Hukuman Seumur Hidup Artinya Hukuman Mati

Oleh Heru Atmodjo

[Kesaksian di bawah ini dituliskan langsung oleh Heru Atmodjo, mantan Perwira Intelejen AURI, saksi peristiwa 1 Oktober 1965, pada awal tahun 2008 untuk dipublikasikan di Soeara Kita, buletin bulanan korban 1965 YPKP 65, Maret 2008. Publikasi ulang tulisan ini untuk mengenang Alm. Heru Atmodjo sekaligus sebagai bacaan ringan pengungkapan kebenaran]

Palu Ketua Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, di Jakarta telah diketok. Putusan seumur hidup ditimpakan kepadaku. Namun, aku tak terpengaruh keputusan itu yang sudah diprediksi sebelumnya. Mahmilub, yang kekuasaannya di tangan Mayjen Suharto, sebelum bersidang telah mengantongi dua putusan: Mati atau Seumur Hidup. Hanya dua putusan itu.

Bahkan, ketika seorang Letnan Satu, bernama Ngadimu dalam pemeriksaannya selalu berterus-terang membuka apa adanya, bahwa ia sebenarnya sebelum berangkat ke Jakarta telah melapor kepada Pangdam (Panglima Kodam) Jawa Timur dan di pengadilan ia mengaku seperti apa yang dilakukan, dituntut jaksanya putusan seumur hidup, tapi putusan pengadilan menjatuhkan hukuman mati.

Sejak Ngadimu meninggalkan rumah sampai hendak dieksekusi, ia sama sekali tak boleh ditengok oleh keluarganya. Ia boleh bertemu keluarganya untuk yang pertama dan penghabisan kalinya hanya sehari sebelum ditembak mati. Tentu, saat isteri dan anak-anaknya bertemu dan boleh makan bersama-sama terakhir kalinya, jerit isak tangis mereka tidak dapat dibendung. Karena itu, aku sebagai perwira jauh lebih senior dari Ngadimo, dapat menduga apa yang akan terjadi. Tidak kaget sama sekali.

Hanya isteriku yang menunggu di luar sidang dapat mendengar putusan itu dibacakan. Setelah diucapkan keputusan “Seumur Hidup”, ia jatuh tidak sadarkan diri. Kemudian di pangkuan kakaknya, suaranya keluar, “salah apa Mas Heru?”

Kakaknya melerai dengan suara lembut, “Tidak perlu kamu kehilangan iman, kuatkan imanmu, kita anak-anak keturunan pahlawan besar, Ki Ageng Basyariah (Pengikut Diponegoro), tidak pernah mengeluh atas siksa dan kedaliman musuh-mush kita. Tegar, tegarlah, becik ketitik ala ketara (akhirnya yang baik yang menang, yang jahat orang akan tahu),” nasihatnya.

Tiga hari kemudian. Di pagi hari. Petugas penjara Rumah Tahanan Militer Budi Utamo, memanggil namaku, “Pak Heru, supaya siap berangkat”, katanya.

Aku jawab, “Baik, tunggu sebentar. Saya perlu berbenah barang pakaian”.

Sebuah panser, motor lapis baja, telah standby. Aku masuk ke dalamnya dengan tanganku diborgol bersama dua orang lain, Sujono dan Gatot. Keduanya perwira AURI yang sudah divonis juga.

Aku tidak tahu mau dibawa ke mana. Panser berhenti setelah berbelok ke kanan dan kiri tanpa aku tahu mau ke mana. Pengawal memberi perintah keluar. Mataku dapat melihat. Oh, itu lapangan terbang Kemayoran. Sebuah helikopter militer buatan Rusia, MI-4, berwarna hijau tanah, siap membawaku. Aku masuk, dan duduk di tempat yang disediakan.

Penerbangnya menyalakan mesin. Baling-baling mulai berputar. Sebagai penerbang bagiku itu bukan hal yang aneh. Aku tahu ke mana arah penerbangan itu menuju. Jelas tujuannya ke arah Bandung. Yang aku lihat dari dalam pesawat, di sebelah timur, Gunung Burangrang tampak awan putih. Di barat, di atas Cimahi agak tertutup gelap.

Penerbang yang tidak berpengalaman memilih celah timur. Aku pikir, kalau itu yang dipilih, ia akan gagal. Kalau dipaksakan, bahaya. Benar, setelah mendekat Tangkubanprahu, pesawat mau masuk awan. Ini yang bahaya. Tapi penerbangnya segera berbalik ke utara lagi. Selamat. Kalau terus, pesawat akan menabrak gunung. Rupanya, setelah itu ia melihat di atas Cimahi ada lubang. Helikopter ini mengarah ke arah sana. Sekarang aku tahu, tujuannya Cimahi. Ia mendarat di Cimahi dengan mulus.

Pengawalan ketat telah siap. Aku dengar salah satu dari mereka tanya, “mana Pak Oemar Dani?”

Dijawab oleh pengawal dari Jakarta, “tidak, tidak jadi, tetap di Jakarta.”

Aku dan dua orang temanku dibawa ke Rumah Tahanan Militer Cimahi melalui pintu gerbang, pintu blok, dan kita turun. Gerbang blok dibuka. Masuk pintu Blok Sel Khusus. Kunci dibuka, masuk ke bangunan kuno yang bentuknya seperti gudang. Kunci gedung dibuka, kita masuk. Ruangan sel penuh dengan terali besi kokoh di depan dan atasnya. Di ujung barat ada empat sel khusus dari tembok. Pintu kayu, grendelnya dilindungi oleh terali-terali pengaman.

Pintu dibuka, borgolku dibuka. Aku masuk. Ada sebuah dipan tempat tidur. Ukuran dipan untuk satu orang dengan lebar 70 cm, panjang 190 cm, tingginya 50 cm. Sel itu tidak ada jendelanya, hanya ventilasi udara enam buah lubang, 10 x 10 cm. Panjangnya 2 m. Lebarnya 1,20 m. Tingginya 2 m. Di bawah ujung kaki ada lubang untuk buang air kecil atau besar. Di bawah terlihat bahwa itu selokan untuk membersihkan kotoran. Di situlah aku ditempatkan.

Pasukan yang menjaga baru saja diganti. Yang lama adalah perjurit CPM Jawa Barat. Mereka diganti dengan peleton baru dari Manado. Mereka ini prajurit-prajurit CPM baru dengan pangkat Prajurit II (Prada). Mereka khusus direkrut untuk menjaga tahanan khusus RTM Cimahi. Mereka sulit diajak bicara. Rupanya sudah dapat instruksi khusus dan dicuci otak, menjaga “orang sangat berbahaya yang dihukum mati, menunggu eksekusi”.

Tahanan khusus ini hanya boleh keluar 1 jam dalam satu hari. Prakteknya hanya 55 menit, karena 5 menit untuk membuka dan menutup pintu sel. Udara di Cimahi dingin, lebih-lebih di malam hari. Dinginnya merasuk ke dalam tulang. Kepala harus diikat dengan handuk atau sarung supaya tidak terlalu dingin. Kaki harus pakai kaos. Badan harus pakai jaket, kalau punya. Lampu sel hanya lima wat, kalau malam dimatikan. Gelap, dingin, dan udara tidak sehat.

Akhirnya, aku dapat keterangan bahwa penjara ini dulu dibuat oleh militer Belanda untuk menghukum prajurit yang membuat kesalahan berat atas hukuman militer yang diterimanya, seperti berkelahi, mau melarikan diri, dsb. Mereka ditempatkan di sel itu paling lama 12 hari. Tapi bagiku, satu tahun lamanya.

Aku sempat menanyakan penghuni-penghuni di dalam sel itu saat dapat giliran keluar. Aku tahu bahwa di situ ada Dr. Subandrio, Perdana Menterinya Bung Karno, Brigjen Supardjo, Panglima Komando Tempur di Kalimantan, Letkol Untung, Letnan Satu Ngadimo, dan Nyono, anggota Politbiro CC PKI.

Aku bilang, ini luar biasa kejamnya. Kalau begini terus akibatnya akan fatal. Bagaimana supaya survive. Nyono bilang, sangat tergantung pada orang lain dan mereka itu adalah penjaga, prajurit-prajurit yang menjaga kita. Kalau mereka dibuat sadar, bahwa kita bukan kriminal, mereka akan berubah. Jendral Pardjo perlu diberi tugas menyadarkan prajurit itu.

Jendral Pardjo sanggup. Ia pun mengajak bicara mereka yang bringas itu. “Dik, dari mana asalnya?”

“Saya dari Sangir Talaut, Pak,” jawab seorang di antara mereka.

“Namanya?”

Saya, Karim, Pak.”

“Bapak, sebenarnya siapa?”.

“Saya Supardjo. Saya juga prajurit, seperti adik. Saya punya prajurit, sekarang di Kalimantan Barat. Berhadapan dengan serdadu Inggris. Mereka yang bikin kita ini susah. Kita diadu domba supaya saling berkelahi antara kita. Akhirnya, mereka yang ambil untung. Itu, bapak-bapak di dalam, pejuang-pejuang sejak 1945, melawan penjajah. Mereka tidak kaya sama dengan kamu”.

“Pak, panggil saja saya, Karim. Kami ingin tahu, karena keterangan yang saya terima dari atasan tidak cocok dengan keadaan. Katanya bapak-bapak itu orang berbahaya. Tentu kami siap melawan dan siap berkelahi kalau bapak-bapak itu orang jahat,” tanggap Karim.

“Karim”, kata Supardjo, “aku seorang Jendral, aku tidak kaya, aku bukan koruptor. Banyak jendral korup, dan akhirnya yang susah kamu semua. Rakyat juga susah. Ini tak boleh berlanjut. Aku tahu kamu datang dari Sangir Talaut. Pulau itu indah, lautnya bagus, dan orangnya peramah. Tidak salah, kalau yang pertama buka mulut adalah Karim”.

“Ya, pak, saya anak pelaut, kalau nyelam di air bisa lama, setengah jam, ada yang bisa satu jam, biasa bagi orang kita”.

Ketika pembicaraan dapat dibuka, Jendral Pardjo memberi tahu kita, bahwa kita yakin pasti mereka bisa diubah. Dan benar, tidak sampai seminggu keadaan sudah lain. Karim saling cerita kepada teman-temannya bahwa di situ orang-orang penting. Kasihan jika mereka disiksa seperti itu. Mereka bisa mampus, kedinginan, bisa gila.

Dari satu peleton, 36 orang, sebagian besar berbalik, kecuali beberapa orang saja yang tidak mau bicara. Kini suasana berbalik. Tahanan bebas tidak dikunci, sebaliknya kalau datang inspeksi dari atasannya, kita disuruh masuk duluan, masuk dalam sel. Ini bisa karena untuk masuk blok kita sedikitnya harus melalui enam pintu, sedikitnya tiga pintu yang harus dikunci, sehingga ada waktu kita masuk ke dalam sel duluan. Inilah yang menyebabkan kita bisa hidup, tidak mati atau sakit.

Kami sama sekali tidak pernah kasih uang kepada mereka. Sogok, tabu bagi kami. Aku bisa hidup karena perajurit CPM berjasa membalik keadaan, yang mematikan menjadi menghidupkan.

Tulisan terkait:

YPKP 65: 'Pemindahan Jenasah' Heru Atmodjo Bentuk Kesewenangan

Sumbang Tapi Benar - Kesaksian 1 Oktober 1965

Baca selengkapnya

Menjadi Terang bagi Teman-teman

Oleh Prasetyo Serna Galih*

Inspirasi bisa dari siapa saja. Termasuk dari Yulianus Rettoblaut. Mami Yuli, begitu ia disapa, merupakan seorang transjender laki-laki berpenampilan perempuan atau banyak orang biasa menyebut “waria” (wanita-pria).

Dedikasinya memperjuangkan kaum transjender tak perlu diragukan lagi. Ia pernah melakukan gebrakan hebat dengan mencalonkan diri menjadi anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2007. Upayanya itu untuk mengikis pandangan negatif terhadap kaum transjender. Sekaligus, meraih peluang keterwakilan kaum homoseksual di lembaga negara untuk pertama kalinya.

Ia lolos seleksi bersama 42 calon anggota lainnya. Namun, upayanya terganjal saat uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Di sana memang banyak anggota parlemen masih diskriminatif dan tak berperspektif HAM terhadap kelompok minoritas.

Kegagalannya tak membuat ia berhenti berjuang. Ia bersama organisasi yang ia pimpin, Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI), semakin giat memberdayakan kaum transjender agar tak diremehkan oleh kelompok sosial lainnya dan aparat negara.

Mami Yuli lahir di Famborep, Asmat, Papua pada 31 April 1961. Ia dididik oleh kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru. (Alm) Petrus Rettoblaut dan (alm) Paskalina Hurulean mendidik Mami Yuli dengan pola pendidikan yang displin, taat agama, dan taat pada adat istiadat nenek moyang.

Meski demikian, perasaan menyukai sesama laki-laki muncul dari dalam hatinya sejak usia 12 tahun. Tak ada seorang pun memiliki perasaan sama saat itu. Hal itu membuat Mami Yuli sedikit bimbang. Ia sempat berpikir bahwa perasaannya merupakan suatu penyakit.

Perasaan menyukai laki-laki semakin besar ketika ia duduk di bangku asrama setingkat sekolah menengah pertama. Sekolah itu dikelola oleh pastur dan biarawati asal Belanda yang masih memiliki pandangan keras soal homoseksual.

“Kalau banyak orang bilang menjadi waria itu ikut-ikutan, saya pikir tidak juga. Saya mengalami sendiri perasaan ini muncul dengan sendirinya. Banyak kawan-kawan kami mengalami hal yang sama,” tuturnya.

Beranjak ke sekolah menengah atas di kabupaten, ia menemukan beberapa teman sekolahnya yang memiliki perasaan sama. Tetapi, mereka masih belum terbuka. Lambat laun, mereka berani tampil meski belum berpakaian perempuan.

Sejak itu, kira-kira 1970an, tindakan diskriminatif muncul dari orang-orang di tempat mereka berada. Mereka kerap menjadi bahan ejekan “anak-anak kolong”, anak-anak tentara. Kata “perempuan busuk” telah menjadi angin pagi sehari-hari yang menyambut mereka begitu berada di luar asrama. Rasa dinginnya meresap hati hingga saat ini.

Pernah suatu ketika, saat mereka mengikuti perlombaan menyanyi, ejekan dan cacian menggantikan riuh apresiasi penonton. Meski merasakan sakit, mereka tak mau ambil pusing. Mereka yakin dengan hidup yang dijalani apa adanya itu.

Begitu lulus, Mami Yuli melanjutkan kuliah di salah satu universitas Katolik di Jakarta. Di masa itu, ia semakin mengetahui banyak orang yang sama orientasi seksualnya. Ia kemudian diajak ke Taman Lawang, Jakarta Pusat, sekadar ingin tahu bahwa banyak orang yang sama dengan dirinya.

Sekitar 1980an, Mami Yuli terbilang cukup sukses di karirnya. Ia bekerja di salah satu perusahaan asuransi dengan kedudukan yang cukup baik. Ia berhasil membeli rumah dan mobil. Penghasilannya lebih dari cukup.

Saat itu, ia berpacaran dengan seorang lelaki. Seluruh kebutuhan hidup pasangannya ia biayai. Saking percayanya, ia rela memberikan semua uangnya untuk lelaki itu. Ternyata, kepercayaannya disalahgunakan. Ia dibohongi dan dikhianati. Harta yang susah payah ia rintis sejak awal habis.

Sebagai seorang manusia, Mami Yuli merasakan sakit hati. Ia mengalami frustasi. Semangat hidupnya meredup. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti kerja. Mungkin saja itu keputusan yang salah. Tetapi, belum tentu akhir dari harapan hidupnya.

Di saat situasi seperti itu, pergolakan soal orientasi seksualnya kembali mencuat. Ia kembali menanyakan soal pilihan orientasi seksualnya yang membuat ia mengalami semua itu.

“Apa yang ada di dalam diri saya telah membuat saya susah,” keluhnya.

Di dalam pergolakannya di tengah rasa frustasi itu, ia terjun ke dunia prostitusi di Taman Lawang. Selama 17 tahun ia jalani hidup yang tak pernah ia alami sebelumnya. Hidup terlantar di jalan dan memaksakan diri menjadi pekerja seks untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarganya pun tak menerima kehadirannya. Ia terbuang dan teracuhkan.

Suatu ketika, perasaan benci pada diri sendiri muncul. Pikirannya kembali ditarik ke masa silam. Ia berpikir, kenapa hidupnya yang dulu enak dengan mempunyai banyak uang dan dihormati banyak orang hancur karena laki-laki.

Seakan menemukan kembali arti hidup, pada sekitar 1997, Mami Yuli bertekad membanting setir kehidupannya. Saat itu, ia mulai berpikir mengorganisir teman-temannya. Keyakinannya tak bisa dibendung lagi. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman kerja yang pernah ia tempuh, ia merasa memikul tanggung jawab menjadi terang bagi teman-teman. Ia mulai mengajak beberapa teman di Taman Lawang untuk mulai memikirkan masa depan.

Upayanya tak sia-sia. Beberapa tahun perjuangannya meyakinkan teman-teman disambut pihak Gereja Katolik Stefanus di Cilandak, Jakarta Selatan. Pihak gereja membuka diri terhadap orientasi dan identitas seksual Mami Yuli dan teman-temannya. Pihak gereja memfasilitasi beberapa kegiatan yang diadakan FKWI. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan menjadi prioritas organisasi itu.

“Jika mereka sekolah dan pintar mana mau mereka bekerja di pinggir jalan. Waria yang menjadi pekerja seks sebagian besar karena memang mereka tidak mendapatkan pendidikan. Mereka mencari jalan instan agar dapat makan. Ini urusan perut,” kata Mami Yuli.

Selama perjuangannya, ia semakin sadar persoalan diskriminasi dan kekerasan sering dialami oleh kaum homoseksual. Namun, tak banyak kasus itu yang tersentuh hukum. Padahal, kaum homoseksual juga warga negara yang hak-haknya dilindungi undang-undang.

Atas dasar kondisi itu, Mami Yuli menempuh pendidikan Fakultas Hukum di Universitas Islam At-Tauriyah, Tebet, Jakarta Selatan. Keputusannya menempuh kuliah di universitas Islam terbilang langkah yang berani. Bagaimana tidak, ia menjadi satu-satunya mahasiswa dari kalangan transjender dan beragama Katolik.

“Saya satu-satunya waria dan beragama Katolik di kampus itu, bisa saja saya dibunuh di sana. Tapi pihak universitas justru mendorong saya untuk aktif. Ketika lulus, saya mendapat predikat gelar cum laude,” tuturnya dengan bangga.

Baginya, mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan predikat cum laude merupakan bagian kecil dari usahanya mengikis tembok tebal di masyarakat yang masih beranggapan kaum transjender hanya bisa mangkal di jalan. Gelar sarjananya itu juga sebagai pembuktian untuk dirinya sendiri yang berhasil keluar dari hidup yang teramat sulit di masa silam.

Selain itu, keberhasilan Mami Yuli menjadi pendorong untuk kaum transjender lain agar bersedia menempuh pendidikan yang lebih baik.

“Sekarang, ada kurang lebih 50 waria di Makasar yang mau menempuh pendidikan di universitas. Permasalahannya, akses waria untuk menempuh pendidikan terbatas. Ujung-ujungnya mereka tidak berpendidikan. Malah menjadi pekerja seks karena harus makan,” jelasnya.

“Mereka yang rata-rata pendidikannya SD-SMP memilih menjadi pekerja seks dan pengamen dengan perilaku dan pakaian yang seronok. Hal itu yang memperkuat stigma negatif terhadap kaum waria itu sendiri. Saya mengajak teman-teman waria semua untuk mengubah gaya hidup dan berupaya agar hidup lebih baik,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Mami Yuli membuka usaha salon kecantikan di rumahnya dengan menjaring kaum transjender berusia muda. Sekaligus, dijadikan kantor FKWI dan rumah singgah bagi kaum transjender yang mau belajar bersama dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

“Saya beri waktu mereka dua bulan untuk belajar di sini. Setelah itu, mereka saya lepas untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ibaratnya di sini sebagai rumah singgah,” kata Mami Yuli menjelaskan.

Menurut Mami Yuli, pemberdayaan melalui pendidikan merupakan solusi yang paling baik agar kaum transjender tak terus mendapatkan diskriminasi. Terlebih, pemerintah tak hadir di dalam memenuhi kewajibannya. Dengan pendidikan, mereka menjadi sadar atas hak-haknya di hadapan hukum dan negara. Mereka menjadi berani menyuarakan dan menuntut hak-haknya yang selama ini masih diabaikan oleh negara.

“Ke depan, saya akan membuat Lembaga Bantuan Hukum yang secara khusus menangani kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan yang dialami rakyat tertindas, khususnya kaum homoseksual. Saat ini, saya sedang menyelesaikan pendidikan S2 saya,“ katanya dengan optimis.

Optimismenya di dalam memperjuangkan hidup dan kaumnya patut dicontoh. Harapannya masih panjang, sepanjang proses memperjuangkan hak-hak kaum homoseksual yang berliku. Pengabaian negara, kekerasan dari kelompok-kelompok konservatif, reaksioner, dan garis keras, dan produk-produk hukum yang diskriminatif menjadi tantangan utama.

Selama itu, terang yang dipancarkan oleh perjuangan Mami Yuli tak akan pernah padam. Ia pernah melewati masa-masa sulit dan berhasil membangun kekuatan baru untuk perubahan. Semoga "Mami Yuli" lainnya banyak bermunculan. Sehingga, terang dari kelompok minoritas itu tak hanya mampu menerangi goa saja. Tetapi, menjadi terang di tengah gurun saat malam belum kunjung berganti siang.

* Penulis aktif di Bingkai Merah.



Baca selengkapnya

Berjuang untuk Keluarga

Oleh Prasetyo Serna Galih*

[Suami menginginkan saya untuk tetap di rumah, mengurus kebutuhan rumah tangga, tak perlu bekerja. Tapi, ia sendiri kesusahan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Dengan alasan itu, saya bisa meyakinkan suami bahwa tugas mencari uang dan mengurus kebutuhan rumah tangga bisa dibagi antara ia dan saya.]

Rambutnya semakin memutih. Keriput di wajahnya menyirat cerita. Setiap hari, kecuali Minggu atau hari-hari besar lainnya, perempuan berusia 55 tahun itu berjuang mencari uang di ramainya suasana Stasiun Bekasi.

Erna Nasution namanya. Perempuan kelahiran Malang berdarah Batak itu sudah hampir tiga tahun mencari nafkah dengan berjualan pulsa di Stasiun Bekasi. Lebih sering di seputar Peron II Stasiun Bekasi.

Setiap hari, Erna mulai berangkat pukul 5 pagi. Jarak rumahnya ke Stasiun Bekasi sekitar 2 kilometer. Seringkali ia tak sempat sarapan. Berbekal tas pinggang kecil, dua handphone, dan lembaran voucher pulsa, ia berjuang mencari rupiah.

Ibu yang mempunyai tiga anak itu sudah hampir lima tahun mencari nafkah di Stasiun Bekasi.

“Awalnya diberi tempat berjualan di Stasiun Bekasi. Setiap bulan, saya bayar ke Kepala Stasiun. Setelah Kepala Stasiun diganti, tempat usaha itu dibongkar. Pedagang nggak dapat ganti rugi,” tutur Erna.

Bakat dagangnya tak berhenti karena masalah itu. Didorong desakan ekonomi dan beban manajerial keluarga, Erna mulai membuka usaha lain. Ia mulai membuka usaha kelontong. Tempat usahanya cukup strategis, yaitu di salah satu tempat di samping SMU Marthia Bakti Bekasi Utara. Namun, karena keterbatasan dana dan tak baliknya modal saat berjualan di Stasiun Bekasi, usaha kelontong pun gulung tikar.

Kegagalan kedua kalinya tak membuat Erna patah arang. Dengan semangatnya yang tinggi, Erna beralih menjadi penjaja pulsa tanpa lapak. Setiap hari dari pukul 6.30 sampai pukul 4 sore, ia menjajakan pulsa dari ujung peron ke ujung peron. Saat kereta mendekap peron menunggu diberangkatkan, Erna berjalan bolak-balik menyisir gerbong. Langkahnya pelan. Seolah menyeret beban dan rasa lelah yang menghinggapinya setiap hari.

“Pulsa… pulsa… pulsa…,” begitu serunya, sambil melirik sekeliling, berharap ada yang memanggilnya.

Menurutnya, Stasiun Bekasi yang selalu ramai adalah “ladang” rupiah yang bisa merajut harapannya. Harapan agar anak-anak dan suaminya dapat hidup lebih layak. Harapan yang ditanggung di pundaknya tanpa keluh-kesah.

“Di Stasiun itu, setiap hari uang selalu berputar. Banyak yang mau berjualan di stasiun karena memang mudah mencari uang di sini. Segala macam kebutuhan orang, selalu ada, seperti pulsa. Juga menjadikan banyak pencopet ada di sini. Kita pinter-pinter aja kalo di sini,“ jelas Erna.

Saat penumpang sepi, sesekali, ia duduk sebentar di bangku yang tersedia di peron. Sambil menghela nafas, ia kumpulkan kembali semangat untuk mencapai harapan itu. Harapannya menuju satu hal, keluarga.

Meski demikian, Erna sempat ditentang keluarga di awal bekerja. Terutama, anaknya yang paling kecil. Bukan karena ia malu punya ibu yang berjualan di stasiun. Tetapi, khawatir atas keselamatan ibunya itu. Wajar memang. Berjualan di atas peron dan kereta api cukup berisiko. Mereka yang berdagang harus mengenal lebih dalam situasi dan kondisi stasiun. Soal padatnya penumpang. Soal jadwal keberangkatan dan kedatangan. Soal cibiran dari sebagian orang di stasiun. Soal risiko keamanan karena pencopet berkeliaran bak lalat hijau. Sama halnya soal petugas keamanan yang tiba-tiba bisa serupa anjing herder. Menyalak. Bahkan, tak segan menyeret pedagang dengan giginya agar keluar peron. Dan soal risiko keselamatan dari pergerakan kereta.

“Tak jarang yang namanya PKD – Petugas Keamanan Dalam – sering membuat pedagang jadi nggak aman jualannya. Kalo saya setiap hari selalu beli tiket kereta, jadi pegangan kalo ada PKD yang mau ngusir saya. Saya kan punya tiket. PKD suka jahil ke pedagang kalo ada Kepala Stasiun meminta diadakan pemeriksaan,” tuturnya.

Erna tahu betul risiko-risiko yang dihadapinya. Ia memberi penjelasan kepada anak-anaknya agar memahami pekerjaannya. Sekaligus agar anak-anaknya mengerti kondisi ekonomi keluarga. Anak-anaknya akhirnya mengerti.

Di tengah beratnya menjalani hidup, Erna masih merasa beruntung. Anaknya yang pertama bekerja sebagai guru di salah satu sekolah menengah di Bekasi. Setidaknya mengurangi beban biaya kebutuhan keluarga yang begitu tinggi. Selain biaya keseharian, Erna harus membiayai dua anaknya yang lain dan suaminya. Anak keduanya belum berhasil mencari uang lebih untuk membantu keluarga di tengah upaya membangun cita-cita yang mulia, yakni memilih berjuang bersama banyak orang melawan pemiskinan. Sementara itu, anak ketiganya membutuhkan biaya kuliah dan hidup sebagai anak kos. Sedangkan, suami Erna tak bekerja. Otomatis, biaya kebutuhan keluarga dibebankan banyak ke dirinya.

Selain seorang yang bekerja keras, Erna memiliki karakter yang disukai banyak orang. Ia dikenal ramah kepada hampir semua kalangan di sekitar Stasiun Bekasi. Sikapnya membuat dia cukup dikenal.

“Ibu pulsa orangnya baik. Kadang-kadang, kalo ada makanan suka bagi-bagi ke pedagang yang lain. Malah, saya kalo beli pulsa ngutang, ia masih mau ngelayanin. Salut saya dengan perjuangan ibu pulsa,” kata Wahyu, salah satu pedagang koran di Stasiun Bekasi.

Wahyu memanggil Erna dengan sebutan Ibu Pulsa karena Erna satu-satunya penjaja pulsa di Stasiun Bekasi.

“Ibu Erna, sudah jadi langganan saya. Setiap hari, saya memang selalu beli pulsa ke dia. Kalo nggak sempat ketemu, saya tinggal sms atau telepon dia. Orangnya jujur. Asik kalo diajak ngrumpi, baik juga,” tutur salah seorang perempuan yang bekerja sebagai buruh di Jakarta, pelanggan tetap Erna.

Kini, suara lantang, “pulsa… pulsa… pulsa…,” semakin kecil volumenya. Kekuatan volume suaranya semakin menurun karena setiap hari mesti berteriak menantang bising suara gemuruh kehidupan stasiun. Ia mulai merasakan sakit di telapak kakinya karena mesti berjalan kurang dari sembilan jam sehari.

“Telapak kaki saya sudah terasa sakit sekarang. Tetapi, mau bagimana lagi. Biaya hidup semakin gede. Masa saya berhenti berjualan. Mau dikasih makan apa anak-anak saya?” jelas Erna.

Perjuangan Erna yang tak kenal menyerah sungguh menjadikan ia sosok yang sangat dikagumi anak-anaknya.

“Mama, menjadi pahlawan terbesar dalam hidup saya. Ia mampu memahami saya sebagai anak yang hanya bisa menyusahakan orang tua. Tak ada keluhan yang pernah ia keluarkan untuk kehidupan pribadi saya. Pesannya hanya meminta saya menjadi manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Bertanggung jawab atas keputusan yang telah saya ambil dalam hidup dan jangan pernah menyesalinya,” tutur anak keduanya dengan penuh rasa haru dan bangga.

Perjuangan Erna menanggung beban keluarga untuk mencari uang sekaligus mengurus rumah tangga, tak lepas dari budaya patriarki yang kuat. Sebagai perempuan berdarah Batak yang masih tunduk dengan budaya patriarki, Erna harus mengemban beban ganda, mencari uang untuk keluarga sekaligus mengurus rumah tangga.

“Sering, setelah saya pulang cari duit, saya juga memasak, mencuci baju, beres-beres rumah meskipun nggak sering. Anak-anak sudah bisa diandalkan untuk bisa melakukan semua kegiatan itu. Anak-anak kadang nggak tega melihat saya melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka kemudian meneruskan pekerjaan itu. Saya nggak pernah menyuruh melakukan pekerjaan itu. Saya hanya menekankan kepada mereka bahwa kita nggak punya pembantu. Kita harus melakukan urusan kita sendiri,” katanya.

“Tetapi yang namanya anak-anak, terkadang pekerjaan itu nggak dituntaskan,” tambahnya.

Erna memang tak mengerti apa itu budaya patriarki. Apalagi soal feminisme. Tetapi, ia tak begitu saja tunduk di dalam arus budaya patriarki yang menyeretnya. Melalui ajakannya untuk membantu bekerja urusan rumah tangga, anak-anaknya diajarkan untuk tak membedakan pekerjaan berdasarkan peran dari jenis kelamin atau jender. Seperti yang dilakoninya selama ini.

Ia pun tak mau tinggal diam berada di rumah menunggu rumahnya ambruk karena pondasi ekonomi keluarga semakin rapuh. Terbukti, ia mampu bertahan selama lima tahun berjualan di kerasnya kehidupan luar. Ia pun tak mau ambil pusing suaminya hanya termangu di rumah. Baginya, pemenuhan kebutuhan keluarga adalah hal utama.

Perjuangan Erna semestinya mendapatkan apresiasi luar biasa. Perjuangan itu dialami jutaan perempuan yang dipaksa mengikuti arus budaya patriarki. Yang menundukan perempuan pada posisinya sebagai “ibu” di hadapan beban ekonomi yang menghimpit.

Hal yang perlu dilakukan kemudian, bagaimana mengelola modal sosial yang dimiliki perempuan-perempuan pekerja keras untuk mengorganisir diri menjadi perjuangan melawan budaya patriarki dan kekuasaan modal dan politik yang meneror dan menyakiti basis kekuatan masyarakat, keluarga.

*Penulis aktif di Bingkai Merah.

Tulisan Terkait:
Perempuan Miskin Kota di Hadapan Neoliberalisme
Baca selengkapnya

Senjakala Wajah Buruh Indonesia

Oleh Kharisma Wibawa*

Sang waktu berburu senja. Wajah-wajah penuh semangat masih menantang sinar matahari di peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Begitu pun Kurbana Yasmika (28), biasa dipanggil Nana. Ia masih nampak bersemangat meski digeluti bayang-bayang proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Mungkin, tak akan ada kegelisahan yang berlarut-larut dialami Nana, jika posisi tulang punggung keluarga tak diembannya sendiri. Ayahnya tak dapat berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari. Sedangkan ibunya hanya bekerja jika ada yang mau memanfaatkan jasanya untuk menjaga anak. Keempat adiknya yang lain juga sibuk mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan SMA.

“Habis orang tua kena PHK, saya menanggung semua biaya sekolah adek-adek saya sampe selesai,” tuturnya.

Babak baru dalam hidupnya dimulai ketika PT. Busana Prima Global, Cicadas Gunung Putri Bogor, tempatnya bekerja, melakukan pemecatan terhadap dirinya dan tujuh karyawan lainnya. Mereka dipecat karena dianggap mangkir bekerja selama satu hari.

Nana menepis tuduhan itu. Ia bersama teman-temannya tak masuk kerja karena mengikuti kegiatan di serikat buruh. Mereka pun telah mendapatkan ijin dari perusahaan disertai Surat Pemberitahuan. Tak diduga sebelumnya, ketidakhadiran mereka justru dipermasalahkan oleh perusahaan. Kemudian, mereka diancam pemecatan.

“Kami dianggap mangkir. Kami tahu mangkir itu apa. Kami jelas-jelas punya Surat Ijin untuk nggak bekerja selama satu hari. Tapi mereka nggak mau terima. Tanpa surat peringatan, kami langsung di-PHK,” katanya.

Tak berhenti di sana, ia bersama rekan-rekannya yang juga terkena PHK berniat mendapatkan hak-haknya kembali sebagai pekerja. Di dalam proses mediasi yang ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, mereka berhasil menjadi pemenang. Menurut keputusan di forum itu, mereka berhak mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun, pihak perusahaan tak menggubrisnya hingga saat ini. Begitu pun Dinas Tenaga Kerja yang tak responsif atas pengaduan mereka.

Nana melihat kondisi buruh seperti dirinya masih jauh dari layak. Apalagi buruh perempuan. Di tempatnya bekerja, upah menjadi persoalan pokok. Buruh masih mengalami ketidakadilan karena upah yang tak sepadan dengan kerja yang dijalani. Untuk karyawan tetap saja, gaji pokok hanya Rp1.050.000 dengan pendapatan bersih sebesar Rp1.200.000. Bagaimana upah mereka sebagai karyawan kontrak?

“Tak ada bayaran tambahan apabila karyawan bekerja lembur. Untuk hal ini saja sudah nggak adil,” ungkapnya.

“Dengan bayaran segitu, orang seperti saya bisa apa? Yang ada gali lubang tutup lubang,” lanjutnya.

“Saya menganggap Hari HAM merupakan bagian penting bagi buruh itu sendiri. Ketidakadilan yang dialami buruh juga bentuk dari pelanggaran hak-hak manusia sebagai pekerja. Hal itu masih terjadi. Sementara itu, dimana peran dan fungsi negara?” tutupnya, sambil bergegas mengikuti rombongan aksi yang membubarkan diri.


* Penulis adalah Koordinator Divisi Jurnalistik Bingkai Merah.
----------------------------

Berita Terkait:
Negara Melanggar Hak Asasi Manusia
Buruh Migran Korban Pelanggaran HAM
Berlawan dari Tanah Rantau
Baca selengkapnya

Suara Bisu Supir Angkot

Oleh : Prasetyo serna Galih

Menjalani hidup di jalan sangat berat. Bapak Hendar (45 tahun) merupakan salah satu dari sekian banyak manusia Indonesia yang menyandarkan hidupnya di jalanan yang keras. Ia berprofesi sebagai sopir tembak angkot KO2 jurusan Bekasi - Pd.Gede sejak tahun 2007. Profesi sopir angkot telah dijalaninya selama hampir 3 tahun. Sejak memulai profesinya sebagai sopir angkot pada 2007 sampai sekarang, ia tetap sopir tembak. Sebelumnya bapak tiga orang anak itu pernah bekerja sebagai penjual nasi goreng di sekitar tempat tinggalnya di Bekasi Selatan. Ia pernah juga berprofesi sebagai buruh pabrik di Cikarang sebelum dipecat karena pabriknya bangkrut.

Ada perbedaan antara sopir angkot yang asli dengan sopir tembak. Sopir tembak adalah mereka yang menggantikan posisi sopir asli angkot jika sopir aslinya tidak bisa bekerja atau biasa disebut "sopir narik”.

Proses pembagian hasil pekerjaanya pun berbeda. Pak Hendar menuturkan, “kalo saya neh dua kali rit itu harus nyetor ke sopir biasa 60 ribu. Nah, saya bisa ambil uang kelebihan dari 60 ribu tadi”. Jika seandainya dalam 1 hari mereka mendapat 70 ribu dalam sekali rit, maka hanya 10 ribu hasil yang mereka peroleh. Biasanya sopir tembak mendapatkan jatah tiga atau empat rit dalam satu hari. Tergantung kesepakatan antara sopir asli dengan sopir tembak.

Tiap harinya Pak Hendar membawa 50 ribu rupiah atau 150 ribu rupiah jika tarikan ramai. Dengan penghasilan sebesar itu ia harus membiaya segala macam kebutuhan hidup keluarganya. Dengan 3 anak yang masih bersekolah, penghasilan Pak Hendar jelas sangat tidak mencukupi. “Biaya sekolah mahal. Katanya gratis tapi tetep tetek bengeknya bayar, macam uang buku, uang LKS”.

Sementara itu, biaya SPP sekolah anak-anak Pak Hendar bervariasi. Anaknya yang pertama duduk di bangku SLTP. Pak Hendar harus membayar 75 ribu tiap bulan. Sementara dua anaknya yang lain masih duduk di bangku SD. Ia harus mengeluarkan 50 ributiap bulannya. Itu semua belum termasuk biaya-biaya lain seperti uang buku, LKS, fotocopyan, ulangan dan lain-lain. Belum lagi jika harga-harga kebutuhan pokok naik. Pak Hendar dan keluarga harus benar-benar merasakan getirnya mengecangkan ikat pinggang.

Permasalahan yang dialami Pak Hendar juga dialami jutaan rakyat Indonesia lainnya. Permasalahan tidak hanya masalah pendidikan yang mahal tapi juga masalah lain, seperti biaya listrik, kenaikan harga BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan permasalahan lainnya.

Rakyat macam pak Hendar hanya menginginkan kemudahan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak menginginkan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. “Waduh gak sekalian aja pemerintah tembakin rakyatnya satu-satu. Udah susah tambah susahnya aja. Saya gak setuju, yang harus dinaikan tuh yang kaya-kaya. Kalo buat kita yang buat makan aja susah, kenapa harus terus dibuat susah. “. Penuturan pak Hendar mewakili keluhan rakyat miskin yang terus saja ditindas pemerintah secara struktural.

Pemerintah telah melupakan makna kemerdekaan bangsa ini. Pemerintah harus memerdekakan lapisan masyarakat dari segala macam penindasan. Yang dialami Pak Hendar dan jutaan rakyat miskin tidak mencerminkan hal itu. Harapan akan masa depan lebih baik merupakan harapan bersama rakyat yang disandarkan kepada pemerintah.

Harapan Pak Hendar tidak banyak. Ia hanya menginginkan tidak ada lagi ketidakadilan yang dirasakan rakyat. Mereka yang sekarang menjadi pejabat mempunyai kewajiban yang besar untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Percuma jika saat pemilu, parpol dan para elit politk berlomba-lomba menarik hati rakyat. Namun, ketika sudah mendapatkan jabatan, rakyat terutama rakyat miskin, dilupakan bahkan ditindas. (PSG)


Baca selengkapnya

Mengais Rupiah di Hari Raya Imlek

Jakarta, Bingkai Merah - Hari Raya Imlek 14 February 2010. Puluhan orang mulai dari anak-anak sampai orang tua berduyung-duyung datang ke daerah petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Tepatnya di yayasan Vihara Dharma Bakti, Jalan Kemenangan III/13 atau di Klenteng Hian Tan Keng.

Orang-orang itu datang dari banyak penjuru Jakarta. Mulai dari Tanjung Priok, Plumpang, dan daerah-daerah urban lainnya di Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk mendapatkan “angpao” dari etnis Tionghoa yang merayakan imlek.

Tak terkecuali Ibu Mariana (42 tahun) yang berasal dari Semper, Tanjung Priok. Ia datang sendirian berharap mendapatkan rupiah yang biasa dibagikan oleh para etnis Tionghoa. Ibu empat orang anak itu sudah datang ke Klenteng Hian Tan Keng di Petak 9 dari tiga hari yang lalu. Walau pun hari raya Imlek jatuh hari Minggu, ia rela menginap di pelataran klentang bersama warga lainnya yang juga berharap mendapatkan rupiah. Dengan kondisi sakit liver yang dideritanya dari tiga tahun yang lalu dan kesulitan ekonomi, memaksa ibu Mariana melakukan itu. Semenjak ditinggal sang suami yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada 2007 lalu, ia harus berjuang menghidupi keempat anaknya. Tidak seberapa uang yang ia dapat dari angpao itu. “Dari tadi malam, saya baru mendapatkan 8000 rupiah. Harus berebut dengan anak-anak muda yang tenaganya lebih kuat”, ungkap ibu Mariana.

Lain halnya dengan ibu Linah (35 tahun) bersama suami, kedua anaknya, dan juga kakak iparnya. Ibu Linah yang tinggal di daerah sekitar glodok, Jakarta Barat itu datang ke Klenteng mulai dari jam 5 pagi. “ Tahun lalu sampai sekarang saya sama keluarga datang ke sini, berharap dapat angpao dari engkoh sama cici” kata ibu Linah. Suaminya yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan itu memaksanya mengais rupiah di hari raya Imlek. Uang yang didapat memang tidak besar, setidaknya cukup untuk makan satu hari atau jajan anak-anaknya yang masih kecil-kecil.

“Dari tadi subuh sampai sore begini, baru dapat 10000 rupiah. Lumayan mas, buat jajan anak-anak” Ibu Linah bercerita.

Tradisi membagi-bagikan angpao di hari raya Imlek menjadi kesempatan untuk warga miskin ibu kota untuk rela berdesak-desakan, panas-panasan, bahkan sampai menginap di Klenteng. “Biasanya di tiap angpao ada yang 1000 rupiah, 2000 sampai yang paling besar 5000 rupiah “, cerita Bapak Yap sebagai salah satu penjaga Vihara Hui Tek Bio yang masih satu komplek dengan Vihara Dharma Bakti.

Ini wajah lain di hari raya-raya umat beragama. Bukan hanya Imlek, di hari raya Idul Fitri, Waisak, Natal dan lainnya, banyak warga miskin ibu kota yang harus mengemis untuk mendapatkan rezeki dari warga lain yang mampu. Di saat sebagian kecil warga bersuka ria dengan makan-makanan yang banyak, penuh dengan suka cita, sebagian besar warga lainnya justru berdesak-desakan, sikut-sikutan demi mendapatkan rupiah. Potret miris dari manusia-manusia yang tinggal di Ibu kota dan kota-kota lainnya di Indonesia. Ketertindasan secara struktural harus mereka rasakan di negara yang telah 65 tahun merdeka. (PSG)

Foto: Yogi Suryana.
Baca selengkapnya

Perjuangan Hidup Dari Barang Bekas

Jakarta - Wajah Tinah tampak lusuh dan tua. Padahal, usianya belum lagi genap 50 tahun. Tapi kulitnya yang hitam terlihat keriput dimakan panasnya matahari dan debu. Setiap hari, warga RT 16 RW 4, Kampung Bojong, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat itu turut membantu suaminya, Karno (52) bekerja mengumpulkan barang-barang bekas yang masih dapat didaur ulang.

"Setiap hari dari jam enam pagi saya dan suami sudah pergi nyari koran bekas, kardus, botol, dan barang-barang bekas lainnya untuk dijual ke pengumpul yang nggak jauh dari sini," tuturnya pada SP.

Menjelang beduk magrib, barulah Tinah beranjak pulang ke rumah petaknya yang terbuat dari papan dan kayu. Sampai di rumah, Tinah belum dapat beristirahat, karena ia masih harus mengurus 5 anaknya yang masih kecil-kecil.

"Kalau ngurus rumah anak saya yang gede, umur 15 tahun udah bisa bantuin nyapu dan ngepel rumah. Dia juga bisa tolongin masak nasi, nanti lauknya anak-anak tinggal beli di warung," ungkapnya.

Sebagai ibu, Tinah sadar betul, selain membantu suami mencari rezeki, dirinya juga bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sebab itu, meski tubuhnya telah letih menyusuri jalan-jalan Jakarta mencari barang-barang rongsokan, ia masih tetap punya tenaga ekstra untuk memperhatikan dan mengurus anak-anaknya.

"Cape sebenarnya badan, tapi kasihan anak-anak masih kecil-kecil. Kalau bukan saya yang ngurus mereka siapa lagi. Bapaknya mana mau gendongin si kecil. Kalau udah di rumah maunya istirahat. Ya namanya juga laki-laki," keluhnya seraya tersenyum.

Meski pendidikannya tak sampai lulus SD, Tinah mengaku tetap berusaha membantu anak-anaknya belajar. Jika ia sendiri tak mengerti, biasanya si sulung yang duduk di bangku kelas 3 SMP, akan membantu membimbing dua adiknya yang duduk di kelas 6 dan 4 SD.

"Ibu mah cuma bisa ngajarin tambah-tambahan dan pengurangan. Kalau PR nya susah yang nolongin mpoknya, kan dia udah SMP," ujarnya.

Secara ekonomi, kehidupan keluarga Tinah memang jauh dari cukup. Dengan pekerjaan sebagai pengumpul barang bekas, ia dna suaminya hanya mampu memperoleh uang antara Rp 20.000-Rp 40.000 per hari.

"Uang segitu dibagi buat makan anak-anak, biaya sekolah, jajan, dan sewa rumah," akunya.

Kesulitan hidup yang ia jalani, tak membuat Tinah mengeluh. Prinsipnya. Walau tak bisa makan enak yang penting anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Ia berharap bekal pendidikan yang diberikan pada kelima anaknya kelak akan menolong mereka keluar dari garis kemiskinan.

"Hidup kami udah susah, saya berharap anak-anak nanti hidupnya tidak seperti orangtuanya serbakekurangan. Sebab, itu walau cuma bisa ngasih makan anak-anak dengan lauk seadanya, yang penting kami bisa tetap menyekolahkan mereka," tandasnya.

Dikutip dari : prakarsa-rakyat.org

Baca selengkapnya

Pertanian: Menanti Air Datang...

"Sawah ini terairi irigasi, tapi tidak maksimal. Kami cuma bisa tanam padi dua kali, itu pun pada tanam kedua biasanya hasilnya tidak memuaskan. Bukannya untung, malah seringnya nombok," kata Pudin, petani di Desa Padasuka, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, sambil mencangkul sawah garapannya yang kering, Rabu (16/12).


Pudin memiliki sawah garapan seluas 100 bata (1 bata setara dengan 14 meter persegi). Sawah tersebut hanya mengandalkan air hujan. Tidak mengherankan, dalam setahun dia hanya dua kali menanami sawahnya. Namun, hanya penanaman pertama yang hasilnya memuaskan, sekitar 6 ton per hektar.

Untuk penanaman kedua, hasilnya selalu tak sesuai dengan harapan, yakni sekitar 2 ton gabah kering giling per hektar, akibat minimnya air.

Kendati hasilnya minim, Pudin harus tetap berbagi hasil panen itu dengan pemilik lahan secara proposional, 50:50. Padahal, setiap 100 bata sawah menghabiskan biaya lebih kurang Rp 400.000. Dengan demikian, untuk setiap 1 hektar sawah yang setara dengan 700 bata, Pudin harus mengeluarkan uang Rp 2,8 juta sebagai modal menanam padi. Tunggu giliran

Petani lain dari Desa Padasuka, Kecamatan Cibatu, Eping (29), mengaku, untuk mendapatkan hasil panen optimal, ia harus menunggu giliran air malam hingga dini hari demi mendapatkan suplai air ke sawah.

"Petani di sini harus menunggu giliran air datang malam hari, kadang sampai pukul 02.00-03.00. Bahkan mengolah tanah menggunakan traktor pun harus dilakukan malam hari. Biasanya kami pergi setelah shalat isya," tutur Eping.

Krisis air juga berdampak pada budidaya palawija. Tanaman tersebut membutuhkan banyak air agar bisa tumbuh sekaligus berproduksi optimal.

Tidak hanya di sawah, krisis air juga dialami warga Kampung Ciranca, Desa Padasuka, Cibatu. Menurut Pudin yang juga warga Kampung Ciranca, jika sedang kemarau, sumur warga pun kering. Warga terpaksa mengambil air dari mata air di sebuah bukit di dekat permukiman.

Dampak lebih serius dari krisis air itu adalah penurunan harga sawah dan rumah. Sawah yang semula seharga Rp 500.000 per bata turun menjadi Rp 250.000-Rp 300.000 per bata akibat jarang teraliri air. Dengan harga seperti itu, sawah tetap susah terjual. Sementara rumah permanen seharga Rp 25 juta-Rp 30 juta, gara-gara krisis air, kurang diminati.

Meskipun tidak begitu memahami adanya rencana pembangunan Bendung Copong, Pudin dan Eping sangat berharap Bendung Copong bisa mengairi sawah mereka sepanjang tahun. Dengan begitu, mereka bisa tenang mengolah sawah tanpa harus khawatir tanaman padi mereka kering kekurangan air.(Adhitya Ramadhan)


Baca selengkapnya

Bingkisan 10 Desember 2009: Nyanyian Jalan Tentang Hak pendidikan Anak Kota

Jakarta, Bingkai Merah - Belum lagi menyelesaikan masa bermain bersama teman-temannya di pinggir jalan perempatan Grogol, Jakarta Barat, Anto sudah harus lagi kembali ke tengah jalan untuk mengumpulkan keping demi keping dan berlembar uang yang diharapkan kali ini bisa lebih banyak dari sebelumnya. Satu persatu kendaraan yang berhenti dibawah lampu merah disambanginya, diikuti lagu yang mengalun sederhana dari suara nyanyi anak berumur 12 tahun itu.

Sang orang tua, Isah (46) menuturkan, seperti inilah hari-hari yang dijalani anaknya demi mengumpulkan uang untuk masuk sekolah di tahun penerimaan 2010 mendatang.

“Dia, mas yang ngotot mau cari uang, katanya buat nambahin uang masuk sekolah. Kalo saya sih sebenernya juga takut, kalo anak saya kerja dipinggir jalan kaya gini, tapi yaa, penghasilan saya juga gak cukup buat nyekolahin dia.” Jelas Karti.

Biasanya, Anto bisa mendapatkan uang hingga 5 sampai 10 ribu. Perolehan itu diterimanya setelah meretas waktu dalam satu hari dengan mengamen, atau terkadang, menyemir sepatu di dalam kawasan terminal grogol. Sementara itu, sebagian besar dari pendapatan tersebut, ia sisihkan dalam tabungan pribadi sang orang tua.

Ketika ditanya mengapa Anto terdorong untuk mengikuti jejak sang orang tua bekerja sebagai penjaja jasa dipinggir jalan, dirinya menyatakan, hal tersebut dikarenakan keinginan kuatnya untuk bersekolah. Ia berharap, uang yang terkumpul sebelumnya dapat menutupi dana masuk sekolah nanti.

“Kepengen banget sekolah om, kaya si Ilham. Dia juga nyemir sepatu kaya aku” ungkap Anto yang juga menceritakan kesukaannya pada pelajaran Matematika. “Aku punya buku matematika, tapi ga pernah kepake. Abis ga ada temen belajarnya.”

Lain Anto, lain pula dengan Eti (16) yang pada siang itu turut pula larut dalam keriuhan Jakarta, diantara sisa nafas yang masih ada, beristirahat dengan menyandarkan tubuhnya pada pagar pemisah antara Mal Ciputra, dengan jalan di depannya. Gadis yang baru menyelesaikan pekerjaannya itu—mengamen di bis kota P.6 jurusan Grogol-Kampung Rambutan, mengaku tidak melanjutkan jenjang sekolah ketika ia duduk dibangku kelas 5 SD. Alasan yang begitu ironis namun terasa sangat murah atau bahkan biasa-biasa saja, tentang mengapa Eti tak dapat melanjutkan masa pendidikan 6 tahunnya, adalah karna persoalan biaya.

“Emak saya waktu itu udah cerai sama bapak, jadi saya gak ngelanjutin sekolah karna gak ada yang biayain” terang Eti sambil menyetem gitar ukulelenya.”

“Pernah sih pengen sekolah lagi, tapi emak malah nyuruh saya kerja aja.”

Eti mengerti sekali mengapa pendidikan juga diperlukan bagi hidupnya, namun lebih dari pada itu, ia merasa kebutuhan perut menjadi faktor yang lebih harus didahulukan. Berbeda dengan Anto, Eti tak sempat menabung, karena uang penghasilan dari setelah seharian dirinya mengamen, langsung diberikan ke orang tua untuk membayar keperluan seperti membayar uang harian kontrakan rumah, dan belanja bahan makanan.

Sungguhpun Anto dan Eti menjadi wakil nada-nada kecil lain di kota Jakarta, yang sampai saat ini, pertanyaan mengenai hak mendapatkan pendidikannya belum dijawab secara tegas oleh pemangku kekuasaan di tanah air, bahkan ketika genderang Hak Asasi Manusia (HAM) yang begitu kuat di dentumkan oleh banyak pihak pada hari ini pun, juga belum tentu akan memberikan perubahan bagi terbukanya kesempatan belajar untuk anak-anak miskin kota.

Disaat segerombolan masa aksi beramai-ramai berdemostrasi, mencurahkan rasanya dihadapan pemerintah, wajah-wajah seperti Anto maupun Eti akan tetap pada raut sebelumnya—murung menanti haknya terpenuhi.

Bergerak Cepat

Dalam kesempatan dan di lokasi berbeda, Edi, salah seorang karyawan perusahaan swasta di kawasan Jalan Jendral Gatot Subroto, berpendapat, tanggungjawab mengenai pemenuhan hak pendidikan warga negara seharusnya diemban sekaligus diwujudkan oleh pemerintah. Namun, ia menyayangkan mengapa pemenuhan itu belum merata diterima oleh rakyat, khususnya rakyat miskin.

“ Setahu saya, ketetapan itu kan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang di Negara ini. Namanya juga ketetapan, apalagi bersifat amanat, itu wajib dijalankan. Tapi, mana buktinya?” ungkap Edi disela-sela waktu istirahat kerjanya.

Warga Bintaro, Jakarta Selatan itu juga menyampaikan kekecewaannya mengenai keadaan saat ini, yang dianggapnya hanya menjadi pentas aksi orang-orang pemilik kepentingan. Entah itu mereka yang pro kepada rakyat, ataupun yang seolah-olah pro kepada rakyat, padahal hanya mementingkan kepentingannya saja, terus berseteru dibawah nama rakyat, namun lupa melihat kondisi objektif yang ada. Keadaan saat ini jelas menunjukkan lambatnya perhatian berbagai pihak terkait persoalan hak pendidikan rakyat.

“Sekarang mah waktunya bergerak dengan cepat, gak usah demo-demo yang hanya bersifat momentum, ngabisin dana doang, tapi setelah itu selesai. Apa bedanya mereka sama anggota DPR yang kerjanya ngabisin banyak anggaran buat bikin peraturan. Mending dana itu buat bikin sekolah gratis!” sambungnya dengan nada tinggi.

“Peringatan hari HAM ini mestinya semua orang pada ngaca sama kasus prita, bagaimana dengan cepat masyarakat bergerak secara kolektif mengumpulkan koin, gak pake debat, dan gak pake mohon-mohon sama pemerintah Bagi saya, dari situ aja sebenernya memperlihatkan, kalo masyarakat udah bersatu, jangankan SBY, Negara juga bisa diruntuhin.”

Dirinya mengatakan, persoalan pemenuhan hak pendidikan, rakyat harus percaya bahwa pemerintah sudah bukan lagi menjadi tumpuan yang jelas dan tegas. Sekarang sudah waktunya rakyat sendiri yang mengambil peran, membangun kesadaran permasalahan kolektif bersama, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dia meyakini hal tersebut dapat lebih cepat membawa perubahan dibanding apa yang selama ini dijalani oleh pemerintah maupun LSM serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Lupakan wacana-wacana dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh rakyat, saatnya grass root!” ungkapnya tegas menutup perbincangan.

Baca selengkapnya

Bertahan dengan Uang Makan Lima Ratus Perak!

Bidah (37) menutup kepalanya dengan potongan kardus pembungkus botol air mineral ketika awan merayap pergi meninggalkan matahari yang sedang bersinar terik. Inilah hari kedua Bidah berjemur di bawah "panggangan" matahari bersama rekan-rekannya sesama buruh.


Namun, panas siang masih kalah kuat dibandingkan dengan kegigihan Bidah dan rekan-rekannya memperjuangkan keinginan mereka. Bidah adalah satu dari sekitar 200 buruh PT Saraswati Garmindo, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang menggelar mogok kerja mulai Senin hingga Selasa (3/11).

"Kami meminta agar perusahaan menaikkan tunjangan makan dan transportasi. Masak uang makan dan transportasi masing-masing hanya Rp 500 per hari?" ujar Bidah. Sambil berkelakar, Bidah berujar, "Uang segitu mah buat beli cilok juga kurang, buat naik angkot juga baru duduk sudah disuruh turun lagi," kata Bidah.

Ungkapan satir itu terasa pedih bila menyimak keseharian hidup para buruh dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Baida (26), buruh lain, mengatakan, mereka umumnya mendapat gaji pokok Rp 640.000. Setelah diitambah tunjangan dan uang lembur, gaji mereka setiap bulan pun tak sampai Rp 750.000.

"Untuk makan pada istirahat siang dan transpor saja sudah habis Rp 300.000 sebulan. Belum lagi kebutuhan anak untuk sekolah dan kebutuhan rumah lainnya. Gaji bulanan pasti langsung habis buat bayar utang. Istilahnya, kalau kami gajian, itu tinggal menerima struk wungkul (saja)," kata Baida.

Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi kenaikan upah memang membuat buruh kelimpungan. Istilah gali lubang tutup lubang, membayar utang dengan utang lagi, adalah hal biasa bagi mereka. Maka, mogok kerja menjadi pilihan terakhir buruh tatkala pengusaha tak merespons keinginan mereka. Sayang, negosiasi dengan manajemen tidak menguntungkan buruh yang sebagian besar merupakan tenaga kontrak.

Terpuruk?

Jajaran manajemen yang dipimpin Mr Jhossy dan Chandu Lal mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, bisnis garmen terpuruk. "Selama tiga tahun ini tak ada lagi ekspor. Kami juga hanya menjadi subkontraktor importir lain," kata Chandu.

Dengan kondisi itu, manajemen mengaku tak bisa berbuat lebih banyak, selain memberikan remunerasi sesuai ketentuan undang-undang. "Untuk tenaga kerja kontrak, kewajiban kami sesuai undang-undang di Indonesia adalah memberikan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Hanya itu yang bisa kami lakukan," kata Jhossy.

Eliyawati, Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Saraswati Garmindo, mengaku berat menerima hasil negosiasi itu. "Saya harus memberi penjelasan seperti apa lagi kepada kawan-kawan yang menunggu hasil negosiasi ini. Mereka berharap banyak agar tunjangan makan dan transportasi bisa naik," kata Eliyawati.

Buruh masih terus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan tunjangan sekecil itu. Kemiskinan secara struktural memang menciptakan komunitas proletar yang seolah-olah tidak mengalami persoalan ekonomi. Itulah kelihaian kapitalis. (A.Handoko)

Baca selengkapnya

Kemiskinan:Sehari Hidup dengan Rp 4.000

Oleh : Neli Triana
Nyeruput teh dulu di sini, Neng. Panas banget,” ajak Kusnan (47) sambil menuju lapak warung minuman di sudut Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (20/10). Setumpuk celana pendek dagangannya disampirkan di sandaran kursi plastik. Tas pinggang dibukanya, hanya tampak empat lembar uang ribuan dan buku catatan kecil kumal.


Kusnan mencomot sepotong tempe goreng dan meneguk teh hangat, makan siangnya hari itu. ”Beginilah, sudah dari jam delapan keliling pasar, baru empat orang yang bayar kredit celana. Kalau lagi untung, setengah hari begini sudah dapat Rp 15.000, bisa makan nasi saya,” katanya.

Kusnan salah satu dari banyak penjual pakaian secara kredit dengan daerah operasi di pasar-pasar dan perkampungan di Jakarta. Selain celana pendek, dagangan mereka antara lain daster, pakaian anak-anak, celana jin, busana muslim, hingga pakaian dalam perempuan.

Konsumen mereka mulai dari pekerja di pasar, pemilik lapak-lapak kecil, hingga ibu-ibu rumah tangga. Harga dagangan mulai dari Rp 10.000 untuk tiga pakaian dalam anak-anak sampai Rp 200.000 untuk satu setel busana muslim plus kerudung atau jilbab. Waktu dan besar cicilan disesuaikan dengan kemampuan konsumen.

Harga celana pendek dagangan Kusnan, misalnya, rata–rata Rp 10.000-Rp 20.000. Yang berminat cukup membayar Rp 1.000 per hari. ”Setiap hari, paling tidak ada satu sampai 20 celana bisa saya jual. Cicilan pertama dibayar saat itu juga. Pemasukan lain dari nagih ke pembeli sebelumnya. Sayangnya, selalu saja ada yang menunggak, bahkan tidak bayar karena pindah atau benar-benar tidak punya uang. Mau ditarik barangnya tidak mungkin, sudah telanjur dipakai,” katanya.

Kusnan menambahkan, ia mengambil celana itu dari perajin konveksi yang juga tetangga sebelah rumah petak kontrakannya, tak jauh dari Pasar Cipulir. Bergantung model, bahan, dan ukuran, celana jualannya dipatok Rp 6.000-Rp 12.000 per potong. Kalau lancar, Kusnan sebenarnya bisa untung Rp 4.000-Rp 8.000 setiap satu celana yang lunas terbayar.

Sekitar enam tahun lalu, Kusnan mengaku memiliki lapak kecil tempat ia dan istrinya berdagang pakaian di dekat Pasar Kebayoran Lama. Namun, nasib membawanya menjadi korban gusuran. Lusinan pakaian dan lapak disita petugas, tak pernah kembali. Tanpa modal, Kusnan kesulitan memulai lagi membuka usahanya.

”Saya sudah dari umur 15 tahun merantau dari Tegal, Jawa Tengah, ke sini. Pernah jadi tukang batu sebelum akhirnya bisa buka lapak. Setelah digusur, istri dan tiga anak saya masih butuh makan. Ya sudah, jadi tukang kredit celana. Pendapatan turun, tetapi antigusuran,” katanya tergelak.

Bagi Kusnan, tidak ada alasan untuk tidak tertawa di sela-sela keletihan akibat berkeliling Pasar Cipulir dan kampung-kampung di sekitarnya. Selasa kemarin, jika nasib baik belum menghinggapinya, dipastikan hanya kurang dari Rp 4.000 yang bisa diberikannya kepada sang istri. Yang penting usaha, tegasnya.

Belum tersentuh

”Mau tidak mau, harus mau. Tidak ada yang menolong. Kucuran kredit dari pemerintah kata Neng? Tidak pernah ditawarkan ke kami. Tempat untuk pedagang kecil saja susah, apalagi bantuan modal. Mungkin karena kami enggak punya, jadi enggak pernah ditanyain maunya apa?” tambah Kusnan.

Pekerja nonformal seperti Kusnan hanyalah segelintir orang yang terselip di antara jutaan warga miskin. Di jalanan Ibu Kota, sudut-sudut perempatan, hingga kolong jembatan, tampak kehidupan orang-orang yang tidak punya jalan keluar menggantungkan hidup dari mengemis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2009, tingkat kemiskinan sekarang mencapai 15,4 persen dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia. Bagaimana mengentaskan mereka dari kemiskinan?

Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden baru, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Apalagi dalam pidato kenegaraan saat dilantik di Gedung MPR/DPR, Selasa kemarin, SBY menekankan bahwa target utama kinerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat masih menunggu bisakah target periode pemerintahan terdahulu mereduksi angka kemiskinan menjadi 8,2 persen terpenuhi dalam lima tahun ke depan? Lihat saja nanti.


Baca selengkapnya

Korban Situ Gintung Kenyang Makan Janji

TANGERANG – Nasib korban Situ Gintung hingga kini makin tidak jelas.

Oleh : Parluhutan Gultom

Sudah hampir tujuh bulan lebih mereka bertahan di hunian sementara di Wisma Kerta Mukti I tanpa ada kepastian tempat tinggal tetap. Pemerintah setempat cuma bisa mengumbar janji. Gurat duka masih membekas di wajah Chairul (30). Rentetan peristiwa “tsunami kecil” di Situ Gintung yang menelan korban ratusan nyawa hingga kini masih menghiasi ruang kecil dalam benaknya. Padahal, hampir tujuh bulan berlalu pascatragedi maut itu.


Ya, rasanya sulit bagi guru SMK Dewi Sartika, Jakarta Barat, ini untuk cepat-cepat mengusir rasa trauma. Maklum, meski berhasil lolos dari maut, bencana menge­rikan itu telanjur menyapu seluruh harta benda sekaligus nyawa orang-orang tercinta.
Rumah berikut harta benda miliknya di RT 04/08 No 54, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sekitar 300 meter di bawah Situ Gintung, luluh lantak dihantam air, sedangkan adik kandungnya, Rusmiati, berikut dua anaknya, Zahra dan Rifah, tewas digulung oleh derasnya arus.

Belum habis trauma yang menghantui benaknya, kini Chairul yang menetap di hu­nian sementara (huntara) Wisma Kerta Mukti I masih harus dihadapkan oleh pahitnya kenyataan terkait belum jelasnya jalan untuk menata kembali kehidupan yang telanjur berantakan.

“Seluruh yang saya miliki sudah habis tergerus air. Uang dan perhiasan yang bertahun-tahun saya tabung bersama istri juga hilang tidak berbekas, termasuk surat-surat rumah. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba itu sama sekali tidak memberikan pilihan kepada saya untuk bertindak, selain berupaya menyelamatkan diri,” katanya.
Satu-satunya harapan Chairul kini bergantung pada janji pemerintah yang akan memberikan bantuan berupa biaya penggantian untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah yang rusak. Sayangnya, hingga tujuh bulan berlalu pascatragedi Situ Gintung, janji itu masih juga mengambang tanpa kejelasan.

“Bukan cuma bantuan biaya pengganti perbaikan atau pembangunan rumah yang rusak saja yang tidak jelas, tetapi juga uang duka bagi korban meninggal sebesar Rp 2,5 juta seperti yang telah dijanjikan Pemkot Tangsel sebelumnya sampai kini juga tidak pernah tera­lisasi,” katanya.

Membengkak

Di tengah kecemasan dan kekecewaan itu, Chairul dan pengungsi lainnya di Wisma Kerta Mukti I justru mendapati adanya pembengkakan pada jumlah korban tragedi Situ Gintung. Bahkan, ratusan warga yang dianggap bukan korban langsung atas tragedi maut itu justru ikut menda­patkan bantuan.

“Sepengetahuan saya, banyak warga yang bukan korban justru ikut menda­patkan bantuan, seperti 150 petani tambak yang selama ini memanfaatkan Situ Gintung untuk mencari ikan. Mereka itu bukan korban karena mereka tidak kehilangan apa-apa selain kesempatan untuk mencari ikan. Namun, kenapa mereka juga mendapatkan bantuan sebagaimana korban lainnya yang sudah kehilang­an keluarga dan tempat tinggal,” ujar Chairul dengan nada kesal.

Keluhan akan adanya indikasi kesalahan verifikasi jumlah korban Situ Gintung itu kiranya tidak cuma disampaikan oleh Chairul Seorang. Karena, Gunawan, korban yang kini Menetap di Wisma Kerta Mukti Dua juga menge­luhkan hal yang sama.
Untuk itu, mereka (para korban yang kini menetap di Wisma Kerta Mukti I dan II) mendesak Pemkot Tangsel untuk melakukan revisi atas jumlah korban tersebut. “Jangan sampai korban sebenarnya justru tidak menda­patkan hak. Sebaliknya yang bukan korban justru enak-enakan menerima bantuan,” kata Gunawan.

Terkait dengan merebaknya keluhan dari penghuni Wisma Kerta Mukti I, Asisten Daerah (Asda) Satu Bidang Pemerintahan, Kota Tangerang Selatan, Ahmad Hadi mengaku bisa memaklumi kondisi para pengungsi tersebut. Dia memastikan bahwa bantuan untuk para korban segera akan terealisasi.

“Bantuan untuk perbaikan rumah para korban tersebut saat ini masih dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah proses itu rampung, tentunya bantuan akan segera disalurkan kepada para korban,” katanya.

Dikutip Dari Prakarsa Rakyat

Baca selengkapnya

Membangun Rumah Sakit untuk Masyarakat Miskin

Bingkai Merah - Alangkah menyedihkan jika ada masyarakat yang sakit dan harus pasrah menerima nasibnya karena tak mampu membiayai pelayanan kesehatan. Padahal, tidak ada alasan bagi rumah sakit (RS) untuk menolak pasien dari keluarga miskin. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang.


"Terlalu banyak keluhan yang sering saya terima tentang pelayanan kesehatan masyarakat dan itu bisa dimaklumi karena kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas," ujar Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo kepada SP ketika memeriksa pelaksanaan pembangunan RS Sayang Rakyat di Kelurahan Bulorokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin (7/9).

RS khusus kelas III tersebut menyediakan 1.000 tempat tidur, dibangun dengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp 10 miliar, untuk memperlancar program pelayanan kesehatan gratis di Sulsel. RS yang diberi nama Sayang Rakyat ini berdiri di lahan seluas 5 hektare.

Sekitar 7,8 juta penduduk Sulsel, di antaranya terdapat masyarakat miskin sebanyak 2.523.277 jiwa. Kuota Departemen Kesehatan (Depkes) 2.449.737 jiwa, masih ada selisih 73.540 jiwa. Di Sulsel terdapat 8.529 pos pelayanan terpadu (posyandu), 395 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), 1.037 puskesmas pembantu, dan 202 puskesmas dengan rawat inap.

Di Sulsel terdapat 26 RS dengan rincian RS khusus (Pemda/Depkes) 7 unit, RS Umum TNI dan Polri 6 unit, RS khusus departemen lain dan badan usaha milik negara (BUMN) 2 unit, RS swasta 13 unit, dan RS khusus swasta 7 unit.

Untuk bantuan pelayanan kesehatan gratis bagi pemerintah kabupaten dan kota sampai pada batas pelayanan kesehatan kelas III, tahun 2008, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengalokasikan anggaran Rp 81,7 miliar. Tahun 2009 menjadi Rp 93 miliar (pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan dana pendamping sebesar 60 persen).

Sejak 1 September 2008, kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sudah diberlakukan, namun masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jamkesmas tetap dilayani hanya dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu. Dengan diberlakukannya program kesehatan gratis di kelas III, semua RS diwajibkan memberi pelayanan. Ini didukung pemerintah kabupaten/kota melalui kesepakatan yang dibuat dengan Pemprov Sulsel, 26 Juni 2008.

"Sekarang sudah siap 500 tempat tidur di RS Sayang Rakyat dan direncanakan akhir 2009 RS ini mulai dioperasikan," katanya.
RS Sayang Rakyat menghadapi tantangan penyediaan kebutuhan tenaga medis. Penambahan tenaga medis akan dilakukan, khususnya yang berasal dari kalangan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Saat ini, tenaga medis dan dokter umum PTT di Sulsel 276 orang, dokter gigi PTT 150 orang, dokter spesialis PTT 7 orang. Jumlah dokter dan dokter gigi PTT yang akan diangkat 433 orang, penempatannya disesuaikan kebutuhan kabupaten dan kota berdasarkan analisis kebutuhan tenaga yang diusulkan.

Jika dilihat ratio penduduk Sulsel terhadap dokter spesialis sebesar 9,23 (1 : 10.834 penduduk). Rasio terhadap dokter umum sebesar 12,81 (1 : 7.806 penduduk), sementara target nasional untuk dokter umum 1 : 2.500 penduduk. Hal ini membuktikan bahwa Sulsel masih kekurangan tenaga dokter untuk menyesuaikan dengan target nasional.



Bukti Keseriusan

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulsel, Wahidah Burhanuddin Upa menyambut baik program tersebut. Ini merupakan bukti keseriusan Syahrul untuk mewujudkan janjinya kepada rakyat Sulsel sebelum mereka dipilih, yakni menggratiskan pendidikan dan kesehatan.

"Kalau rakyat memiliki pendidikan, pola pikirnya akan lebih baik, begitu juga jika rakyat sehat, mereka tentunya mampu bekerja mengubah kondisi kehidupannya," katanya.

Dia juga berharap, program gratis ini dilakukan sepenuh hati, tidak ada lagi "penodongan" biaya obat ketika pasien rakyat miskin baru masuk. Selama ini sering dialami keluarga pasien, mereka diharuskan menebus resep obat di luar RS dengan alasan obatnya tidak tersedia di RS.

Selain itu, masalah transportasi ambulans untuk pelaksanaan rujukan dari puskesmas ke RS, paling sering dihadapi masyarakat miskin dan biayanya mahal.

Gubernur telah menginstruksikan pembentukan Desa Siaga yang kegiatannya terfokus pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, termasuk membantu transportasi warga yang tak mampu untuk menjangkau pusat pelayanan kesehatan. Diharapkan, pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas dan jaringannya maupun di kelas III RS, sesuai standar mutu, berdasarkan kompetensi dan kewenangan dari masing-masing fasilitas kesehatan.

Menurut Syahrul, program RS khusus kelas III ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan telah mendapat respons pemerintah pusat. Untuk kelangsungan program tersebut, Pemprov Sulsel sangat berharap, pemerintah pusat dapat segera membantu pengadaan fasilitas peralatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dikutip dari : Suara Pembaharuan
Baca selengkapnya

Kebersamaan Beragama di Dusun Ngepeh

Oleh - Ingki Rinaldi

Bunyikan saja kentungan, maka sekitar 1.400 pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu di Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segera keluar dan bergotong royong, untuk urusan apa pun, layaknya pasukan semut yang bekerja rapi tanpa komando. Begitulah yang terlihat pada Minggu (6/9).

perintah karena Kepala Dusun Ngepeh Sumitro (56) tengah ke Pare, Kediri, untuk berdagang. Mereka seperti sudah saling paham dengan tugas masing-masing yang didedikasikan untuk prosesi pemakaman warga bernama Suparmin (75).

Bagi warga, kedukaan satu orang adalah duka bersama, tanpa memandang agama. ”Tata cara pemakaman tetap sendiri- sendiri, sesuai agamanya,” kata Adenan (83), penganut agama Kristen, yang ikut bersiap di rumah duka sebelum pemakaman Suparmin yang memeluk agama Islam.

Menyatunya warga tidak hanya direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemakaman pun dibuat dalam satu lokasi. Yang membedakan makam mereka hanyalah letak jenazah atau posisi batu nisan.

Bagi pemeluk Islam dan Hindu, letak jenazah membujur dari arah utara menuju selatan. Hal ini memungkinkan makam kedua penganut agama tersebut berdekatan. Sementara itu, bagi penganut Kristen, tata cara pemakaman jenazahnya membujur dari barat ke timur, membuat lokasi makam terpisah.

Herry Fitrianto (26) mengatakan, contoh terbaik dari adanya kebersamaan antarumat di dusun itu memang terlihat saat ada warga yang meninggal dunia. ”Pokoknya, setiap ada warga yang meninggal pasti banyak yang datang (terlibat). Apakah mereka umat Islam, Kristen, atau Hindu,” katanya.

Anak Kepala Dusun Sumitro itu menambahkan, kekerabatan yang demikian baik tersebut membuat mereka merasa nyaman. ”Tidak pernah ada keributan yang berdimensi agama,” kata Herry, bangga.

Sekitar 70 persen penduduk dusun tersebut beragama Islam, 20 persen beragama Kristen dan Katolik, sedangkan 10 persen selebihnya adalah pemeluk agama Hindu.

Kentungan

Menurut Nur Alim Wahyudi (65), pemuka Hindu di dusun tersebut, instrumen penting yang bisa membuat warga berkumpul dengan kompak dalam waktu singkat adalah kentungan kayu yang digantung di depan rumah Kepala Dusun.

”Jika kentungan bunyi, tanpa dikomando warga seperti punya kewajiban. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang beragama apa pun langsung keluar rumah. Sementara, yang bekerja di sawah akan berhenti bekerja,” cerita Nur.

Meski demikian, Nur tak tahu kapan persisnya kerukunan terbentuk di dusun itu. ”Pokoknya sudah lama sekali,” katanya, senada dengan warga lainnya.

Untuk melestarikan kerukunan itu, pada 1998 didirikan Paguyuban Budi Luhur. Konon, sejumlah pemuka agama di dusun itu merasa khawatir saat sejumlah konflik bernuansa agama muncul di berbagai wilayah Nusantara.

Tiga tahun setelah itu, tahun 2001, warga mendirikan radio komunitas bernama Suara Budi Luhur yang memiliki izin frekuensi di gelombang FM 107,7, dengan radius jangkauan siar sekitar 30 kilometer.

Upaya yang patut diapresiasi.



Baca selengkapnya