Warga Jangan Terlalu Berharap pada DPRD Baru

Bingkai Merah

Jakarta – Warga diingatkan untuk jangan terlalu banyak berharap pada anggota DPRD Jakarta yang baru. Kalau pun berharap boleh-boleh saja, tetapi jangan berharap berlebihan. Wakil rakyat periode 2009-2014 tersebut dilantik, Selasa (25/8) sore.
Ketua Forum Masyarakat Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menegaskan hal itu kepada SH, Selasa (25/8) siang, menanggapi pelantikan 94 anggota DPRD Jakarta yang baru masa bakti 2009-2014.


Menurutnya, warga tidak perlu berharap terlalu berlebihan karena melihat peran dan keberadaan wakil rakyat, ter­utama dua tahun belakangan. Dalam dua tahun belakangan, pengaduan warga ke Dewan sebagai lembaga pun menurun drastis. Sebaliknya, warga le­bih cenderung mengadukan persoalan langsung ke Gubernur Jakarta.
“Warga lebih ingin langsung ke Gubernur Jakarta ka­rena merasa lebih langsung berbicara dengan aparat pem­da. Pengaduan langsung kepada gubernur juga memberi gam­baran bahwa harapan pe­nyelesaian persoalan lebih ce­pat ketimbang harus ke DPRD Jakarta. Karenanya, ja­ngan ter­lalu berharap ba­nyak pada DPRD Jakarta yang baru,” katanya.

Meski demikian, kata Tigor, anggota DPRD Jakarta dalam memberi citra sebagai wakil rakyat yang berjuang untuk rakyat harus mempunyai ko­mitmen tinggi membela ke­pentingan rakyat Jakarta. Ke­pedulian kepada rakyat Ja­karta harus benar-benar ditunjukkan agar lembaga DPRD Jakarta sebagai wakil rakyat benar-benar terhormat.
“DPRD Jakarta sebagai wakil rakyat juga tidak cukup hanya sebagai mitra eksekutif dalam menyetujui program dengan alokasi anggarannya. Dewan harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang sudah ditetapkan untuk rakyat agar program terlaksana dan rakyat bisa me­rasakan dan menikmatinya,” katanya mengingatkan.

Pengawasan yang harus dilakukan, antara lain pendidikan gratis serta pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin. Pengawasan wakil rak­yat sangat penting agar program-program yang ditetapkan itu benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai gratis, tapi di lapangan muncul berbagai persoalan karena rakyat merasa tidak gratis.
“Pengawasan jangan hanya dilakukan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun media baik elek­tronik maupun media ce­tak. DPRD Jakarta sebagai wakil rakyat juga harus benar-benar mengawasi apa yang ditetapkan dan apa yang di­pro­gram bersama eksekutif,'' tandasnya.

Tigor pun berharap ang­gota Dewan yang baru jangan sampai terlibat dengan proyek sebagaimana sering didengar (Andreas Piatu).