan.

Di dalam aksi yang didukung dan dihadiri oleh kaum heteroseksual itu meminta negara agar menjamin kebebasan berorganisasi dan beraktivitas bagi kaum LGBTIQ. Mereka juga menuntut agar negara memberikan sepenuhnya hak pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang setara dan layak.

Selain itu, mereka menuntut kepada negara agar menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap LGBTIQ secara adil.

Seperti biasa, aksi-aksi yang dilakukan kaum LGBTIQ selalu meriah dengan aksesoris. Nampak, banyak massa aksi yang berpenampilan menarik dan atraktif penuh warna-warni. Sebagian lain, massa aksi membawa spanduk dan poster-poster sehingga menarik banyak orang untuk melihatnya. (bfs)

Foto: Heru Suprapto/Bingkai Merah.

Untuk Apa Menulis Puisi

2011-05-19T21:37:00.005+07:00

Nurani Soyomukti

Untuk apa kau tulis puisi

Bila kau biarkan saja korupsi
Demonstrasi dituduh anarki
Korupsi dianggap manusiawi
Penegak hukum hanya basa-basi
Sayangnya, para penyair hanya masturbasi!

Banyak kata-kata tanpa aksi hanyalah onani
Untuk apa kau tulis puisi
Bila penindasan kau amini
Bila penjahat HAM kau ampuni!
Seni hanya untuk seni, adalah kejahatan tersendiri!

Untuk apa kau tulis sajak
Bila calo-calo berjingkrak
Para koruptor tidur nyenyak
Para ”Gayus” bersorak
Sementara orang miskin dadanya sesak
Tak berani berteriak
Mereka dibentuk jadi jinak
Dengan tayangan TV yang meninggikan mimpi sejenak
Ditekan kebutuhan sekolah anak-anak
Harga-harga yang menanjak
Jadi untuk apa kau tulis sajak,
Bila para penyair dan orang miskin kian berjarak!
Menulis adalah berpihak!

Untuk apa kau tulis kata-kata
Bila penindasan dan penipuan semakin jaya
Sedang kebenaran dihina
Pejabat makan uang negara
Dan para penyair asyik berzina dengan dunia khayalnya

Untuk apa kau tulis puisi
Bila kau tak mau turun aksi
Seakan pikiranmu seksi
Pada hal dunia tidak berubah dengan kata-kata puisi
Puisi untuk sensasi atau mencari harga diri?
Mencari popularitas dan ingin dipuji
Mengangkat keindahan terlalu tinggi
Melupakan masalah-masalah bumi
Untuk apa kau tulis puisi
Jika setumpuk kertas mudah terbakar api
Hanya aksi yang bisa merubah negeri!

Menulislah puisi yang bisa meyembuhkan
Luka-luka kemanusiaan akibat penindasan
Membongkar tipu-tipu kaum bangsawan
Menguak topeng kepalsuan
Mengabarkan kenyataan
Yang disembunyikan para agamawan
Surga yang memabukkan
Neraka yang menakutkan
Janji surga membuat masalah dunia dibiarkan
Ketakutan neraka membuat yang marah takut melawan
Karena marah disamakan setan
Dan diam dianggap beriman!
Untuk apa jadi seniman dan sastrawan,
Jika penindasan dan kepalsuan dibiarkan!

Tugasmu bukan cuma menulis
Sebab menulis itu mencuri kata-kata berbaris
Dicuri dari kenyataan yang berisi tawa dan tangis
Tugasmu adalah menulis dan berbaris
Berkumpul didepan gedung majelis
Tempat persekutuan para iblis
Yang menyusun kebijakan-kebijakan najis!

Tulislah yang benar dan pilihlah kata yang tepat
Berbuatlah yang benar dan bergerak dengan penuh semangat
Berkumpullah dengan rakyat
Perbanyaklah rapat-rapat
Bicarakan perubahan dan susunlah strategi yang tepat
Angkatlah dalam puisi kisah-kisah perjuangan rakyat
Tokoh utamanya adalah rakyat
Antagonisnya para koruptor dan penindas laknat!

Berjuanglah bersama pena
Tapi jangan sampai terlena
Bangun gerakan bersama
Menulis untuk mengangkat yang nyata
Menulis dan bergerak untuk tatanan sejahtera dan setara!
Maka tulisanmu sedalam samudera!
Puisimu penuh dengan cakrawala...
Dan kau menjadi penyair sekaligus pembela!

Buruh Menuntut Hal yang Sama

2011-05-02T20:45:00.006+07:00

Jakarta, Bingkai Merah - Ribuan buruh melakukan aksi memperingati Hari Buruh Internasional di depan Istana Negara (1/5). Tuntutan mereka masih sama dari aksi-aksi sebelumnya. Penghapusan sistem kerja kontrak (outsourching) menjadi tuntutan utama. Mereka pun masih tidak percaya terhadap pemerintahan SBY-Budiono yang mengabaikan kesejahteraan buruh.

“Selama SBY berkuasa untuk 10 tahun, tidak ada perubahan yang bisa dirasakan oleh rakyat, utamanya kaum buruh. Kami masih saja diperas, diperlakukan layaknya budak dan tidak pernah mendapat jaminan dari negara. Intinya, SBY dengan sistem neoliberalnya sudah gagal. SBY harus digulingkan dan sistem neoliberal harus diganti,” tutur Sutarman, salah satu massa aksi.

Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ancaman PHK buruh masih kuat. Pada 2009 saja, tercatat rata-rata sebanyak 15.000 buruh manufaktur dan jasa kehilangan pekerjaannya. Sementara buruh lainnya mendapat perlakuan tidak adil, seperti rendahnya jaminan sosial, dibatasi kebebasan berorganisasi, dan tidak layaknya upah buruh. Pemerintah dan penguasa membuat buruh sengsara.

“Suara kami tidak didengar oleh negara karena telinga mereka disumpal uang dari pengusaha, sehingga negara lebih berpihak kepada pengusaha dan sistem neoliberal yang dijalankannya,” kata salah satu massa aksi saat orasi politik dari Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia.

“Belum lagi penetapan Asean-China Free Trade Agreement pada Januari 2010 disusul perjanjian dagang bilateral perdagangan bebas, tentu berdampak kepada semakin rapuhnya industri dalam negeri yang pada faktanya memang sudah tidak berdaya. Efek terbesarnya sudah tentu kepada merosotnya tingkat kesejahteraan dan peluang hidup ratusan juta buruh industri, semakin memiskinkan puluhan juta petani, dan secara otomatis menghancurkan masa depan seluruh tenaga produktif di negeri ini,” lanjutnya.

Aksi buruh di depan Istana berasal dari berbagai kelompok besar. Mereka berdatangan dari wilayah Jabodetabek. Sebelumnya, massa aksi berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk kemudian berjalan kaki ke Istana Negara. Nampak, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi oleh warna merah, warna pakaian dan atribut mereka.

Namun, disayangkan beberapa kelompok buruh masih juga ditunggangi oleh elit-elit politik yang jelas-jelas hanya ingin meraup suara untuk kebutuhan kampanye mereka. Sementara itu, sekian tahun buruh masih saja tidak sejahtera. (JJ)

Foto: Kornelius Pinondang/Bingkai Merah.

Hukuman Seumur Hidup Artinya Hukuman Mati

2011-04-27T15:50:00.008+07:00

Oleh Heru Atmodjo

[Kesaksian di bawah ini dituliskan langsung oleh Heru Atmodjo, mantan Perwira Intelejen AURI, saksi peristiwa 1 Oktober 1965, pada awal tahun 2008 untuk dipublikasikan di Soeara Kita, buletin bulanan korban 1965 YPKP 65, Maret 2008. Publikasi ulang tulisan ini untuk mengenang Alm. Heru Atmodjo sekaligus sebagai bacaan ringan pengungkapan kebenaran]

Palu Ketua Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, di Jakarta telah diketok. Putusan seumur hidup ditimpakan kepadaku. Namun, aku tak terpengaruh keputusan itu yang sudah diprediksi sebelumnya. Mahmilub, yang kekuasaannya di tangan Mayjen Suharto, sebelum bersidang telah mengantongi dua putusan: Mati atau Seumur Hidup. Hanya dua putusan itu.

Bahkan, ketika seorang Letnan Satu, bernama Ngadimu dalam pemeriksaannya selalu berterus-terang membuka apa adanya, bahwa ia sebenarnya sebelum berangkat ke Jakarta telah melapor kepada Pangdam (Panglima Kodam) Jawa Timur dan di pengadilan ia mengaku seperti apa yang dilakukan, dituntut jaksanya putusan seumur hidup, tapi putusan pengadilan menjatuhkan hukuman mati.

Sejak Ngadimu meninggalkan rumah sampai hendak dieksekusi, ia sama sekali tak boleh ditengok oleh keluarganya. Ia boleh bertemu keluarganya untuk yang pertama dan penghabisan kalinya hanya sehari sebelum ditembak mati. Tentu, saat isteri dan anak-anaknya bertemu dan boleh makan bersama-sama terakhir kalinya, jerit isak tangis mereka tidak dapat dibendung. Karena itu, aku sebagai perwira jauh lebih senior dari Ngadimo, dapat menduga apa yang akan terjadi. Tidak kaget sama sekali.

Hanya isteriku yang menunggu di luar sidang dapat mendengar putusan itu dibacakan. Setelah diucapkan keputusan “Seumur Hidup”, ia jatuh tidak sadarkan diri. Kemudian di pangkuan kakaknya, suaranya keluar, “salah apa Mas Heru?”

Kakaknya melerai dengan suara lembut, “Tidak perlu kamu kehilangan iman, kuatkan imanmu, kita anak-anak keturunan pahlawan besar, Ki Ageng Basyariah (Pengikut Diponegoro), tidak pernah mengeluh atas siksa dan kedaliman musuh-mush kita. Tegar, tegarlah, becik ketitik ala ketara (akhirnya yang baik yang menang, yang jahat orang akan tahu),” nasihatnya.

Tiga hari kemudian. Di pagi hari. Petugas penjara Rumah Tahanan Militer Budi Utamo, memanggil namaku, “Pak Heru, supaya siap berangkat”, katanya.

Aku jawab, “Baik, tunggu sebentar. Saya perlu berbenah barang pakaian”.

Sebuah panser, motor lapis baja, telah standby. Aku masuk ke dalamnya dengan tanganku diborgol bersama dua orang lain, Sujono dan Gatot. Keduanya perwira AURI yang sudah divonis juga.

Aku tidak tahu mau dibawa ke mana. Panser berhenti setelah berbelok ke kanan dan kiri tanpa aku tahu mau ke mana. Pengawal memberi perintah keluar. Mataku dapat melihat. Oh, itu lapangan terbang Kemayoran. Sebuah helikopter militer buatan Rusia, MI-4, berwarna hijau tanah, siap membawaku. Aku masuk, dan duduk di tempat yang disediakan.

Penerbangnya menyalakan mesin. Baling-baling mulai berputar. Sebagai penerbang bagiku itu bukan hal yang aneh. Aku tahu ke mana arah penerbangan itu menuju. Jelas tujuannya ke arah Bandung. Yang aku lihat dari dalam pesawat, di sebelah timur, Gunung Burangrang tampak awan putih. Di barat, di atas Cimahi agak tertutup gelap.

Penerbang yang tidak berpengalaman memilih celah timur. Aku pikir, kalau itu yang dipilih, ia akan gagal. Kalau dipaksakan, bahaya. Benar, setelah mendekat Tangkubanprahu, pesawat mau masuk awan. Ini yang bahaya. Tapi penerbangnya segera berbalik ke utara lagi. Selamat. Kalau terus, pesawat akan menabrak gunung. Rupanya, setelah itu ia melihat di atas Cimahi ada lubang. Helikopter ini mengarah ke arah sana. Sekarang aku tahu, tujuannya Cimahi. Ia mendarat di Cimahi dengan mulus.

Pengawalan ketat telah siap. Aku dengar salah satu dari mereka tanya, “mana Pak Oemar Dani?”

Dijawab oleh pengawal dari Jakarta, “tidak, tidak jadi, tetap di Jakarta.”

Aku dan dua orang temanku dibawa ke Rumah Tahanan Militer Cimahi melalui pintu gerbang, pintu blok, dan kita turun. Gerbang blok dibuka. Masuk pintu Blok Sel Khusus. Kunci dibuka, masuk ke bangunan kuno yang bentuknya seperti gudang. Kunci gedung dibuka, kita masuk. Ruangan sel penuh dengan terali besi kokoh di depan dan atasnya. Di ujung barat ada empat sel khusus dari tembok. Pintu kayu, grendelnya dilindungi oleh terali-terali pengaman.

Pintu dibuka, borgolku dibuka. Aku masuk. Ada sebuah dipan tempat tidur. Ukuran dipan untuk satu orang dengan lebar 70 cm, panjang 190 cm, tingginya 50 cm. Sel itu tidak ada jendelanya, hanya ventilasi udara enam buah lubang, 10 x 10 cm. Panjangnya 2 m. Lebarnya 1,20 m. Tingginya 2 m. Di bawah ujung kaki ada lubang untuk buang air kecil atau besar. Di bawah terlihat bahwa itu selokan untuk membersihkan kotoran. Di situlah aku ditempatkan.

Pasukan yang menjaga baru saja diganti. Yang lama adalah perjurit CPM Jawa Barat. Mereka diganti dengan peleton baru dari Manado. Mereka ini prajurit-prajurit CPM baru dengan pangkat Prajurit II (Prada). Mereka khusus direkrut untuk menjaga tahanan khusus RTM Cimahi. Mereka sulit diajak bicara. Rupanya sudah dapat instruksi khusus dan dicuci otak, menjaga “orang sangat berbahaya yang dihukum mati, menunggu eksekusi”.

Tahanan khusus ini hanya boleh keluar 1 jam dalam satu hari. Prakteknya hanya 55 menit, karena 5 menit untuk membuka dan menutup pintu sel. Udara di Cimahi dingin, lebih-lebih di malam hari. Dinginnya merasuk ke dalam tulang. Kepala harus diikat dengan handuk atau sarung supaya tidak terlalu dingin. Kaki harus pakai kaos. Badan harus pakai jaket, kalau punya. Lampu sel hanya lima wat, kalau malam dimatikan. Gelap, dingin, dan udara tidak sehat.

Akhirnya, aku dapat keterangan bahwa penjara ini dulu dibuat oleh militer Belanda untuk menghukum prajurit yang membuat kesalahan berat atas hukuman militer yang diterimanya, seperti berkelahi, mau melarikan diri, dsb. Mereka ditempatkan di sel itu paling lama 12 hari. Tapi bagiku, satu tahun lamanya.

Aku sempat menanyakan penghuni-penghuni di dalam sel itu saat dapat giliran keluar. Aku tahu bahwa di situ ada Dr. Subandrio, Perdana Menterinya Bung Karno, Brigjen Supardjo, Panglima Komando Tempur di Kalimantan, Letkol Untung, Letnan Satu Ngadimo, dan Nyono, anggota Politbiro CC PKI.

Aku bilang, ini luar biasa kejamnya. Kalau begini terus akibatnya akan fatal. Bagaimana supaya survive. Nyono bilang, sangat tergantung pada orang lain dan mereka itu adalah penjaga, prajurit-prajurit yang menjaga kita. Kalau mereka dibuat sadar, bahwa kita bukan kriminal, mereka akan berubah. Jendral Pardjo perlu diberi tugas menyadarkan prajurit itu.

Jendral Pardjo sanggup. Ia pun mengajak bicara mereka yang bringas itu. “Dik, dari mana asalnya?”

“Saya dari Sangir Talaut, Pak,” jawab seorang di antara mereka.

“Namanya?”

Saya, Karim, Pak.”

“Bapak, sebenarnya siapa?”.

“Saya Supardjo. Saya juga prajurit, seperti adik. Saya punya prajurit, sekarang di Kalimantan Barat. Berhadapan dengan serdadu Inggris. Mereka yang bikin kita ini susah. Kita diadu domba supaya saling berkelahi antara kita. Akhirnya, mereka yang ambil untung. Itu, bapak-bapak di dalam, pejuang-pejuang sejak 1945, melawan penjajah. Mereka tidak kaya sama dengan kamu”.

“Pak, panggil saja saya, Karim. Kami ingin tahu, karena keterangan yang saya terima dari atasan tidak cocok dengan keadaan. Katanya bapak-bapak itu orang berbahaya. Tentu kami siap melawan dan siap berkelahi kalau bapak-bapak itu orang jahat,” tanggap Karim.

“Karim”, kata Supardjo, “aku seorang Jendral, aku tidak kaya, aku bukan koruptor. Banyak jendral korup, dan akhirnya yang susah kamu semua. Rakyat juga susah. Ini tak boleh berlanjut. Aku tahu kamu datang dari Sangir Talaut. Pulau itu indah, lautnya bagus, dan orangnya peramah. Tidak salah, kalau yang pertama buka mulut adalah Karim”.

“Ya, pak, saya anak pelaut, kalau nyelam di air bisa lama, setengah jam, ada yang bisa satu jam, biasa bagi orang kita”.

Ketika pembicaraan dapat dibuka, Jendral Pardjo memberi tahu kita, bahwa kita yakin pasti mereka bisa diubah. Dan benar, tidak sampai seminggu keadaan sudah lain. Karim saling cerita kepada teman-temannya bahwa di situ orang-orang penting. Kasihan jika mereka disiksa seperti itu. Mereka bisa mampus, kedinginan, bisa gila.

Dari satu peleton, 36 orang, sebagian besar berbalik, kecuali beberapa orang saja yang tidak mau bicara. Kini suasana berbalik. Tahanan bebas tidak dikunci, sebaliknya kalau datang inspeksi dari atasannya, kita disuruh masuk duluan, masuk dalam sel. Ini bisa karena untuk masuk blok kita sedikitnya harus melalui enam pintu, sedikitnya tiga pintu yang harus dikunci, sehingga ada waktu kita masuk ke dalam sel duluan. Inilah yang menyebabkan kita bisa hidup, tidak mati atau sakit.

Kami sama sekali tidak pernah kasih uang kepada mereka. Sogok, tabu bagi kami. Aku bisa hidup karena perajurit CPM berjasa membalik keadaan, yang mematikan menjadi menghidupkan.

Tulisan terkait:

YPKP 65: 'Pemindahan Jenasah' Heru Atmodjo Bentuk Kesewenangan

Sumbang Tapi Benar - Kesaksian 1 Oktober 1965

YPKP 65: 'Pemindahan Jenasah' Heru Atmodjo Bentuk Kesewenangan

2011-04-26T02:26:00.005+07:00

Berikut ini pemberitaan mengenai tekanan dari Angkatan Darat atas pemindahan jenasah mantan Perwira Intelejen Letkol AURI Heru Atmodjo dari Taman Makam Pahlawan. Pemberitaan ini memuat sepenuhnya pernyataan sikap yang dikeluarkan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65).

Pernyataan Sikap YPKP 65
01/YPKP65/04/2011

“Tekanan untuk Pemindahan Jenasah Alm. Heru Atmodjo Bentuk Kesewenangan”

Jenasah mantan Perwira Intelejen Letkol Angkatan Udara Heru Atmodjo yang dimakamkan pada 29 Januari 2011 di Taman Makam Pahlawan terpaksa dipindahkan keluarganya. Pemindahan itu dilakukan pada 25 Maret sekitar pukul 23.00 WIB dengan pengawalan pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Kabar ini kami terima beberapa hari setelah kejadian itu. Namun, selama ini kami urung mempublikasikannya karena permintaan keluarga almarhum.

Pada hari Senin, 25 April 2011 tersiar kabar di media-media maya bahwa makam Alm. Heru Atmodjo sudah dipugar total dan hanya meninggalkan setengah potong nisan yang masih terbuat dari kayu seolah meninggalkan pesan tidak enak dengan nuansa tidak adanya penghormatan atas jasa-jasa beliau untuk kemerdekaan bangsa ini.

Atas informasi yang beredar itu, kami kiranya perlu menyiarkan informasi yang sudah lama kami simpan ini guna memperjelas kronologi ‘pemindahan paksa’ jenasah dan pemugaran makam Alm. Heru Atmodjo, kawan yang berjuang bersama di YPKP 65 dan sosok panutan kami. Selain itu, untuk pembelajaran atas penegakkan hak asasi manusia (HAM) di tanah air dan pengungkapan sejarah yang sebenarnya.

Perlu diketahui, pemindahan jenasah Alm. Heru Atmodjo dilakukan oleh keluarga dalam keadaan terpaksa. Dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) di kantor DPRD Jawa Timur pada pertengahan Maret lalu. Mereka menganggap jenasah Alm. Heru Atmodjo tidak layak dimakamkan di sana karena keterlibatannya di Gerakan 30 September (G30S). Tidak lama kemudian sejumlah 7 aparat tentara Angkatan Darat yang mengaku dari Cilangkap – berpakaian dinas dan sipil – mendatangi pihak keluarga dan meminta paksa agar mereka memindahkan jenasah Alm. Heru Atmodjo. Pihak keluarga yang merasa tertekan akhirnya terpaksa memindahkan jenasah beliau.

Setelah jenasah dipindahkan pada 25 Maret itu, pagi harinya, 26 Maret 2011, jenasah diterbangkan ke Malang untuk langsung dimakamkan pada pukul 11.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum Bangil, Sidoharjo, Surabaya. Beliau berbaring berdekatan dengan makam ibunda. Pemakaman ulang itu pun dihadiri oleh jajaran AURI.

Atas kejadian ini, YPKP 65 memandang tekanan yang dilakukan Angkatan Darat dan antek-anteknya yang diwakili oleh GUIB mengatasnamakan Islam kepada keluarga merupakan bentuk kesewenangan yang melanggar kaidah kultur, sosial, dan hukum. Perbuatan itu tidak sinkron di tengah upaya jargon-jargon negara tentang demokrasi dan penegakkan HAM dan pembenahan di tubuh militer.

Kami juga memandang perbuatan itu merupakan upaya tradisi Angkatan Darat yang berusaha menutupi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan masa silam atas tragedi 1965. Sekaligus, upaya konvensional terus menerus dalam meniupkan stigma negatif komunisme kepada mereka yang bertentangan dengan kepentingan Angkatan Darat dan kekuasaan status qou.

Atas pembiaran kejadian ‘pemindahan paksa’ jenasah Alm. Heru Atmodjo, kami memandang negara belum menujukkan upaya serius di dalam penegakkan HAM di masa lalu. Padahal, tragedi 1965 memuat unsur-unsur pelanggaran HAM berat dengan jumlah korban jutaan jiwa. Justru, pembiaran ini menjadi salah satu indikator adanya upaya impunitas dari pemerintah atas pelaku-pelaku pelanggaran HAM di masa silam yang dilakukan oleh diktator militer Orde Baru, Soeharto dan jajarannya.

Dalam kesempatan ini, kami ingin meluruskan sejarah tentang salah sangka keterlibatan Letkol Heru Atmodjo di dalam G30S. Alm. Heru Atmodjo tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dengan G30S seperti yang tertuang di dalam fiksi sejarah versi Orde Baru. Menurut kesaksian yang pernah diutarakan almarhum, kehadirannya di Istana Negara pada 30 September malam untuk menginformasikan soal konstelasi politik dan menjemput Soekarno yang diduga berada di Istana dengan motivasi ingin melindungi Soekarno. Namun, Soekarno saat itu tidak ada di Istana. Beliau diinstruksikan langsung oleh Panglima AURI, Laksamana Madya Udara Oemar Dhani.

Pencatutan nama beliau di dalam daftar Dewan Revolusi yang dituduh dalang G30S saat itu pun tidak disadarinya. Beliau merasa dijebak oleh skenario operasi intelejen yang didukung oleh Amerika Serikat dengan CIA dan Angkatan Darat faksi Soeharto. Mereka ingin menjatuhkan kepemimpinan Soekarno yang anti imperialis secara tidak langsung. Penghancuran Soekarno tanpa penghancuran dukungan rakyat, terlebih dukungan penuh dari massa Partai Komunis Indonesia, sama artinya tidak mungkin. Oleh karena itu, rekayasa G30S menjadi dalih atas pembunuhan dan penangkapan seluruh kekuatan gerakan revolusioner saat itu. Alm. Heru Atmodjo berada di barisan revolusioner itu.

Dedikasi perjuangan Alm. Heru Atmodjo teruji sejak perlawanannya menghadapi kolonial. Beliau pernah ikut berjuang menghadapi agresi Belanda di masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Sebagai pilot pesawat tempur, beliau pernah ditugaskan di dalam pembebasan Irian Barat dan penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI TII, antek-antek imperialis.

Atas jasanya itu, Presiden Soekarno telah memberikan mendali Bintang Gerilya kepadanya. Namun, rencana pemberian mendali itu bertepatan dengan gegernya peristiwa politik berdarah G30S. Mendali diterimanya di kemudian jauh hari melalui tangan Oemar Dhani. Mendali yang diterimanya itu membuat beliau layak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pada acara pemakaman, wakil pemerintah dan AURI mengucapkan penghargaan atas jasa Alm. Heru Atmodjo. Upacara kemiliteran AURI dengan salvo senjata, pengheningan cipta, iringan musik untuk penghormatan terakhir, dan penutupan peti jenasah dengan Bendera Merah Putih menunjukan Alm. Heru Atmodjo layak untuk dihormati sebagai anak bangsa yang berjasa di dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.

Terjadinya ‘pemindahan paksa’ jenasah beliau dan pembongkaran makam secara total menjadi sebuah penghinaan besar atas arti penghormatan jasa orang-orang yang begitu berjasa untuk tanah air. Sekaligus, penghinaan besar atas arti kemerdekaan kita. Yang disayangkan penghinaan itu dilakukan oleh Angkatan Darat dan negara membiarkannya.

Oleh karena itu, YPKP 65 mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu dengan tetap menghormati jasa-jasa Alm. Heru Atmodjo selama hidupnya. Pemerintah juga harus menindak tegas Angkatan Darat yang telah melakukan tekanan terhadap keluarga korban untuk memindahkan jenasah almarhum. Lebih dari itu, pemerintah harus segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat 1965 untuk menjawab rasa keadilan korban dan kebenaran bagi semua orang. Yang tidak kalah penting, agar tragedi kemanusiaan dan politik 1965 tidak terulang di kemudian hari.

Jakarta, 25 April 2011.

Hormat kami,

Bedjo Untung
Ketua YPKP 65

Heru Suprapto
Sekretaris II YPKP 65
---------------
Foto: Bingkai Merah.

'Kartini-kartini' Melawan Krisis

2011-04-22T08:51:00.003+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – ‘Kartini’ masih hidup sampai saat ini. Tidak satu Kartini, tetapi jumlahnya banyak, puluhan. Kartini-kartini itu menggelar aksi karnaval dan teaterikal memperingati Hari Kartini di depan Istana Negara Kamis (21/4) ini.

Mereka yang mengatasnamakan Barisan Perempuan Indonesia (BPI) itu mengusung tema “Kartini Melawan Krisis” sebagai bentuk gugatan perempuan atas kondisi krisis dirinya, krisis yang juga dialami Kartini pada akhir abad 19.

“Jika pemerintah SBY-Boediono mengatakan perempuan Indonesia mengalami kemajuan dengan angka-angka di statistik, faktanya perempuan Indonesia masih dalam kondsi krisis, mulai dari masalah pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan masalah kesehatan reproduksi,” kata Leni, koordinator aksi.

“Dengan fakta sosial seperti itu, maka tidak relevan perayaan Hari Kartini dirayakan dengan acara-acara fashion show atau acara hura-hura lainnya,” lanjutnya.

Di dalam aksi itu, salah satu perwakilan perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menuturkan dua masalah pokok yang dialami perempuan di sana, yaitu masalah perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi.

“Kasus HIV/AIDS yang dialami para pedila (perempuan yang dilacurkan) di NTB sangat tinggi. Hal itu terjadi di lingkungan PT. Newmont. Selain mereka menguras kekayaan alam NTB, mereka juga memperburuk kondisi perempuan NTB,” tutur Supriyanti, perwakilan perempuan NTB.

Kasus penyebaran penyakit HIV/AIDS yang terjadi di NTB tidak pernah terungkap di media-media lokal maupun media nasional. Bahkan, pihak Newmont secara sistematis menutup rapat kasus itu dengan melibatkan aparat keamanan yang ikut menjaga kerahasiannya.

Prostitusi yang terjadi di lingkungan PT. Newmont akibat lemahnya pemerintah kepada para pemodal. Kekayaan alam di serahkan kepada pihak pemodal membuau lapangan kerja di NTB semakin sedikit. Pilihan untuk menjadi pedila diambil karena desakan untuk membiayai hidup keluarga.

Selain masalah kesehatan, perempuan NTB berusai 15 tahun di Lombok Timur sudah dua kali menjadi Janda. Perceraian di NTB menjadi lumrah karena budaya di sana begitu mudah melakukan pratek yang tidak adil bagi perempuan. Pihak suami bisa seenaknya menceraikan istrinya atau menikah lagi tanpa mempedulikan hukum.

“Ini fakta yang sering terjadi di NTB, kami selalu kalah ketika menggugat praktek tidak adil perkawinan. Pihak hakim atau jaksa selalu memenangkan pihak suami. UU perkawinan tidak memihak perempuan, malah memperlemah kami di lingkungan sosial, ” tambah Supriyanti.

Dalam aksi itu, BPI menuntut Negara harus segera melindungi hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki, menjamin perempuan untuk aktif di ruang-ruang publik, menjamin hak-hak perempuan untuk bereskpresi serta mendapat pekerjaan dan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, menjamin hak-hak kaum perempuan di dalam hukum, baik di UU ketenagakerjaan, UU Perkawinan, dan peraturan hukum lainnya, menolak kriminalisasi perempuan sebagai objek seksual dan menjamin kesehatan reproduksi perempuan.

Aksi yang berakhir sekitar pukul 13.00 WIB itu diakhiri dengan penghancuran miniatur Istana Negara yang mereka lambangkan sebagai tempat berkumpul orang-orang borjuasi, kaum penindas rakyat, yang di dalamnya terdapat setumpuk persoalan perempuan yang belum berhasil diselesaikan. (JJ)

Foto: Prasetyo Serna Galih/Bingkai Merah.

Kronologi Penyerangan TNI terhadap Petani Kebumen

2011-04-18T16:10:00.003+07:00

Hari ini, 16 April 2011, FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) mengadakan ziarah kubur ke makam 5 anak yang meninggal terkena jeblugan bom mortir pada 2 Maret 1997. Anggota FPPKS yang melakukan ziarah sebanyak 30an orang, laki dan perempuan. Acara dimulai sekitar pukul 09.30 dengan doa bersama. Makam 5 anak tersebut terletak di dukuh Godi, Setrojenar, sekitar 400 meter dari kantor TNI.

Usai berziarah, rombangan FPPKS mendapat informasi bahwa TNI merusak blockade yang dibuat oleh warga sejak beberapa hari sebelumnya --11 April 2011. Mendengar kabar itu, rombongan menuju ke tempat blokade, bergabung dengan pemuda dan petani Setrojenar yang sudah di tempat, untuk membangun kembali blokade yang rusak. Warga membangun blokade tersebut dengan pohon-pohon yang di tebang di sekitarnya.

Pada hari ini juga, TNI sedang mengadakan latihan di wilayah Ambal, yang letaknya di sebelah timur kecamatan Buluspesantren. Warga meminta agar TNI tidak usah memprovokasi warga Setrojenar dan sekitarnya dengan merusak blockade yang sudah dibuat. Apalagi, latihan TNI berada di wilayah yang cukup jauh di timur lokasi, di kecamatan Ambal.

Selain membangun kembali blockade yang dirusak TNI, sekitar pukul 11.00 WIB, warga membuat beberapa titik blockade tambahan. Termasuk juga merobohkan pintu gerbang utama menuju pusat latihan TNI yang berada di sebelah utara. Pembangunan blockade ini merupakan sikap penentangan terhadap TNI mengadakan kegiatan latihan di tempat itu. Warga menghendaki agar kawasan Urut Sewu, nama untuk daerah pantai Selatan Kebumen, sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.

Setelah itu, warga yang kemudian berjumlah sekitar 100 orang bergerak ke arah selatan, hampir mendekati pantai. DImana disitu dibangun sebuah rumah tingkat tiga yang diperuntukan untuk menara TNI. Bangunan tersebut dibangun di atas tanah warga. Sebagian bangunan tersebut dirusak oleh warga.

Setelah itu, warga kembali ke utara, ke desa. Pada saat kembali, TNI sudah berbaris di jalan dalam kondisi siap tembak. Saat itu, warga berkeyakinan bahwa TNI tidak akan menyerang warga, paling hanya menakut-nakuti. Tapi ternyata keyakinan itu salah, para tentara itu menyerang warga, serta ada yang menembakan peluru tajam. 2 orang terkena tembak. Selain menembak, tentara juga ada yang memukul dengan popor senapan. Barang-barang yang dimiliki warga (seperti handphone) direbut dan dihancurkan tentara.

Ketika kejadian tersebut, polisi tidak ada. MEreka baru datang setelahnya. Mereka yang terkena tembakan dan pukulan dibawa oleh polisi ke Mapolres Kebumen. Karena kondis parah, lalu di bawah ke RSUD kebumen. Sementara beberapa orang diinterogasi di Mapolres Kebumen. Sampai sore, tentara melakukan sweeping ke rumah-rumah warga.

Sampai tulisan ini dibuat, tercatat ada 10 orang yang luka, dan posisinya di rumah sakit. Beberapa warga diinterogasi di Mapolres Kebumen. Beberapa nama korban di bawah ini:

Nama:
Alamat :
Tempat Dirawat :
Jenis Luka :
1. Kusriyanto (29 th)
Satrojenar
RSUD Kebumen
Bagian pantat kanan ditembak peluru

2. Samsudin (27 th)
Satrojenar
RSUD Kebumen
Luka memar bagian punggung kanan, luka robek bagian kepala atas kanan karena dipukul senjata

3. Surip Supangat (kades Setrojenar) (38 th)
Satrojenar
RSUD Kebumen
Bagian pantat dan tangan karena tembakan

4. Mustofa (65 th)
Satrojenar
RSUD Kebumen
Luka memar, bengkak pada mata kiri dan kepala dipukul popor senjata

5. Aris Panji (45 th)
Divisi Litbang FPPKS
RSUD Kebumen
Luka robek diatas pelipis mata kanan, muka robek, mulut bagian kiri juga robek

6. Mulyanto (21 th)
Satrojenar
RSUD Kebumen
Luka tembak bagian punggung

7. Kasantri (19 th)
Setrojenar
RSUD Kebumen
Patah tulang pada bagian kaki kiri

8. Sarwadi (29 th)
Setrojenar
RSUD Kebumen
Luka Tembak bagian paha kanan atas

9. Ilyas (35-an th)
Setrojenar
PKU Gombong
Luka tembak pada bagian punggung kiri

10. Martijo (32 th)
Setrojenar
RSUD Kebumen
Luka Tembak pada bagian tangan kanan

Selain itu, ada beberapa nama yang sampai saat ini belum ada kabarnya, hilang sejak kejadian siang tadi. Tidak di rumah, handponenya pun tidak bisa dihubungi.

Kebumen, 16 April 2011, pukul 10.30 WIB.

Tulisan dari tuturan Aris Panji, divisi Litbang FPPKS (yang juga menjadi korban) serta lainnya, yang sedang dirawat di RSUD Kebumen. (Bersambung.)

TTD,

Akhmad Murtajib,
Direktur INDIPT (Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat) Kebumen
Email: mr.tajib@indipt.org | mr.tajib@gmail.com
Web: www.indipt.org

Diambil dari catatan Facebook The Forgotten Journal.

Mereka Merusak Rumah Saya

2011-03-15T00:10:00.004+07:00

Berikut ini kesaksian salah satu anggota jamaah Ahmadiyah Ciareteun, korban penyerangan oleh kelompok bersorban anti-Ahmadiyah. Lokasinya terletak di Kampung Cimanggu, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang. Sehari sebelumnya, juga terjadi penyerangan terhadap 7 rumah yang letaknya sekitar 300-400 meter, dekat dengan masjid jamaah Ahmadiyah.

Minggu, 13 Maret 2011. Sekitar pukul 21.00 WIB, saya, (Usman) dan keluarga, baru saja selesai menonton acara di televisi dan bersiap untuk tidur. Tak lama kemudian, saya mendengar suara teriakkan massa yang berasal dari depan rumah. Saya melihat keluar melalui jendela. Di luar ada sekitar 15-20 orang menggunakan sorban. Mereka berteriak, “bakar, bunuh si Usman!”

Mendengar kata-kata itu, saya dan keluarga (terdiri dari 6 orang, ada istri, ibu, dan ketiga anak saya) dengan cepat berlari ke arah belakang rumah tepatnya ke arah dapur. Kami bersembunyi di bawah kursi atau bale yang biasa dipakai untuk duduk santai di dapur. Sedangkan, anak perempuan saya secara tak sengaja duduk di atas hau (alat memasak yang menggunakan kayu bakar), sehingga dia merasa kepanasan.

Sekitar 30 menit kami bersembunyi. Kami mendengar teriakkan dan bunyi gaduh lemparan batu yang mengenai kaca jendela. Batunya sampai masuk ke dalam kamar anak saya. Genting pun berserakan. Sekira, ada 75 genting yang hancur. Warung saya yang berada di depan rumah pun rusak.

Mereka terus berteriak, “mana si Usman?”

Saya tak berani keluar karena takut melihat massa yang banyak. Ada hal yang membuat saya sangat sedih, saya sempat menjatuhkan ibu yang sudah tua renta saat coba memindahkannya ke kebun jagung di belakang rumah. Cuma di sana tempat yang paling aman.

Setelah puas melempari rumah saya, massa pergi ke rumah warga Ahmadiyah yang lain. Di sekitar sini ada lima rumah warga Ahmadiyah. Empat diantaranya dirusak massa. Kerusakan seputar kaca jendela yang pecah dilempar batu, genting yang berjatuhan karena dilempari batu, dan pintu yang rusak karena dibuka paksa.

Saya hanya ingin hidup normal seperti dulu karena kami sudah hidup berdampingan damai dengan penduduk lainnya sejak lama. Biar masalah keyakinan menjadi urusan saya dengan Allah SWT.

Foto: Kara Gantari Darma/Bingkai Merah.

Tulisan terkait:
Ahmadiyah Kembali Mengalami Kekerasan
Ahmadiyah Disayang, Ahmadiyah Ditendang
Aksi Solidaritas untuk Ahmadiyah
Persidangan Digelar, Warga Ahmadiyah Diintimidasi
Lebih dari 50 Al Quran Dibakar di Cisalada

Ahmadiyah Kembali Mengalami Kekerasan

2011-03-13T11:15:00.005+07:00

Bogor, Bingkai Merah – Tidak lama berselang dari kejadian penyerangan berdarah di Cikeusik, Banten, warga Ahmadiyah kembali mengalami kekerasan. Kali ini dialami Arif Rahman, warga Ahmadiyah di Ciaruteun (11/3). Ia mengalami pemukulan di rumahnya sendiri.

Arif dipukuli massa setelah ia diketahui bersembunyi di atap rumah hendak menyelamatkan istri dan anaknya. Ia bersembunyi karena diketahui oleh 50 orang yang mengejarnya dari rumah Hidayat, Ketua Ahmadiyah, yang digunakan sholat Jumat oleh 7 jamaah Ahmadiyah. Sedangkan, 6 orang lainnya telah menyelamatkan diri dari ancaman amuk massa ke persawahan yang letaknya di belakang rumah.

Kejadian itu berawal setelah sholat Jumat. Massa mendatangi rumah Hidayat dari arah Mushola Jami Musarofah yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Mereka keberatan rumah itu dijadikan tempat untuk sholat Jumat. Mereka juga merusak rumah Hidayat dan menjarah semua barang-barang usaha counter ponselnya. Enam rumah yang lain juga ikut menjadi sasaran pengrusakan massa.

Sebelumnya, massa memaksa jamaah Ahmadiyah di daerah itu untuk menghentikan segala aktivitas ibadah dalam bentuk apa pun. Mereka melarang jamaah Ahmadiyah sholat, mengaji, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ritual ibadah. Bahkan, massa telah menghancurkan atap masjid Ahmadiyah agar jamaah Ahmadiyah tidak dapat sholat di masjid itu.

“Kalau pun kami tidak boleh melaksanakan sholat jumat, apa mereka mau menanggung dosanya,” ungkap Yusuf, Wakil Ketua Ahmadiyah Ciaruteun.

“Kami sendiri dilema. Masa iya, kami tidak boleh menjalankan ritual ibadah yang kami yakini selama ini dan kami jalankan sehari-hari. Di sisi lain, ini sangat bertentangan dengan hati nurani jika kami mengikuti kemauan mereka,” lanjutnya.

Saat massa sudah berada di depan rumah Hidayat, mereka mengancam akan menghancurkan dan membakar rumah itu. Mereka juga mengancam akan membunuh Hidayat. Peristiwa itu mengingatkan kita pada kejadian penyerangan di Cikeusik.

“Mun kapanggih si Hidayat arek dipeuncit, mun si Yusuf arek digantung,” kata-kata kasar dalam bahasa Sunda yang diteriakan oleh salah seorang yang artinya, kalau ketemu Hidayat akan disembelih, kalau si Yusuf akan digantung.

Setelah kejadian itu, warga Ahmadiyah diungsikan ke rumah kerabat mereka yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian. Namun, massa tetap mencari Hidayat dan Yusuf yang menjadi sasaran utama sampai ke rumah kerabat mereka.

Sekitar pukul 19.00 WIB, duapuluh empat warga Ahmadiyah yang terdiri dari 6 kepala keluarga, termasuk di dalamnya beberapa anak dan seorang bayi yang baru berusia 3 bulan, diungsikan ke Polsek Cibungbulang. Namun, karena kondisi belum juga kondusif, pada pukul 21.00 WIB, warga Ahmadiyah kembali diungsikan ke suatu tempat yang lebih aman.

Keesokan harinya, Sabtu pagi (12/3), mereka meninggalkan tempat pengungsian ke rumah kerabat masing-masing. Mereka, terutama anak-anak, mengalami trauma karena intimidasi yang mereka terima.

Intimidasi yang mereka alami bukan terjadi kali ini saja. Mereka pernah mengalaminya beberapa minggu yang lalu pasca penyerangan sejumlah orang ke Kampung Cisalada yang berjarak tidak telalu jauh. Massa yang lewat Ciaruteun ke Pengadilan Negeri I Cibinong untuk menghadiri persidangan kasus penyerangan Kampung Cisalada kerap memprovokasi warga sekitar untuk mengusir warga Ahmadiyah. Di sana, setidaknya ada 8 rumah warga Ahmadiyah yang terancam. (KGD)

Foto: Candra Irawan Hartadi/Bingkai Merah.

Tulisan terkait:
Ahmadiyah Disayang, Ahmadiyah Ditendang
Aksi Solidaritas untuk Ahmadiyah
Persidangan Digelar, Warga Ahmadiyah Diintimidasi
Lebih dari 50 Al Quran Dibakar di Cisalada

Negara Bertanggung Jawab Atas Penembakan 3 Waria

2011-03-12T14:18:00.003+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Aparat negara, termasuk kepolisian, dinilai ikut bertanggung jawab atas terjadinya tiga penembakan waria (wanita-pria), Shakira (26), Venus (20), dan Tatan (30) di Jalan Purworejo, Jakarta Selatan pada Kamis pagi (10/3). Demikian keterangan yang dikeluarkan Widodo Budidarmo dari Arus Pelangi pada konferensi pers yang juga dihadiri perwakilan dari Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yayasan Srikandi Sejati, OSI, Tegap Tegar, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Kontras, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (11/3).

“Apa yang terjadi dengan ketiga waria itu bagian dari rentetan kasus kekerasan yang dialami oleh komunitas waria selama ini karena anggapan negatif yang dicapkan ke waria. Hal itu terjadi karena negara belum mengakui identitas seksual dan melindungi hak-hak dasar mereka ke dalam aturan hukum,” kata Widodo menjelaskan.

Sejalan dengan itu, Ricky dari LBH Masyarakat menyatakan, penembakan itu sebagai bentuk high crime, yaitu kejahatan karena kebencian. Korban dieksekusi secara brutal karena adanya stigmatisasi dengan memaksakan nilai moral tertentu terhadap kelompok waria.

“Kasus kekerasan terhadap kelompok ini bisa terjadi terhadap kelompok rentan lainnya,” tutur Ricky.

Widodo di dalam konferensi pers itu sempat skeptis terhadap upaya penuntasan kasus penembakan itu. Menurutnya, aparat kepolisian selama ini saja belum juga menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap komunitas waria yang terjadi sebelumnya.

“Bahkan, kami pernah melakukan identifikasi selama satu tahun terhadap kasus kekerasan yang dialami seorang waria di Purwokwerto. Saking tidak seriusnya aparat kepolisian, kami sendiri yang menyerahkan pelakunya ke polisi,” lanjut Widodo.

Skeptisme yang dilontarkan oleh Widodo wajar mengingat kasus penembakan terhadap waria bukan kasus baru yang belum tertangani oleh polisi. Sebelumnya, pada 2003, kasus penembakan juga dialami waria di sekitar kawasan Mall Taman Anggrek. Pelaku berhasil diidentifikasi sebagai oknum polisi. Kasus itu sampai sekarang belum tuntas di hadapan hukum.

Pada Juni 2010, kekerasan juga dialami tiga waria di tempat dimana peristiwa penembakan ketiga waria itu terjadi. Mereka ditabrak kendaraan secara beruntun oleh orang tidak dikenal .

Kasus penembakan yang dialami Shakira, Tatan, dan Venus berawal dari kedatangan seorang laki-laki berbadan tegap mengendarai motor bersama dua orang kawannya. Mereka datang dalam kondisi mabuk pada pukul 03:25 WIB. Tidak lama kemudian, laki-laki itu langsung menodongkan pistol ke arah Venus.

Tidak menerima kawannya ditodong pistol, Tantan berupaya melerai mereka. Namun, Tantan langsung dibentak oleh pelaku, “diam!”. Saat itu juga pelaku menembak tangan kanan Tantan.

Korban Shakira (Faizal Harahap) yang saat itu ingin melihat keadaan, mendapat tembakan dari pelaku dengan jarak 30 cm. Alhasil, tangan kiri Shakira tertembak menembus jantung. Pelaku pun menembak Venuh ke arah dada.

Shakira akhirnya meninggal di dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sedangkan, Venus dan Tatan masih dalam perawatan intensif.

Keberadaan mereka bertiga di tempat kejadian bukan sedang menjajakkan diri seperti anggapan orang. Mereka baru beberapa bulan berkunjung di tempat yang sering dikenal orang dengan Taman Lawang itu. Aktivitas Shakira sendiri sebagai paralegal di LBH Masyarakat. Paralegal adalah orang-orang awam yang mendapatkan pelatihan hukum untuk membantu kasus-kasus hukum yang terjadi di komunitasnya.

Selain itu, ia juga aktif memperjuangkan isu-isu HIV/AIDS. Peran Shakira di dalam membela kasus-kasus hukum yang terjadi pada komunitas waria cukup dikenal di kalangan penggiat hukum dan hak asasi manusia.

Yulianus Rettoblaut, Ketua Forum Komunikasi Waria se-Indonesia saat dihubungi, berharap agar masyarakat jangan melulu berpikiran negatif kepada waria. Bagaimana pun, waria adalah bagian dari warga negara yang harus dihormati dan dilindungi hak-haknya.

Selain itu, Mami Yuli, begitu ia disapa, mendesak agar polisi segera menyelesaikan kasus penembakan itu dan kasus kekerasan terhadap waria lainnya yang terjadi selama ini.

Sampai saat ini, proses penyidikan terus berjalan. Beberapa saksi mata sedang mengidentifikasi wajah pelaku. Kasus ini menjadi ujian bagi kepolisian di dalam penegakkan hukum yang berpihak kepada waria, sekaligus menjadi gambaran bagi masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan dan sikap diskriminatif terhadap komunitas waria harus segera diakhiri. (PSG)

Tulisan terkait:
Menjadi Terang bagi Teman-teman

Perempuan Menggelar Konferensi di Depan Istana

2011-03-09T18:23:00.007+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Di dalam memperingati Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret, ratusan perempuan menggelar Konferensi Perempuan Indonesia di depan Istana Negara (8/3). Konferensi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia itu diadakan untuk menggugat pemerintah yang dinilai membuat dan membiarkan perempuan jatuh ke dalam kondisi krisis.

Menurut mereka, kondisi krisis perempuan Indonesia mengarah pada kehancuran. Indikatornya antara lain, penghasilan penduduk miskin kurang dari $ 1 per hari (Rp9000/hari), perempuan menghabiskan 50-70% waktu untuk kerja yang sebagian besar tidak dibayar atau upah yang sangat rendah, perempuan mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, dan perempuan mengalami risiko kematian saat hamil dan melahirkan dimana setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 248 perempuan meninggal.

Selain itu, perempuan menjadi sasaran fundamentalisme agama untuk tubuh dan kebebasan politiknya dan menanggung hutang untuk pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, jaringan sosial sebesar Rp453.569 ribu per bulan.

Dalam aksinya, mereka mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk membebaskan diri dari krisis pangan, seksualitas, ketenagakerjaan, politik, dan keberagaman dengan 10 Tuntutan PKK (Perempuan Keluar dari Krisis). Tuntutan itu diajukan kepada pemerintah yang dinilai gagal mensejahterakan perempuan. Pemerintah dinilai lebih mengedepankan kebijakan yang neoliberal dan mendiskriminasi perempuan.

10 tuntutan PKK berisi, turunkan harga bahan pangan; dukung keterwakilan perempuan dalam politik dan ruang publik; cabut kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan; hentikan kekerasan, berikan jaminan dan perlindungan hukum bagi perempuan; kebebasan informasi dan media yang ramah terhadap perempuan; peningkatan akses pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan; kembalikan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya alam; perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk pekerja perempuan; lindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan; dan hentikan investasi yang merusak lingkungan dan merugikan perempuan.

Mereka juga menyerukan agar setiap perempuan untuk berorganiasi, bersatu, dan berani menuntut kepada negara atas pengabaiannya.

Aksi yang diselenggarakan oleh Barisan Perempuan Indonesia, Gerakan Perempuan Anti Diskriminasi, dan Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara itu cukup meriah. Selain spanduk besar, poster-poster, pernak-pernik aksi, pameran foto berjalan, dan pengaturan tempat mimbar konferensi, aksi itu juga mengetengahkan kondisi krisis dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, Jawa, dan Jabodatabek dalam bentuk teaterikal.

Beberapa kali polisi menunda aksi dan memaksa mereka tidak menggunakan pengeras suara, sehingga mengganggu kelancaran aksi. Bahkan, salah satu polisi sempat mematikan langsung sumber pengeras suara.

Menurut Firman, salah satu pejabat kepolisian yang bertugas di sana yang didampingi salah satu anggota Pasukan Pengamanan Presiden, perintah itu langsung berasal dari Presiden mengingat sedang ada tamu negara, Presiden Filipina. Padahal, aksi di dalam kondisi seperti itu sudah biasa dilakukan kelompok lain. Pemberitahuan aksi pun sudah diajukan ke kepolisian dari jauh hari sebelumnya.

Sempat terjadi kericuhan soal pengeras suara itu. Hal yang menandakan pemerintah Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono belum berpihak kepada perempuan. (bfs)

Foto: Bingkai Merah.

Agar Adil dalam Pikiran lalu Mengubah Dunia

2011-03-03T08:10:00.004+07:00

(Catatan untuk Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2011)

Oleh Zely Ariane*

Kami,
manusia urutan dua
pengasuh keluarga, rumah tangga, suami-suami, kakek-nenek, anak-anak, hingga cucu-cicitnya,
dengan rela
pemberi nyawa bagi kapital, hasil eksploitasi ujung rambut sampai ujung kaki
kambing hitam kerusakan moral dan hawa nafsu lelaki, tak henti-henti
peringkat pertama dari semua penderita penyakit dan kemiskinan

Kami,
dihimpit atas bawah, muka belakang, kiri kanan
ditindas fisik, mental, dan spiritual

Kami,
perempuan

Seratus satu tahun bukan waktu yang sebentar bagi perjuangan perempuan melawan penindasan. Apalagi jika dihitung sejak berdirinya masyarakat ilmiah untuk perempuan di Belanda, tahun 1785. Dari perkumpulan-perkumpulan diskusi, kajian, penelitian ilmiah dan kedokteran, barisan aksi-aksi dan karya bacaan, konferensi dan berbagai petisi, kaum perempuan Eropa dan Amerika memulai perjuangan untuk kesetaraan. Diikuti perempuan-perempuan di banyak negeri-negeri jajahan, dengan karakteristik pembebasannya masing-masing, menanggapi penjajahan sekaligus persoalan-persoalan khusus perempuan.

Digeluti dan dilawannya hambatan-hambatan di lingkup domestik dan lingkungan terdekatnya, hingga hambatan sosio kultural dan politik ekonomi masyarakat dan kekuasaan, setiap hari tanpa jeda. Banyak keberhasilan yang oleh karena itu dimenangkan, bahkan harta, keluarga, dan nyawa taruhannya. Namun, tidak sedikit pula yang dipukul mundur, ditarik kembali ke dalam kegelapan domestik, kemiskinan, dan penindasan fisik, mental, serta spiritual.

Inilah situasi yang harus diatasi demi melanjutkan perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan sepenuhnya, yaitu perjuangan melawan penindasan atas dasar keperempuanan (seksisme) dan seksualitasnya.

Agar Adil dalam Pikiran

Adil dalam pikiran berarti mengubah cara pikir dari yang menganggap bahwa kodrat perempuan selalu nomor dua menjadi setara; dari pengasuh keluarga menjadi manusia yang bebas memajukan kemanusiaan; dari sumber eksploitasi modal menjadi manusia merdeka; dari sumber kerusakan moral masyarakat menjadi manusia yang dihargai wujud ekspresinya.

Adil dalam pikiran adalah menghargai kemanusiaan dan seksualitas perempuan. Adil terhadap perempuan berarti memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kesempatan, hak, pilihan-pilihan hidup, cita-cita, tanggung jawab rumah tangga, dan lain sebagainya.

Keadilan ini tidak akan ada di dalam pikiran masyarakat tanpa perluasan kesadaran bahwa budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai sentral; penentu kebijakan; penguasa rumah tangga, dll, adalah masalah yang harus dilawan. Keadilan ini juga tidak bisa dimenangkan ketika sistem ekonomi hanya melayani segelintir orang kaya (baik laki-laki maupun perempuan) dengan mengeksploitasi, memiskinkan dan meminggirkan mayoritas yang lainnya (baik laki-laki maupun perempuan). Keadilan ini sudah pasti tidak terwujud di bawah moncong senjata dan operasi militer, kekuasaan yang anti demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat yang merasa benar dan anti dialog, serta pemuka-pemuka agama yang tidak mau mendengar dan belajar.

Lalu Mengubah Dunia

Di dalam penjara Bukitduri, Sulami, mantan Sekretaris Jenderal Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) mengatakan: “tidak pernah kami mengajarkan hal-hal jahat. Pengurus Gerwani mengajar anggotanya berjuang meningkatkan martabat & keterampilan, agar bisa mandiri. Juga mendorong anak-anak rajin belajar & bekerja, menolong sesama, mencintai kehidupan dan kerja”.

Namun, karena perjuangan yang demikian menghendaki perubahan politik dan orientasi ekonomi yang menguntungkan mayoritas perempuan dan orang miskin, maka perempuan-perempuan Gerwani menjadi martir yang dibantai dan dipenjara sewenang-wenang, tanpa peradilan, di penghujung tahun 1960.

Di dalam perjuangan meningkatkan martabat dan keterampilan, kaum perempuan sebenarnya sedang menuntut keadilan terhadap akses pekerjaan yang produktif dan berupah layak. Dengan itulah perempuan memiliki landasan untuk menjadi mandiri, tidak bergantung pada kekuasaan ekonomi laki-laki di dalam rumah tangga. Untuk itu pula perempuan harus berpartisipasi dalam pendidikan, setinggi-tingginya, menyumbangkan kreativitas dan pengetahuannya untuk kemajuan kemanusiaan. Semua ini menjadi landasan penting bagi pembebasan pilihan-pilihan hidup serta hak atas tubuh perempuan, agar lebih banyak lagi kaum perempuan yang dapat menikmati kebahagiaan mental, fisik, dan spiritualnya.

Namun, kemandirian ekonomi hanya landasan yang tidak serta merta akan memberi kemandirian pada pilihan-pilihan hidup dan kebahagiaan personal perempuan. Karena yang terakhir ini erat berkaitan dengan cara berfikir masyarakat—termasuk perempuan di dalamnya—yang tidak menyadari dirinya tertindas oleh patriarki. Patriarki inilah penyakit sosial yang turun menurun; membuat perempuan sebagai the silent majority yang dipaksa, hingga terbiasa, berkompromi mengorbankan hak-hak kemanusiaannya; menyingkirkan kebahagiaan individualnya demi kepentingan pemilik rumah tangga; tak berkutik atas subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, kekerasan, stereotipe, dan beban ganda. Obat atas penyakit ini sangat sulit dan mahal, apalagi bagi mayoritas perempuan yang menjadi korban kemiskinan. Pengobatan hingga sembuh menghendaki perubahan masyarakat (cara berfikir, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi) secara menyuluruh.

Di Indonesia, perjuangan ini kini menjadi lebih sulit, karena demokrasi hasil reformasi tahun 1998 tidak bertambah berpihak pada perempuan. Kita memang telah mendapatkan payung hukum untuk tindakan kekerasan di dalam rumah tangga; kesempatan politik yang lebih besar melalui kuota 30% untuk perempuan di partai politik. Namun di saat bersamaan kita juga dihadapkan pada 151 Perda Syariah di berbagai daerah di Indonesia yang, langsung atau tidak langsung, membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan. Persoalan kemiskinan yang lebih hebat menyerang perempuan membuat dampak dari perda-perda tersebut lebih jahat terhadap perempuan miskin.

Perda Prostitusi Bantul, Yogyakarta, No. 5 Tahun 2007 adalah salah satu bukti ketika Perda Syariah menyerang perempuan miskin lebih hebat. Perda inilah yang menjadi legitimasi penggusuran besar-besaran warga Parangtritis; perempuan-perempuan yang terpaksa menjadi pelacur demi menghidupi keluarga; dan pedagang-pedagang angkringan, demi pembangunan pariwisata pantai milik Sultan Jogja.

Belum lagi serangan kenaikan harga bahan pokok, kesehatan dan pendidikan yang semakin tak terjangkau—ingat: angka kematian ibu Indonesia masih tertinggi di Asia—lapangan kerja yang semakin tidak produktif dan tidak bermartabat, pemutusan hubungan kerja yang lebih banyak mengorbankan perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, perdagangan perempuan dan anak, eksploitasi tubuh perempuan oleh industrinya para pemodal, aborsi tidak aman, poligami, perdagangan perempuan, dan seterusnya. Semua itu menyerang perempuan-perempuan pekerja dan perempuan miskin lebih hebat lagi.

Inilah perjuangan pembebasan perempuan yang tidak dapat dituntaskan oleh organisasi-organisasi perempuan sebelumnya. Namun, mereka telah meletakkan dasar-dasar pembangunan organisasi dan metode pergerakan bagi keberhasilan perjuangan perempuan selanjutnya.

Organisasi Alatnya, Pergerakan Caranya

Organisasi perjuangan perempuan adalah alat utama bagi perluasan kesadaran kesetaraan perempuan. Setelah 33 tahun di bawah penindasan pemerintahan diktator anti kesetaraan dan pembebasan perempuan, reformasi 1998 juga menjadi pintu gerbang bagi bertumbuhnya organisasi-organisasi perempuan yang bertujuan melawan penindasan. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, komunitas-komunitas pro kesetaraan jender, kelompok-kelompok diskusi, buku-buku kajian dan penelitian-penelitian sosial mengenai hak perempuan semakin banyak, sehingga memberikan sumbangan pada peningkatan kesadaran jender.

Menjamurnya organisasi, kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga perempuan tidak serta merta bermakna bagi perluasan kesadaran jender jika tanpa pergerakan perempuan. Gelombang feminisme satu dan dua adalah bukti betapa pergerakan perempuan memainkan peran kunci dalam perubahan nasib perempuan secara lebih struktural. Pergerakan perempuan adalah cara perempuan menunjukkan sikap dan ekspresinya secara lebih sistematis, luas, dan politis. Karena kesejahteraan, kesetaraan, dan pembebasan perempuan, menghendaki perubahan sistem kekuasaan di dalam masyarakat.

Inilah pekerjaan rumah seluruh organisasi, komunitas, dan lembaga-lembaga perempuan di Indonesia saat ini: menghidupkan kembali pergerakan perempuan. Tujuannya, agar reformasi tidak semakin jauh mengkhianati perempuan; orientasi ekonomi tidak lebih jauh menyingkirikan perempuan; dan elit-elit politik sisa lama, tentara, dan reformis gadungan tidak semakin leluasa mempermainkan nasib perempuan.

Semoga 8 Maret 2011 adalah awal bagi penyatuan kekuatan kita.

* Penulis aktif di Perempuan Mahardhika.

Revolusi Arabia, Media Sosial, dan Bredel Facebook Pro Ahmadiyah

2011-02-22T07:51:00.004+07:00

Oleh Andri Cahyadi

Pekan pertama aksi massa di Kairo dan Alexandria dianggap mengganggu ketertiban umum. Hillary Clinton dengan tegas menyatakan, pemerintahan Ho$ni Mubarak amat sangat stabil, hal itu diungkapkannya sebelum ratusan ribu rakyat Mesir sepekan kemudian turun ke jalan, menyatakan kemarahannya ke seluruh pelosok negeri. Sejak itu, Mesir pun berganti rupa dan tak sama lagi.

Presiden Obama pun mengganti buru-buru haluan, yakni "memihak" sejarah dan momentum perubahan di Arab. Kebijakan politik luar negeri Amerika, kini, sepertinya tersandung dilema antara prinsip (klaimnya sebagai polisi moral untuk demokrasi dunia) dan kepentingan-kepentingan imperialisnya (mendikte rezim-rezim boneka) yang memastikan akses-akses sumber daya alam dan pasar negara-negara Arab tetap terbuka bagi AS.

Tahun baru 2011, ternyata dikejutkan dengan dua peristiwa revolusi di Arabia, juga membuat Obama bergegas mengajak ngopi bareng bos besar Facebook. Tujuannya untuk memastikan "keselamatan" jejaring maya dunia yang konon digunakan sebagai perangkat revolusi di Jazirah Arab.

Namun begitu, benarkah revolusi-revolusi itu diciptakan oleh penggiat jejaring maya, yang memompa radikalisasi dengan video-video amatir melalui saluran website Youtube? Bagaimana sebenarnya kiprah kaum muda dan pergerakan rakyat di dalam revolusi?

Catatan ini adalah sebuah refleksi bagaimana revolusi Arabia teradikalisasi melalui jejaring media sosial yang bersinergi dengan gerakan rakyat dan usaha kontra produktif pembredelan akun-akun facebook kelompok pembela hak-hak sipil warga Ahmadiyah di Cikeusik.

Revolusi rakyat Tunisia dan Mesir
Keberhasilan penggulingan dua rezim diktator militer, di Tunisia dan Mesir, adalah hasil penyatuan pergerakan rakyat dengan penggunaan teknologi media sosial. Dari pelosok desa Sidi Bouzid, kemarahan warga berhasil disiarkan ke seluruh penjuru dunia melalui jejaring media sosial ketika prosesi pemakaman Mohammed Bouzizi dilaksanakan. Facebook, Twitter, dan Youtube dari jejaring-jejaring sosial media inilah membuat sosok Mohammed Bouzizi menjadi legenda agung di abad milenium ini. Ia sang penyulut revolusi Arabia yang kini abadi tercatat dalam sejarah.

Akan tetapi, media sosial, semisal facebook, bukanlah satu-satunya faktor penentu lahirnya sejarah perubahan rakyat Arab. Tekanan krisis ekonomi dan politik, seperti, merebaknya angka pengangguran, naiknya harga pangan dan kebutuhan pokok, serta bangkrutnya institusi politik di bawah kuasa rezim-pelayan kepentingan Amerika, merupakan faktor penting penentu terjadinya perubahan situasi sosial dan politik. Sinergi kekuatan organisasi pro-demokrasi, koalisi kelompok oposisi baik yang Islamis maupun sayap kiri, beserta pemanfaatan penggunaan teknologi informasi, akhirnya mempersatukan radikalisme massa yang melahirkan revolusi di Tunisia.

Revolusi kemudian menyebar tak terelakkan, di Mesir, perlawanan gerakan buruh menguat dan semakin rapih teroganisir. Penggiat blogger dan usaha-usaha gerilya facebooker kelas menengah juga berhasil menyatukan kekuatan yang menggulingkan rezim diktator Ho$ni Mubarak, setelah tiga puluh tahun berkuasa. Namun, kiprah kaum muda kelas menengah ini sebagai pelopor revolusi di Mesir yang dominan, masih diperdebatkan oleh publik. Pemogokan buruh textil, di Mahalla, pada tahun 2006, merupakan faktor penting yang akhirnya memperkokoh dan mempertajam militansi para aktivis-militan kaum muda kelas menengah sebagai bahan bakar pembangunan revolusi pada tahun ini (Nada Matta 2011).

Melalui jejaring sosial media, semisal, blog gratis di Wordpress dan Blogspot.com, benar adanya, kaum muda yang cekatan menggunakan teknologi dan melek informasi berhasil menyebarkan nilai-nilai pembebasan, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Usaha ini juga berhasil menerobos semua level kelas. Melalui media tulis-menulis, foto jurnalistik, dan video amatir, mereka mendistribusikannya tanpa batas. Faktor keberhasilan ini juga diperkuat oleh penggunaan media sosial facebook. Sekira lima juta orang mengaksesnya setiap waktu melalui handphone.

Usaha menyebar cita-cita perubahan ini di Mesir telah lama direspon dengan penangkapan, penjara, dan seringkali berakhir dengan penyiksaan dan korban jiwa oleh aparat. Wael Ghonim, admin (operator fanpage) halaman كلنا خالد سعيد-Kita semua adalah Khaled Said, pernah ditangkap dan beruntung kemudian dibebaskan hidup-hidup dua hari sebelum Mubarak akhirnya menyatakan mundur.

Ia dan beberapa penggiat media sosial lainnya berhasil mengkonsolidasikan 800.000 ribu lebih pengakses fanpage tersebut dan kini mampu memobilisasi jutaan rakyat lintas kelas sosial dan organisasi-organisasi pro-demokrasi menggulingkan kekuasaan diktator dukungan Amerika pada 11 Februari 2011. Media sosial dan aktivisme, ternyata telah berhasil merubah kondisi sosial dan kekuasaan politik kelas berkuasa di Mesir. Ini adalah sebuah kondisi yang unik, dimana penggunaan teknologi informasi, radikalisme, dan kemarahan rakyat melahirkan sebuah revolusi populer seperti halnya di Tunisia.

Kontra Revolusi di Cikeusik
Ketika jejaring sosial media dan berita-berita media tak henti-hentinya mengabarkan angin perubahan dari semenanjung Arabia, melalui jejaring Youtube, kita kemudian menyaksikan bagaimana kekuatan anti-demokrasi di Indonesia menyerang warga Ahmadiyah yang disaksikan aparat negara dan kemudian juga menyerang media-media sosial milik kelompok pro-demokrasi pembela keberagaman. Pada 6 Februari silam, setidaknya dua kantor berita berbahasa Inggris, Alzajeera dan French24 menayangkan peristiwa pembantaian Cikeusik ke seluruh penjuru dunia.

Melalui saluran Youtube, yang diunggah jurnalis Andreas Harsono, kita menyaksikan peristiwa yang sungguh-sungguh bertolak belakang dimana revolusi Arabia yang mencita-citakan kebebasan, perbedaan dan merayakan keberagaman, dan demokrasi; sementara di Cikeusik, kita menyaksikan realitas sosial dipertontonkan dan dipaksa kembali berjalan mundur ke belakang ke jaman kegelapan yang anti nilai-nilai kemanusiaan.

Segala bentuk keanehan dan dugaan memang akhirnya tertuju kepada kekuasaan dan kelompok berkuasa pendukung status quo, yang konon sengaja membayar dan menghasut massa dengan isu SARA; sehingga, kebangkrutan institusi kekuasaan elit berkuasa saat ini disembunyikan dari tanda-tanda kegagalan (taktik: konflik horizontal dengan isu SARA).

Dampak lain dari peristiwa Cikeusik adalah pembredelan dan pembungkaman beberapa akun facebook-kelompok pro-pembela hak-hak sipil warga Ahmadiyah, yang dilindungi di dalam konstitusi RI, yang dalam rangka meminta pertanggunjawaban negara atas meninggalnya warga Ahmadiyah. Karena usaha-usahanya itu, setidaknya, dua akun pengguna facebook telah terblokir dan kehilangan semua akses jaringan, file-file digital, dan perkawanan yang berjumlah ribuan, seperti yang tertulis dalam testimoni Donny Suryono:

Fenomena ini terlihat sejak 13 Februari lalu, setelah saya telusuri, FB milik Urban Poor Consortium (UPC), BINGKAI MERAH serta banyak kawan aktivis Pluralisme dan Pro-Demokrasi yang selalu kritis berkoar di FB, juga tiba-tiba kedapatan seenaknya dinonaktifkan tanpa ada penjelasan telah melanggar apa atau karena sebab apa. Padahal, kebijakan FB biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu kemudian meniadakan fitur-fitur tertentu sebagai "hukuman", baru setelah tak ada perubahan maka akan diremove total.

Usaha membungkam dan bredel yang dialami kelompok pro-demokrasi pembela hak-hak sipil warga Ahmadiyah, merupakan sebuah indikasi dan ciri pokok dimana perilaku-pembungkaman ini pernah dipraktikkan oleh rezim anti-demokrasi di masa lalu. Memblokir jaringan sosial media untuk meredam penyebaran nilai-nilai pembebasan, perubahan dan demokrasi, juga dilakukan oleh Khadafi di Libya dan Ho$ni Mubarak di Mesir baru-baru ini. Rezim otoriter dan kelompok anti-demokrasi inilah yang selama ini menindas hak-hak kemerdekaan individu, kebebasan masyarakat sipil, dan anti nilai-nilai demokrasi dengan jalan pembredelan.

Revolusi Arabia yang dibangun atas sinergi kekuatan penggunaan media sosial dan nilai-nilai pro-demokrasi adalah sebuah momen bersejarah dimana untuk pertama kalinya, akhirnya, rakyat Tunisa dan Mesir berhasil menggulingkan kekuasaan rezim diktator militer.

Upaya pembangunan demokrasi di negara-negara Arabia dan Indonesia tentu saja membutuhkan waktu yang panjang dan usaha bersama, dimana menghormati nilai-nilai perbedaan dan keberagaman di dalam masyarakatnya sendiri, adalah sebuah keharusan. Upaya pembungkaman terhadap pembelaan nilai keberagaman dan demokrasi di Indonesia atau dimana pun, tentu saja harus dilawan, sebagaimana kaum muda telah memulainya tiga belas tahun yang lalu.

(Montreal, 20 Februari 2011)

Ahmadiyah Disayang, Ahmadiyah Ditendang

2011-02-13T15:11:00.003+07:00

Oleh M Bambang Pranowo*

Tahun 1907, seorang wanita dari kalangan elite Jerman, Carolyn, masuk Islam. Putri keluarga turunan bangsawan Prusia ini tertarik Islam setelah membaca buku-buku agama Islam yang bagus dan berstandar Eropa.

Masuk Islamnya Carolyn sangat menggemparkan orang Jerman saat itu. Maklumlah, awal abad ke- 20, wajah Islam di Eropa masih terlihat prengus dan kotor. Propaganda politik dan media massa di Eropa terhadap wajah Islam yang bengis dan menakutkan masih menghantui bangsa Jerman. Masuk Islamnya Carolyn barangkali adalah momentum penting dari “perkenalan” Islam di Jerman— negara termaju dan terbesar di dunia saat itu setelah Inggris Raya. Islamnya Carolyn pun membawa dampak besar: orang Eropa, khususnya Jerman, mulai sedikit mengurangi “alergi”-nya pada Islam. Keterkejutan berikutnya terjadi lagi pada 1982. Sebuah masjid besar berdiri di Kota Pedro Abad, kota kecil di Provinsi Cordova, Spanyol.

Masyarakat Spanyol ramai membincangkan berdirinya Masjid Basyarah yang megah itu karena inilah masjid pertama yang dibangun di Spanyol dalam kurun 750 tahun setelah musnahnya kejayaan Islam di Eropa yang berpusat di Negeri Matador itu. Bagi bangsa Eropa Barat yang pernah diduduki imperium Islam selama 750 tahun, kehadiran masjid tersebut membangkitkan kembali kenangan kekalahan Eropa yang Kristen di tangan Imperium Turki Osmani yang Islam. Lalu, 21 tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, masyarakat Eropa kembali dikejutkan oleh berita dibangunnya masjid Islam termegah dan terbesar di Eropa Barat, yaitu Masjid Baitul Futuh, di Distrik Morden, Kota London, Inggris.

Majalah berkala di Inggris The Informer menyebutkan bahwa Masjid Baitul Futuh merupakan salah satu bangunan dari 50 bangunan terkenal dan terbaik di dunia. Pada 2003, masyarakat Eropa juga dibuat tercengang dan kagum ketika media-media Eropa memberitakan bahwa umat Islam di Jerman dalam kurun waktu 50 tahun ke depan akan membangun 100 buah masjid di seluruh Jerman. Salah satunya yang telah sangat menggemparkan masyarakat Jerman, khususnya masyarakat Kota Berlin, ialah pembangunan Masjid Khadijah di Kota Berlin pada akhir 2008. Setelah itu, peresmian Masjid Mubarak di Distrik Saint Prix, Paris, Prancis.

Orang Eropa yang menghargai kebebasan dan hak asasi manusia tampaknya menyokong pembangunan tempat-tempat ibadah Islam tersebut. Ini terjadi karena ajaran Islam yang disebarkan di masjid-masjid itu mengusung tema love for all, hatred for none (cinta kepada siapa pun, tidak benci kepada siapa pun). Saat ini, sudah ribuan, bahkan jutaan, buku diterbitkan di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia oleh umat Islam yang membangun masjid-masjid megah di Eropa tersebut. Jutaan orang telah diajak memahami Islam yang agung, mulia, dan penuh kasih melalui buku-buku itu.

Kebanggaan

Di pihak lain, nun jauh dari Eropa, dalam sebuah pengajian akbar yang dihadiri ribuan umat Islam di Yogyakarta, awal tahun 1980-an, seorang dai terkenal KH Ir HA Syahirul Alim, MSc, dosen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UGM, dengan bangga menyatakan bahwa akhir abad ke-20 merupakan momentum kembalinya Islam di pentas ilmu pengetahuan tingkat dunia. Saat itu, umat Islam di seluruh dunia sedang menikmati euforia “Nobel Fisika” yang diterima Prof Dr Abdus Salam dari Pakistan pada 1979.

Prof Dr Ahmad Baiquni, ahli fisika nuklir, yang bersahabat baik dengan Abdus Salam diundang berceramah di mana-mana di Indonesia untuk menjelaskan kesesuaian ayat-ayat Alquran dengan ilmu pengetahuan alam yang telah mengantarkan Abdus Salam meraih Nobel Fisika yang amat bergengsi itu. Penerbit Pustaka Bandung secara khusus menerbitkan buku kecil berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan karya Prof Baiquni yang di dalamnya menjelaskan penemuan sang nobelis Abdus Salam tersebut. Salam menjadi penerang sains Islam dan menjadi penggugah kaum muslimin untuk kembali meraih kejayaan di bidang sains yang pernah digenggamnya pada abad ke ketujuh sampai ke-15, tulis Republika.

Harian Islam terbesar di Indonesia ini juga memuji Salam sebagai saintis Islam terbesar dan ilmuwan muslim pertama yang mendapatkan hadiah Nobel paling bergengsi di bidang fisika atom di tengah terpuruknya sains Islam dalam lima abad terakhir. Abdus Salam kelahiran Pakistan, 29 Januari 1926 itu meraih gelar doktor fisika dalam usia 26 tahun dari Cambridge University, Inggris. Abdus Salam dalam penelitiannya berhasil menemukan fakta bahwa sesungguhnya semua gaya yang ada di jagat raya—yaitu gaya gravitasi, elektromagnet, nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah–– hakikatnya merupakan satu kesatuan. Ide penelitian Abdus Salam ini, menurut pengakuannya, terinspirasi dari pernyataan Alquran dalam Surah Al-Mulk ayat 3 tentang keseimbangan ciptaan Allah.

Abdus Salam meninggal tahun 1996. Dunia Islam berbelasungkawa amat dalam atas kepergiannya. Dua pemimpin Pakistan yang amat bermusuhan, Benazir Bhuto dan Ziaul Haq, bersatu memberikan gelar pahlawan Pakistan sejati untuknya. Kerajaan Arab Saudi yang menggelar karpet merah ketika Abdus Salam datang ke Tanah Suci ikut belasungkawa atas wafatnya Salam. Mereka sayang kepada Abdus Salam karena beliau telah mengharumkan nama Islam di pentas internasional. Lalu, siapakah Prof Abdus Salam yang punya energi luar biasa untuk mencari titik temu ayat-ayat Alquran dengan ilmu pengetahuan alam itu? Umat Islam yang mana yang membangun masjid megah di Spanyol setelah 750 tahun nama Islam terkubur di Negeri Real Madrid itu?

Buku karya siapakah yang berhasil mengislamkan Carolyn, wanita bangsawan Prusia yang kemudian membalikkan citra Islam di Jerman itu? Ternyata, mereka semua adalah orang-orang Ahmadiyah. Abdus Salam adalah orang Ahmadiyah. Yang membangun masjid di Spanyol juga orang Ahmadiyah. Buku yang dibaca Carolyn juga karya orang Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah punya banyak prestasi luar biasa karena punya prinsip mendahulukan cinta dan karya dalam beragama. Salah satu tafsir Alquran yang fenomenal di dunia, The Holy Quran, karya Maulana Muhammad Ali, intelektual Ahmadiyah, menjadi bacaan yang menginspirasi tokoh-tokoh pejuang Indonesia seperti Bung Karno dan HOS Cokroaminoto. Di dunia, The Holy Quran juga menjadi rujukan kajian Islam di Eropa dan Amerika.

Tapi bagaimana kini di Indonesia? Orang Ahmadiyah yang telah mengharumkan nama Islam di dunia internasional itu kini ditendang. Rumahnya dihancurkan. Mereka dicerca, mereka disiksa. Negeri dengan 200 juta umat Islam itu lupa bahwa sumbangan Ahmadiyah terhadap syiar Islam itu luar biasa. Orang Ahmadiyah yang jumlahnya jutaan di dunia tampaknya hanya bisa bersabar menunggu redanya amarah masyarakat Indonesia yang, katanya, cinta Rasul Muhammad itu.

Seandainya umat Islam bertanya kepada Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi, apa bedanya antara jamaah Ahmadiyah dan jamaah Islam Ahli Sunnah, jawabannya niscaya seperti ini: kedua jamaah ini sama-sama mencintai Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Sampai titik ini, marilah kita merenung: Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar sesama manusia saling mengasihi dan saling mencintai. Bukan sebaliknya, menyerang dan menyiksa manusia hanya karena perbedaan paham seperti di Pandeglang dan Bogor.

*Guru Besar UIN Jakarta, Direktur Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian.

Artikel ini diambil dari suar.okezone.com.

Aksi Solidaritas untuk Ahmadiyah

2011-02-09T01:59:00.004+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Seratus orang dari berbagai kelompok menyatakan solidaritasnya kepada Jamaah Ahmadiyah yang mengalami penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2). Mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara sambil meneriakkan, “Demokrasi yes! Kekerasan no!” (7/2).

Massa aksi yang dikonsolidasikan melalui jejaring sosial di internet dalam waktu semalam itu mengecam negara yang telah gagal melindungi warga negaranya. Mereka memandang penyerangan, penyiksaan, dan pembunuhan pada siapa pun adalah tindakan biadab, tidak berperikemanusiaan, dan tidak berperikeadilan.

Mereka juga medesak negara agar tegas menindak pelaku kejahatan terhadap warga Ahmadiyah dan menuntaskan persoalan persengketaan agama itu sampai tuntas dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Menurut Wahyu Susilo, salah satu peserta aksi, kejadian kekerasan berbasis agama yang kerap terjadi hingga awal 2011 merupakan ironi. Sebab, Indonesia merupakan negara yang meratifikasi beberapa konvenan internasional tentang hak asasi manusia dan anti penyiksaan. Tetapi, negara berulang kali membiarkan terjadinya aksi-aksi kekerasan oleh sekelompok orang perusak terhadap kelompok yang lain karena perbedaan agama dan keyakinan.

“Komitmen negara terhadap ratifikasi hak asasi manusia hanya menjadi kosmetik. Ketika negara membiarkan kekerasan itu, maka negara adalah pelaku kekerasan itu sendiri,” lanjutnya.

Warga Ahmadiyah sebagai warga negara memiliki hak yang sama di dalam konstitusi untuk beribadah sesuai agama yang diyakininya. Berlangsungnya kekerasan yang terus berulang menunjukan keadaan yang berbahaya.

“Hari ini bisa saja terjadi pada warga Ahmadiyah di Pandeglang. besok bisa anak-anak kami yang menjadi korban hanya karena perbedaan keyakinan”, tutur salah satu peserta aksi.

Apabila masyarakat tidak setuju atau tidak sependapat terhadap satu keyakinan, sebaiknya negara menghimbau untuk menyikapi perbedaan dengan dialog, bukan dengan kekerasan.

Di dalam akhir aksinya, mereka menyataan apabila aksi-aksi protes rakyat tidak ditanggapi atau tidak ada tindakan cepat apa pun atas tragedi di Cikeusik, maka Presiden SBY segera mundur dari jabatannya. (bfs)

Foto: Heru Suprapto/Bingkai Merah.

Petisi Solidaritas Ahmadiyah; in English

Pernyataan Sikap Gerakan Pemuda/i di Tahrir Square

2011-02-06T10:56:00.006+07:00

Kairo - Berikut ini adalah pernyataan sikap gerakan pemuda/i soal aksi massa yang terjadi di Tahrir Square. Mereka yang selama ini menggerakan jutaan rakyat Mesir untuk turun ke jalan. Di dalam pernyataan sikapnya, mereka mengklarifikasi beberapa hal. Antara lain, mereka menolak berbagai tuduhan bahwa mereka disokong oleh Amerika. Selain itu, mereka juga menolak bahwa gerakan mereka berasal dari gerakan Islam, terutama terkait dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.

Berikut pernyataan sikap yang redaksi terima dari Grup Facebook Solidaritas Indonesia untuk Revolusi Arabia.

Kepada Rakyat Mesir dan dunia,

Kami para pengunjuk rasa yang saat ini menduduki lapangan merdeka Tahrir, di Kairo, sejak 25 Januari 2011, mengutuk dalam-dalam serangan brutal yang dilakukan oleh para tentara bayaran yang disponsori Partai Nasional Demokrat (PND) pada Rabu, 2 Februari di bawah kedok "aksi" mendukung Presiden Mubarak. Serangan itu terus berlanjut pada hari Kamis tertanggal 3 Februari.

Kami menyesali bahwa sekelompok pemuda/i ikut bergabung dengan para preman dan penjahat yang biasa disewa PND selama pemilu untuk menghasut dan menyebarkan kebohongan yang diedarkan melalui media rejim tentang kami dan tujuan kami. Tujuan kami adalah mengubah sistem politik kepada haluan yang menjamin kebebasan, martabat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, juga merupakan tujuan dari gerakan para pemuda/i. Oleh karena itu, kami akan menjelaskannya sebagai berikut:

Pertama, kami adalah sekelompok pemuda/i Muslim dan Kristen rakyat Mesir, mayoritas dari kami bukan anggota partai politik apa pun dan tidak memiliki aktivitas politik sebelumnya. Gerakan kami melibatkan: orang tua dan anak-anak, petani, pekerja, profesional, mahasiswa, dan pensiunan. Gerakan kami tidak dapat digolongkan sebagai "dibayar" atau "diarahkan oleh" yang mampu memobiliasi jutaan orang sebagai reaksi perlambang penggulingan rezim. Orang-orang yang bergabung dengan kami, Selasa lalu, di Kairo, dan wilayah lainnya, yang telah mengalami berbagai situasi, tidak ada satu pun kasus kekerasan, penjarahan atau pelecehan terjadi.

Kedua, gerakan kami dituduh didanai dari luar negeri, didukung oleh Amerika Serikat, diprovokasi oleh Hamas, sebagai kelompok di bawah kepemimpinan presiden Majelis Nasional untuk Perubahan (Mohamed El-Baradie) dan yang terakhir dan penting, sebagai kelompok yang diarahkan oleh Ikhwanul Muslimin. Banyak tuduhan-tuduhan seperti itu terbukti bohong. Para pengunjuk rasa semuanya adalah rakyat Mesir yang memiliki capaian tujuan nasional yang jelas dan spesifik. Para pengunjuk rasa tidak memiliki senjata atau peralatan asing sebagaimana dituduhkan oleh para penghasut. Tanggapan positif dari rakyat Mesir, dimana faksi internal atau eksternal atau entitas lainnya, menerima gerakan pada umumnya.

Ketiga, rejim dan media yang dibayar telah berbohong menyalahkan kami, massa pemuda/i, yang menyebabkan bentrokan dan ketidakstabilan di jalan-jalan Mesir dalam beberapa hari terakhir dan oleh karena itu telah merusak kepentingan bangsa dan keamanan nasional. Jawaban kami kepada mereka: adalah bukan pengunjuk rasa damai yang membebaskan pelaku kriminal dari penjara ke jalan-jalan, dibiarkan untuk melakukan penjarahan dan perampasan. Bukan kami, pengunjuk rasa damai, yang telah memberlakukan jam malam mulai pukul 03.00 sore. Bukan kami, pengunjuk rasa damai, yang berhenti bekerja di bank-bank, toko-toko roti, dan pompa-pompa bensin. Kami berhasil memobilisasi satu-juta pengunjuk rasa hadir dalam bentuk akbar, terorganisir, dan berakhir damai. Bukan kami, para demonstran, yang membunuh 300 orang beberapa dengan peluru tajam dan telah melukai lebih dari 2.000 orang dalam beberapa hari terakhir.

Keempat, Presiden Mubarak berpidato pada Selasa untuk mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden mendatang dengan mengubah dua pasal dalam Konstitusi dan melibatkan diri dalam dialog dengan pihak oposisi. Namun, televisi pemerintah telah menyerang kami ketika menolak "konsesi" dan memutuskan untuk melanjutkan dengan tuntutan kami. Permintaan kami, Mubarak harus segera diturunkan bukan persoalan pribadi, tetapi kita memiliki alasan yang jelas untuk itu:

* Janjinya untuk tidak mencalonkan diri lagi bukan hal baru. Dia telah berjanji ketika berkuasa pada 1981, bahwa ia tidak akan menjabat selama lebih dari dua periode, namun terus menjabat selama lebih dari 30 tahun.

* Pidatonya tidak memberi jaminan untuk tidak mencalonkan anaknya "Gamal" yang menjadi anggota partai berkuasa, dan bisa mengikuti pemilu tanpa perlu berada di bawah pengawasan peradilan sejak ia mengabaikan perubahan Pasal 88 pada konstitusi.

* Dia juga menganggap gerakan ini sebagai sebuah "plot yang mengarah dengan paksaan" yang melawan kepentingan bangsa yang menanggapinya, seolah-olah tuntutan masyarakat adalah "mempermalukan" atau "penghinaan".

* Berkaitan dengan janjinya untuk melakukan dialog dengan pihak oposisi, kita tahu beberapa kali, selama bertahun-tahun terakhir ini, rejim mengklaim hal ini dan berakhir dengan memenangkan kepentingan sempit pemerintahan Mubarak dan beberapa orang yang mengendalikannya.

Peristiwa Rabu berdarah telah membuktikan sikap kami terbukti benar. Sementara Presiden memberikan janjinya, para pemimpin-peimpin rejim mengorganisir (melalui preman yang dibayar dan ingin mempersenjatai mereka dengan pedang, pisau, dan bom Molotov) serangan brutal yang ditujukan kepada kami di Lapangan Merdeka Tahrir. Mereka, para preman dan penjahat, didampingi anggota PND yang menembakkan peluru tajam dengan senapan mesin kepada para demonstran tidak bersenjata yang terjebak di lapangan, menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai ratusan yang kritis kondisinya. Hal itu dilakukan untuk mengakhiri gerakan damai kerakyatan nasional dan mempertahankan status quo.

Gerakan kami adalah gerakan rakyat Mesir - gerakan kami adalah sah - dan kami akan terus bergerak!

Revolusi Mesir Tidak Jatuh dari Langit

2011-02-01T12:30:00.005+07:00

Rakyat Mesir sedang menatap masa depan negaranya dengan revolusi rakyat. Hal yang sebelumnya juga dilakukan rakyat Tunisia. Revolusi itu tidak muncul tiba-tiba. Professor Sejarah UC Irvine dan peneliti senior Pusat Studi Timur Tengah Universitas Lund di Swedia, Mark LeVine, mewawancarai Hossam el-Hamalawy untuk memperoleh laporan langsung terkait peristiwa yang sedang berkembang di Mesir.

Hossam el-Hamalawy adalah jurnalis dan blogger di Mesir untuk website 3arabawy. Analisisnya menegaskan bahwa situasi revolusioner di Mesir tidak muncul tiba-tiba. Meski mendapatkan inspirasi dari revolusi rakyat Tunisia, rakyat Mesir telah lama melakukan pemberontakan yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini. Menurut rencana, aksi massa dalam jumlah lebih besar dari sebelumnya akan dimulai siang hari ini (1/2/2011) mewarnai jalan-jalan di kota-kota Mesir.

Berikut ini terjemahan wawancara Mark LeVine dengan Hossam el-Hamalawy yang diterbitkan di web Al Jazeera beberapa hari lalu. Semoga memberi pembelajaran bagi munculnya revolusi di tanah air.

Mark LeVine:
Kenapa revolusi di Tunisia membuat rakyat Mesir turun ke jalan dalam jumlah tidak terduga?

Hossam el-Hamalawy:
Di Mesir, kami menganggap rakyat Tunisia kurang lebih sebagai katalisator, bukan sebagai penyulut, karena situasi objektif bagi suatu pemberontakan sudah tersedia di Mesir dan revolusi sedang mengudara selama beberapa tahun belakangan ini. Lagi pula, kami sudah mengalami dua intifada-mini atau “Tunisia-mini” pada 2008. Pertama kali adalah pemberontakan April 2008 di Mahalla, diikuti yang berikutnya di Borollos, bagian utara negeri ini.

Revolusi tidak jatuh dari langit. Bukan karena terjadi di Tunisia kemarin lalu kami melakukannya di Mesir begitu saja, secara mekanik, di hari berikutnya. Anda tidak bisa mengisolasi protes-protes ini dari pemogokan buruh empat tahun belakangan di Mesir atau dari peristiwa internasional seperti intifada Al-Aqsa dan invasi Amerika Serikat ke Irak. Pecahnya intifada Al-Aqsa di Irak sangat penting karena pada 1980-90’an, aktivisme jalanan telah berhasil dibungkam oleh pemerintah sebagai bagian dari reaksi melawan para pemberontak Islam. Pergerakan hanya berlanjut di dalam universitas atau kantor-kantor partai. Namun, ketika intifada pada 2000 meletus dan Al Jazeera mulai menayangkan gambar-gambarnya, hal itu menginspirasi kaum muda kami untuk turun ke jalan, dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Tunisia saat ini.

ML:
Bagaimana protes-protes ini bergulir?

HH:
Masih sangat dini untuk mengatakan sejauh mana akan bergerak. Adalah sebuah mukjizat bagaimana perlawanan kemarin dapat berlanjut berhadapan dengan ketakutan dan represi. Namun, seperti yang sudah dikatakan, situasi ini telah mencapai level dimana semua orang sudah muak, benar-benar muak. Bahkan, jika pasukan keamanan berhasil menundukkan protes hari ini, mereka akan gagal untuk menundukkan protes selanjutnya yang akan terjadi minggu depan, atau bulan depan, atau akhir tahun ini. Benar-benar telah terjadi perubahan pada level keberanian rakyat. Negara disokong oleh alasan melawan perang terhadap terorisme di 1990-an untuk memerangi berbagai oposisi di dalam negeri, sebuah trik yang digunakan oleh semua pemerintah, termasuk AS. Namun, sekali oposisi formal terhadap sebuah rejim berubah dari senjata ke protes massa, akan sulit untuk melawannya. Anda dapat merencanakan menciduk sekelompok teroris yang melawan di ladang tebu, namun apa yang akan anda lakukan terhadap ratusan ribu pemrotes di jalan-jalan? Anda tidak mungkin membunuh mereka semua. Anda bahkan tak bisa menjamin pasukan anda (mau) melakukannya: menembak kaum miskin.

ML:
Apa kaitan antara peristiwa regional dan lokal dalam hal ini?

HH:
Anda sebaiknya memahami bahwa regional adalah lokal di sini. Pada tahun 2000, protes tidak dimulai dengan anti-rejim melainkan melawan Israel dan mendukung rakyat Palestina. Hal yang sama terjadi terhadap invasi AS ke Irak tiga tahun berikutnya. Namun, sekali anda turun ke jalan dan dihadapi oleh rejim dengan kekerasan, anda akan mulai bertanya-tanya: mengapa Mubarak mengirimkan pasukannya untuk melawan pemrotes, bukannya melawan Israel? Mengapa polisi begitu brutal dengan kita padahal kita hanya mencoba tunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui cara damai? Demikianlah isu-isu regional seperti Israel dan Irak bergeser menjadi isu lokal. Pada momentum-momentum serupa, para pemrotes yang sama, yang meneriakkan slogan-slogan pro rakyat Palestina, mulai meneriakkan slogan anti Mubarak. Titik balik khusus di internal terkait protes terjadi pada 2004, ketika perlawanan menjadi domestik.

ML:
Di Tunisia, serikat buruh memainkan peranan kunci dalam revolusi karena keanggotaannya yang luas dan disiplin membuat protes tidak dapat dengan mudah dihancurkan, serta memberikan dimensi organisasional. Apa peran pergerakan buruh di Mesir dalam pemberontakan saat ini?

HH:
Pergerakan buruh Mesir cukup banyak diserang pada periode 1980-an dan 1990-an oleh polisi yang menggunakan amunisi melawan pemogokan damai para buruh tambang baja pada 1989. Pada 1994, telah terjadi pemogokan buruh-buruh pabrik tekstil. Namun sedikit demi sedikit, sejak Desember 2006, negeri kami telah menyaksikan gelombang pemogokan terbesar sejak 1946, dipicu oleh pemogokan buruh tekstil di kota Nile Delta di Mahalla, tempat tenaga kerja terbesar di Timur Tengah dengan lebih dari 28.000 buruh. Pemogokan dimulai karena isu-isu perburuhan, namun menyebar ke setiap sektor masyarakat, kecuali polisi dan tentara.

Sebagai hasil dari pemogokan ini, kami berhasil mendapatkan dua serikat buruh independen, yang pertama sejak pengumpulan pajak properti tahun 1957, termasuk lebih dari 40.000 pegawai sipil, lalu teknisi kesehatan, yang satu bulan sebelumnya, lebih dari 30.000 orang diantaranya membentuk serikat buruh baru, di luar serikat buruh yang dikontrol negara.

Namun, benar bahwa salah satu perbedaan utama antara kami dan Tunisia adalah, meskipun mereka di bawah kediktatoran, mereka memiliki sebuah federasi serikat buruh semi-independen. Meskipun kepemimpinan serikat buruh itu berkolaborasi dengan rejim, para anggotanya merupakan anggota serikat buruh yang militan. Sehingga, ketika tiba saatnya pemogokan umum, serikat buruh dapat mengumpulkan kekuatannya. Namun di Mesir, kami memiliki kekosongan yang kami harap dapat segera terisi. Serikat-serikat buruh independen sudah diinterogasi sejak upaya pendiriannya; sudah ada gugatan hukum diajukan melawan mereka oleh negara dan serikat–serikat buruh sokongan negara. Namun, mereka bertambah besar meskipun berbagai upaya terus membungkam mereka.

Tentu saja, dalam beberapa hari terakhir ini represi ditujukan melawan para pemrotes yang belum tentu berasal dari serikat buruh. Protes ini telah menyatukan berbagai spektrum rakyat Mesir, termasuk anak-anak para elit. Jadi, kami memiliki kombinasi antara kaum miskin kota dengan kaum muda bersama dengan kelas menengah dan anak-anaknya para elit.

Menurutku Mubarak berhasil mengasingkan sektor-sektor masyarakat kecuali lingkaran kroninya.

ML:
Revolusi Tunisia digambarkan sebagai revolusi yang dipimpin “anak muda” dan bergantung pada teknologi media, seperti Facebook dan Twitter, atas keberhasilannya. Sekarang rakyat terfokus pada kaum muda di Mesir sebagai katalisator peristiwa utama. Apakah ini merupakan suatu “intifada kaum muda” dan bisakah terjadi tanpa Facebook dan teknologi media lainnya?

HH:
Ya, yang sedang terjadi di tempat ini adalah intifada kaum muda. Internet memainkan peran hanya sebagai penyebar kata-kata dan gambar mengenai apa yang sedang terjadi di lapangan. Kami tidak menggunakan internet untuk mengorganisir. Kami menggunakan internet untuk mempublikasikan apa yang kami lakukan di lapangan, dengan harapan dapat menginsipirasi yang lain untuk beraksi.

ML:
Seperti yang mungkin pernah anda dengar, di AS, sebuah talk show sayap kanan yang dipandu oleh Glenn Beck, telah dihentikan setelah seorang akademisi senior, Frances Fox Piven, atas dasar sebuah artikel yang ia tulis, menyerukan kepada penganggur untuk melakukan protes massa menuntut pekerjaan. Ia bahkan mendapatkan ancaman pembunuhan, beberapa dari para penganggur kelihatan lebih senang membayangkan menembak dengan salah satu dari sekian banyak senjata dibandingkan berjuang untuk hak-hak yang sebenarnya.

Luar biasa jika memikirkan peran penting serikat buruh di dunia Arab saat ini, mengingat lebih dari dua dekade rejim neoliberal di seluruh wilayah itu utamanya bertujuan menghancurkan solidaritas kelas pekerja. Kenapa serikat buruh masih tetap penting?

HH:
Serikat buruh selalu terbukti menjadi peluru perak bagi setiap kediktatoran. Lihatlah Polandia, Korea Selatan, Amerika Latin, dan Tunisia. Serikat buruh selalu penting dalam mobilisasi massa. Anda hendak mengorganisasikan pemogokan umum untuk menggulingkan diktator, maka hanya serikat buruh independen yang dapat melakukannya.

ML:
Apakah ada program ideologis lebih besar di belakang protes ini atau hanya menyingkirkan Mubarak saja?

HH:
Setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk turun ke jalan, namun aku pikir jika pemberontakan kami berhasil dan Mubarak terguling, maka, kami akan mulai melihat perbedaan. Kaum miskin hendak mendorong revolusi ke posisi yang lebih radikal, mendorong redistribusi radikal terhadap kekayaan dan melawan korupsi, sementara yang katanya reformis, mau menunda dan semacam melakukan lobi untuk perubahan dari atas, dengan sedikit mengendalikan kekuasaan negara namun mempertahankan elemen-elemen utama negara. Tapi kami belum sampai sana.

ML:
Apa peran Persaudaraan Muslim (Muslim Broterhood) dan bagaimana dampak ketiadaan pengaruh mereka terhadap protes-protes saat ini?

HH:
Persaudaraan Muslim telah mengalami perpecahan sejak meletusnya peristiwa Intifada Al-Aqsa. Keterlibatannya luar biasa dalam Pergerakan Solidaritas Palestina ketika harus mengkonfrontasi rejim. Pada dasarnya, setiap kali para pemimpinnya melakukan kompromi dengan rejim, khususnya kepemimpinan terbaru dari pembimbing tertinggi saat ini, semakin mendemoralisasi kader-kader di basisnya. Aku kenal banyak para anggota muda persaudaraan yang meninggalkan kelompok itu, sebagian diantaranya bergabung dengan kelompok lain atau tetap independen. Ketika pergerakan jalanan saat ini bertumbuh dan pimpinan yang lebih bawah terlibat, akan terjadi lebih banyak perpecahan, karena pimpinan lebih tinggi tidak dapat mengelak kenapa mereka tidak menjadi bagian dari pemberontakan saat ini.

ML:
Bagaimana dengan peran AS dalam konflik ini. Bagaimana rakyat di jalan-jalan melihat posisi ini?

HH:
Mubarak adalah penerima bantuan luar negeri AS kedua terbesar setelah Israel. Ia terkenal sebagai premannya Amerika di wilayah ini; salah satu alat kebijakan luar negeri Amerika, dan menerapkan agenda kemanannya bagi Israel dan aliran minyaknya sambil menjaga Palestina. Jadi, bukan rahasia lagi bahwa diktator ini telah menikmati sokongan pemerintah AS sejak hari pertama, bahkan di masa retorika prodemokrasi palsu Bush. Jadi, tidak perlu heran oleh pernyataan tolol Clinton yang lebih kurang mau mempertahankan rezim Mubarak, karena salah satu pilar kebijakan luar negeri AS adalah mempertahankan kestabilitan rezim dengan mengorbankan kemerdekaan dan kebebasan sipil.

Kami tidak mengharapkan apa-apa dari Obama, yang kami anggap munafik ulung. Tetapi, kami berharap dan menantikan rakyat Amerika—serikat buruh, perkumpulan para profesor, organisasi mahasiswa, kelompok-kelompok aktivis—keluar dan mendukung kami. Apa yang kami inginkan adalah pemerintah AS benar-benar harus disingkirkan dari sini. Kami tidak mau sokongan apa pun; segera hentikan bantuan untuk Mubarak dan hentikan sokongan terhadapnya, mundur dari seluruh pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah, dan stop mendukung negara Israel.

Akhirnya, Mubarak akan melakukan apa pun yang harus dilakukannya untuk melindungi diri. Ia tiba-tiba menyatakan retorika anti-AS jika ia pikir itu dapat menyelamatkannya. Pada akhirnya, ia hanya akan melindungi kepentingannya dan jika ia pikir AS tidak akan mendukungnya, ia akan mencari yang lain. Kenyatannnya adalah semua pemerintahan benar-benar bersih yang mungkin berkuasa di wilayah ini akan berada dalam konflik terbuka dengan AS karena ia akan menyerukan redistribusi radikal terhadap kekayaan dan mengakhiri dukungan terhadap Israel atau diktator lainnya. Jadi kami tidak berharap bantuan apa pun dari AS, jangan campuri kami! (Terjemahan Zely Ariane)

Foto diambil dari humanosphere.kplu.org.

--------------------

*Revolusi yang tengah terjadi di Tunisia dan Mesir menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak tunduk terhadap kekuasaan yang menindas rakyat. Jika, Tunisa dan Mesir bisa (dikuti aksi-aksi massa di negara-negara Arab lainnya), kenapa Indonesia tidak!

Galang solidaritas bagi rakyat Tunisia dan Mesir yang sedang menatap masa depannya dengan jalan REVOLUSI dengan bergabung di grup Facebook Solidaritas Indonesia untuk Revolusi Arabia. Grup itu menjadi wadah bagi kita untuk memberikan solidaritas tanpa batas kepada revolusi rakyat Tunisia dan Mesir. Selain itu, kita dapat mempelajari aksi-aksi revolusioner di Tunisia, Mesir, dan negara-negara lainnya untuk menjadi inspirasi bagi tercetusnya Revolusi Rakyat Indonesia.

Lihat video revolusi rakyat Mesir.

Revolusi Rakyat Tunisia: Membangun Demokrasi Kerakyatan

2011-01-31T03:38:00.009+07:00

New York - Juan Cole, Professor Sejarah di Universitas Michigan dan Amy Goodman dari Democracy Now! sepekan yang lalu (18/1) membahas perkembangan pembangunan revolusi Tunisia yang telah mengagetkan dunia. Dalam perbincangan itu, beberapa isu dianggap mengkhawatirkan bagi kepentingan Amerika, yakni jika revolusi Tunisia melahirkan kekuatan kontra-agenda-kapitalis negara barat.

Ada tiga hal utama dalam perbincangan ini, islamisme, revolusi kerakyatan, dan masa depan bangsa-bangsa Arab yang kini mengalami tahap penting dalam sejarah yang kini sedang berlangsung. Kini, revolusi rakyat Tunisa berperan penting dalam membangkitkan perlawanan rakyat Mesir yang sebelumnya tidak pernah hidup dalam tatanan sosial dan politik yang demokratis di bawah kekuasaan rejim militer Mubarak selama tigapuluh tahun lebih berkuasa.

Wawancara di bawah ini hasil percakapan dalam format video di website Democracy Now! Tidak seluruh perbincangan diterjemahkan di sini.

Berikut kutipan wawancara keduanya tentang revolusi Tunisia.

Amy Goodman (AG): Juan Cole, apa kabar terbaru dan pentingnya revolusi ini?

Juan Cole (JC): Yah, ini adalah revolusi populer (kerakyatan) pertama kalinya sejak 1979. Tetapi ini berbeda dengan revolusi Iran pada 1979 yang berakhir dengan pengambilalihan oleh Ayatullah, oleh elit ulama, dan karena itu ia tidak berkembang menuju demokrasi. Sedangkan revolusi rakyat Tunisia, sejauh ini telah dipelopori oleh gerakan-gerakan buruh, para aktivis internet, dan petani pekerja pedesaan.

Revolusi yang terjadi di Tunisia adalah revolusi kerakyatan dan tidak terlalu didominasi dengan cara apa pun dengan tema Islam, tampaknya akan menuju ke arah pembangunan sekuler. Hal itu terjadi di kaum Suni dan negara Arab, berbeda jauh dengan Iran, yang merupakan Persia dan Siah. Revolusi ini terjadi di negara yang memiliki banyak kesamaan dengan negara lain yang hidup di bawah rezim-rezim otoritarian dimana kesempatan bekerja sangat terbatas dan seperti terjadi kemandekan ekonomi jangka panjang. Jadi, dengan kesamaan itulah negara-negara Arab lainnya dan bagi publik seluasnya mendapatkan inspirasi dari revolusi di Tunisia.

AG: Bagaimana dengan pemberitaan? Akhir pekan itu saya sempat mencari-cari pemberitaan di televisi sini (Amerika), tapi sangat sulit untuk menemukan siaran revolusi di Tunisia.

JC: Oh, jaringan kabel Amerika Serikat 24 jam gagal memberitakan yang ada kaitan dengan Tunisia. Ben Wedeman, veteran wartawan di CNN, tengah melakukan upaya heroik, ia sampai ke Tunis. Saya merasa liputannya itu tidak publikasikan oleh editornya di Atlanta. Dan sebagian besar, anda memang tidak bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi di Tunisia dari televisi dan media-media massa Amerika. Anda harus melihatnya di internet. Ada saluran Twitter, "SidiBouzid", yang sangat membantu. Juga ada group facebooknya. Media Perancis, jika anda tahu, juga lebih baik memberitakannya. Nampaknya, media-berita korporasi Amerika tidak melirik cerita ini dan mereka tidak tertarik di dalamnya. Mungkin ini tidak penting. Atau sebaliknya mungkin mereka sedikit takut apa yang telah dibuat rakyat pekerja agar revolusi itu terjadi. Hal itu membuat media korporasi Amerika sedikit gugup tentang hal-hal seperti itu.

AG: Juan Cole, bagaimana jika ini adalah revolusi Islam?

JC: Yah, jika ini merupakan revolusi yang dipimpin oleh pihak partai Muslim, Ennahda, di bawah pimpinan oposisi lama Rashid Ghannoushi, maka saya sangat yakin bahwa pemberitaanya akan menjadi 24/7 siaran. Tapi karena ini adalah revolusi rakyat pekerja dan revolusi aktivis internet, dimana hal itu tidak dilihat berhubungan dengan cara apa pun dalam menguasai narasi-cerita kebijakan luar negeri Amerika, yang pada saat ini -masih perang melawan teror, meskipun mereka tidak menyebutnya seperti itu.

AG: Bisakah Anda berbicara tentang bagaimana efek pada seluruh kawasan, sebagaimana anda sedang memantau pelaporan dan reaksi dari berbagai dunia? Dan terutama Arab Saudi- apakah rejim di sana, rejim otokratik yang telah berkuasa selama puluhan tahun, merasa perlu mengkhawatirkan sesuatu?

JC: Yah, saya pikir semua rejim di dunia Arab sangat gugup menghadapi perkembangan ini. Hal ini adalah sesuatu yang baru. Saya telah melakukan survei tentang berbagai reaksi tersebut. Anda tahu mengapa ini menarik, Wakil Perdana Menteri Israel menyatakan kekhawatirannya, revolusi yang menyebar ini dan mungkin membawa rejim baru berkuasa, lebih demokratis, tetapi tidak lebih bermusuhan dengan Israel, namun bagi Yordania dan Mesir. Libya, cukup menarik, diktator lama Muammar Gaddafi, yang memulai kekuasaan sebagai seorang revolusioner, telah mengutuk orang-orang Tunisia yang menganggap perbuatan mereka kekanak-kanakan dan tidak sabar. Ia mengatakan, "Kalian seharusnya menunggu dengan sabar hingga Ben Ali keluar. Mengapa kalian sangat menginginkan memiliki presiden baru?" Dan, tentu saja, Gaddafi berkomentar begitu terutama dalam rangka mendiamkan rakyatnya sendiri, memohon kesabaran mereka dan negara-negara Arab lainnya untuk lebih berhati-hati.

Orang-orang Arab dari Kirkuk di Irak yang sekarang berada di bawah dominasi Kurdi mengancam akan membuat pemberontakan ala Tunisia jika mereka tidak mendapatkan hak mereka. Jadi, rakyat tertindas, semisal rakyat di Gaza ikut bergabung dalam demonstrasi memberikan solidaritas dan dukungan. Kelompok-kelompok rakyat tertindas di seluruh wilayah itu senang. Penguasa status quo, apakah mereka, seperti yang Anda tahu, semisal revolusioner tua Gaddafi atau penguasa status quo seperti Israel, amat sangat gugup menghadapi situasi ini.

AG: Dan, tentu saja, Ben Ali telah berlindung sebagai pengungsi di Arab Saudi. Dan jika Anda mendengar Fares Mabrouk, mereka meminta dia untuk diekstradisi kembali ke Tunisia untuk diadili.

JC: Yah, Arab Saudi telah lama “menjabat” sebagai semacam pemberi suaka atau perlindungan bagi para politisi yang digulingkan. Nawaz Sharif dari Pakistan lari ke sana ketika ia digulingkan oleh Pervez Musharraf. Idi Amin juga lari ke sana. Ini bukanlah hal baru.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Tunisia bukan negara kaya minyak. Mereka (rakyat) menderita semacam persoalan nepotisme yang ekstrim. Maksud saya, bocoran kawat AS dari WikiLeaks menunjukkan bahwa 50 persen dari ekonomi yg dikuasai elit di negara itu terkait dalam satu atau berbagai cara kepada presiden atau ibu negara, Leila Ben Ali, klan Trabelsinya. Jadi, kombinasi dari tidak memiliki apa pun sumber daya untuk menyuap orang dan membeli mereka dan juga memonopoli sumber daya ekonomi negara di tangan beberapa keluarganya adalah unik untuk kasus Tunisia. Maksudku, ada situasi yang mirip, namun Tunisia membawanya ke arah yang ekstrem.

AG: Tapi, anda mengatakan ini bukan...

JC: Rejim Tunisia ya.

AG: Maksud saya, anda mengatakan ini bukan revolusinnya WikiLeaks, tetapi sebuah revolusi dari “rasa-lapar”.

JC: Ini revolusi-anda paham lah, semua revolusi yang terjadi adalah rangkaian dari banyak ragam revolusi yang terjadi pada waktu bersamaan. Jadi ada elemen yang kuat protes tentang ekonomi. Ada elemen kelas. Dua puluh persen lulusan perguruan tinggi kini menganggur. Ada kemiskinan yang begitu parah di daerah pedesaan. Dan rezim itu justru melakukan hal-hal yang memperparah pembangunan ekonomi. Mereka malah menggunakan bank-bank untuk memberikan pinjaman kepada krooni-kroni mereka, dan kemudian besar kroni-kroni itu tidak akan membayarnya kembali, sehingga mereka telah merusak sistem keuangan, suap, korupsi, keputusasaan investasi asing.

Jadi selama ini semua hanya tentang rezim. Mereka telah lama melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Hal itu telah melukai banyak kepentingan kelompok-kelompok sosial yang berpendidikan tinggi dan para pekerja. Kini, ada tiga menteri yang mundur dari pemerintah persatuan nasional yang berasal dari Serikat Umum Pekerja Tunisa, yang merupakan organisasi gerakan buruh yang cukup lama. Jadi, revolusi Tunisia adalah gerakan massa; dan mereka itulah orang-orang dari segala macam latar belakang sosial. (Terjemahan Andri Cahyadi)***

Foto: Beirut Spring.

Slide Foto-foto Revolusi Rakyat Tunisia

Teror Masih Dialami Warga Ahmadiyah Cisalada

2011-01-29T23:13:00.005+07:00

Bogor, Bingkai Merah - Warga Ahmadiyah yang tinggal di Kampung Cisalada, Desa Ciampea, masih mengalami teror pada Kamis malam (27/01). Beredar kabar sekelompok massa telah berkumpul di Laladon yang letaknya 2 kilometer dari Kampung Cisalada. Mereka siap menyerang kampung itu.

Teror itu membuat warga perempuan dan anak-anak diungsikan. Sementara itu, warga laki-laki bersiaga menjaga kawasan yang sudah mereka tinggali sejak 1933. Sehingga, suasana cukup mencekam.

Namun, hingga tengah malam, penyerangan tidak terjadi. Warga yang mengungsi kembali ke rumah masing-masing.

Selain itu, akses jalan menuju Kampung Cisalada diblokir oleh beberapa warga dari Kampung Kebon Kopi dan Pasar Salasa. Mereka memblokir dengan membentangkan kain putih. Warga Ahmadiyah yang akan melewati jalur itu harus membungkukkan badannya. Hal itu menunjukkan penghinaan. Dengan begitu, warga di luar Kampung Cisalada yang telah dihasut dapat mencemooh setiap jamaah Ahmadiyah melewati perbatasan kampung itu.

“Biar mereka tidak bisa lewat jalan itu. Mereka kafir, bukan Islam,” kata salah seorang pemuda dari Pasar Salasa.

Tidak jauh dari lokasi itu, masyarakat sekitar memasang tanda yang provokatif, “Orang Ahmadiyah Haram Lewat Jalan.” Tanda itu sudah terpasang sejak penyerangan massa yang terjadi pada 1 Oktober tahun lalu. letaknya sekitar 200 meter dari kantor Kecamatan. Tidak ada satu pun aparat keamanan dan pihak Kecamatan yang menyingkirkan tanda itu meskipun mereka tahu perbuatan itu telah melanggar undang-undang.

Beberapa organisasi Islam seperti Persatuan Umat Islam (PUI) dan Gerakan Reformis Islam (Garis) disinyalir berada di belakang praktek diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah di Cisalada selama ini. Pun, Tim 40 yang terdiri dari pemuka agama Islam, birokrat lokal, dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka berperan sebagai tim intelektual sekaligus penggerak massa. Termasuk saat penyerangan pada 1 Oktober 2010 lalu.

Saat kelompok-kelompok Islam bertindak reaksioner, menghina agama, membenci, mengobarkan ancaman membunuh, menghasut untuk menyebarkan kebencian, membakar rumah, masjid dan Al Quran, melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah, muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya sesat? (PSG)

Tulisan terkait:
Persidangan Digelar, Warga Ahmadiyah Diintimidasi
Lebih dari 50 Al Quran Dibakar di Cisalada

Foto diambil dari globalmuslimcommunity.blogspot.com

Persidangan Digelar, Warga Ahmadiyah Diintimidasi

2011-01-28T09:29:00.009+07:00

Bogor, Bingkai Merah – Persidangan perkara penyerangan disertai pembakaran rumah, masjid, dan lebih dari 50 Al Quran milik jamaah Ahmadiyah di Cisalada digelar (26/1). Kejadian itu terjadi pada 1 Oktober 2010 silam. Persidangan itu kali kedua digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cibinong.

Selama persidangan berlangsung, sekitar 700 massa yang dimobilisasi Gerakan Reformis Islam (Garis) dan Persatuan Umat Islam (PUI) melakukan intimidasi terhadap jamaah Ahmadiyah yang menjadi saksi. Mereka mengancam akan membunuh saksi-saksi dari jamaah Ahmadiyah. Salah satunya, Mubarik, pimpinan Ahmadiyah Cisalada. Mereka juga mengancam akan membakar gedung pengadilan.

“Barik keluar sidang, siah! Gorok si Barik! (Barik, keluar dari ruang sidang! Ayo gorok si Barik)."

“Barik, aing nyaho budak maneh sakolana timana (Barik, saya tahu anakmu sekolah dimana!)."

Yel-yel “Ahmadiyah bukan Islam” pun kerap diserukan massa yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak itu. Umumnya, mereka berasal dari luar Bogor untuk menghadiri sidang kedua itu yang dimulai pukul 10.00 WIB.

Sidang kedua mendengarkan saksi-saksi yang berjumlah empat orang. Dua orang saksi, Mubarik (70) dan Ari (18), adalah saksi korban dari warga kampung Ahmadiyah di Cisalada, Syaiful Anwar dari Pasar Selasa, dan Anton dari Binmus (seorang polisi).

Sidang terbagi menjadi dua. Sidang pertama untuk dua orang terdakwa dewasa, Aldi dan Dede Novi, yang diselenggarakan secara terbuka. Sementara itu, sidang kedua untuk satu terdakwa seorang anak, Rama.

Sidang dipimpin oleh Sri Sulastri, SH. dengan dua hakim anggota, yaitu Astriwati, SH. dan Alfon, SH. MH.. Sementara itu, sidang kedua hanya dipimpin oleh satu hakim, Alfon SH.

Di dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa, San Alauddin, berkilah Mubarik sebagai saksi lemah karena sudah tua. Sehingga, penglihatannya rabun. Sulit bagi dia melihat pelaku di dalam kondisi yang begitu gelap saat itu karena aliran listrik dimatikan.

Hal senada juga diutarakan oleh Agus Sulaeman, pemimpin lapangan massa PUI. Menurutnya, seluruh warga Ciampea yang melakukan penyerangan. Bukan hanya ketiga pelaku itu. Ia tidak bisa menerima jika ada penahanan kepada ketiga pelaku itu.

Namun, warga Cisalada lainnya mengetahui kejadian sesungguhnya. Mereka memang diserang oleh ratusan orang dari Kampung Ciampea. Ketiga pelaku itu ikut terlibat di dalamnya.

Di luar gedung pengadilan, massa menunggu saksi-saksi dari Ahmadiyah keluar. Mereka terus menghujat Ahmadiyah dengan nada-nada provokatif dan intimidatif. Akan tetapi, mengetahui kondisi yang tidak aman, saksi-saksi itu tidak kunjung keluar.

Sedangkan di dalam gedung pengadilan, massa perempuan dan anak mengawasi jalannya persidangan.

Pada pukul 10.30 WIB, massa mulai memaksakan diri untuk masuk ke dalam gedung pengadilan. Namun, langkah mereka terhalang blokade aparat kepolisian. Sempat terjadi saling dorong antara kepolisian dan massa yang sudah terhasut itu.

Sidang akhirnya selesai pukul 13.30 WIB. Massa berangsur membubarkan diri. Mereka langsung masuk ke 61 kendaraan umum yang telah disediakan beserta atribut-atribut kebenciannya terhadap Ahmadiyah. Nampak, bendera, poster, dan stiker-stiker yang berisi hujatan terhadap Ahmadiyah.

Setelah keadaan kondusif, dua orang saksi dari Ahmadiyah berhasil dikeluarkan dari gedung pengadilan dengan pengamanan dari Satuan Sabhara Polres Bogor.

Kehadiran Garis dan PUI bisa dikatakan mengganggu kelancaran dan ketertiban sidang. Terlebih, keselamatan saksi-saksi perkara yang dilindungi oleh undang-undang. Tindakan mereka juga telah melecehkan keyakinan beragama orang lain.

Seolah ingin menunjukkan kuatnya dukungan kepada mereka, Mahfud, Ketua Badan Perwakilan Desa Ciampea Udik, kerabat dekat tiga tersangka itu, mengatakan PUI itu diketuai oleh Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat. Sekretariatnya di daerah Pasar Salasa, salah satu kawasan dimana banyak orang menghardik jemaah Ahmadiyah di Kampung Cisalada. (AR)

Tulisan terkait:
Lebih dari 50 Al Quran Dibakar di Cisalada
Teror Masih Dialami Warga Ahmadiyah Cisalada

Menjadi Terang bagi Teman-teman

2011-01-24T23:57:00.003+07:00

Oleh Prasetyo Serna Galih*

Inspirasi bisa dari siapa saja. Termasuk dari Yulianus Rettoblaut. Mami Yuli, begitu ia disapa, merupakan seorang transjender laki-laki berpenampilan perempuan atau banyak orang biasa menyebut “waria” (wanita-pria).

Dedikasinya memperjuangkan kaum transjender tak perlu diragukan lagi. Ia pernah melakukan gebrakan hebat dengan mencalonkan diri menjadi anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2007. Upayanya itu untuk mengikis pandangan negatif terhadap kaum transjender. Sekaligus, meraih peluang keterwakilan kaum homoseksual di lembaga negara untuk pertama kalinya.

Ia lolos seleksi bersama 42 calon anggota lainnya. Namun, upayanya terganjal saat uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Di sana memang banyak anggota parlemen masih diskriminatif dan tak berperspektif HAM terhadap kelompok minoritas.

Kegagalannya tak membuat ia berhenti berjuang. Ia bersama organisasi yang ia pimpin, Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI), semakin giat memberdayakan kaum transjender agar tak diremehkan oleh kelompok sosial lainnya dan aparat negara.

Mami Yuli lahir di Famborep, Asmat, Papua pada 31 April 1961. Ia dididik oleh kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru. (Alm) Petrus Rettoblaut dan (alm) Paskalina Hurulean mendidik Mami Yuli dengan pola pendidikan yang displin, taat agama, dan taat pada adat istiadat nenek moyang.

Meski demikian, perasaan menyukai sesama laki-laki muncul dari dalam hatinya sejak usia 12 tahun. Tak ada seorang pun memiliki perasaan sama saat itu. Hal itu membuat Mami Yuli sedikit bimbang. Ia sempat berpikir bahwa perasaannya merupakan suatu penyakit.

Perasaan menyukai laki-laki semakin besar ketika ia duduk di bangku asrama setingkat sekolah menengah pertama. Sekolah itu dikelola oleh pastur dan biarawati asal Belanda yang masih memiliki pandangan keras soal homoseksual.

“Kalau banyak orang bilang menjadi waria itu ikut-ikutan, saya pikir tidak juga. Saya mengalami sendiri perasaan ini muncul dengan sendirinya. Banyak kawan-kawan kami mengalami hal yang sama,” tuturnya.

Beranjak ke sekolah menengah atas di kabupaten, ia menemukan beberapa teman sekolahnya yang memiliki perasaan sama. Tetapi, mereka masih belum terbuka. Lambat laun, mereka berani tampil meski belum berpakaian perempuan.

Sejak itu, kira-kira 1970an, tindakan diskriminatif muncul dari orang-orang di tempat mereka berada. Mereka kerap menjadi bahan ejekan “anak-anak kolong”, anak-anak tentara. Kata “perempuan busuk” telah menjadi angin pagi sehari-hari yang menyambut mereka begitu berada di luar asrama. Rasa dinginnya meresap hati hingga saat ini.

Pernah suatu ketika, saat mereka mengikuti perlombaan menyanyi, ejekan dan cacian menggantikan riuh apresiasi penonton. Meski merasakan sakit, mereka tak mau ambil pusing. Mereka yakin dengan hidup yang dijalani apa adanya itu.

Begitu lulus, Mami Yuli melanjutkan kuliah di salah satu universitas Katolik di Jakarta. Di masa itu, ia semakin mengetahui banyak orang yang sama orientasi seksualnya. Ia kemudian diajak ke Taman Lawang, Jakarta Pusat, sekadar ingin tahu bahwa banyak orang yang sama dengan dirinya.

Sekitar 1980an, Mami Yuli terbilang cukup sukses di karirnya. Ia bekerja di salah satu perusahaan asuransi dengan kedudukan yang cukup baik. Ia berhasil membeli rumah dan mobil. Penghasilannya lebih dari cukup.

Saat itu, ia berpacaran dengan seorang lelaki. Seluruh kebutuhan hidup pasangannya ia biayai. Saking percayanya, ia rela memberikan semua uangnya untuk lelaki itu. Ternyata, kepercayaannya disalahgunakan. Ia dibohongi dan dikhianati. Harta yang susah payah ia rintis sejak awal habis.

Sebagai seorang manusia, Mami Yuli merasakan sakit hati. Ia mengalami frustasi. Semangat hidupnya meredup. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti kerja. Mungkin saja itu keputusan yang salah. Tetapi, belum tentu akhir dari harapan hidupnya.

Di saat situasi seperti itu, pergolakan soal orientasi seksualnya kembali mencuat. Ia kembali menanyakan soal pilihan orientasi seksualnya yang membuat ia mengalami semua itu.

“Apa yang ada di dalam diri saya telah membuat saya susah,” keluhnya.

Di dalam pergolakannya di tengah rasa frustasi itu, ia terjun ke dunia prostitusi di Taman Lawang. Selama 17 tahun ia jalani hidup yang tak pernah ia alami sebelumnya. Hidup terlantar di jalan dan memaksakan diri menjadi pekerja seks untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarganya pun tak menerima kehadirannya. Ia terbuang dan teracuhkan.

Suatu ketika, perasaan benci pada diri sendiri muncul. Pikirannya kembali ditarik ke masa silam. Ia berpikir, kenapa hidupnya yang dulu enak dengan mempunyai banyak uang dan dihormati banyak orang hancur karena laki-laki.

Seakan menemukan kembali arti hidup, pada sekitar 1997, Mami Yuli bertekad membanting setir kehidupannya. Saat itu, ia mulai berpikir mengorganisir teman-temannya. Keyakinannya tak bisa dibendung lagi. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman kerja yang pernah ia tempuh, ia merasa memikul tanggung jawab menjadi terang bagi teman-teman. Ia mulai mengajak beberapa teman di Taman Lawang untuk mulai memikirkan masa depan.

Upayanya tak sia-sia. Beberapa tahun perjuangannya meyakinkan teman-teman disambut pihak Gereja Katolik Stefanus di Cilandak, Jakarta Selatan. Pihak gereja membuka diri terhadap orientasi dan identitas seksual Mami Yuli dan teman-temannya. Pihak gereja memfasilitasi beberapa kegiatan yang diadakan FKWI. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan menjadi prioritas organisasi itu.

“Jika mereka sekolah dan pintar mana mau mereka bekerja di pinggir jalan. Waria yang menjadi pekerja seks sebagian besar karena memang mereka tidak mendapatkan pendidikan. Mereka mencari jalan instan agar dapat makan. Ini urusan perut,” kata Mami Yuli.

Selama perjuangannya, ia semakin sadar persoalan diskriminasi dan kekerasan sering dialami oleh kaum homoseksual. Namun, tak banyak kasus itu yang tersentuh hukum. Padahal, kaum homoseksual juga warga negara yang hak-haknya dilindungi undang-undang.

Atas dasar kondisi itu, Mami Yuli menempuh pendidikan Fakultas Hukum di Universitas Islam At-Tauriyah, Tebet, Jakarta Selatan. Keputusannya menempuh kuliah di universitas Islam terbilang langkah yang berani. Bagaimana tidak, ia menjadi satu-satunya mahasiswa dari kalangan transjender dan beragama Katolik.

“Saya satu-satunya waria dan beragama Katolik di kampus itu, bisa saja saya dibunuh di sana. Tapi pihak universitas justru mendorong saya untuk aktif. Ketika lulus, saya mendapat predikat gelar cum laude,” tuturnya dengan bangga.

Baginya, mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan predikat cum laude merupakan bagian kecil dari usahanya mengikis tembok tebal di masyarakat yang masih beranggapan kaum transjender hanya bisa mangkal di jalan. Gelar sarjananya itu juga sebagai pembuktian untuk dirinya sendiri yang berhasil keluar dari hidup yang teramat sulit di masa silam.

Selain itu, keberhasilan Mami Yuli menjadi pendorong untuk kaum transjender lain agar bersedia menempuh pendidikan yang lebih baik.

“Sekarang, ada kurang lebih 50 waria di Makasar yang mau menempuh pendidikan di universitas. Permasalahannya, akses waria untuk menempuh pendidikan terbatas. Ujung-ujungnya mereka tidak berpendidikan. Malah menjadi pekerja seks karena harus makan,” jelasnya.

“Mereka yang rata-rata pendidikannya SD-SMP memilih menjadi pekerja seks dan pengamen dengan perilaku dan pakaian yang seronok. Hal itu yang memperkuat stigma negatif terhadap kaum waria itu sendiri. Saya mengajak teman-teman waria semua untuk mengubah gaya hidup dan berupaya agar hidup lebih baik,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Mami Yuli membuka usaha salon kecantikan di rumahnya dengan menjaring kaum transjender berusia muda. Sekaligus, dijadikan kantor FKWI dan rumah singgah bagi kaum transjender yang mau belajar bersama dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

“Saya beri waktu mereka dua bulan untuk belajar di sini. Setelah itu, mereka saya lepas untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ibaratnya di sini sebagai rumah singgah,” kata Mami Yuli menjelaskan.

Menurut Mami Yuli, pemberdayaan melalui pendidikan merupakan solusi yang paling baik agar kaum transjender tak terus mendapatkan diskriminasi. Terlebih, pemerintah tak hadir di dalam memenuhi kewajibannya. Dengan pendidikan, mereka menjadi sadar atas hak-haknya di hadapan hukum dan negara. Mereka menjadi berani menyuarakan dan menuntut hak-haknya yang selama ini masih diabaikan oleh negara.

“Ke depan, saya akan membuat Lembaga Bantuan Hukum yang secara khusus menangani kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan yang dialami rakyat tertindas, khususnya kaum homoseksual. Saat ini, saya sedang menyelesaikan pendidikan S2 saya,“ katanya dengan optimis.

Optimismenya di dalam memperjuangkan hidup dan kaumnya patut dicontoh. Harapannya masih panjang, sepanjang proses memperjuangkan hak-hak kaum homoseksual yang berliku. Pengabaian negara, kekerasan dari kelompok-kelompok konservatif, reaksioner, dan garis keras, dan produk-produk hukum yang diskriminatif menjadi tantangan utama.

Selama itu, terang yang dipancarkan oleh perjuangan Mami Yuli tak akan pernah padam. Ia pernah melewati masa-masa sulit dan berhasil membangun kekuatan baru untuk perubahan. Semoga "Mami Yuli" lainnya banyak bermunculan. Sehingga, terang dari kelompok minoritas itu tak hanya mampu menerangi goa saja. Tetapi, menjadi terang di tengah gurun saat malam belum kunjung berganti siang.

* Penulis aktif di Bingkai Merah.

Sekolah Feminis Diadakan di 3 Kota

2011-01-21T13:36:00.007+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Bagi kaum mudi/a pencinta kesetaraan, ada informasi yang menarik, nih. Sekolah Feminis untuk Kaum Muda akan diadakan di tiga kota, Makasar, Ternate, dan Yogjakarta.

Sekolah feminis yang diselenggarakan Perempuan Mahardhika itu menggunakan metode sederhana, friendly, mengasikan, tidak menggurui, disertai permainan outbond, dan tentunya teori-teori yang diberikan dapat langsung diterapkan. Untuk biayanya, gratis!

Menurut Linda Sudiono, Koordinator Departemen Sekolah Feminis Perempuan Mahardhika, gagasan diadakannya sekolah feminis berawal dari keresahan atas persoalan kekerasan yang dialami perempuan di tengah masyarakat kita.

“Tidak kecil kasus-kasus kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dialami perempuan muda di wilayah publik sampai wilayah domestik, termasuk kekerasan dalam pacaran. Begitu pun, dialami perempuan dari kelompok sosial lainnya. Buruh perempuan, misalnya, tenaga kerja produktif mereka masih dianggap sebagai tenaga kerja sekunder. Sehingga, upah kerja mereka berada di bawah upah tenaga kerja lelaki,” kata Linda.

“Begitu pun dialami perempuan-perempuan miskin lainnya. Mereka tertindas secara ekonomi, di saat itu pula mereka tertindas karena mereka perempuan,” lanjutnya.

Dengan adanya sekolah feminis yang diadakan sejak 2007 di Yogjakarta itu kaum mudi/a diharapkan dapat menjadi penggerak untuk memaksimalkan kampanye kesetaraan, agenda pembebasan perempuan, dan persoalan sosial lainnya di tengah masyarakat.

Tetapi, feminisme itu apa sih?

Secara sederhana, feminisme itu diartikan sebagai ideologi pembebasan perempuan dari segala ketidakadilan atas peran dan posisi yang ditimpakan kepada dirinya berdasarkan jenis kelamin untuk mencapai kesetaraan.

Untuk mendapatkan teori-teori feminisme lebih dalam, Sekolah Feminis untuk Kaum Muda menjadi salah satu rujukan yang patut diikuti.

Selain mendapatkan teori-teori feminisme, peserta juga dibekali keterampilan khusus agar dapat menerapkan teori-teori itu. Di hari terakhir, penyelenggara akan membuka outclass yang terdiri dari jurnalistik, fotografi, dan pengelolaan media. Selain itu, diadakan juga pembuatan sketsa, monolog, dan pertunjukan teater.

Bingkai Merah sebagai media partner, selain membantu publikasi secara nasional, juga memfasilitasi materi jurnalistik rakyat, fotografi, feminisasi media, dan pengelolaan media dengan pemanfaatan Blogger untuk di Yogjakarta.

Sekolah Feminis untuk Kaum Muda itu sendiri akan diadakan pada 3, 4, dan 5 Februari di Makassar, 10, 11 dan 12 Februari di Ternate, dan 25, 26 dan 27 Februari di Yogyakarta.

Bagi kaum mudi/a yang berminat, silakan daftarkan segera ke Linda, Komite Nasional, 08566626888; Pita, Komite Makasar, 085255898664; Tutty, Komite Ternate, 081244821507; dan Yuli, Komite Yogjakarta, 08562951873.

Kartini pernah bilang, “mari, wahai perempuan, gadis-gadis muda, bangkitlah. Mari kita bergandeng tangan dan bekerja bersama untuk mengubah keadaan yang tidak tertahankan ini” (23 Agustus 1900). (bfs)

Kupang Juga Gelar “Rp1.000 untuk Pemulangan TKI”

2011-01-17T18:04:00.004+07:00

Kupang, Bingkai Merah – Selang tiga hari pemberitaan “Ayo Sumbang Rp1.000 untuk Pemulangan TKI!” di media online Bingkai Merah (13/1), rakyat Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) langsung berinisiasi melakukan aksi penggalangan dana serupa (16/1). Mereka terdiri dari KoaAR-Kupang, PIAR-NTT, Perkumpulan PIKUL, dan GMKI Kupang bersama-sama mendeklarasikan Posko Bersama Gerakan Rp1.000 di Kupang untuk Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Terlantar atau Diterlantarkan di Luar Negeri.

Deklarasi yang dihadiri oleh 52 orang itu menilai pemerintah berbelit-belit menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pahlawan devisa. Telantarnya ribuan TKI di kolong jembatan Kandara, Jedah, Saudi menunjukkan pemerintah Republik Indonesia tidak serius mengurus warga negaranya.

Selain itu, ribuan TKI juga terlantar dan tinggal di hutan-hutan Malaysia karena diberangkatkan secara illegal. Sebagian dari mereka mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, perampasan, dan diperdagangkan seperti barang. Membuktikan pemerintah hanya diam tanpa ada tindakan. Pemerintah hanya berharap devisanya saja. Karena itu, tidak ada alasan kecuali menghentikannya.

Atas dasar itu, mereka mendirikan posko bersama di Sekretariat GMKI Kupang, Jalan Durian Nomor 4 B, Naikoten I Kupang. Aksi penggalangan dana juga akan dilaksanakan di depan Kampus Universitas Nusa Cendana lama serta beberapa lokasi lainnya di Kupang. Sehingga, diharapkan partisipasi dari seluruh warga Kota Kupang untuk dapat terlibat bersama dapat terwujud. Tidak penting besar atau kecil nilai sumbangsih yang diberikan, sekecil seribu rupiah dapat memulangkan TKI yang terlantar atau diterlantarkan di luar negeri.

Hasil dari penggalangan dana, mereka salurkan melalui rekening Yayasan Migran Care, No. 908.01.01086.00.3, Bank CIMB Niaga Rawamangun Jakarta Timur. Dana yang terkumpul akan diinformasikan secara transparan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat Kupang yang ingin berpartisipasi langsung, dapat mentransfer bantuannya ke rekening tadi tanpa melalui posko di Kupang.

Pengiriman dana ke rekening bank itu sebagai bentuk perluasan aksi penggalangan dana di daerah-daerah dengan inisiatif masing-masing. Sekaligus, mendorong gerakan sosial di seluruh tanah air untuk ikut melakukan aksi serupa sebagai solidaritas kepada TKI dan perlawanan atas pengabaian pemerintah terhadap nasib TKI.

Kondisi TKI Kupang
Kondisi warga Kupang sendiri tidak jauh berbeda soal pengiriman dan penanganan TKI. Pada 2010 saja, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia NTT mencatat telah menggagalkan pengiriman 1.300 TKI illegal.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, pada 2010 mencatat jumlah TKI yang dikirim bekerja ke luar negeri mencapai 3.708 orang. TKI paling banyak dikirim berasal dari Kabupaten Kupang 1.742 orang, Belu 457 orang, dan Sumba Barat 253 orang.

Yang lebih memprihatinkan, hasil survei yang dilakukan Lembaga Advokasi Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT menyebutkan hingga Juni 2010, ada sekitar 14.848 TKI asal NTT yang bekerja di luar negeri adalah korban perdagangan manusia. Mereka direkrut tidak melalui jalur resmi. Banyak dari mereka ditipu.

Kasus hilangnya seorang Tenaga Kerja Wanita dari Kupang pernah mencuat ke publik secara nasional. Yorrince Mella, gadis berusia 21 tahun hilang sejak 2009 dalam pengawasan PT. Gasindo Bualasari. Hingga kini Yorriance belum ditemukan. Pengaduan hilangnya Yorriance pernah diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan nomor pengaduan 70.516.

Banyak angkatan kerja mudah dipengaruhi untuk diberangkatkan secara ilegal sebagai TKI karena putus asa dengan ketidaktersediaan akses lapangan kerja yang memadai dan manusiawi. Sebagaimana digambarkan dalam RKUA-PPAS NTT tahun 2011 sebanyak 34% tenaga kerja NTT masuk kategori pekerja tidak dibayar.

Oleh karena itu, rakyat Kupang berharap penanganan masalah ketenagakerjaan dapat ditangani serius oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Mereka menuntut upaya penindakan tegas terhadap kegiatan perdagangan orang yang dilakukan oleh para calo dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ada.

(Berita dikirimkan oleh KoaAR-Kupang, PIAR-NTT, Perkumpulan PIKUL, dan GMKI Kupang/bfs)

Foto: dokumen KoaAR-Kupang, PIAR-NTT, Perkumpulan PIKUL, dan GMKI Kupang.

Tulisan terkait:
Ayo Sumbang Rp1.000 untuk Pemulangan TKI!
Buruh Migran Dijadikan Barang Dagangan
Segera Ratifikasi Konvenan Buruh Migran

Pemuda Miskin, Martir Revolusi Tunisia

2011-01-17T02:00:00.005+07:00

Montreal, Bingkai Merah – Seiring perubahan situasi politik yang telah melanda Tunisia, akhir pekan lalu, seribu orang lebih berunjuk rasa, bersolidaritas, dan mendukung revolusi Tunisia (15/01). Aksi massa yang turut dihadiri oleh solidaritas partai kiri pendukung kedaulatan Quebec itu digelar juga untuk pemuda-pemuda miskin, martir revolusi Tunisia.

“Sekali rakyat berlawan kepada kekuasaan yang korup, sesungguhnya pada akhirnya mereka pasti menang.” kata David, Ketua Partai Quebec Solidaire (Gazette).

Gelora perlawanan revolusi Tunisia dipicu oleh aksi bunuh diri Muhammad Bouazizi (26). Bouazazi memutuskan bunuh diri setelah ia ditangkap, ditampar, dan mendapatkan cacian dan hinaan dari seorang polisi yang melarangnya berjualan buah. Ia berjualan setelah menganggur sekian lama. Ijasah dari perguruan tinggi pada Desember tahun lalu tidak membuat ia diterima bekerja.

Aksi nekatnya memicu aksi bunuh diri lainnya. Seorang pemuda lainnya mengakhiri hidup dengan sengaja menyentuh kabel bertegangan tinggi.

Para pemuda miskin dan menganggur itu memang pada akhirnya menyerah kepada kemiskinan dan rejim kekuasaan militer yang korup. Akan tetapi, aksi bunuh diri mereka telah melahirkan revolusi rakyat Tunisia yang menginginkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.

Selama sebulan, aksi-aksi revolusioner berlangsung di berbagai kota. Akhirnya, berujung pada pelarian diri Zine El Abidine Ben Ali ke Arab Saudi. Revolusi telah mencaplok kekuasaan Presiden diktator bangsa Afrika itu.

“Hal ini sungguh berarti bagi kami. Setelah sekian lama kami menunggu, tiba saatnya rakyat Tunisia bisa hidup merdeka seutuhnya dan berdaulat,” ungkap Washim, pemuda asal Tunisia yang kini merantau ke Provinsi Quebec lantaran mayoritas penduduknya berbahasa Prancis.

Tunisa sendiri merdeka pada 1956 setelah berhasil melepaskan diri dari kolonial-penjajahan Prancis. Sebagai presiden kedua Tunisa, Zine El Abidine Ben Ali naik ke puncak kekuasaan melalui kudeta Militer pada November 1987, menggantikan Habib Bourguiba.

Kisah mantan presiden Zine El Abidine Ben Ali dinilai memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah barat. Hal itu bermula sejak ia menempuh pendidikan dan karir militernya di akademi militer Prancis dan Amerika.

Setelah lebih dari duapuluh tahun berkuasa, rakyat Tunisia di bawah kekuasaan militernya seringkali mengalami represi. Para jurnalis dibelenggu dan media-media disensor. Rakyat tidak memilki hak untuk mengungkapkan keluh kesahnya dan tidak bebas mengungkapkan pendapatnya. Meskipun ada upaya-upaya dari oposisi dan gerakan rakyat lainnya, seringkali “suara” mereka dibungkam dan berakhir dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Korupsi, nepotisme, dan kebijakan-kebijakan pro barat selama masa dua dekade lamanya Ben Ali berkuasa, membawa pembangunan ekonomi negara itu ke arah melonjaknya pengangguran dan kemiskinan.

“Kini tibalah saatnya, setelah revolusi Tunisia, rakyat bangsa-bangsa Arab yang masih miskin dan terbelenggu rejim anti demokrasi, akan bangkit dan menorehkan sejarah baru, revolusi di tanah bangsa-bangsa Arab,” ujar Faher, pemuda berdarah Palestina yang antusias mendukung revolusi rakyat Tunisia. (ac)

Foto: Andri Cahyadi.

Ayo Sumbang Rp1.000 untuk Pemulangan TKI!

2011-01-13T00:00:00.007+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Tidak penting nilai uangnya, sekecil seribu rupiah dapat memulangkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar di bawah jembatan Arab Saudi. Begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan puluhan orang pada aksi penggalangan dana “Rp1.000 untuk Pemulangan TKI” di Bundaran Hotel Indonesia (12/1).

Aksi mereka untuk menggalang solidaritas masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang melakukan pembiaran atas masalah itu. Pemerintah sudah mengetahui ada duaratus warga negaranya terlantar selama lebih dari setahun di sana, termasuk anak-anak. Mereka tidur beralas tikar ditemani udara dingin dataran Arab Saudi. Sehari-hari, mereka mengulurkan tangan kepada siapa pun untuk sekadar makan.

Banyak di antara mereka yang sakit. Bahkan, Halimah binti Kohar menghembuskan nafas terakhir di bawah jembatan itu. Sekaligus mengakhiri rasa rindunya yang besar untuk menemui keluarganya di Cianjur Jawa Barat. Ia meninggal dunia dalam kondisi sakit paru-paru pada 3 Agustus 2009.

Semua TKI yang berada di bawah jembatan umumnya tidak betah bekerja di Arab Saudi. Banyak dari mereka melepaskan diri dari belenggu penyiksaan majikannya dan jerat upah yang tidak layak. Keputusan mereka untuk tinggal di sana karena tidak ada biaya dari hasil keringatnya sendiri untuk pulang ke tanah air atau menetap di tempat tinggal yang lebih layak.

Selain di bawah jembatan, banyak TKI lain terlantar di tempat-tempat penampungan yang disediakan oleh Kedutaan Republik Indonesia dengan kondisi yang tidak jauh berbeda.

Meski pemerintah mengabaikan mereka, kalangan masyarakat telah berhasil mengumpulkan Rp1.020.050 di aksi yang berlangsung selama 1,5 jam itu.

“Kami terharu atas kerelaan para penyumbang. Ada dari sopir, penumpang bus, bahkan pedagang kaki lima yang hidup pas-pasan. Mereka tetap tergerak untuk meringankan beban saudaranya yang sedang merana di Arab Saudi. Mereka adalah warga negara terhormat ketimbang para pejabat yang makan uang rakyat,” demikan keterangan Anis Hidayah, Direktur Migrant Care.

“Selain melakukan penggalangan dana di Bundaran HI, selama sepekan ke depan, kami akan melakukan penggalangan dana ke sekolah-sekolah dan rumah ibadah demi memenuhi biaya pemulangan 200 TKI,” tambahnya.

“Aksi penggalangan dana juga akan dilakukan TKI di Hongkong, Macau, dan Taiwan yang kondisinya sedikit lebih baik,” jelas Retno Dewi dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut Retno, pemerintah tidak memiliki rasa kemanusiaan untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi TKI di luar negeri. Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri.

Anggaran yang dibutuhkan hanya sebesar 1,7 milyar rupiah untuk 200 TKI yang terlantar di bawah jembatan itu. Biaya sebesar itu sangat mungkin bisa dikeluarkan pemerintah. Pemerintah saja telah menghabiskan uang negara untuk membiayai kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri sebesar 179 milyar rupiah.

Sedangkan TKI selama ini telah menyumbangkan dana dari luar negeri atau devisa ke negara sebesar 600 milyar rupiah dari biaya perlindungan 15 dollar yang dibayarkan TKI setiap keberangkatannya. Pada 2010 saja, TKI menyumbangkan devisa sebesar 7,1 milyar dollar. Namun, tetap saja pemerintah mengabaikan perlindungan dan kesejahteraan TKI.

Untuk itu, sangat diharapkan agar masyarakat luas ikut berpartisipasi dengan menyalurkan dana melalui rekening Yayasan Migran Care, No. 908.01.01086.00.3, Bank CIMB Niaga Rawamangun Jakarta Timur. Dana yang terkumpul akan diinformasikan secara transparan kepada masyarakat.

Seribu rupiah yang terkumpul dari rakyat dapat memulangkan saudari-saudara kita yang terlantar di Arab Saudi. Ayo sumbangkan! Pemerintah tidak dapat diandalkan! Gulingkan dan ganti dengan kekuasaan rakyat! (bfs)

Foto: Bintang Fajarbudi Semesta/Bingkai Merah.

Tulisan terkait:
Kupang Juga Gelar "Rp1.000 untuk Pemulangan TKI"
Buruh Migran Dijadikan Barang Dagangan
Segera Ratifikasi Konvenan Buruh Migran

Pernyataan Ichlasul Amal Menyesatkan

2010-12-26T18:27:00.006+07:00

Boyolali, Bingkai Merah – Pernyataan Ichlasul Amal yang menyamakan aksi massa rakyat Yogjakarta dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap menyesatkan dan disesali banyak pihak. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) saat menghadiri pertemuan korban 1965 di Boyolali (26/12).

Menurut Bedjo di dalam pertemuan itu, rakyat Yogyakarta bergerak karena ketidakpuasan atas kebijakan Pemerintah Pusat. Selama ini, Sultan Hamangkubowono IX dan rakyat Yogjakarta sudah menunjukkan komitmennya ikut serta di dalam perjuangan rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Beliau bersama rakyat Yogjakarta dengan Daerah Keistimewaannya bersedia berada di wilayah Republik Indonesia.

“Sungguh disesali ucapan Ichlasul Amal. Ia sepertinya tidak mengerti sejarah perjuangan rakyat Yogjakarta,” ujarnya.

“Pendapatnya telah mengandung labelisasi “PKI” secara negatif. Media pun ikut mengabarkan label-label negatif itu. Artinya, yang merasa disakiti bukan hanya rakyat Yogjakarta, tetapi juga korban tragedi 1965,” lanjutnya.

Pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa PKI melakukan aksi massa yang merusak, membakar, bahkan membunuh telah menjadi kalimat yang sering disematkan di pemberitaan Ichlasul itu.

Pemberitaan itu dibantah oleh Gumelar Demokrasno, anggota Sanggar Bumi Tarung, bagian dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang tinggal di Yogjakarta sejak 1960-1964. Menurutnya, sebelum 1966, aksi massa yang sering diselenggarakan oleh Lekra, PKI, dan kelompok progresif revolusioner lainnya tidak pernah merusak, membakar, atau membawa senjata tajam saat berunjuk rasa.

Massa aksi dari Lekra biasanya menampilkan karya kesenian, seperti patung-patung yang terbuat dari kertas semen, karikatur, tarian, dll, di tengah kuatnya gugatan anti imperialisme dan anti kapitalisme.

Kesaksian yang sama juga diutarakan seniman Lekra lainnya, Joko Pekik, yang sampai sekarang masih tinggal di Yogjakarta. Menurutnya, massa aksi dari PKI tidak pernah melakukan pengrusakan dan lainnya sebagaimana yang disampaikan beberapa media.

“Saksi mata banyak saat itu. Barisan massa dari PKI tidak pernah merusak. Justru, setelah Suharto berhasil menguasai kekuasaan tertinggi Republik Indonesia, massa aksi banyak yang merusak, membakar, melakukan kekerasan, bahkan membunuh. Tindakan itu terjadi hingga saat ini,” katanya.

“Kami juga tidak pernah membawa senjata tajam. Yang membawa senjata tajam itu terjadi saat ini. Lihat saja, FPI kerap membawa pedang saat melakukan aksi-aksinya, termasuk siap memedangi mantan tahanan politik ini,” tambahnya.

Menurut Gumelar dan Joko Pekik, pendapat yang dikeluarkan Ichlasul Amal tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup. Sejarah telah mencatat perkataannya yang menurunkan derajat intelektualnya. Apalagi Ichlasul pernah menjadi Rektor Universitas Gajah Mada. Sebagai seorang intelektual, seharusnya Ichlasul berbicara secara hati-hati dan berdasarkan acuan ilmiah.

Hal senada ditegaskan oleh Baskara T. Wardaya, Direktur Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baskara saat dihubungi mengatakan seharusnya Ichlastul Amal tidak latah, tanpa tahu acuan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan menuduh sesuatu tanpa mengetahui duduk perkaranya. Terlebih jika memang pendapatnya diartikan untuk mengalihkan perhatian dari isu dasar yang diusung oleh rakyat Yogjakarta. Labelisasi “PKI” terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah merupakan cara yang biasa digunakan Orde Baru. Semoga, tidak ada maksud Ichlasul melakukan itu,” ujarnya.

Selain itu, Baskara menilai banyak wartawan tidak paham sejarah. Pemberitaan mereka tidak sesuai dengan acuan sejarah terkini. Mereka sebaiknya membekali diri dengan acuan sejarah 1965 yang berbeda dari fiksi sejarah Orde Baru. Media seharusnya lebih hati-hati di dalam pemberitaannya.

Sejalan dengan Baskara, Joko Pekik berpendapat wacana yang dikeluarkan oleh Ichlasul Amal dianggap upaya sengaja untuk menghentikan dukungan rakyat Yogjakarta yang meluas dengan cara mencap "PKI".

“Semua perkara yang dibuang ke tempat sampah “PKI”, selesai sudah. Semua yang dianggap jelek penguasa bisa dengan mudah dialamatkan ke PKI,” katanya.

Baskara mengingatkan, labelisasi “PKI” yang mencuat kembali bukan hanya merugikan masyarakat Yogjakarta, korban 1965, tetapi masyarakat luas yang bisa saja terancam dilabelisasi jika berlawan. (bfs)

Berjuang untuk Keluarga

2010-12-23T10:21:00.008+07:00

Oleh Prasetyo Serna Galih*

[Suami menginginkan saya untuk tetap di rumah, mengurus kebutuhan rumah tangga, tak perlu bekerja. Tapi, ia sendiri kesusahan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Dengan alasan itu, saya bisa meyakinkan suami bahwa tugas mencari uang dan mengurus kebutuhan rumah tangga bisa dibagi antara ia dan saya.]

Rambutnya semakin memutih. Keriput di wajahnya menyirat cerita. Setiap hari, kecuali Minggu atau hari-hari besar lainnya, perempuan berusia 55 tahun itu berjuang mencari uang di ramainya suasana Stasiun Bekasi.

Erna Nasution namanya. Perempuan kelahiran Malang berdarah Batak itu sudah hampir tiga tahun mencari nafkah dengan berjualan pulsa di Stasiun Bekasi. Lebih sering di seputar Peron II Stasiun Bekasi.

Setiap hari, Erna mulai berangkat pukul 5 pagi. Jarak rumahnya ke Stasiun Bekasi sekitar 2 kilometer. Seringkali ia tak sempat sarapan. Berbekal tas pinggang kecil, dua handphone, dan lembaran voucher pulsa, ia berjuang mencari rupiah.

Ibu yang mempunyai tiga anak itu sudah hampir lima tahun mencari nafkah di Stasiun Bekasi.

“Awalnya diberi tempat berjualan di Stasiun Bekasi. Setiap bulan, saya bayar ke Kepala Stasiun. Setelah Kepala Stasiun diganti, tempat usaha itu dibongkar. Pedagang nggak dapat ganti rugi,” tutur Erna.

Bakat dagangnya tak berhenti karena masalah itu. Didorong desakan ekonomi dan beban manajerial keluarga, Erna mulai membuka usaha lain. Ia mulai membuka usaha kelontong. Tempat usahanya cukup strategis, yaitu di salah satu tempat di samping SMU Marthia Bakti Bekasi Utara. Namun, karena keterbatasan dana dan tak baliknya modal saat berjualan di Stasiun Bekasi, usaha kelontong pun gulung tikar.

Kegagalan kedua kalinya tak membuat Erna patah arang. Dengan semangatnya yang tinggi, Erna beralih menjadi penjaja pulsa tanpa lapak. Setiap hari dari pukul 6.30 sampai pukul 4 sore, ia menjajakan pulsa dari ujung peron ke ujung peron. Saat kereta mendekap peron menunggu diberangkatkan, Erna berjalan bolak-balik menyisir gerbong. Langkahnya pelan. Seolah menyeret beban dan rasa lelah yang menghinggapinya setiap hari.

“Pulsa… pulsa… pulsa…,” begitu serunya, sambil melirik sekeliling, berharap ada yang memanggilnya.

Menurutnya, Stasiun Bekasi yang selalu ramai adalah “ladang” rupiah yang bisa merajut harapannya. Harapan agar anak-anak dan suaminya dapat hidup lebih layak. Harapan yang ditanggung di pundaknya tanpa keluh-kesah.

“Di Stasiun itu, setiap hari uang selalu berputar. Banyak yang mau berjualan di stasiun karena memang mudah mencari uang di sini. Segala macam kebutuhan orang, selalu ada, seperti pulsa. Juga menjadikan banyak pencopet ada di sini. Kita pinter-pinter aja kalo di sini,“ jelas Erna.

Saat penumpang sepi, sesekali, ia duduk sebentar di bangku yang tersedia di peron. Sambil menghela nafas, ia kumpulkan kembali semangat untuk mencapai harapan itu. Harapannya menuju satu hal, keluarga.

Meski demikian, Erna sempat ditentang keluarga di awal bekerja. Terutama, anaknya yang paling kecil. Bukan karena ia malu punya ibu yang berjualan di stasiun. Tetapi, khawatir atas keselamatan ibunya itu. Wajar memang. Berjualan di atas peron dan kereta api cukup berisiko. Mereka yang berdagang harus mengenal lebih dalam situasi dan kondisi stasiun. Soal padatnya penumpang. Soal jadwal keberangkatan dan kedatangan. Soal cibiran dari sebagian orang di stasiun. Soal risiko keamanan karena pencopet berkeliaran bak lalat hijau. Sama halnya soal petugas keamanan yang tiba-tiba bisa serupa anjing herder. Menyalak. Bahkan, tak segan menyeret pedagang dengan giginya agar keluar peron. Dan soal risiko keselamatan dari pergerakan kereta.

“Tak jarang yang namanya PKD – Petugas Keamanan Dalam – sering membuat pedagang jadi nggak aman jualannya. Kalo saya setiap hari selalu beli tiket kereta, jadi pegangan kalo ada PKD yang mau ngusir saya. Saya kan punya tiket. PKD suka jahil ke pedagang kalo ada Kepala Stasiun meminta diadakan pemeriksaan,” tuturnya.

Erna tahu betul risiko-risiko yang dihadapinya. Ia memberi penjelasan kepada anak-anaknya agar memahami pekerjaannya. Sekaligus agar anak-anaknya mengerti kondisi ekonomi keluarga. Anak-anaknya akhirnya mengerti.

Di tengah beratnya menjalani hidup, Erna masih merasa beruntung. Anaknya yang pertama bekerja sebagai guru di salah satu sekolah menengah di Bekasi. Setidaknya mengurangi beban biaya kebutuhan keluarga yang begitu tinggi. Selain biaya keseharian, Erna harus membiayai dua anaknya yang lain dan suaminya. Anak keduanya belum berhasil mencari uang lebih untuk membantu keluarga di tengah upaya membangun cita-cita yang mulia, yakni memilih berjuang bersama banyak orang melawan pemiskinan. Sementara itu, anak ketiganya membutuhkan biaya kuliah dan hidup sebagai anak kos. Sedangkan, suami Erna tak bekerja. Otomatis, biaya kebutuhan keluarga dibebankan banyak ke dirinya.

Selain seorang yang bekerja keras, Erna memiliki karakter yang disukai banyak orang. Ia dikenal ramah kepada hampir semua kalangan di sekitar Stasiun Bekasi. Sikapnya membuat dia cukup dikenal.

“Ibu pulsa orangnya baik. Kadang-kadang, kalo ada makanan suka bagi-bagi ke pedagang yang lain. Malah, saya kalo beli pulsa ngutang, ia masih mau ngelayanin. Salut saya dengan perjuangan ibu pulsa,” kata Wahyu, salah satu pedagang koran di Stasiun Bekasi.

Wahyu memanggil Erna dengan sebutan Ibu Pulsa karena Erna satu-satunya penjaja pulsa di Stasiun Bekasi.

“Ibu Erna, sudah jadi langganan saya. Setiap hari, saya memang selalu beli pulsa ke dia. Kalo nggak sempat ketemu, saya tinggal sms atau telepon dia. Orangnya jujur. Asik kalo diajak ngrumpi, baik juga,” tutur salah seorang perempuan yang bekerja sebagai buruh di Jakarta, pelanggan tetap Erna.

Kini, suara lantang, “pulsa… pulsa… pulsa…,” semakin kecil volumenya. Kekuatan volume suaranya semakin menurun karena setiap hari mesti berteriak menantang bising suara gemuruh kehidupan stasiun. Ia mulai merasakan sakit di telapak kakinya karena mesti berjalan kurang dari sembilan jam sehari.

“Telapak kaki saya sudah terasa sakit sekarang. Tetapi, mau bagimana lagi. Biaya hidup semakin gede. Masa saya berhenti berjualan. Mau dikasih makan apa anak-anak saya?” jelas Erna.

Perjuangan Erna yang tak kenal menyerah sungguh menjadikan ia sosok yang sangat dikagumi anak-anaknya.

“Mama, menjadi pahlawan terbesar dalam hidup saya. Ia mampu memahami saya sebagai anak yang hanya bisa menyusahakan orang tua. Tak ada keluhan yang pernah ia keluarkan untuk kehidupan pribadi saya. Pesannya hanya meminta saya menjadi manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Bertanggung jawab atas keputusan yang telah saya ambil dalam hidup dan jangan pernah menyesalinya,” tutur anak keduanya dengan penuh rasa haru dan bangga.

Perjuangan Erna menanggung beban keluarga untuk mencari uang sekaligus mengurus rumah tangga, tak lepas dari budaya patriarki yang kuat. Sebagai perempuan berdarah Batak yang masih tunduk dengan budaya patriarki, Erna harus mengemban beban ganda, mencari uang untuk keluarga sekaligus mengurus rumah tangga.

“Sering, setelah saya pulang cari duit, saya juga memasak, mencuci baju, beres-beres rumah meskipun nggak sering. Anak-anak sudah bisa diandalkan untuk bisa melakukan semua kegiatan itu. Anak-anak kadang nggak tega melihat saya melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka kemudian meneruskan pekerjaan itu. Saya nggak pernah menyuruh melakukan pekerjaan itu. Saya hanya menekankan kepada mereka bahwa kita nggak punya pembantu. Kita harus melakukan urusan kita sendiri,” katanya.

“Tetapi yang namanya anak-anak, terkadang pekerjaan itu nggak dituntaskan,” tambahnya.

Erna memang tak mengerti apa itu budaya patriarki. Apalagi soal feminisme. Tetapi, ia tak begitu saja tunduk di dalam arus budaya patriarki yang menyeretnya. Melalui ajakannya untuk membantu bekerja urusan rumah tangga, anak-anaknya diajarkan untuk tak membedakan pekerjaan berdasarkan peran dari jenis kelamin atau jender. Seperti yang dilakoninya selama ini.

Ia pun tak mau tinggal diam berada di rumah menunggu rumahnya ambruk karena pondasi ekonomi keluarga semakin rapuh. Terbukti, ia mampu bertahan selama lima tahun berjualan di kerasnya kehidupan luar. Ia pun tak mau ambil pusing suaminya hanya termangu di rumah. Baginya, pemenuhan kebutuhan keluarga adalah hal utama.

Perjuangan Erna semestinya mendapatkan apresiasi luar biasa. Perjuangan itu dialami jutaan perempuan yang dipaksa mengikuti arus budaya patriarki. Yang menundukan perempuan pada posisinya sebagai “ibu” di hadapan beban ekonomi yang menghimpit.

Hal yang perlu dilakukan kemudian, bagaimana mengelola modal sosial yang dimiliki perempuan-perempuan pekerja keras untuk mengorganisir diri menjadi perjuangan melawan budaya patriarki dan kekuasaan modal dan politik yang meneror dan menyakiti basis kekuatan masyarakat, keluarga.

*Penulis aktif di Bingkai Merah.

Tulisan Terkait:
Perempuan Miskin Kota di Hadapan Neoliberalisme

Dari Warteg Emak yang Melegenda

2010-12-20T23:44:00.004+07:00

Oleh Kharisma Wibawa*

Sudah lama masa SMP dulu. Bangunannya tampak lebih kecil dibanding saat terakhir kali saya makan di situ. Yang masih sama hanya jenis makanannya saja – sayur tahu, sambel goreng ati dan kerang ijo, telor cabe, ayam kecap, tumis kangkung, capcay, dan goreng-gorengan seperti tahu, tempe, dan bakwan. Sama dengan suasana pinggir Jalan Kayu Jati, Rawamangun Jakarta Timur. Terkenal dengan “Perempatan lampu merah Sunan Giri”. Masih sepenat dulu. Lalu lalang kendaraan roda dua-empat, angkutan umum, dan tak ketinggalan para pejalan kaki.

Mbak Ade, tak mengenali wajah saya. Bisa dimengerti. Setelah ia yang memegang kendali usaha itu, banyak pelanggan lama sudah tak makan di situ mungkin karena telah banyak menjamur warung-warung makan lain di sekitarnya. Saya termasuk pelanggan lamanya.

“Kalo aku lebih akrab sama pelanggang-pelanggan setelah ibu saya aja, mas, kesana-sananya nggak pernah kenal. Paling baru mas aja, kali,” singgungnya sambil menyuguhkan kopi yang saya pesan.

“Warteg ini emang usaha turun menurun keluarga saya. Rencananya kalo saya udah cape, bakal saya alihin ke ponakan ato anak-anak saya,” lanjutnya.

Nama Warteg Emak diambil dari panggilan akrab para pelanggan kepada sang pemilik warteg, “Emak”. Tidak lain adalah mendiang ibu dari Mbak Ade. Dulu, banyak pelanggan berdatangan dari kalangan pelajar, para pekerja pasar Inpres yang lokasinya memang tidak jauh dari situ, dan warga sekitar.

Walau pun ada beberapa warteg lainnya, saya dan teman-teman lebih tertarik ke Warteg Emak. Mungkin, karena banyak dari teman-teman saya yang sebelumnya juga suka nongkrong di sana. Tak ada yang lebih berharga bagi saya ketika duduk di atas bangku panjang, menikmati santapan yang tersedia, menyeruput kopi hangat sambil mengunyah gorengan, dan bersenda gurau bersama rekan-rekan pada waktu itu.

Tidak lupa dengan cerita-cerita nakal masa SMP yang pernah tercatat di sana. Mulai dari bolos, nongkrong berjam-jam ketika waktu istirahat sekolah, dan bersembunyi dari pelajar lain saat terlibat tawuran. Semuanya terasa begitu hangat, sehangat makanan yang tersaji di atas meja pelanggan.

Sejenak saya menahan pembicaraan dan melanjutkannya kembali dengan pertanyaan.

“Emangnya apa yang spesial dari usaha ini, mbak?” tanya saya.

“Ya, udah pasti spesial, kan warteg ini satu-satunya usaha yang dijalanin keluarga saya”.

“Dari Warteg ini, ibu saya dan saya sendiri bisa bertahan menuhin kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga. Bayaran sekolah sama uang jajan anak, bayar listrik, trus biaya makan hari-hari, belum lagi kalo ada keluarga saya yang sakit, kan semuanya butuh biaya,” jawabnya.

Beban kesulitan hidup sempat tersemat, khususnya setelah suami dari Mbak Ade meninggal dunia. Ia dan lima orang anak yang masih ditanggungnya, melalui hari-hari berat dalam bayang-bayang kesulitan ekonomi. Saat itu, empat anak lainnya masih duduk di bangku sekolah. Yang pertama di Kelas 3 STM, kedua kelas 1 SMA, dan dua lainnya di Kelas 1 SMP dan 3 SD. Beruntung, putri ketiganya termasuk siswi yang berprestasi, sehingga bantuan beasiswa bisa sedikit meringankan beban biaya sekolah yang diemban Mbak Ade.

“Sejak Kelas 4 SD sampe lulus SMP, semua biaya ditanggung dari beasiswa”.

“Ya, syukurlah anak saya yang cewe lumayan pinter, jadi biaya sekolah sampe sekarang dia kelas 3 SMA juga ditanggung beasiswa,” ujarnya.

Berapa pun penghasilan yang didapat dari berdagang warteg, sedikitnya dikumpulkan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Sisanya, atau bagian terbesar dari penghasilan yang didapat selama 25 jam berdagang, digunakannya untuk modal kebutuhan warteg.

Kini, tersisa dua anak yang masih bersekolah. Biaya mereka sebulan memakan lebih dari 100 ribu rupiah. Meski pun anak-anaknya terbantu beasiswa, tetap saja ada biaya LKS, buku pelajaran, dan biaya lainnya yang jumlahnya terlalu banyak. Wacana pendidikan gratis yang dikobarkan oleh pemerintah sesungguhnya omong kosong.

Keadaan saat ini tak sesulit beberapa tahun lalu. Putra pertama dan kedua Mba Ade sudah mempunyai penghasilan sendiri. Namun, ia masih mengkhawatirkan harga bahan pokok yang terus melonjak mahal.

“Jadi, cuma di persoalan harga bahan pokok aja, ya, yang masih dikeluhin sama Mbak Ade?” tanya saya lebih lanjut.

“Lah iya, lah. Coba kalo harga bahan pokok gak mahal, saya gak perlu repot-repot soal duit kaya sekarang ini,” keluhnya sambil melayani pelanggan lain.

“Oh iya, berapa sih penghasilan sehari dari berjualan Warteg?”

“Gak tentu,” jawabnya cepat.

Itulah jawaban yang selalu saya dengar dari para pengusaha kecil macam Mbak Ade. Seolah-olah menggambarkan makin kecilnya ruang keuntungan dari usaha yang telah dijalani keluarganya selama hampir 30 tahun lebih itu.

“Kadang-kadang di atas 500 ribu. Tapi rata-rata gak kurang dari 400 ribu. Dua hari terakhir ini, aku bisa dapet 475 ribu sampe 550 ribu. Itu baru kotor nya, loh. Ya, bersihnya sekitar 100 ribuan per bulan”.

“Tapi masih mending dibanding warung-warung lain. Warteg saya, termasuk yang gak kena pungutan-pungutan liar. Jadi gak ada pengeluaran tambahan.”

“Ceritanya, ada orang dalem yang ditugasin buat narikin duit ke pedagang, trus ntar dia nyetornya ke kecamatan. Mungkin buat duit keamanan kali, biar gak kena razia kaki lima,” jelas perempuan kelahiran Brebes 46 tahun lalu itu.

“Saya gak kepikiran kalo bener diterapin undang-undang soal pajak buat warteg? Pasti jadi makin nyengsarain rakyat. Udah kena pungutan liar, kena gusur, kena pajak juga,” lanjutnya.

Rasanya memang berat. Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebesar 10% bagi warteg yang berpenghasilan 60 Juta rupiah per tahun dapat mengancam stabilitas ekonomi kecil dan menengah, seperti Mbak Ade. Pajak yang dibebankan kepada pengusaha warteg seperti dirinya akan berimbas pada kemungkinan naiknya harga yang ditetapkan untuk satu jenis makanan. Belum lagi jika para pelanggan mengeluh karena kenaikan harga. Relasi antara penjual dan pembeli akan teracam goyah.

Setelah saya banyak mengetahui cerita tentang ia dan keluarganya bertahan hidup dengan warteg, saya jadi berpikir. Pajak lebih terkesan sebagai penjajahan baru bagi rakyat. Sedangkan, hasil pajak lebih diperuntukan pada pembangunan yang menguntungkan kelas menangah atas.

*Penulis aktif di Bingkai Merah.

Foto: VHR/Kurniawan.

Buruh Migran Dijadikan Barang Dagangan

2010-12-19T22:10:00.006+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Selama ini buruh migran diperlakukan seperti barang dagangan atau komoditi. Hal itu disampaikan Retno Dewi dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia saat mengikuti aksi massa di dalam memperingati Hari Buruh Migran Internasional di depan Istana Negara (18/12).

Aksi massa yang dihadiri oleh puluhan orang itu menegaskan bahwa pemerintah menjadikan persoalan perburuhan migran sebagai lahan investasi yang menggiurkan. Mereka dijadikan komoditi. Kepentingan itu termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2006 tentang Perbaikan Iklim Investasi. Di peraturan itu, pengiriman tenaga kerja telah menjadi prioritas pemerintah untuk perbaikan iklim investasi.

Implikasi dari Inpres itu, keluar Impres lanjutan yang tertuang dalam Inpres No.6 Tahun 2006 tentang Perbaikan Balai Latihan Kerja dan memperlonggar peraturan dalam pembentukan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta, seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Dengan adanya peraturan-peraturan itu, buruh migran justru dibebani biaya. Buruh migran dipaksa membayar biaya penempatan yang diatur di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) Pasal 76 Ayat (2). Sehingga, buruh migran dijerat pada perbudakan hutang (debt bondage).

Biaya yang ditanggung buruh migran tidak tanggung-tanggung. Mereka yang ditempatkan di Taiwan menanggung biaya penempatan sebesar 20 - 30 juta rupiah. Di Hong Kong mencapai 21 juta rupiah dan Singapura mencapai 15 juta rupiah. Begitu pun di negara-negara lainnya.

UU PPTKILN memang tidak memuat kuatnya perlindungan pemerintah kepada buruh migran. Dari 109 pasal di dalam undang-undang itu, hanya delapan pasal yang memuat perlindungan buruh migran. Selebihnya, mengatur tentang penempatan buruh migran dan pendirian perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Sehingga, pengusaha beramai-ramai mencari calon buruh migran tanpa menjamin perlindungannya bak perdagangan manusia.

Selain itu, kejahatan pemerintah terhadap buruh migran juga diperlihatkan dengan penyimpangan aturan di undang-undang itu. Pada Pasal 27 Ayat (1)nya, penetapan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ketika ada perjanjian tertulis yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU) di antara kedua negara. Pemerintah telah melanggar itu. Pemerintah telah menempatkan buruh migran ke 42 negara, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Namun, hanya 10 negara yang telah membuat MOU, yaitu Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Syria, Libya, dan Qatar.

“Tidak adanya MOU antara pemerintah dengan negara tujuan membuat buruh migran berada pada kondisi migrasi yang berisiko tinggi kekerasan, perampasan, upah, bahkan kematian,” tutur Retno.

Pemerintah pun belum juga mengesahkan Konvenan PBB Tahun 1990 tentang Hak Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Padahal, negara telah diuntungkan dengan devisa yang mencapai 6.639 juta dollar Amerika.

Atas dasar itu, di Hari Buruh Migran Internasional itu pemerintah digugat untuk bertanggung-jawab atas perlindungan, tindak kekerasan, dan pemotongan upah yang dialami buruh migran. Mereka juga meminta pemerintah menghapuskan Biaya Penempatan yang ditanggung buruh migran, terminal khusus TKI, dan PJTKI.

Pemerintah seharusnya melindungi hak-hak buruh migran dan keluarganya, bukan menjadikan mereka barang dagangan yang laku dijaul di pasar internasional. (bfs)

Artikel Terkait:
Segera Ratifikasi Konvenan Buruh Migran
Buruh Migran Korban Pelanggaran HAM
Berlawan dari Tanah Rantau

Segera Ratifikasi Konvenan Buruh Migran

2010-12-15T14:36:00.003+07:00

Jakarta, Bingkai Merah - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah segera meratifikasi atau mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perlindungan Buruh Migran Tahun 1990. Sikap itu disampaikan oleh Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan pada konferensi pers di tengah Kampanye Budaya Hari Pekerja Migran Internasional (14/12).

Menurut Yuniyanti, dengan meratifikasi Konvenan Buruh Migran, pemerintah dapat membuat kebijakan yang bersifat melindungi. Bukan semata untuk kepentingan ekonomis dan politis sesaat dan karitatif atau pemberian materi yang bersifat amal. Seperti pemberian ponsel oleh pemerintah.

Pemerintah juga diminta melihat persoalan buruh migran secara menyeluruh. Persoalan buruh migran bukan persoalan tenaga kerja saja. Tetapi juga melingkup upah, perlindungan, keluarga, dan sejarah sosialnya.

Selain itu, Komnas Perempuan menilai ratifikasi Konvensi Buruh Migran akan memberi manfaat bagi pemerintah. Antara lain, adanya jaminan perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya, pengaturan sistem migrasi diatur di dalam hukum nasional, mencegah migrasi tidak aman dan perdagangan manusia, meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah, dan menjamin kesetaraan antara buruh lokal dan buruh migran.

Desakan dari Komnas Perempuan, sebagian anggota parlemen, dan berbagai kelompok masyarakat sudah lama dilakukan. Namun, pemerintah masih bersikeras untuk tidak mensahkan konvenan itu. Padahal, sampai Maret 2010 jumlah buruh migran Indonesia di seluruh dunia mencapai 4,32 juta orang. 85 persen diantaranya adalah perempuan. Yang mengalami kekerasan seksual pada 1998 – 2010 mencapai 6.266 kasus (Komnas Perempuan).

“Terbelengkalainya permintaan ratifikasi tidak lepas dari perputaran arus di kekuasaan. Buruh migran sering terjepit di antara peralihan kekuasaan. Kebijakan yang dibuat antar kekuasaan berlainan. Buruh migran juga terjepit di rongga birokrasi antar kementerian. Di satu kementerian menyetujui ratifikasi, di kemententrian lain berbeda. Sedangkan selama itu, buruh migran tetap menjadi sapi perahan oleh negara, pengusaha, dan pihak lain yang mencari keuntungan,” kata Yuniyanti di dalam orasi budayanya.

Selama duapuluh tahun usia Konvenan Buruh Migran sudah 42 negara yang telah meratifikasi. Negara-negara yang meratifikasi adalah negara-negara berkembang dan memiliki dinamika pertumbuhan ekonomi dan politik yang mirip dengan Indonesia. Antara lain, Filipina, Sri Lanka, Timor Leste, Uganda, Ghana, Bosnia Hervegovina, Bolivia, dan Burkina Faso. Sehingga, tidak ada alasan lain bagi pemerintah untuk tidak meratifikasinya.

Untuk mendesak pemerintah meratifikasi Konvenan Buruh Migran dan berkomitmen penuh di dalam perlindungan buruh migran, beberapa kelompok masyarakat akan menggelar aksi massa besar pada 18 Desember di depan Istana Negara, bertepatan dengan Hari Buruh Migran Internasional. Siapa pun yang peduli terhadap persoalan bangsa, khususnya nasib tertindas dari buruh migran dapat bergabung. Jangan diam saja! (bfs)

Artikel Terkait:
Buruh Migran Korban Pelanggaran HAM
Berlawan dari Tanah Rantau

Wikileaks-nya Indonesia Bernama Indoleaks

2010-12-13T13:13:00.007+07:00

Oleh Bintang Fajarbudi Semesta*

Kehadiran Indoleaks, laman yang muncul sejak awal Desember ini, dinilai sebagai Wikileaks-nya Indonesia. Indoleaks terinspirasi oleh konsep media “pelepasan dokumen (rahasia)” yang dipopulerkan oleh Wikileaks. Metode itu sebenarnya sudah dilakukan aktivisnet jauh hari sejak munculnya teknologi internet sebagai penanda lahirnya arus baru media informasi.

Wikileaks-lah yang kemudian mengumpulkan informasi begitu banyak dan sensitif dari Amerika Serikat yang terkenal dengan sistem keamanan nasionalnya itu. Mereka kemudian merilisnya secara bertahap. Alhasil, respon masyarakat dunia begitu besar. Kecaman dari banyak negara juga kuat.

Fenomena Wikileaks kemudian menginsipirasi Indoleaks. Kalau boleh dikata, Indoleaks menumpang ketenaran nama Wikileaks. Bedanya, Indoleaks hanya merilis dokumen Pemerintah Indonesia. Namun, ada satu nilai yang sama-sama diperjuangkan oleh Wikileaks, Indoleaks, maupun media nonkomersil lainnya yang mementingkan informasi untuk publik, yakni akses informasi yang sebenarnya.

Selama ini, publik kurang atau tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dari suatu peristiwa yang menyangkut sendi-sendi kehidupan mereka. Terlebih, ada peran negara di sana. Ambil contoh, Indoleaks merilis dokumen hasil percakapan Presiden Suharto dengan Presiden Amerika Serikat Gerald Rudolph Ford pada 5 Juli 1975 di Camp David, Maryland, Amerika Serikat.

Di pembicaraan itu membahas upaya Pemerintahan Suharto menumpas kaum komunis di Indonesia sejak 1965 yang diduga dibunuh sebanyak tiga juta orang. Suharto juga mengatakan ingin mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara dalam satu ideologi yang anti komunis. Ia juga memaparkan analisisnya soal konsolidasi kaum komunis di Vietnam, Kamboja, dan Laos.

Suharto pada kesempatan itu juga menegaskan akan membuka lebar lembaga-lembaga keuangan yang dibentuk dan didukung oleh Amerika Serikat berikut ekspansi ekonomi kapitalismenya di Indonesia.

Informasi lain yang baru saja dirilis Indoleaks adalah Salinan Surat Visum empat korban Gerakan 30 September 1965. Di salinan itu, tidak ada satu pun korban yang disilet kemaluannya sebagaimana fiksi sejarah Orde Baru yang menunjuk anggota-anggota Gerakan Wanita Indonesia sebagai pelakunya.

Lainnya, ada dokumen hasil riset yang menyatakan luapan lumpur di Sidoarjo bukan bencana alam. Namun, akibat kesalahan operasional dari Lapindo. Kesimpulan itu berbeda dengan yang pernah diutarakan oleh pemerintah. Sehingga, keuangan negara banyak dikeluarkan untuk urusan itu. Semestinya kerusakan alam, sosial, harta benda, diselesaikan oleh pihak Lapindo secara hukum.

Dokumen-dokumen yang dirilis Indoleaks seperti di atas bukan lagi bersifat “bocoran”, sehingga tidak dapat dinilai rahasia. Dokumen-dokumen itu berasal dari tangan kesekian kali yang juga telah digunakan untuk kajian-kajian akademisi dan advokasi. Atau juga digunakan untuk materi di pergerakan rakyat.

Namun, pengunjung dan pengunduh Indoleaks begitu pesat. Sejak seminggu penerbitannya, pengunduh dokumen-dokumen Indoleaks sampai saat ini, Senin (13/12) pukul 12.26 WIB, telah mencapai 593.499 orang. Kecepatan jumlah peningkatannya dalam hitungan seperdetik. Seperti yang tertera di laman yang menggunakan salah satu theme dari Blogger itu.

Antusiasme masyarakat yang besar terhadap Indoleaks menunjukkan kehausan informasi. Masyarakat selama ini tidak leluasa mendapatkan informasi sebenarnya yang memadai dari media-media arus besar. Hal itu terjadi karena media-media besar kurang lebih telah menjadi agen penundukan massa (hegemoni) dan pelanggengan kekuasaan modal dan politik. Kita dapat menilai pada akhirnya media-media itu telah mereproduksi fiksi-fiksi suatu peristiwa dari pihak kekuasaan itu.

Tidak heran, kehadiran Indoleaks dan Wikileaks membuat masyarakat seperti mendapatkan air penghilang dahaga atas kepenatan fiksi informasi yang dijejalkan paksa oleh kekuasaan ke kepala publik untuk menjadi kebenaran kolektif.

Semoga, masyarakat semakin sadar, selama ini dunia bukan hanya dibentuk dengan kekuatan uang dan senjata. Tetapi, dibentuk juga melalui media dan informasi. Media-media rakyat, seperti Wikileaks, Indoleaks, dan lainnya mencoba untuk membentuk ulang dunia itu dengan kebenaran informasi dan keadilan bagi setiap orang.

Bagaimana pun, Indoleaks memang tidak bisa menandingi kemajuan teknologi informasi sekaligus akses dan skala informasi yang dipunyai Wikileaks. Namun, setidaknya, seperti yang menjadi jargon Indoleaks, “Sebab Informasi adalah Hak Asasi”, masyarakat dapat mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta itu ternyata menunjukan peran kekuasaan yang tidak menghormati kemanusiaan dan alam di dalam kehidupan rakyat.

Oleh karena itu, Indoleaks, Wikileaks, atau media-media rakyat lainnya, harus didukung untuk menandingi, bahkan melawan informasi-informasi media besar yang jauh dari kebenaran. Secara tidak langsung, melawan kekuasaan itu sendiri. Untuk langkah awal, setiap pelaku media rakyat dan masyarakat harus mengamini, “Informasi adalah Hak Asasi”.

* Penulis adalah jurnalis Bingkai Merah.

Silakan lihat Wikileaks dan Indoleaks.

Buruh Migran Korban Pelanggaran HAM

2010-12-12T16:52:00.009+07:00

Oleh Prasetyo Serna Galih*

Spanduk-spanduk berisi tuntutan buruh migran terpampang jelas di depan Istana Negara. Suara orator silih berganti membahana di seputar Jalan Merdeka Barat (10/12). Massa yang menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui mereka hanya mimpi. Yang ada, massa aksi dibentengi kawat berduri dan barisan aparat kepolisian yang siap memukul kapan saja.

Ratusan buruh migran datang untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dibuatnya. Mereka menuntut tepat di Hari HAM Internasional. Selama ini, buruh migran dianggap sebagai komoditi ekspor. Tenaga kerjanya diperas langsung oleh negara. Hasil devisanya tidak diperuntukan untuk kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Di sisi lain, label pahlawan devisa negara dibuat hanya untuk menyenangkan buruh migran saja. Namun, buruh migran tetap saja teraniaya di negeri seberang tanpa perlindungan serius dari pemerintah. Label itu dikuatkan oleh media yang tidak sensitif terhadap persoalan buruh migran.

Menurut Retno Dewi dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, media hanya mengabarkan permasalahan buruh migran ketika buruh sudah disiksa, diperkosa, dan dipenjara. Isu pelanggaran HAM tidak pernah dikaitkan saat mereka teraniaya. Media hanya memproduksi berita kasus-kasus kekerasan yang dialami buruh migran untuk popularitas semata. Secara tidak langsung, media ikut menganggap buruh migran sebagai komoditi ekspor yang laku untuk dikabarkan di media komersilnya. Namun, media tidak berani secara terang-terangan menunjuk negara ikut bertanggung jawab atas nasib buruk yang dialami buruh di luar negeri.

Kasus-kasus kekerasan yang dialami buruh migran terjadi karena perlindungan hukum dari pemerintah begitu lemah. Mereka tidak dilindungi secara serius sebagai warga negara saat mereka bekerja. Malaysia adalah satu contoh yang cukup banyak melakukan pemenjaran terhadap buruh migran. Migrant Care dan Kontras pada September 2010 mencatat 6.800 buruh migran berada di penjara-penjara Malaysia. Data-data itu dibenarkan oleh kedutaan Indonesia di Malaysia.

Kasus yang dialami oleh Siti Hajar (2009) dan Winfaidah (2010) di Malaysia menunjukan ketidakseriusan pemerintahan SBY menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami buruh migran. SBY hanya menelepon kedua korban. Tetapi, tidak melakukan tindakan konkret agar kasus yang sama tidak terulang.

Begitu pun pada kasus Sumiyati di Arab Saudi. Alih-alih menyelesaikan masalah mendasar dari kasus ini, pemerintah justru memberikan ponsel yang dianggap sebagai solusi pencegahan agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap buruh migran.

“Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana persoalan mendasar yang dialami buruh migran. Yang dibutuhkan mereka adalah perlindungan dan jaminan kerja lewat kontrak kerja. Bukan memberikan ponsel,” tutur Retno.

Selain itu, menurut Retno, perlindungan kepada buruh migran harus dimulai dengan menyatukan prespektif yang berbeda dengan negara yang menjadi tujuan. Sebagai perbandingan, pemerintah Hongkong sudah menjamin buruh migran dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang sama tidak ditemui di negara-negara Asia, seperti Malaysia, atau pun negara-negara di Timur Tengah.

“Penyatuan perspektif yang adil antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara tujuan harus segera dibuat instrumen hukumnya sebagai jaminan perlindungan hak-hak buruh migran. Setelah itu, dibuat kontrak kerja yang memuat upah layak dan hari libur yang cukup,” tambah Retno.

Posisi tawar pemerintah yang sangat lemah di hadapan negara-negara tujuan membuat buruh migran sering mendapatkan kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja. Data yang dikeluarkan Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada 2008 menunjukkan 45.250 kasus menimpa buruh migran Indonesia. Di Arab Saudi, buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga bekerja selama 18 jam sehari dan tujuh hari seminggu.

Data dari Human Right Watch, sekitar 40 persen dari jumlah total penyiksaan dan kematian buruh migran asal Indonesia, terjadi di Arab Saudi. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari kondisi yang meningkatkan risiko menjadi korban tindak kekerasan psikologis, fisik, dan seksual. Bahkan, banyak dari mereka tidak dapat pulang setelah kontrak kerja berakhir karena majikan tidak memberi ijin.

Kondisi buruh migran di Malaysia tidak jauh berbeda. Di sana, tidak ada kontrak kerja yang mengatur upah layak dan hari libur. Pemerintah Malaysia melegalkan pemotongan upah dari buruh migran. Begitu pun di Taiwan. Pemerintah di sana melegalkan pemotangan upah 7-12 bulan dari buruh migran.

Sementara itu, peraturan mengenai perlindungan terhadap para buruh migran justru lebih berpihak kepada pengusaha. UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur skema perlindungan dalam bentuk asuransi. Di dalam aturan itu, yang diuntungkan pengusaha asuransi. Sedangkan buruh migran yang bisa mengklaim asuransi hanya sebanyak 5 persen.

Penderitaan tidak berhenti saat mereka menginjakan kaki di tanah air. Buruh migran kembali harus merasakan bentuk diskriminasi yang dilegalkan pemerintah. Mereka ditempatkan di Terminal IV Kedatangan di Bandara Soekarno Hatta. Alih-alih memberikan keamanan untuk para buruh migran yang pulang ke dalam negeri, di sana buruh migran justru dihadapkan preman-preman berseragam. Mereka memeras buruh migran.

Berbagai kasus-kasus pemerasan, kekerasan, bahkan pembunuhan kepada buruh migran terus terjadi. Pemerintah pun melanggengkan proses penghisapan habis-habisan kepada mereka. Sedangkan, hak-hak asasi mereka diabaikan. Artinya, negara, secara khusus Pemerintah SBY-Boediono telah melanggar hak asasi manusia.

* Penulis adalah Koordinator Divisi Manajemen dan Operasional Organisasi/Bingkai Merah.
--------------------
Berita Terkait:
Negara Melanggar Hak Asasi Manusia
Sejakala Wajah Buruh Indonesia
Berlawan dari Tanah Rantau

Senjakala Wajah Buruh Indonesia

2010-12-11T23:40:00.005+07:00

Oleh Kharisma Wibawa*

Sang waktu berburu senja. Wajah-wajah penuh semangat masih menantang sinar matahari di peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Begitu pun Kurbana Yasmika (28), biasa dipanggil Nana. Ia masih nampak bersemangat meski digeluti bayang-bayang proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Mungkin, tak akan ada kegelisahan yang berlarut-larut dialami Nana, jika posisi tulang punggung keluarga tak diembannya sendiri. Ayahnya tak dapat berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari. Sedangkan ibunya hanya bekerja jika ada yang mau memanfaatkan jasanya untuk menjaga anak. Keempat adiknya yang lain juga sibuk mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan SMA.

“Habis orang tua kena PHK, saya menanggung semua biaya sekolah adek-adek saya sampe selesai,” tuturnya.

Babak baru dalam hidupnya dimulai ketika PT. Busana Prima Global, Cicadas Gunung Putri Bogor, tempatnya bekerja, melakukan pemecatan terhadap dirinya dan tujuh karyawan lainnya. Mereka dipecat karena dianggap mangkir bekerja selama satu hari.

Nana menepis tuduhan itu. Ia bersama teman-temannya tak masuk kerja karena mengikuti kegiatan di serikat buruh. Mereka pun telah mendapatkan ijin dari perusahaan disertai Surat Pemberitahuan. Tak diduga sebelumnya, ketidakhadiran mereka justru dipermasalahkan oleh perusahaan. Kemudian, mereka diancam pemecatan.

“Kami dianggap mangkir. Kami tahu mangkir itu apa. Kami jelas-jelas punya Surat Ijin untuk nggak bekerja selama satu hari. Tapi mereka nggak mau terima. Tanpa surat peringatan, kami langsung di-PHK,” katanya.

Tak berhenti di sana, ia bersama rekan-rekannya yang juga terkena PHK berniat mendapatkan hak-haknya kembali sebagai pekerja. Di dalam proses mediasi yang ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, mereka berhasil menjadi pemenang. Menurut keputusan di forum itu, mereka berhak mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun, pihak perusahaan tak menggubrisnya hingga saat ini. Begitu pun Dinas Tenaga Kerja yang tak responsif atas pengaduan mereka.

Nana melihat kondisi buruh seperti dirinya masih jauh dari layak. Apalagi buruh perempuan. Di tempatnya bekerja, upah menjadi persoalan pokok. Buruh masih mengalami ketidakadilan karena upah yang tak sepadan dengan kerja yang dijalani. Untuk karyawan tetap saja, gaji pokok hanya Rp1.050.000 dengan pendapatan bersih sebesar Rp1.200.000. Bagaimana upah mereka sebagai karyawan kontrak?

“Tak ada bayaran tambahan apabila karyawan bekerja lembur. Untuk hal ini saja sudah nggak adil,” ungkapnya.

“Dengan bayaran segitu, orang seperti saya bisa apa? Yang ada gali lubang tutup lubang,” lanjutnya.

“Saya menganggap Hari HAM merupakan bagian penting bagi buruh itu sendiri. Ketidakadilan yang dialami buruh juga bentuk dari pelanggaran hak-hak manusia sebagai pekerja. Hal itu masih terjadi. Sementara itu, dimana peran dan fungsi negara?” tutupnya, sambil bergegas mengikuti rombongan aksi yang membubarkan diri.

* Penulis adalah Koordinator Divisi Jurnalistik Bingkai Merah.
----------------------------

Berita Terkait:
Negara Melanggar Hak Asasi Manusia
Buruh Migran Korban Pelanggaran HAM
Berlawan dari Tanah Rantau

Negara Melanggar Hak Asasi Manusia

2010-12-11T19:13:00.009+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Negara bukan hanya gagal dalam menegakan hak asasi manusia (HAM). Negara justru melanggar HAM. Tegasnya, negara merupakan pelanggar HAM itu sendiri. Demikian ungkapan dari seribu orang yang berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia memperingati Hari HAM Internasional (10/12). Mereka berasal dari kelompok buruh, petani, rakyat miskin kota, perempuan, pemuda dan mahasiswa, kaum homoseksual, korban pelanggaran HAM, jurnalis, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sebagian dari mereka berasal dari kota-kota di luar Jakarta.

Pelanggaran HAM oleh negara juga ditunjukan di Hari HAM Internasional di depan Istana Negara. Massa aksi dari Gerakan Perjuangan HAM Pro Rakyat direpresi oleh polisi sejak kedatangannya sekitar pukul 16.00 WIB. Tindakan represi itu membuat lebih dari lima orang mengalami luka-luka ringan. Dua orang, Sultoni dan Brian, ditahan paksa oleh polisi tanpa memperhatikan prosedur penahanan.

Padahal, sejak tiga tahun terakhir, ribuan orang yang berunjuk rasa memperingati Hari HAM Internasional di depan Istana tidak pernah direpresi polisi. Di Hari HAM Internasional kali ini, represi merupakan jawaban negara dari menguatnya tuntutan rakyat yang kerap dilanggar hak asasinya oleh negara.

Sehari sebelumnya, aksi pemuda dan mahasiswa di Makasar dijawab dengan rentetan peluru karet. Duabelas massa aksi ditembak aparat kepolisian. Begitu pun di berbagai daerah, aparat merepresi massa aksi saat mereka menuntut penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi.

Pelanggaran HAM terkini yang dilakukan negara juga disuarakan oleh Front Perjuangan Rakyat. Mereka yang berjumlah sekitar 700 orang itu menyatakan rezim boneka SBY-Boediono tidak mampu menjamin kesejahteraan dan kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya, angka pengangguran dan putus sekolah terus meningkat, kemiskinan semakin merajalela, kerusuhan dan berbagai bentuk kekerasan yang dialami rakyat terus meluas di berbagai daerah. Perampasan upah, tanah, dan kerja semakin luas dan intensif.

Ambil contoh, sebanyak tiga juta buruh telah diputuskan hubungan kerjanya (PHK) pada 2009. Jutaan lainnya terancam di-PHK karena adanya kebijakan sistem kerja kontrak (outsourcing). Upah mereka pun jauh dari layak.

Kondisi serupa dialami buruh migran. Mereka bekerja di luar negeri karena pekerjaan dengan upah layak tidak pernah didapatkan di negara sendiri. Saat bekerja di sana, mereka dihadapkan dengan persoalan biaya penempatan dan operasional yang sangat tinggi, sehingga mengalami pemotongan upah selama 8-15 bulan.

Selain itu, mereka dihadapkan dengan tindak kekerasan berupa pemukulan, penyiksaan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. Seperti yang dialami Sumiati dan Kikim Komalasari yang bekerja di Arab Saudi. Kasus-kasus kekerasan yang mengemuka adalah bukti kongkrit pemerintah tidak memberikan jaminan perlindungan yang jelas bagi buruh migran.

Data yang dikeluarkan Migrant Care (2010), 908 buruh migran meninggal dunia dan tiga orang mendapatkan vonis tetap hukuman mati. Khusus di Arab Saudi, dari 5.500 buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, 20% mengalami penganiayaan, 65% sakit sebagai akibat buruknya kondisi kerja, dan 15% orang mengalami pemerkosaan.

Begitu pun dialami petani. Mereka juga dihadapkan dengan tindak kekerasan berupa penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan. Persoalan pokok mereka adalah perampasan tanah untuk kepentingan perluasan perkebunan, pertambangan atau kawasan industri oleh korporasi maupun oleh negara melalui PTPN, Perum Perhutani, Perum Inhutani, dan Taman Nasional dan Inhutani.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria mencatat selama 2010 sedikitnya 10 petani tewas, 133 luka parah dan ringan akibat tindak kekerasan, dan 197 petani ditahan dengan berbagai tuduhan. Sedangkan angka perampasan tanah telah mencapai 24.7 juta hektar yang akan menyebabkan 11.4 juta orang petani sengsara. Ditambah rencana perluasan lahan sebesar 3.943.000 hektar oleh berbagai investor besar yang dipastikan akan merampas lahan pertanian. Akkibatnya, sedikitnya 175.000 petani akan tersingkir dari lahan garapannya.

Banyaknya bentuk pelanggaran HAM yang terjadi setelah reformasi menunjukan tidak berbedanya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan rejim Orde Baru. Hal itu sebagai implikasi dari tidak adanya kemauan politik dan kepastian hukum dari negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Negara masih status quo di dalam penegakan HAM dan kekuasaan masih belum bersandarkan kepentingan rakyat.

Banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran HAM diawali sejak 1965. Di akhir 1965, terjadi peristiwa kelam kemanusiaan dan politik yang mengantarkan Suharto membangun kekaisaran Orde Barunya. Selama Orde Baru berkuasa, pelanggaran HAM kerap terjadi. Militerisme di dalam pemerintahan menelan korban dari rakyat yang jumlahnya tidak sedikit. Namun, setelah 12 tahun reformasi, watak militerisme dan borjuasi masih bercokol di tubuh negara. Sehingga, penegakan HAM belum juga dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini.

Menurut Bedjo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, penegakan HAM di tanah air dapat diukur komitmennya di saat pemerintah mau menyelesaikan tragedi 1965 yang diduga menelan tiga juta orang.

“Negara harus bertanggung jawab menyelesaikan tragedi 1965. SBY harus secara nyata merehabilitasi korban dan mencabut semua kebijakan yang diskriminatif dan menyengsarakan rakyat,” ungkap Bedjo dengan penuh harap.

Sejalan dengan itu, Koalisi Peringatan Hari HAM, yang melakukan aksi simpatik di Bundaran Hotel Indonesia, di dalam rilisnya menyatakan pemerintah masih memproduksi aturan hukum yang menjustifikasi pelanggaran HAM. Selama ini, produk hukum yang dibuat oleh negara dinilai hanya kosmetik belaka demi kepentingan pencitraan dan basa-basi untuk diplomasi luar negeri yang tidak tulus.

Di Hari HAM Internasional itu, mereka menuntut negara agar berhenti menggunakan HAM sebagai alat politik pencitraan dan segera melakukan harmonsasi hukum HAM internasional yang telah diratifikasi dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Selain itu, persoalan pokok yang menjadi tuntutan massa aksi kepada negara, antara lain menuntut pekerjaan dan upah layak, perumahan layak, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, kesehatan gratis, jaminan hari tua, kebebasan berserikat dan bereksperesi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, keadilan ekologi, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, nasionalisasi seluruh aset vital nasional, reforma agraria sejati, dan sita harta koruptor untuk kesejahteraan rakyat.

Apa semua tuntutan itu akan dipenuhi oleh negara saat kekuasaan masih belum bersandar pada kepentingan rakyat? (bfs)

Foto: Kornelius Pinondang/Bingkai Merah.
-------------------------------
Foto-foto aksi massa Hari HAM Internasional 2010 dan tindakan represi aparat kepolisian di Jakarta lihat di sini (Kornelius Pinondang, Yogi Suryana/Bingkai Merah).

Berita Terkait:
Buruh Migran Korban Pelanggaran HAM
Senjakala Wajah Buruh Indonesia
Berlawan dari Tanah Rantau

Anugerah Tirto Adhi Soerjo

2010-12-09T16:48:00.005+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Anugerah Tirto Adhi Soerjo diberikan kepada Komunitas Lubang Jarum Indonesia (KLJI) dan Budiono Darsono dengan Detik Dot Com-nya (7/12). Anugerah itu dalam rangka memperingati Hari Jurnalistik Indonesia yang jatuh pada 7 Desember. Sekaligus memperingati wafatnya Bapak Jurnalistik Indonesia, Tirto Adhi Soerjo, yang menghabiskan hidupnya untuk perkembangan jurnalistik rakyat dan perjuangan melawan imperialisme.

Anugerah diberikan kepada KLJI karena penyelenggara menilai KLJI sebagai komunitas yang berbasis jurnalistik fotografi melestarikan metode fotografi yang mengedepankan proses alkimia dari kerja rekam objek. Di tengah percepatan proses informasi sebagai hasil dari media, KLJI seolah mengingatkan kita atas arti penting sebuah proses.

Tirto Adhi Soerjo sendiri pernah menulis artikel berjudul “Ilmu Menggambar Sorot” pada awal abad 20. Ia menjelaskan proses alkimia fotografi dasar, anatomi medianya, dan objek gambar sebagai hasilnya. Tulisannya dimuat di Soenda Berita, No 3, Tahun I, 21 Februari 1903 dan dimuat ulang di Poetri Hindia, No 17, Tahun II, 1 Juli 1909, hlm. 232-233 dan 244-255.

Berbeda dengan KLJI yang menjalankan proses begitu lambat dengan kamera lubang jarumnya, Budiono Darsono menjalankan media yang dibentuknya kemudian dengan tuntutan percepatan proses. Budiono dari awal melihat peluang media online/internet begitu besar untuk menjadi kebutuhan informasi baru bagi masyarakat yang berkembang dari detik ke detik. Menurutnya, kecepatan mengikuti ritme waktu adalah jantung informasi bagi masyarakat baru itu.

Media melalui internet adalah penanda hadirnya arus baru setelah seabad lebih masyarakat Indonesia mengenal jurnalistik cetak. Kehadirannya cukup revolusioner karena dapat menandingi media cetak dan audiovisual secara cepat.

Newseum Indonesia sebagai penyelenggara membubuhkan tema Waktu pada Anugerah Tirto Adhi Soerjo di tahun ini. Proses waktu yang memberi tempat tumbuhnya alkimia termaktub di KLJI. Sementara itu, proses waktu yang menandakan masyarakat yang cepat mendapatkan informasi termaktub di gagasan Budiono.

Anugerah Tirto Adhi Soerjo bukan hanya diselenggarakan tahun ini. Anugerah itu telah diadakan sejak 2007. Pramoedya Ananta Toer merupakan jurnalis pertama yang menerima anugerah itu. Ia dianggap begitu berjasa di dalam memperkenalkan Tirto Adhi Soerjo ke dunia dan dedikasinya mengembangkan jurnalistik sastra untuk perjuangan rakyat. Meski demikian, gaung penganugerahan itu kurang meluas. Hal itu dikarenakan kurangnya dukungan dari insan jurnalistik itu sendiri.

Menurut Muhidin M. Dahlan, periset Tirto Adhi Soerjo, banyak jurnalis Indonesia masih meragukan gagasan jurnalisme dari Tirto Adhi Soerjo. Mereka enggan mengakui 7 Desember sebagai Hari Jurnalistik Indonesia. Hal itu terjadi karena rejim Orde Baru telah mengabaikan sejarah Tirto Adhi Soerjo dan sejarah jurnalistik Indonesia yang khas pergerakan revolusioner. Orde Baru tidak menginginkan jurnalis-jurnalis berani memperjuangkan hak-hak rakyat sebagaimana Tirto dahulu lakukan hingga wafat. Tanpa disadari represi itu masih merasuki sebagian jurnalis Indonesia yang menempatkan jurnalistik di ruangnya yang semu, menjadi agen dari kekuasaan politik borjuasi dan arus modal, dan lupa bahwa sejarah jurnalistik Indonesia itu bagian dari pergerakan rakyat. (bfs)

Foto: Yogi Suryana/Bingkai Merah.

Wayang dan Identitas Sosial Masyarakat Jawa

2010-12-03T00:25:00.007+07:00

Oleh Yogi Suryana

Wayang sebagai seni pertunjukan tradisional sudah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Jawa. Mereka mengungkapkan, memantapkan, dan merealisasikan identitasnya di seni pertunjukan Wayang.

Seni pertunjukan Wayang merupakan perekam lisan atau pengungkap narasi perkembangan budaya suatu bangsa. Sebagaimana perkembangan seni pertunjukan itu sendiri yang lahir dari perkembangan sosial budaya sejak jaman kerajaan Hindu – Budha di tanah Jawa. Persentuhan sosial itu menghasilkan kebudayaan berbentuk fisik. Seni pertunjukan itu salah satunya.

Menurut Eric Bentley, karya seni di dalam seni pertunjukan merupakan representatif dari cerita atau kisah-kisah masa lalu, saat ini, atau narasi fiktif yang dibuat oleh seniman. Seni pertunjukan akan menjadi penting dan bermakna jika memuat nilai-nilai sosial, agama, bahkan politik.

Seni pertunjukan Wayang tidak luput dari proses pemaknaan sosial. Wayang sudah digunakan sebagai media pengungkap nilai-nilai. Sunan Kali Jaga menggunakan Wayang untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu, masyarakat Jawa mulai jenuh dengan ceramah-ceramah keagamaan yang semakin konservatif. Tetapi, dengan menggunakan pertunjukkan wayang kulit masyarakat dapat lebih mudah mencerna makna atau tujuan yang dimaksud di dalam pertunjukan. Hingga saat ini, metode itu masih dilakukan turun-temurun.

Posisi strategis seni pertunjukan Wayang seperti yang dilakukan Sunan Kali Jaga berada pada pengisi kebudayaan yang berisi pengetahuan-pengetahuan bersifat transformatif. Artinya, melalui kebudayaan, Wayang dapat menjadi faktor pendorong di dalam perubahan sosial. Sekaligus, pembangunan identitas sosial. Oleh karena itu, identitas sosial masyarakat Jawa dapat terungkap di dalam seni pertunjukan Wayang.

Fungsi Sosial-Politik pada Wayang
Wayang dalam bahasa Jawa mempunyai arti sebagai bayangan. Wayang memiliki kata dasar ”yang”. Kata itu bervariasi dengan kata yung-yong. Atau dalam bahasa melayunya ”bayang-bayang”. Kata ”yang” bila bervariasi dengan kata yung atau yong terdapat dalam kata layang-layang ”terbang”, doyong – ”miring”, tidak stabil – ”royong”, selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan poyangan-payingan, ”berjalan sempoyongan, tidak tenang ”.

Sedangkan dalam bahasa Jawa kuno, awalan ”wa” dalam kata Wayang memilki fungsi sebagai tata bahasa. Seperti terdapat pada kata wahiri yang berarti ”iri hati, cemburu”, sejajar dengan kata bahiri dalam bahasa Jawa. Jadi, secara utuh kata Wayang mempunyai arti, ”berjalan ke sana ke sini, tidak tetap” atau secara harfiah Wayang merupakan pertunjukan boneka yang di dalam pertunjukannya, penikmat hanya melihat bayangan dari pertunjukan itu (baca: Wayang). Maka, dalam tradisi orang Jawa, pertunjukan Wayang bukan hanya melihat media Wayang saja, melainkan masalah yang tersirat dalam lakon atau tokoh Wayang itu.

Hal itu sejenis dengan perumpamaan ketika orang melihat bayangannya (refleksi), orang melihat bukan tebal atau jenisnya cermin. Oleh karena itu, penonton melihat pertunjukan Wayang bukan melihat Wayang, tetapi melihat bayangan (lakon atau tokoh) dirinya sendiri dan situasi masyarakat.

Masyarakat Jawa gemar beridentifikasi dengan tokoh-tokoh Wayang tertentu dan bercermin dan mencontoh padanya di kehidupan sehari-hari. Wajar apabila banyak keluarga Jawa yang memberi nama buat anak-anaknya mengambil dari nama tokoh-tokoh pewayangan, seperti Permadi, Bima, Wibisana untuk laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan, seperti Larasati, Pertiwi dan Uteri.

Pertunjukkan Wayang mampu menyajikan, meditasi pendidikan, pengetahuan, kritik sosial dan hiburan. Tetapi juga menyediakan fantasi untuk nyanyian, lukisan estetis dan menyajikan imajinasi puitis dan petuah-petuah religius yang mampu mempesona dan menggetarkan jiwa tiap individu yang menontonnya. Sehingga, mereka mampu mempraktekan di dalam kehidupan yang nyata dan bisa membangun pada dirinya masing-masing.

Selain itu, seni pertunjukan Wayang merupakan salah satu cermin kehidupan manusia. Perwatakan manusia yang berbeda-beda digambarkan oleh Wayang baik yang sedang dijejer, maupun dikotak. Itulah mengapa betapa pentingnya Wayang di dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Awal mula, pertunjukan Wayang berfungsi sebagai sajian ritual upacara-upacara kebudayaan dan sosial yang sakral, seperti ruwatan dan syiar agama, meski pun akhirnya muncul inovasi dan pembaruan bentuk, konsep dan fungsi pada wayang dari sebelumnya.

Tempus mutantur, et nos mutamur in illid. Waktu berubah dan kita (ikut) berubah juga di dalamnya. Demikian papatah latin kuno, waktu berubah dan cara-cara manusia mengekspresikan dirinya, menelusuri jejak pencarian makna tentang siapa dirinya, orang lain, dan dirinya bersama orang lain (masyarakat) juga berubah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan tidak pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia. Masyarakat selalu berproses dan beradaptasi dengan kondisi perubahan wilayah, bahkan tidak jarang menghadapi fase pengulangan sejarah.

Seiring bergesernya waktu dan kondisi sosial-politik di Indonesia pada 1920an, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan gerakan massa yang besar. Gerakan itu mempengaruhi perkembangan sastra dan seni di Indonesia di tengah massa rakyat. Wayang merupakan salah satu seni pertunjukan yang digarap Lembaga Kebudayaan Rakyat – satu ideologi dengan PKI – dengan basis budaya revolusioner. Wayang saat itu menjadi media propaganda, sebagaimana pengunaan wayang oleh Sunan Kali Jaga.

Nilai yang dikandung di dalam seni pertunjukan Wayang saat itu berisi kritik sosial dan politik. Pun, menanamkan kecintaan yang besar terhadap kemerdekaan tanah air. Terlihat jelas di sini, Wayang dijadikan media transformasi nilai-nilai tertentu kepada masyarakat.

Ketika Presiden Soeharto berkuasa, nilai-nilai Pancasila disebarluaskan menggunakan media Wayang dan macapat (1). Hal itu ditunjukan dengan lahirnya lakon Wayang yang berjudul Semar Babar Jatidiri (Jawa)/Sang Hyang Wiragajati (Sunda), merupakan wujud dari sebuah kepentingan ideologi politik yang tertuang di dalam Wayang.

Sedangkan di era reformasi, Wayang menjadi media untuk berkampanye, melegitimasi, dan menyampaikan pesan-pesan partai politik tertentu. Misalnya, dalam rangka ulang tahun “Partai Amanat Nasional” (PAN), Ki Joko Hadiwijoyo (Joko Edan) dari Semarang menampilkan lakon Wayang yang berorientasi pada keagungan matahari. “Partai Amanat Nasional” bersimbolkan matahari. Melalui penampilan tema lakon wahyu (anugerah Illahi) itu diharapan dapat memberikan pengaruh kepada partai dan khalayak luas. Pesan yang ingin disampaikan, semoga Indonesia dengan kepemimpinan PAN dapat menuju masyarakat yang tentram, damai, sejahtera berkat matahari yang memberikan penerangan seluruh masyarakat Indonesia.

Kelas Ningrat Pewayangan: Wayang Wong
Wayang semula memang bersumber pada tingkah laku manusia. Perkembangannya, Wayang mendapat sentuhan estetis dari tari Jawa yang kemudian hari menjadi Wayang Wong atau Wayang Orang.

Sachs di dalam Soedarsono mengutarakan hubungan tari Jawa dengan Wayang Kulit:
Tari Jawa memiliki hubungan yang erat dengan pewayangan yang bersemai di lingkungan keluarga sultan (yogyakarta) telah mengalami puncak perkembangannya. Hanya waktu tari tersebut mulai tersebar di luar tembok istana, mutunya mulai merosot

Namun, karena drama tari berdialog prosa dilakukan oleh manusia, seniman-seniman Istana memikirkan agar tari jawa menjadi begitu ekspresif. Maka, Wayang Wong adalah penjewantahannya.

Selain itu, Walter Sorell (2), seorang penulis dan kritikus tari dari Amerika mengatakan kesenian timur secara tradisional merupakan sebuah pengalaman keagamaan, Maka, hidup sebagai satu bagian yang integral dari kehidupan manusia. Meskipun dalam seni timur dewasa ini agama tidak memegang peranan penting lagi, namun seni tari memiliki fungsi sebagai sarana untuk memperdalam komunikasi manusia dengan jagad rayanya.

Tari timur yang ekspresif itu juga bersifat reflektif. Ia merupakan totalitas dalam dunia yang stabil yang menerima konflik sebagai dasar dari segala pengalaman manusia. Lebih lanjut lagi menurut Sorrell, bagi orang jawa, tari merupakan seni yang serius.

Memang benar apa yang telah diungkapkan Sorrel di atas, Wayang Wong dahulu merupakan seni yang serius. Di dalam perkembangannya pernah menjadi sebuah drama tari yang paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Bukan itu saja, Wayang Wong berdasarkan data-data historis memang benar-benar pernah merupakan bentuk teater yang sangat sempurna. Justru Wayang Wong di Istana Yogyakarta sebelum perang ke II merupakan bentuk teater yang sangat komplit. Biaya produksinya menjadi sangat mahal.

Sultan Hamengku Buwana VIII yang memerintah dari 1921-1939 yang terkenal sebagai pecinta Wayang Wong, hanya mampu menyelenggarakan Wayang Wong ini setahun atau dua tahun selama dua atau tiga hari sekali karena biayanya sangat mahal. Jumlah penari yang terlibat di dalam satu produksi bisa mencapai 500 orang.

Mengapa biaya produksi sebuah pertunjukkan tari sangat mahal? Pertama, untuk menampilkan sebuah garapan yang matang diperlukan latihan yang cukup lama. Kedua, bila pertunjukan melibatkan penari dan pemain musik dalam jumlah yang banyak, berarti diperlukan biaya latihan yang cukup besar pula. Makin besar produksinya, makin besar biaya yang diperlukan. Apabila tontonan yang mahal itu dipungut bayaran, tetap tidak akan bisa menutup pengeluaran yang sangat banyak itu.

Oleh karena itu, pagelaran tari Wayang Wong yang besar memerlukan sponsor yang kuat. Untuk itu, diharapkan adanya seseorang maecenas atau pelindung seni yang selain cinta pada seni itu yang rela mengeluarkan uangnya untuk kelangsungan hidup seni yang dicintainya itu. Sultan Hamengku Buwana I, VII, dan VIII adalah tokoh-tokoh yang cocok sekali mendapat predikat maecenas.

Pagelaran-pagelaran Wayang Wong yang megah itu mempuanyai tujuan bermacam-macam. Ada yang digunakan sebagai penyajian estetis yang dinikmati oleh Sultan beserta tamu-tamu undangan, ada pula yang digunakan untuk merayakan hari ulang tahun Sultan.

Di samping itu, ada yang dimaksudkan untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting dari pemerintah kerajaan belanda. Misalnya, pertunjukan pada 1937 digunakan untuk merayakan perkawinan Ratu Juliana dengan Pangeran Bernhard Van Lippe-Biesterfeld. Selain itu, pagelaran pada 1938 dimaksudkan untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) dan Nyonya Tjarda van Starkenborgh Slachouwer-Marburg, isterinya di Keraton Yogyakarta. Pagelaran terakhir pada 1939 dimaksudkan untuk merayakan kelahiran puteri kerajaan Belanda Irene Emma Elisabeth.

Tujuan pementasan Wayang dipertunjukan bukan hanya sebagai tontonan biasa di kalangan keraton. Tetapi, ada faktor-faktor kuat lainnya yang melatarbelakangi. Kebudayaan Wayang bagi para bangsawan Jawa merupakan kebudayaan yang penuh dengan filasfat dan pendidikan. Segi filsafat hidup dan pendidikan inilah kiranya yang menyebabkan para Sultan mengarahkan para putera dan kerabatnya untuk memahami karakter ksatria-ksatria dalam pewayangan.

Yang berbakat akan ditunjuk memegang peranan penting dalam pegelaran Wayang Wong. Putera-putera dan kerabat Sultan Hamengku Buwana VIII, antara lain Pangeran Pajakusuma, putera Sultan, ditunjuk sebagai penari Abimanyu; Pangeran Suryabrongta, putera Sultan, dipercaya memerankan Gatutkaca; Pangeran Adisurya, adik sultan, banyak membawakan peran Bima atau Werkudara; Kanjeng Condradininggrat, menantu Sultan, juga memegang peranan Gatutkaca; Kanjeng Jayawinata, menantu Sultan, membawakan peranan Antareja; dan Kanjeng Brongtadiningrat, ipar Sultan, banyak membawakan Peranan Arjuna.

Tokoh Arjuna adalah pahlawan terbesar dari cerita kepahlawanan Mahabrata yang kemudian dianggap sebagai ksatria ideal bagi orang Jawa. Sedangkan Gatutkaca, kemenakan Arjuna adalah pahlawan sejati dan pembela negara, yang dalam cerita Mahabrata bertekad mengorbankan jiwanya menjadi mangsa panah sakti Adipati. Gatutkaca melakukan itu agar Pandawa bisa memenangkan perang saudara yang dikenal sebagai Baratayuda yang sangat dahsyat.

Putera-putera Sultan Hamengku Buwana VIII lainnya, meski pun tidak sampai dipercaya untuk memegang peranan-peranan yang sangat berat, pasti diwajibkan pula untuk belajar menari dan menambil bagian dalam pertunjukkan Wayang Wong.

Di dalam Wayang Wong, meskipun menampilkan peranan puteri, tetapi selalu ditarikan oleh penari laki-laki. Hal itu dilandasi oleh tata cara hidup dan etika feodal yang tidak membenarkan adanya pergaulan dekat antara pria dan perempuan, etika feodal yang melekat di kehidupan ningrat saat itu. Wayang Wong adalah salah satu miniatur kehidupan ningrat yang selalu dipertunjukan di dalam Istana. Meski pun rakyat biasa diperkenankan menikmati pertunjukkan yang sangat khas ningrat itu.

Referensi
1. Darmoko, WAYANG DAN NEGARA: Sebuah Tinjauan Simbolik Ideologi-Politik, Universitas Indonesia.
2. D. N. Aidit, Manifesto Kebudayaan Kaum Marxis. Freedom Press, Yogyakarta 2007.
3. Dra. Yudiaryani, M. A., Pemanfaatan Tradisi Lisan Di Dalam Pertunjukkan Teater Indonesia.
4. Ir. Sri Mulyono, Wayang, Asal Usul Filsafat dan Masa Depannya, Gunung Agung, Jakarta.
5. Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto Teori-teori Kebudayaan. Penerbit KANISIUS, Yogyakarta.
6. Purwadi, Nilai Pendidikan Budi Pekerti dalam Seni Pewayangan, Kejawen; Jurnal Kebudayaan Jawa, Narasi Yogyakarta.
7. R.M. Soedarsono, Masa Gemilang dan Memudar Wayang Wong Gaya Yogyakarta, Tarawang PRESS, Yogyakarta.
8. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Kebudayaan dan Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1982.
9. Budi, Suwono, Dunia Pewayangan dan Kekuasaan Orde Baru, diakses melalui www.apakabar@clark.net.

----------------
(1) Macapat, yakni puisi tembang Jawa dengan pola-pola metrum tertentu; terikat oleh banyaknya baris dalam satu bait, banyaknya suku kata dalam setiap baris, dan jatuhnya bunyi pada akhir baris. Metrum tembang-tembang ini berjumlah sebelas, yakni: dhandhanggula, sinom, pangkur, durma, asmarandana, kinanthi, megatruh, gambuh, mijil, pocung, dan maskumambang.

(2) Sorrel mengajar sejarah tari dan teater serta literatur drama pada universitas colombia. Ia banyak menulis kritik tari dan teater pada majalah - majalah ilmiah di Amerika dan Eropa, dan juga seorang editor dari majalah tari di Amerika yang terkenal yaitu Dance Magazine.

* Penulis adalah anggota Divisi Fotografi Bingkai Merah.

Puluhan Bangunan di Kayumanis Dihancurkan Satpol PP

2010-12-01T18:44:00.004+07:00

Jakarta, Bingkai Merah - Puluhan bangunan yang berdiri di atas saluran air di kawasan RT. 07 dan RT. 08, Kayu Manis III, Matraman Jakarta Timur dihancurkan paksa oleh mobil beko dan Satpol PP (30/11). Aksi penghancuran bangunan di kawasan itu merupakan rangkaian pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran air. Setelah itu, beberapa tempat di Kelurahan Pisangan Baru akan ikut dibongkar.

Warga membangun tempat-tempat usaha di sana. Mereka sebelumnya membuka warung rokok, bengkel motor, pangkas rambut, warung kopi, tambal ban, dan lain sebagainya.

Menurut Lis Juraida, petugas dari kecamatan, menyatakan bahwa pihak kecamatan sudah memberikan surat peringatan pembongkaran kepada warga. Namun, warga berpendapat berbeda.

Surat peringatan pertama memang telah diterima oleh warga. Tetapi, di dalam surat tertanggal 25 November 2010 itu tidak ada stempel dari pihak kecamatan. Warga pun mengeluhkan minimnya sosialisasi.

“Saya hanya satu kali datang ke kecamatan beberapa minggu sebelum surat peringatan ketiga diberikan, di sana pun tidak ada kata kesepakatan dari camat dan kita,” tutur salah seorang warga yang tempat usaha tambal bannya dibongkar.

Tidak cukupnya dasar pembongkaran, sosialisasi, mediasi, dan ganti rugi di dalam penggusuran itu mencerminkan pengabaian hak rakyat untuk bertempat tinggal layak oleh pemerintah.

Semestinya, warga yang digusur mendapatkan kompensasi yang layak. Minimal, warga mendapatkan ganti rugi. Lis sebagai pihak kecamatan berjanji akan mengganti kerugian warga akibat penggusuran paksa itu.

“Kami akan mengganti kerugian warga yang bangunannya dibongkar. Namun, tetap harus disosialisasikan terlebih dahulu di masing-masing kecamatan dan kelurahan,” kata Lis.

Berbeda pendapat dari salah satu warga, “untuk ganti rugi, saya belum ada pemberitahuan. Tetapi, saya akan memintanya. Terakhir, kata pihak kecamatan, tidak ada ganti rugi yang diberikan,” bantah Sujiman, korban penggusuran paksa.

Selain itu, menurut Sujiman, pihak kecamatan tidak memberikan solusi terbaik untuk para warga yang bangunannya terbongkar.

“Di pertemuan terakhir beberapa minggu yang lalu di kantor Camat, Pak Camat hanya meminta kami untuk membongkar bangunan milik kami dan tidak ada solusi yang diberikan,” tambahnya.

Warga yang bangunannya digusur tampak pasrah. Tidak ada perlawanan dari warga. Mereka hanya mencibir penggusuran paksa yang dilakukan aparat pemerintah yang tidak menghormati hak asasi manusia. (PSG)

Foto: Yogi Suryana/Bingkai Merah.

Foto-foto lainnya di sini.

Hegemoni Rezim Orde Baru dan Kekuatan Media

2010-11-29T19:47:00.004+07:00

Oleh Yogi Suryana*

Sampai saat ini mungkin masih terlintas dalam ingatan kita saat rezim Orde Baru, Soeharto berkuasa. Saat itu, relasi kekuasaan begitu kental terasa. Kekuatan negara sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik. Kisah itu selalu hangat dalam pembahasan di masyarakat dan kalangan intelektual, bahkan mungkin pada masa yang akan datang.

Kekuatan Media, militer, dan kebijakan represi dari negara dijadikan sebagai alat untuk mematenkan kekuasaan rezim yang terbukti melalang selama 32 tahun. Aromanya terasa hingga saat ini.

Hegemoni Orde Baru Pasca G-30-S
G-30-S atau Gerakan 30 September merupakan titik awal Soeharto dengan Orde Barunya melangsir ke kursi kekuasaan tertinggi. Alih-alih G-30-S dianggap sebagai gerakan pengkhianatan dan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada pemerintah Soekarno. Komunisme pun dianggap ancaman bagi negara.

Bukti-bukti yang terbatas pada saat itu tidak dapat diandalkan. Angkatan Darat merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye antiPKI selang beberapa waktu kemudian. Fiksi-fiksi sejarah dibangun melalui berbagai media hegemonik. Narasi penyiksaan oleh anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dengan cara menyilet alat kelamin korban dipaksakan ke dalam ingatan kolektif massa. Alhasil, fiksi sejarah diamini sebagai fakta sejarah yang berkembang dari generasi ke generasi.

Proses hegemoni dimulai dengan terbitan-terbitan Angkatan Darat (AD). Informasi dan laporan-laporan palsu tumbuh subur. Terorisme AD menjadi garda terdepan di dalam menjalankan proses hegemoni mereka. Masyarakat yang ingin memberikan laporan dan kesaksiannya dihadapkan dengan moncong senjata. Militerisme menjadi bahasa tunggal saat itu.

Surat kabar, majalah, dan pamflet satu suara. PKI disalahkan dan menjadi dalang dari G-30-S. Atas dalih itu, semua anggota dan simpatisan PKI dan kebijakan politik Soekarno ditangkap secara represi. Mereka ditahan tanpa proses pengadilan. Banyak diantaranya disiksa dan dibunuh. Bukan hanya tentara pelakunya, sebagian masyarakat ikut membunuh. Mereka ada yang dipaksa, ada yang bergerak karena menelan materi-materi hegemoni AD.

Di dalam membangun ideologi pembenaran bagi kediktatorannya, Mayor Jenderal Soeharto menampilkan diri sebagai juru selamat. Ia seolah-oleh menumpas G-30-S. Literatur mencatatkan secara paksa fiksi sejarah itu.

Setelah Soeharto berkuasa menjadi presiden melalui kudeta merangkaknya, ia menggerakan aparatur negara untuk menanamkan materi propagandis ke masyarakat. Secara massal, pemerintahan Soeharto membuat buku-buku sejarah, kurikulum pendidikan secara menyeluruh, monumen-monumen, nama jalan, museum, film, upacara peringatan, dsb, dsb. Semua itu dilakukan untuk menguatkan proses hegemoni masyarakat, sehingga tercipta budaya bentukan yang diharapkan kekuasaan Orde Baru.

Proses hegemoni yang dipraktekan oleh Rezim Soeharto di atas menunjukkan dengan gamblang bahwa media memiliki kekuatan hegemonik yang sangat besar. Sekalipun soal fiksi-fiksi sejarah. Terbukti fiksi-fiksi sejarah itu seolah diyakini sebagai kebenaran sejarah. Masyarakat telah menjadi korban dari pembohongan dan pembodohan massal. Hal itu sejalan dengan teori Antonio Gramsci.

Hegemoni Menurut Antonio Gramsci
Antonio Gramsci (1891-1937) merupakan salah satu penganut Marxian asal Italia yang mempunyai gagasan sentral tentang Hegemoni. Meskipun sebelumnya banyak tokoh pemikir Marxian yang mempunyai ide dan gagasan tentang Hegemoni (Plekhanov, Karl Marx, dan Lenin), namun ketiga tokoh itu kurang mengonsepkan teori hegemoni bersifat sentral dalam teori sosial Marxisme.

Gagasan hegemoni pertama kali diperkenalkan pada 1885 oleh para Marxis Rusia, terutama oleh Plekhanov pada 1883-1984. Gagasan tentang Hegemoni telah dikembangkan sebagai bagian dari strategi untuk menggulingkan Tsarisme. Istilah itu menunjukkan kepemimpinan hegemonik yang harus dibentuk oleh kaum proletar dan wakil-wakil politiknya dalam satu aliansi dengan kelompok-kelompok lain, termasuk beberapa kritikus borjuis, petani, dan intelektual yang berusaha mengakhiri negara polisi Tsaris.

Bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya, Gramsci lebih maju dengan Lenin. Gramsci mengembangkan strategi untuk digunakan dalam masyarakat Eropa Barat berdasarkan pembedaan yang dibuat di antara "perang gerak" atau demonstrasi yang dilakukan di Rusia pada 1917 dan serangan langsung terhadap negara, dan "perang posisi" yang di lakukan di Eropa Barat.

Tujuan dari adanya perang posisi adalah mencapai hegemoni bagi kaum proletar dalam masyarakat sipil sebelum perebutan kekuasaan negara oleh partai komunis. Dengan adanya perang posisi, Gramsci menganggap kaum proletar mampu melahirkan intelektual dari kaum proletar sendiri, Sedangkan Lenin lebih melakukan penekanan pada peran dari kepemimpinan teoritis. Ia menyatakan “peran pejuang barisan depan hanya dapat dipenuhi oleh suatu partai yang dibimbing oleh teori yang lebih maju".

Istilah hegemoni sendiri berasal dari bahasa yunani, egemonia, yang artinya penguasa atau pemimpin. Bila dikaitkan apa yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci tentang hegemoni, yaitu upaya seseorang atau kelompok dominan untuk menguasai atas tubuh mau pun pikiran, ide serta gagasan orang lain atau kelompok tertentu yang tidak dominan, gagasan ini dapat diartikan sebagai sistem kekuasaan sosial-politik kelas dominan untuk menguasai kelas di bawahnya.

Ada tiga model pokok yang menurut Gramsci mempunyai keterkaitan dalam suatu formasi sosial yang membentuk landasan konsep Hegemoni. Yaitu, perekonomian, negara, dan masyarakat sipil.

Gramsci lebih memberikan penekanan pada negara atau masyarakat sipil, sehingga hal itu juga yang membedakan antara Gramsci dengan karya-karya Marxis lainnya. Namun, bukan berarti Gramsci mengabaikan perekonomian. Menurutnya, Marxisme jangan menjadi ekonomisme, yaitu pandangan bahwa landasan ekonomi menentukan superstruktur, seperti agama, politik, seni, budaya, pendidikan atau hukum.

Perekonomian, istilah ini digunakan untuk mendefinisikan bentuk dominan produksi pada satu wilayah dan suatu waktu, merupakan sarana teknis produksi dari adanya hubungan-hubungan sosial produksi yang dibangun berdasarkan pembedaan kelas-kelas dikaitkan dengan kepemilikan sarana produksi.

Negara, merupakan sarana kekerasan negara (polisi dan militer) yang dijadikan alat negara.

Sedangkan istilah masyarakat sipil mengandung arti organisasi-organisasi lain dalam suatu formasi sosial yang tidak merupakan bagian dari proses produksi material dalam perekonomian, bukan merupakan organisasi yang didanai oleh negara, tetapi merupakan lembaga-lembaga yang relatif panjang secara waktu dan dijalankan oleh orang yang di luar dari kedua bidang (ekonomi dan negara).

Kekuasaan Negara Melalui Media
Berdasarkan pada teori hegemoni Gramsci, kekuasaan bagian dari proses hegemoni itu. Maka, kekuasaan diartikan sebagai kondisi kemampuan seseorang atau kelompok bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok sesuai dengan keinginan penguasa dan untuk mencapai kekuasaan itu dibutuhkan strategi-strategi mempertahankan dan melestarikan kekuasaan. Bahkan, dengan menautkan kekerasan melalui militerisme.

Pertautan kekuasaan dan kekerasan seringkali terwujud dalam bentuk yang plural. Ada yang mengabsahkan pemakaian segala cara, meski pun buruk yang penting kekuasaan tetap terjaga. Akan tetapi, praktik dominasi kekuasaan tidak semata-mata diadakan melalui kekerasan fisik. Antonio Gramsci adalah teoris pertama yang menyatakan kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni tanpa kekerasan. Berbagai macam alat untuk melakukan strategi hegemoni oleh penguasa pun dilakukan melalui pendidikan, kebijakan, dan media.

Media pada dasarnya mempunyai fungsi dan peran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Posisinya begitu strategis di masyarakat. Bahkan, media mampu membentuk struktur dan tatanan sosial baru masyarakat. Dalam sembilan tesis yang dijelaskan oleh Raymond Williams, ada salah satu yang menjelaskan tentang pembahasan di atas. Salah satunya soal media televisi. Televisi dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang besar dan kompleks di satu sisi, tapi sekaligus anomi.

Bagi penguasa, media merupakan alat yang mujarab untuk menggiring masyarakat kepada kepatuhan dan kepentingan penguasa. Media bisa saja dijadikan sebagai alat propraganda. Sehingga, tidak heran kerja sama kepentingan politik sering terjadi antara elite politik dengan organisasi kepemilikan media massa. Kolaborasi itu untuk membangun struktur masyarakat sebagaimana yang mereka inginkan dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Melihat kondisi seperti itu, Gramsci menilai media massa merupakan perangkat hegemoni dari penguasa.

Pada kenyataannya hal itu terjadi di seluruh dunia. Namun, perwujudannya berbeda. Di negara otoriter atau junta militer kegiatan media massa di bawah "todongan senjata". Sedangkan di negara demokratis pemilik media massa turut serta dalam penentuan kebijakan kekuasaan politik.

Di Indonesia, misalnya, telah terjadi kolaborasi antara penyelenggara kekuasaan politik dengan pemilik media. Sehingga, tidak heran pemilik media massa menjadi pengurus partai politik tertentu. Bahkan, pemilik media massa juga memegang kekuasaan politik, seperti menteri. Selain itu, media massa bahkan menjadi pendukung suatu partai atau kandidat pemegang kekuasaan politik. Pesan yang disajikan cenderung menumbuhkan citra positif dari program partai atau kandidat.

Dalam kondisi saat ini, mungkin agak sulit melihat posisi kenetralan media. Ia tidak lepas dari kepentingan manusia, dalam hal ini penguasa atau pun pengusaha. Media, dengan teks, gambar, dan berbagai simbol lain kemudian menjadi teror yang menyusup di balik kesadaran manusia. Ia bisa menjadi sebentuk teror yang baik, mencerahkan, dan mencerdaskan. Sebaliknya, media massa juga bisa menjadi mimpi buruk. Menjadi teror kesadaran, lalu menggiring kesadaran kita pada apa yang dikehendaki media.

Terlepas dari pro dan kontra, teori kultivasi mengemukakan bahwa realitas pada media dianggap sebagai realitas yang sesungguhnya. Kejadian yang disajikan oleh media mana pun (televisi, koran, radio, dan internet) dianggap sebagai representasi keadaan sesungguhnya di masyarakat. Hal itu pernah dialami pasca kejadian Bom Bali II. Media di dalam maupun di luar negeri memberitakan kondisi di seluruh Indonesia dalam kondisi tidak aman. Padahal, berita itu bertolak belakang dengan kondisi sesungguhnya. Media seolah membuat hiper realitas, membesar-besarkan realitas dengan menaikan skala isunya.

Kemampuan lain media massa adalah menimbulkan efek langsung dan tidak langsung. Informasi kemacetan yang diinformasikan melalui televisi mau pun radio akan mempengaruhi para pengemudi untuk mengambil jalur lain agar terhindar dari kemacetan. Namun, yang paling penting adalah efek tidak langsung, sesuatu yang terasa perlahan, namun pasti. Secara tidak sadar perilaku kesehariannya adalah proses peniruan (social Learning) secara perlahan dari yang disajikan oleh media. Perilaku itu dilakukan karena publik menjadi terbiasa dengan apa yang dilihat di media. Ada proses psikologis internalisasi di sana. Akhirnya membentuk budaya tertentu. Misalnya dalam contoh yang sederhana, perilaku sosial mode pakaian dan rambut.

Dengan demikian, siapa yang mengendalikan pesan media massa dapat pula mengendalikan opini publik. Siapa yang mengendalikan opini publik dia pun akan memiliki kekuasaan.

*Penulis adalah anggota Divisi Fotografi Bingkai Merah.

Harga Mati untuk Kenaikan Upah Layak

2010-11-26T11:31:00.004+07:00

Jakarta, Bingkai Merah - Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jakarta menggelar aksi massa menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) dinaikkan sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (25/11). Para buruh menuntut UMP yang sebelumnya Rp1.200.000 naik menjadi Rp1.401.829. Tuntutan itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar oleh pihak Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan para pengusaha.

Aksi itu merupakan aksi ketiga kalinya. Beberapa hari sebelumnya para buruh menggelar aksi di kantor Walikota Jakarta Utara. Aksi massa yang digelar mulai dari pukul 6.00 WIB pagi itu merupakan respon atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang hanya ingin menaikan UMP DKI Jakarta sebesar Rp. 1.300.000.

“Sudah cukup kita ditindas. Saatnya buruh Jakarta bersatu menuntut kenaikan upah layak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Tuntutan kita tidak melanggar UUD atau UU Ketenagakerjaan,” tutur seorang buruh saat berorasi politik.

Tuntutan buruh memang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Justru, tuntutan buruh dilindungi UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 89 Tahun 2010.

Tuntutan mereka terbilang realistis. UMP DKI Jakarta lebih kecil dibandingkan UMP di Bekasi, Bogor, Depok, dan Tanggerang. UMP sebesar itu sangat tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari secara layak.

Pada kesempatan kali itu, ribuan buruh menggelar aksinya dengan menutup jalan masuk ke Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jalan Raya Cakung - Cilincing, Jakarta Utara. Jika Gubernur Fauzi Bowo tidak mau merealisasikan tuntutan itu, aksi mogok nasional dengan menutup kawasan pelabuhan dan kawasan-kawasan industri lainnya di Jakarta telah disiapkan oleh mereka.

“Ingat kawan-kawan, perjuangan kita tidak berhenti di sini sebelum Fauzi Bowo mengabulkan tuntutan kita. Informasi dari kawan-kawan serikat buruh di kawasan pelabuhan Marunda dan kawasan Industri Pulo Gadung telah siap melaksanakan mogok nasional jika tuntutan kita tidak dikabulkan,” seru salah seorang perwakilan buruh.

Bersatunya para buruh di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan memblokir jalan masuk ke Kawasan Industri merupakan pukulan telak bagi pengusaha dan penguasa. Selama ini, mereka melakukan kolaborasi jahat untuk membuat kaum buruh menderita. Bersatunya kaum buruh menuntut hak-haknya merupakan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. (PSG)

Foto: Yogi Suryana/Bingkai Merah.

----------------
Foto-foto lainnya lihat di sini.

Puluhan Perempuan Aksi Mengecam Kekerasan

2010-11-26T02:06:00.007+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Sekitar sembilanpuluh perempuan dari Koalisi Perempuan Cinta Damai bergema lantang di Bundaran Hotel Indonesia memperingati dimulainya Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25/11).

“Hidup perempuan... hidup perempuan…,” serentak digelorakan mereka.

Di dalam aksi itu, mereka menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan di berbagai dimensi kehidupan. Bukan hanya kekerasan di ranah ekonomi, politik, hukum, dan psikologis, melainkan pula ideologi, agama, dan kepercayaan.

Hasil laporan Wahid Institute selama 2009, terdapat 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh aparatus negara. Di antaranya, 45 persen atau 18 kasus melibatkan kepolisian, 20 persen atau 8 kasus oleh pemerintah daerah, 15 persen atau 6 kasus oleh pemerintah desa dan kecamatan, dan 10 persen atau 4 kasus dari kejaksaan dan Bakorpakem.

Selain itu, pada 2010 telah terjadi persekusi Jamaah Ahmadiyah di Manis Lor, penyerangan Gereja HKBP Bekasi, penyerangan dan pembakaran pemukiman Ahmadiyah di Cisalada, dan penutupan gereja dan penurunan patung Budha di Tanjung Balai. Semuanya turut memberikan dampak atas semakin rentannya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut Dwi Rubiyanti Kholifah dari The Asian Muslim Network (AMAN), aksi kali itu sebagai bentuk kampanye semangat toleransi melalui bahasa perempuan, sebagai kaum yang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis agama dan kepercayaan. Secara bersamaan, Lidia dari GKI Yasmin menekankan pentingnya ketegasan pemerintah atas segala kasus kekerasan yang tengah terjadi.

“Dalam hal ini, kami menuntut ketegasan dari Presiden SBY untuk berani menyelesaikan dan menghapuskan berbagai tindak diskriminasi agama,” tambahnya.

Pelanggaran kebebasan beragama yang telah melahirkan diskriminasi kepada sejumlah pihak menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling dirugikan. Mereka kerap mendapat kesulitan mengurus keperluan administratif, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernikahan, dan Catatan Kematian. Bukan hanya itu, mereka pun dilarang untuk menyatakan agamanya dalam surat-surat resmi.

Hal senada disampaikan oleh Siti Aminah dari Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan khususnya pemerintah dan aparatus hukum, bahwa tindak laku diskriminasi seperti kekerasan terhadap perempuan bukan hanya mendera fisik, tetapi juga hak-hak dan kepentingan dari kaum perempuan itu sendiri.

“Ada semacam cara pandang yang diskriminatif yang melanda mereka di dalam menganut agama dan sistem kepercayaan di luar enam agama yang diakui di negara ini. Oleh karena itu, perlunya peran perempuan sebagai sosok yang feminim untuk membangun toleransi beragama,” ujar Siti.

Di dalam kesempatan itu, mereka menuntut negara memenuhi hak kebebasan beragama/berkeyakinan tanpa diskriminasi dan tindakan tegas secara hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan berbasis agama.

Selain itu, mereka menyerukan kepada masyarakat untuk mengedepankan dialog dan toleransi dalam menyikapi perbedaan. Juga, mengajak media massa untuk mengedepankan jurnalisme damai untuk mendukung toleransi antar agama.

Rencana ke depan, mereka yang berasal dari 33 organisasi itu akan monitoring berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan hak beragama dan mengajukan Judicial Review UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang berisi penegasan jaminan hak untuk memeluk atau meyakini dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. (ARS)

Foto: Heru Suprapto/Bingkai Merah.

16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

2010-11-24T23:25:00.006+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Selama enambelas hari ke depan diperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25/11 - 10/12). Berbagai elemen masyarakat di beberapa kota akan mengisi momen itu dengan kegiatan kampanye. Mereka mengusung semangat yang sama, yakni hentikan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh personal, publik, dan negara.

Komnas Perempuan sendiri secara spesifik mengusung tema “Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani” selama lima tahun ke depan. Di dalam siaran persnya (24/11), Komnas Perempuan menyatakan kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dalam peta kekerasan terhadap perempuan karena memiliki dimensi yang sangat khas perempuan. Isu itu sering dikaitkan dengan isu moralitas yang melulu mendiskriminasi perempuan berkaitan dengan tubuh dan seksualitasnya.

Menurut Siti Maesaroh, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, kekerasan seksual yang dialami perempuan, antara lain perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi atau serangan bernuansa seksual, kontrol seksual, pemaksaan aborsi, penghukuman tidak manusiawi dan seksual, serta pemaksaan perkawinan.

"Aparatur negara dalam kapasitas tugas juga menjadi pelaku kekerasan. Ketika terjadi kekerasan, aparat negara membiarkan tindakan kekerasan itu berlanjut," ujar Siti.

Negara juga kerap melakukan kriminalisasi tubuh dan seksualitas perempuan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, baik di pemerintahan pusat, maupun di pemerintahan daerah.

Soal data, Komnas Perempuan memantau sepertiga dari kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan seksual. Totalnya sebanyak 91.311 kasus dari 2008 – 2010.

Selain itu, media massa juga berperan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selain mengobjektifikasi tubuh dan seksualitas perempuan lewat pencitraannya, juga kerap melakukan reviktimasi, yakni perempuan menjadi korban seksual kedua kalinya oleh media.

“Media harus memajukan gambaran seimbang dan tidak boleh ada unsur diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, marjinalisasi, dan diskriminasi," tegas Neng Dara Affiah, Komisioner Komnas Perempuan.

Kumpulan berita yang dihimpun Komnas Perempuan, sebanyak 151 isu kekerasan seksual diberitakan media massa. Angka itu merupakan data dari bulan Januari hingga November 2010.

Dalam rangka mengenalkan kekerasan seksual yang jarang diinformasikan melalui media massa, Komnas Perempuan akan menggelar pemutaran film dan diskusi selama 16 hari di Kineforum, Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya no 73, Jakarta Pusat. Semoga kampanye anti kekerasan terhadap perempuan selama 16 hari itu menjadi selamanya. (bfs)

Ilustrasi: Amnesty Internasional.

Selebrasi Kebhinekaan Indonesia

2010-11-03T14:29:00.006+07:00

Jakarta, Bingkai Merah – Selebrasi kebhinekaan Indonesia digelar di halaman Museum Fatahilah (31/10). Selebrasi dalam bentuk parade dan panggung budaya itu merupakan momentum untuk menegaskan kembali sikap toleransi di tengah keberagaman budaya. Sekaligus, penguatan sikap untuk menuntut negara menjamin keberagaman yang ada di Indonesia.

Selebrasi kebudayaan yang dihadiri oleh setidaknya seribu orang menampilkan pergelaran kesenian dan identitas budaya dari tiap provinsi. Hal itu menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara paling multi etnis dan agama. Namun, kebhinekaan masih menjadi slogan yang tidak terselenggara dengan baik di Indonesia.

Menurut pihak penyelenggara dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) di dalam siaran persnya, negara telah melakukan pembiaran atas serangkaian penyerangan antar masyarakat sipil, tekanan demi tekanan antara kelompok yang merasa sebagai “mayoritas” kepada kelompok yang distigma “minoritas”, dan terus bertambahnya daftar korban kekerasan yang terwujud dari sikap-sikap intoleransi tanpa pernah ada penyelesaian.

Atas dasar itu, sejak 25 Oktober, lebih dari 500 orang dari 33 provinsi menghadiri Konsolidasi Bhineka Tunggal Ika ke II. Konferensi itu menjadi komitmen bersama untuk menjaga Indonesia yang beragam dan berkeadilan sosial.

Keadilan Pondasi Kebhinekaan Indonesia
Beberapa utusan dari provinsi menyatakan bahwa keadilan merupakan pondasi kebhinekaan Indonesia. Hal itu terungkap di konferensi. Kebhinekaan bukan sekadar warna budaya yang berkibar sendiri-sendiri. Tetapi di dalamnya memuat substansi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ketika terjadi distribusi ekonomi yang tidak merata dan hak sosial dan politik yang terpinggirkan di daerah-daerah, maka hal itu melukai kebhinekaan.

Hal yang sama disampaikan Anis Ronsumbre, utusan dari tanah Papua. Menurutnya, bangsa-bangsa telah sepakat untuk membentuk negara kesatuan Indonesia di atas kebhinekaan. Namun, di dalam pelaksanaannya menyimpang. Banyak masyarakat adat dipinggirkan hak-haknya. Mereka menjadi kelompok yang tercerabut dari tanah kelahirannya sendiri. Terlihat jelas pada kondisi rakyat di tanah Papua.

Menurut Anis, saat ini rakyat di tanah Papua pada puncak ketidakpuasan. Selama ini rakyat Papua hanya diobjekan. Sumber daya alam disana dieksploitasi oleh investor asing secara membabi buta. Perampasan tanah adat kerap terjadi. Mereka yang memperjuangkan hak-hak rakyat direpresi oleh militer bersenjata lengkap dengan labelisasi “separatis”. Sementara itu, pemerintah belum juga membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat Papua, meskipun sudah diterbitkannya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Rakyat Papua menghendaki evaluasi atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-undang itu gagal menyejahterakan rakyat Papua. Kami berharap pemerintah membuka dialog tentang substansi persoalan masyarakat Papua,” ujar Anis penuh harap.

Soal konflik berbasis agama, Anis menjelaskan, di tanah Papua bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang dilanda konflik bebasis agama. Rakyat Papua selama ini hidup rukun antar keyakinan yang ada. Semua agama dan keyakinan bebas berkembang. Tidak ada satu pun rakyat Papua yang memecah persatuan itu. Mereka sering menyelenggarakan kegiatan keagamaan bersama, baik antar agama dan komunitas adat sebagai upaya menjaga keharmonisan. Anggapan salah jika rakyat Papua menyukai permusuhan.

“Yang menyebabkan kita bertikai antar agama karena ada kelompok yang berusaha mendominasi dan memaksakan agenda kelompoknya di tengah masyarakat yang beranekaragam,” ujar Anis lebih lanjut.

Resolusi Jakarta
Konsolidasi Bhineka Tunggal Ika ke II menghasilkan Resolusi Jakarta. Ancaman kebhinekaan oleh kelompok ekstrem dan aparatur negara, kebijakan yang tidak mengakomodir kearifan lokal, diskriminasi hak dasar masyarakat adat, dan eksploitasi sumber daya alam yang menyengsarakan rakyat merupakan rumusan dari Resolusi Jakarta.

Selain itu, Resolusi Jakarta merekomendasikan, antara lain hapuskan semua bentuk diskriminasi dengan mengamandemen segala kebijakan yang diskriminatif dalam hal budaya, sosial, ekonomi, dan politik, dan nasionalisasi sumber daya alam di bawah pengawasan rakyat. Sebagaimana kewajiban pemerintah menyelenggarakan semua itu. (bfs)

Foto: Candra Irawan/Bingkai Merah.
---------------------
Foto-foto selengkapnya lihat di sini (Foto-foto: Yogi Suryana, Candra Irawan, Kornelius Pinondang, Prasetyo Serna Galih, Heru Suprapto).

Makna Sumpah Pemuda dari Pojok Kanayakan (III - Habis)

2010-11-02T07:26:00.003+07:00

Oleh Mirza Ahmadhevicko*

Kami berpisah di simpang kamar mandi. Saya belok kiri, sedangkan Pak Yamin lurus terus ke belakang. Di ambang pintu, saya masih sempat berpikir: mengapa jadi begini? Mengapa saya begitu saja menyetujui dan kemudian menuruti apa yang disarankannya. Bukankah sudah lama saya tidak melakukan ritual. Saya seperti terempas ke masa yang lampau, teringat imbauan-imbauan dari Bapak-Ibu yang seperti tak bosan menanyakan apakah saya sudah menjalankan kewajiban harian, paling tidak sehari lima waktu. Saya mengingat betapa seringnya terjadi perbantahan menyangkut hal tersebut. Semakin kuat nada imbauan yang mereka sampaikan maka akan semakin keraslah penyangkalan yang saya persiapkan.

Apa yang terjadi dengan hari ini? Mungkinkah perasaan malu dan segan yang lebih mendesak sehingga tak ada penolakan bahkan rasanya saya melangkah begitu ringan saat bersiap melakukan ritual? Apakah karena perasaan bahagia yang membuat saya seolah ada di tengah taman bunga? Betapa menyenangkan bisa menghadap tuhan dalam keadaan bahagia; jauh dari rusuh dan gulana.

Empat rakaat terselesaikan. Tak lama kemudian adzan kembali terdengar. Empat rakaat lagi yang harus saya dirikan. Saya panjatkan berbagai pujian dan sanjungan kepada tuhan dan nabinya atas pengalaman hari ini yang sungguh tak terduga. Segala sesuatu yang tak terbayangkan saat di permulaannya muncul menjadi peristiwa. Akhirnya, rencana wawancara terwujudkan pula. Wawancara ini telah, dan akan terus, menyatakan banyak hal untuk materi esai yang telah saya janjikan. Mungkin karena itu saya merasa senang melaksanakan sembahyang. Meski tadi saya hanya seperti sedang bermonolog. Namun, saya menyimpan keyakinan bahwa tuhan memperhatikan sambil menunggu akhir segala doa dan munajat yang saya haturkan.

Saya keluar kamar tempat sembahyang. Jajaran punggung-punggung buku menyambut di lorong samping ruang televisi yang menyala tanpa penonton. Sekilas terlihat dan terdengar acara kuis yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan bodoh kepada selebritas ibu kota yang bicara beraku-aku ria disertai tuturan ganjen antara “Oh my God”, “Please dong”, “Sumpeh loch”, dan seterusnya.

Ada perasaan lucu yang menyeruak saat menyadari bahwa sekarang tv telah menjadi kiblat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mungkin di antaranya berada dalam ketaksadaran bahwa dirinya sedang digiring ke dalam dunia penuh slogan gaya hidup dan budaya instan. Ada rasa geram saat menyadari bahwa saya adalah bagian dari mereka juga. Seperti juga musik dari band-band banci yang kerap disambut histeris oleh pemujanya yang melahirkan manusia-manusia berperangai lembek tetapi cepat marah. Ingin rasanya menggerutu lebih panjang dan lebih lebar lagi kalau tidak ingat lokasi di mana saya berada dan untuk apa saya berada di sini. Saya seperti kembali mendarat di bumi, berpijak di atas kenyataan sehari-hari. Kaki terus melangkah menapaki granit kotak dalam ukuran lebar yang menuju halaman belakang.

Saya mendapati Pak Yamin sedang memilah dedaunan di depan kandang kambing. Rupanya dia juga memelihara hewan yang satu itu. Posisinya memunggungi saya yang datang dari arah rumah. Di sudut lain terlihat Mang Jali sedang menyapu sisa serutan dan potongan kayu di sebentuk pendapa yang menjadi workshop pembuatan furnitur.

“Gemuk-gemuk ya Pak?”

“Hmmm. Lama juga kau berdoa. Apa saja yang kauminta? Hahaha…” kepalanya menoleh sebentar dan kembali fokus pada apa yang sedang dikerjakannya. Pertanyaan yang dilontarkannya menohok perasaan sehingga saya hanya menjawabnya dengan senyum dan tawa kecil saja.

“Mengapa yang itu dipisahkan dari kumpulannya, apa mereka sedang dikawinkan; atau terbuang?” tanya saya sambil menunjuk dua ekor yang terpisah kandang.

“Mereka bukan binatang jalang; mengapa mesti dibuang?” jawabannya menunjukkan bahwa dia juga seorang pembaca Chairil. Saya sengaja berusaha bergurau dengan sedikit menyitir penyair besar Indonesia yang dengan ‘Aku’-nya membuat dunia menoleh kepadanya. Pernyataannya dilanjutkan, “Itu dua kambing baru. Mereka sengaja dikarantina untuk beberapa waktu dengan tujuan menguji apakah mereka benar-benar sehat atau mengidap penyakit.”

“Kelihatannya Bapak cukup paham perihal bagaimana memelihara kambing yang baik.”

“Tidak juga. Saya masih terus belajar karena pada prinsipnya segala sesuatu ada caranya, ada ilmunya, sehingga tidak boleh sembarangan. Saya juga banyak belajar dari Mang Jali.”

“Saya sama sekali buta perihal kambing meskipun saya sangat suka makan sate kambing.”

“Hahaha…mudah diterka. Bukankah kaubagian dari generasi instan. Jangan-jangan kau pun tak tahu apakah kambing itu beranak atau bertelur.” Ada nada sinis dalam jawabannya dan saya tidak bisa menyangkalnya.

“Bagaimana kalau sakit; apakah Bapak akan memanggil dokter hewan untuk memeriksanya?” tanya saya sekenanya sembari melangkah mendekati kandang.

“Tentu saja. Masa saya harus ke dukun; itu lebih tidak masuk akal. Meskipun demikian sangat jarang kambing-kambing itu terserang penyakit, terutama yang gawat-gawat. Untuk beberapa penyakit ringan saya masih bisa mengatasinya. Salah satu yang paling sering adalah kambing-kambing yang keracunan daun singkong yang banyak mengadung sianida. Mang Jali biasanya saya suruh menusukkan tangkai pelepah daun pepaya ke dalam pantat kambing agar bisa cepat kentut. Cara tersebut sering menyelamatkan kambing dari kematian.” Jawabannya membuat saya sadar betapa bodoh pertanyaan yang saya lontarkan. Di dalam hati saya tersenyum lebar betapa pertanyaan bodoh saya direspon dengan cukup pintar sehingga saya masih juga bisa mendapatkan pengetahuan dari ranah pengalaman Pak Yamin dalam menangani kambing yang sakit. Perhatian saya tertuju pada kandang berbentuk panggung sekira semeter tingginya yang terbuat dari balok-balok kotak berdinding bambu yang dianyam; beratap tinggi dari alang-alang yang dijalin dan tersusun rapi memanjang.

“Bagaimana penelitianmu; sudah selesaikah?”

“Sudah Bab V; masih dalam bimbingan.”

“Percepatlah! Apa judulnya?”

“Harian Rakjat –studi tentang kelahiran, perkembangan, dan peranannya 1951 – 1965”

“Jangan mempersulit diri sendiri. Cepat selesaikan. Pulang kampung dan beternak kambing.”

“Hehehehe…,” tawa saya tak tertahan.

“Mengapa tertawa? Aneh dengan saran saya?” matanya membeliak mempertanyakan sarannya yang saya remehkan. Bagaimana tidak, saran yang ditawarkannya terdengar seperti main-main belaka. Saya melihat bayangan kesiasiaan dari tawaran Pak Yamin saat mata saya memandang ke arah kandang ayam dan Mang Jali yang sekarang disibukkan oleh belasan ayam kate yang berebut makan. Saya tidak menjawab sehingga dia melanjutkan, “Kaum intelektual jangan malas bekerja; maksud saya kerja tangan tak hanya kerja otak. Pekerjaan yang pertama tak kalah mulia dengan pekerjaan yang kedua.”

“Saya ingin melakukan apa yang menyenangkan saya, apa yang saya senangi saja.”

“Kalau memang benar begitu prinsip hidupmu, biarkan saya tidak sepaham. Jawabanmu itu seperti menandakan bahwa kau menghamba pada kesenangan belaka. Mahasiswa kita di Belanda pada zaman pergerakan dengan sadar meninggalkan berbagai kesenangan yang tersedia di negeri oranye untuk sebuah cita-cita yang mungkin sekarang terdengar basi bahkan mungkin absurd: kemerdekaan bangsa. Mereka seperti tidak tertarik dengan pelacuran, mariyuana, kokain, dan kesenangan lain yang tersedia di sana.” Mungkin wajah saya sekarang sedang memerah karena mendengar jawabannya yang lugas dan tajam.

“Mereka bukan kaum masokhis yang bahagia dan bersukacita menjalani siksaan. Setelah suntuk bergaul dengan buku-buku dan berbagai risalah, beberapa dari mereka justru melewati waktu liburan di dalam penjara karena dianggap makar dan mengganggu stabilitas kehidupan di Hindia Belanda. Sebagian besar dari kita yang hidup sekarang, tidak mau mempersulit diri untuk hal-hal yang berada di luar kepentingan pribadi. Tidak hanya mahasiswa yang kini telah begitu pragmatis dan individualistis, bahkan dosen-dosen pun demikian. Yang mereka butuhkan hanyalah kehidupan yang normal atau mapan; rumah, mobil, saldo bank yang terus bertambah, anak-anak yang bersekolah internasional di mana pelajaran sejarah dihapuskan, istri cantik dan kalau bisa dua atau tiga orang simpenan mahasiswi. Itulah fakta hari ini, sangat berbeda dengan zaman pergerakan.” Beberapa helai daun jati melayang berputar lepas dari tangkai rantingnya.

“Tan Malaka rela bersusah-susah membangun sekolah bagi anak-anak kuli kontrak di Tanjung Morawa di Deli sana; dan itu dilakukannya setelah ia lulus dari Belanda. Apa yang dilakukannya membuatnya ‘berurusan’ dengan tuan tanah dan gubernemen. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah juga tak bisa disebut ‘menyenangkan’; seandainya itu bisa dijadikan pelajaran.”

“Saya ingin menjadikan pengalaman-pengalaman mereka menjadi pelajaran. Saya kira sangatlah baik bisa belajar dari sepak terjang para pahlawan. Mengenai pahlawan. Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan kemungkinan-kemunginan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada beberapa tokoh yang telah meninggal. Apa pendapat Bapak mengenai Soeharto?”

“Iya, saya ikut mendengarkan perdebatan yang sering kali nyaris berubah menjadi debat kusir menyangkut hal itu di televisi dan koran. Kalau saya ditanya sih akan menjawab boleh saja setiap orang memiliki penilaian; baik itu setuju maupun tidak setuju. Bagaimana pun 32 tahun menjadi penguasa tertinggi bukanlah suatu hal yang mudah. Setidaknya diperlukan resep canggih yang bisa mempertahankan kekuasaan tetap dalam pelukan. Soeharto adalah salah satu dari sedikit ‘orang hebat’ yang pernah ada di negeri ini, tetapi pahlawan tidak harus seorang hebat, begitu pun sebaliknya, tidak setiap orang hebat layak disebut pahlawan. Kita tahu bahwa banyak orang hebat yang sebenarnya tidak lebih dari seorang maling.”

“Apakah jawaban itu bermaksud bahwa Soeharto tak layak?”

“Tentu saja. Setidaknya itulah jawaban saya. Jika kaupunya jawaban berbeda tak apa, namun saya ingin tahu apa yang menjadi landasan dari jawabanmu itu. Tentu saja jawaban itu tidak hanya terdiri dari impresi-impresi saja. Sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawabkan, paling tidak.”

“Saya juga tidak setuju atas rencana itu meski saya tidak banyak tahu menyangkut pribadi dan kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan masyarakat kita ini di zaman itu. Menurut Bapak hal apa yang terbilang parah?”

“Banyak sekali, namun yang jarang dikemukakan oleh banyak ahli adalah mengenai transmigrasi. Itu salah satu kebijakan parah yang meskipun tujuannya baik namun proses untuk menuju tujuan itu dikerjakan dengan sangat serampangan. Konflik antara warga lokal dengan transmigran sering membuat kita terancam dalam bahaya disintegrasi. Hampir semua kerusuhan berbau SARA dipicu oleh dua kutub masyarakat seperti itu. Salah satu contoh di Kalimantan. Sejak 1970 proyek transmigrasi dijalankan bersama dalam paket-paket eksploitasi hutan, pertambangan, termasuk apa yang saat itu begitu terkenal dengan sebutan Program Sejuta Hektar Lahan Gambut adalah beberapa program yang selalu membuat persinggungan konflik terjadi dan terus meruncing.

“Pola pertanian tanaman pangan secara intensif kenyataannya tidak cocok dengan iklim dan SDA tempatan sehingga program tersebut sangat tampak sebagai Jawa Sentris. Bahkan, hal tersebut juga dikukuhkan dengan pemberian atau pengubahan nama desa ke dalam nama-nama Jawa seperti Sido Rukun, Sedya Mulya, Sumber Sugih, dll. Di Jambi bahkan para transmigran dengan prakarsa dari pemerintah telah menyerobot lahan yang terdiri dari hutan dan belukar habitat hidup Orang Rimba. Hal serupa juga terjadi di Suku Sakai, Singkut, Talang Mamak, dan masih banyak lagi. Transmigrasi juga sering menjadi sarana islamisasi yang artifisial dan itu semua berujung pada konflik antarsesama. Kerusuhan di beberapa wilayah di Kalimantan, Lampung, Nangroe Aceh Darussalam, Ambon, dan Papua, selalu melibatkan antara warga lokal dengan pendatang yang umumnya adalah para transmigran. Potensi konflik masih terus ada sampai dengan saat ini selama orang pribumi selalu merasa dirampok sumber daya alamnya oleh para transmigran. Selain itu, perasaan warga lokal menjadi warga kelas dua dan teralienasi di tanah leluhurnya juga menjadikan transmigrasi bukan malah menjadi sumber perekat bangsa tetapi malah menjadi sumber disintegrasi. Mendasarkan penilaian dari satu soal itu saja setidaknya sudah terbayang siapa dan bagaimana Soeharto memimpin negeri ini. Tidakkah itu lebih cocok disebut rezim bandit yang haus darah sembari terus mengumbar senyuman yang membius. Bagi saya dia tak layak dipromosikan menjadi Pahlawan Nasional. Dedengkot rezim fascisme mau jadi pahlawan di negeri demokratis, yang bener aja?” Selesai menjawab Pak Yamin melangkah ke rumah tanpa mengatakan sepatah-dua patah kata yang bisa menjadi keterangan ke mana atau apa yang akan ia lakukan; haruskah saya menunggunya di sini, di depan kandang kambing ini atau harus mengikutinya ke dalam. Karena tanpa keterangan maka saya menunggunya di sini.

“Si Bapak kamana?”

“Nggak tahu Mang, ke dalam.”

“Oh,” Mang Jali menghampiri saya; berjalan ke arah kandang kambing. Ayam-ayamnya telah kenyang dan sudah masuk kandang. Kambing-kambing di dalam kandang masih makan, masih memamah biak. Dari sela-sela rerimbun dedaunan masih terlihat langit barat yang tersepuh merah dan rombongan kapinis yang terbang berombongan.

“Gemuk-gemuk ya Mang.”

“Makanan ternak di sini sangat diperhatikan. Pak Yamin disiplin soal makanan. Dia sedih kalau hewannya kurus dan terlantar.”

"Si Mamang rajin euy! Mang Jali tinggal di mana?”

“Caket A, di ditu.” Mulutnya menunjukkan arah tempatnya tinggal. Pandangan saya berkeliling menikmati keluasan halaman belakang yang dipenuhi tetumbuhan dan berbagai kandang hewan. Asap masih mengepul dari tumpukan sekam dan potongan kayu yang dibakar bersama dedaunan dan rumput kering.

“Itu si Bapak keluar.” Mang Jali memberi tahu kedatangan Pak Yamin. Langkahnya tak mengarah ke tempat kami. Tangannya melambai memanggil saya agar mengikutinya ke sebuah dangau kayu di sebelah barat halaman. Dia telah lebih dahulu sampai dan langsung duduk saat saya datang berbarengan dengan seorang lelaki lain, mungkin asistennya yang lain lagi, yang mengantarkan minuman dan kudapan.

“Mari kita minum kopi lagi; dan ini juga ada ubi dan pisang rebus.”

“Terima kasih Pak, sehari ini sudah banyak saya merepotkan Bapak.”

“Iya, kausudah benar-benar merepotkan saya. Tetapi tak mengapa, saya senang juga dibuat repot oleh mahasiswa dengan cara seperti ini. Pertanyaanmu dan perbincangan kita mengenai orang-orang dan peristiwa-peristiwa besar membuat saya terus diingatkan bahwa sebenarnya saya, kita, bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan mereka semua. Kesadaran semacam itu penting agar kita tidak besar kepala merasa sok menjadi orang besar, orang penting. Padahal seujung kuku pun tidak!” tangannya meraih cangkir kopi dan meminum beberapa teguk.

“Setuju Pak, wawancara ini bagi saya paling tidak menjadi peta-kompas yang mengeluarkan saya dari kebingungan.” Saya ikut mengangkat cangkir kopi, meminumnya dan mengambil sepotong ubi bewarna ungu.

“Kebingungan memang bagian dari sejarah. Kalau peta navigasi berubah, tidak hanya kelasi yang hilang akal tetapi kapten dan juru mudi pun harus kembali belajar. Kini anak bangsa tengah merindukan kembali Ibu dan Bapak bangsanya. Sejarah adalah ingatan, semacam warisan yang disimpan dan diturunkan dalam kesadaran kolektif agar kita tahu bahwa banyak orang sebelum ini telah bersusah payah mengumpulkan baru dan pasir serta menggali pondasi agar terbangun rumah yang sekarang melindungi kita dari panas dan hujan.”

“Tadi Bapak menolak menyematkan tanda Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Bagi Bapak, siapakah pahlawan generasi ini?”

“Orang muda. Banyak orang muda yang mesih tetap konsisten mengikuti idealisme mereka. Salah satu dari mereka adalah Butet sang pendiri ‘sekolah alam’ itu. Pendidikan adalah kunci penting untuk mengakhiri penjajahan dan pembodohan. Mungkin kauperlu mengulang apa yang telah sejak pagi kita perbincangkan. Kita harus kembali ke masa the founding generation. Dengan segala perbedaan dan kelemahan mereka sebagai manusia, setidaknya ada dua kesamaan mendasar yang dapat kita perhatikan. Pertama, semua terpelajar dan terdidik. Kedua, semua aktif dalam kegiatan mengajar dan mendidik. Mungkin memang dari sanalah narasi nasional bermula: orang tua yang terpelajar dan terdidik menghendaki anak-anak yang juga terpelajar dan terdidik. Mereka rata-rata well informed, suatu keadaan yang dimungkinkan karena mereka adalah orang-orang yang well read. Selanjutnya yang dibaca itu dapat dipergunakan secara bermanfaat karena mereka termasuk well equipped. Tanyakanlah kepada Tan Malaka atau Sjahrir, kepada Tjokroaminoto atau Soekarno, kepada Tirto Adhisoerjo atau Mas Marco, maka mereka akan memberikan jawaban dan siap mempertahankan pendapatnya. Zaman itu adalah saat demokrasi berlangsung seperti idealnya, maksud saya mereka siap berbeda pendirian meski tak mesti bermusuhan. Lawan politik bukan berarti musuh politik.” Cahaya semakin merendah. Pohon-pohon telah berubah menjadi siluet dalam keremangan senja. Saya masih berusaha mencari akhir dari wawancara ini.

“Bukankah bangsa ini sudah merdeka, maksud saya, apakah masih terjadi penjajahan dan siapakah yang Bapak sebut sebagai penjajah?”

“Kita belum merdeka 100%. Kermerdekaan itu setidaknya mengandung tiga komponen yang membangunannya: self reliance, independence, dan self determination. Hatta dan Sjahrir lebih kuat memberi penekanan pada self reliance yaitu otonomi terhadap setiap individu dalam memutuskan apa yang harus dikerjakan dan mempertanggungjawabkan kenapa hal itu harus dikerjakan. Soekarno fokus pada independence, sedangkan Tan Malaka melihat kemerdekaan terwujud jika, dan hanya jika sebuah kelompok sosial memiliki kesanggupan dalam menentukan nasibnya dan tidak menggantungkan peruntungannya pada kelompok sosial yang lain –self determination.

“Meskipun periode perang fisik telah lama selesai, namun, bukan berarti penjajahan ikut berhenti. Saat ini tengah berlangsung perang kebudayaan. Modal asing juga ikut menjajah kedaulatan bangsa. Mereka tidak bekerja sendirian; mereka menggaet dan mengajak pemerintah kita untuk ikut bekerjasama dengan mereka. Sadar atau pun tidak sadar, sebagian elit di negeri ini telah menjelma penjajah bagi sebagian besar rakyat kebanyakan. Salah satu yang sudah sangat ramai dibicarakan adalah persoalan Papua. Meskipun kita telah banyak mengambil untung dari emas, tembaga, gas, dan hutan yang melimpah di sana namun kita seolah buta sehinga takmelihat kemiskinan dan kebodohan yang masih menggurita. Salah satu sumbangan penting yang telah dilakukan Butet adalah aktif dengan cara turun langsung membawa ilmu pengetahuan kepada masyarakat kita yang dimarjinalkan oleh negara. Ia berusaha menginklusifkan pendidikan yang sampai dengan hari ini masih ekslusif. Kaum kerah putih di negeri ini masih memerlukan budak-budak yang siap dibayar murah untuk menjalankan berbagai bisnis yang mereka jalankan. Kebutuhan akan hal itu membuat mereka sebisa mungkin melestarikan kebodohan. Kau dapat bayangkan bagaimana jika kebodohan bisa dihapuskan; ke mana lagi mereka bisa mendapatkan kuli-kuli yang rela dibayar murah hanya karena paksaan keadaan dan rongrongan perut yang lapar.”

“Sekarang ini tumbuh banyak kelompok paguyuban di antaranya juga termasuk kepemudaan. Apakah hal tersebut akan berperan penting dalam kehidupan berbangsa?”

“Seharusnya iya, namun saya melihat banyaknya paguyuban justru membuat kita menjadi semakin tidak guyub. Ada cerita lucu menyangkut hal tersebut. Di suatu pertemuan yang dihadiri oleh banyak perwakilan organisasi dan kelompok sosial, atau yang sekarang lebih lazim disebut Ornop, NGO, atau LSM, pembawa acara memimpin doa dengan mengatakan, ‘Marilah sekarang kita berdoa menurut funding kita masing-masing.’ Hahaha! Bagi mereka funding menduduki tempat yang sama dengan agama bahkan Tuhan. Cara berpikir yang demikian boleh jadi membuat kita miris, bukankah perbedaan-perbedaan tersebut sering kali berbuah konflik karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap lembaga donor yang telah menghidupi mereka.” Kalimatnya belum selesai saat adzan kembali terdengar. Matahari telah terbenam meninggalkan segaris warna merah di ufuk barat. Mungkin inilah akhir dari wawancara hari ini. Belum pasti benar. Ada perasaan ingin terus melanjutkan perbincangan, mungkin nanti setelah magriban, tetapi di sisi lain sejujurnya saya juga telah merasa penat dan rasanya materi wawancara juga sudah cukup.

Pak Yamin mengajak saya masuk ke rumah dan menjalankan sholat secara berjamaah dan disambung dengan makan malam. Kembali saya mengikutinya di belakang. Saya ikuti saja semua ajakannya: sembahyang dan makan. Betapa berat hati saya saat berpamitan pulang. Betapa tidak, saya seolah membenarkan istilah yang berkembang di pergaulan teman-teman kuliahan. Kami mengistilahkannya dengan sebutan SMAK Dago –Sudah Makan Angkat Kaki Dasar Goblog.

“Jadi kau mau pulang; tidak mau melanjutkan perbincangan? Apakah karena ini Sabtu malam? Ya sudah, saya tak bisa dan tak mau memaksa.” Ucapan Pak Yamin di teras depan sesaat sebelum saya keluar dari gerbang.

Tidak lebih dari sekejap saya sudah berada di ujung gang. Lalu-lintas di Jalan Insinyur Juanda padat merayap. Langit Dago seperti dipenuhi eter dan serbuk halusinogen yang membuat semua orang tampak begitu gembira. Papan-papan iklan yang berderet memenuhi tepian jalan penuh lampu warna-warni seperti menyihir ribuan orang untuk terus mengonsumsi, merayakan hidup dengan cara banyak-banyak membeli. Mungkin benar bahwa itu semua semu belaka, sama seperti semunya cahaya bintang yang terlihat indah meski nyatanya itu cahaya bintang dua setengah milyar tahun yang silam dan sekarang si bintang itu sudah hilang dari rimba angkasa raya entah ke mana.

Malam mengendap di jalanan. Deretan mobil yang menunggu nyalanya lampu hijau di depan bersabar dalam diam. Pemuda menggoyang-goyangkan kepala mengikuti alunan ritme musik di belakang kemudi. Pemuda yang lain asyik tertawa-tawa dalam obrolan di balik kaca jendela mobil. Saya urung menyetop angkot dan memilih berjalan perlahan menuju kamar kontrakan seorang kawan di Tubagus Ismail. Orang-orang sibuk bergulat dengan urusan, pikiran, dan angan-angannya masing-masing. Sepanjang perjalanan saya berusaha mereka-reka bentuk konstruk yang akan dipakai dalam esai. Masih ada tiga malam yang bisa dipakai untuk menyelesaikan tulisan mengenai Sumpah Pemuda. Ini hari Sabtu, 23 Oktober dan saya janji akan menyerahkan draf pada hari Selasa, 26 Oktober 2010. Wawancara dengan Pak Yamin berjalan dengan lancar, bahkan saat pulang tidak hanya kepala yang dipenuhi wacana, perut pun kenyang diisi berbagai makanan.

Cuaca cerah yang ditandai dengan bulan dan bebintang yang bersinar berbanding terbalik dengan cuaca kultural bangsa yang meredup dipenuhi berbagai kekerasan dan pernyataan banal dari pejabat publik juga anggota dewan yang sedang gandrung pelesiran dengan dalih studi perbandingan. Banyak informasi yang sudah saya kumpulkan, terlalu banyak, bahkan. Bagaimana mengatasi berbagai fakta yang telah dikisahkan Pak Yamin dalam wawancara panjang sejak pagi sampai selepas senja. Meski diam-diam saya telah membuat indeks tokoh dan peristiwa dari jawaban-jawaban yang dilontarkannya namun benarkah demikian faktanya. Validasi data tetap harus saya lakukan karena bagaimanapun esai berpretensi kebenaran –berbeda dengan fiksi yang menyajikan ‘data-keras’ secara longgar. Saya memiliki pilihan. Apakah tidak lebih baik saya hadirkan wawancara tadi dalam bentuk utuh dan takperlu berubah bentuk. Artinya saya hanya perlu menraskripsikannya tanpa perlu mengunyah dan memuntahkannya kembali dalam bentuk esai. Mungkin bentuk tanya-jawab lebih bermutu daripada muntahan hasil kunyahan yang isinya tidak lebih dari parafrase dan kutipan. Bentuk tanya-jawab tentu lebih faktual. Tetapi adakah fakta? Bukankah semua yang ada hanya interpretasi saja? Wah. Itu kalau tidak salah merupakan kalimat pembuka dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture IV yang diisi oleh Dr. Karlina yang menyajikan makalah ‘Ciri Antropologis Pengetahuan’, setahun yang silam. Betapa cepat bulan demi bulan tanggal dan bumi terus mengelilingi matahari. Betapa indah penyajian makalah yang dituliskan dan dibacakannya malam itu sehingga tidak ada yang bisa menempel di kepala selain sebuah proposisi: tidak ada fakta, hanya ada interpretasi. Ingatan pada malam itu menjelma jalan keluar bagi saya yang sejak tadi berputar-putar menjajagi berbagai kemungkinan bentuk tulisan yang akan saya lahirkan.

Campuran antara perasaan kenyang perut dan kenyang pikiran menciptakan perasaan senang. Tanpa sadar saya mulai berdendang, “…najan geus teu kasamper lila, hate teu weleh rumaksa inget carita baheula…loba rasa di Bandung loba baraya…aya beurang keur silih teangan…aya peuting nu pinuh kubagja…aya di Bandung semangat Asia – Afrika. Yeah. Parijs van Java walau berubah takakan kulupa….”. Sampai tak terasa sudah sampai di depan kamar seorang teman. Temperatur rendah mungkin telah mengerutkan jarak. Tampaknya si pemilik kamar sedang keluar. Bukan masalah karena saya tahu di mana kunci disimpan. Beberapa rencana terlintas di kepala: mandi dan mendengarkan hasil rekaman.

*Penulis adalah fasilitator komunitas Orang Rimba di Jambi.
----------
Wawancara sebelumnya, ke I, II.