Gestapu, Gestok

Oleh: Harsutejo*

Gerakan 30 September merupakan nama “resmi” gerakan sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965. Nama ini untuk keperluan praktis media massa kemudian ditulis dengan G-30-S atau G30S. Sedang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) suatu nama yang dipaksakan agar berkonotasi dengan Gestapo-nya Hitler yang tersohor keganasannya itu. Rupanya sang konseptor, Brigjen Sugandhi, pimpinan koran Angkatan Bersenjata, telah banyak belajar dari sejarah dan jargon nazi Jerman.

Jelas nama ini merupakan pemaksaan dengan memperkosa kaidah bahasa Indonesia (dengan hukum DM), kepentingan politik menghalalkan segala cara. Nama Gestapu digalakkan secara luas melalui media massa, sedang dalam buku tulisan Nugroho Notosusanto maupun Buku Putih digunakan istilah G30S/PKI. Barangkali ini merupakan standar ganda yang dengan sengaja dilakukan; yang pertama untuk menggalakkan konotasi jahat Gestapo dengan Gestapu/PKI, sementara buku yang ditulis oleh pakar sejarah itu bernuansa “lebih ilmiah” bahwa G30S ya PKI.

Sementara itu sejumlah pakar asing dalam karya-karyanya menggunakan istilah Gestapu ciptaan Orde Baru ini. Mungkin ada di antara mereka sekedar mengutip istilah yang digunakan begitu luas dan gencar oleh media massa Orba secara membebek tidak kritis. Dengan demikian dari istilah yang digunakan saja tulisan itu sudah memulai sesuatu dengan berpihak secara politik kepada rezim Orba yang berkuasa. Di antara pakar ini, Prof Dr Victor M Fic, seorang sejarawan Kanada, telah menulis buku yang “menghebohkan” itu karena secara murahan menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S. Di seluruh bukunya ia menggunakan istilah Gestapu, ketika dia menggunakan istilah netral ‘Gerakan 30 September’ selalu diikuti dalam kurung (GESTAPU).

Sementara orang mengartikan penamaan Gestok (Gerakan 1 Oktober) hanya untuk gerakan yang dilakukan oleh Mayjen Suharto pada tanggal tersebut daripada gerakan Letkol Untung. Tetapi mungkin saja bahwa yang dimaksud Bung Karno adalah gerakan yang dilakukan Letkol Untung menculik sejumlah jenderal dan kemudian membunuhnya (terlepas dari adanya komplotan lain dalam gerakan yang melakukan pembunuhan itu). Penamaan itu juga terhadap gerakan Mayjen Suharto yang dilakukan menghadapi gerakan Untung serta mencegah kepergian Jendral Pranoto dan Umar Wirahadikusuma menghadap Presiden ke PAU Halim, sekaligus mengambilalih wewenang Men/Pangad Jenderal Yani yang sudah dipegang oleh Presiden Sukarno serta membangkang terhadap perintah-perintah Presiden untuk tidak melakukan gerakan militer.

Tentu saja penamaan Gestok tidak disukai oleh rezim Orba. Dalam pidatonya pada 21 Oktober 1965 di depan KAMI di Istora Senayan, Presiden Sukarno menyebutkan, “..Orang yang tersangkut pada Gestok harus diadili, harus dihukum, kalau perlu ditembak mati... Tetapi marilah kita adili pula terhadap pada golongan yang telah mengalami peruncingan seperti Gestok itu tadi”. Mungkin sekali ini maksudnya setelah pelaku peristiwa 1 Oktober (Untung cs) yang hanya berumur sehari itu diadili, maka juga terhadap pelaku yang membuat runcing persoalan sesudah itu, siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto cs. Dalam pidato Pelengkap Nawaksara di Istana Merdeka pada 10 Januari 1967 Presiden Sukarno dengan jelas menyebut pembunuhan para jenderal itu dengan Gestok lalu dilanjutkan dengan bertemunya tiga sebab (a) keblingernya pimpinan PKI, (b) kelihaian subversi Nekolim, (c) adanya oknum “yang tidak benar”.

Dalam dokumen yang disebut “Dokumen Slipi” yang berisi hasil pemeriksaan Bung Karno sebagai saksi ahli dalam perkara Subandrio dan merupakan kesaksian terakhir BK (1968), “...1 Oktober 1965 bagi saya adalah malapetaka, karena gerakan yang melawan G30S pada 1 Oktober 1965 itu telah melakukan pembangkangan terhadap diri saya, sejak saat itu gerakan yang melawan G30S tidak tunduk pada perintah saya, maka saya berpendapat G30S lawannya Gestok...”. Jika dokumen ini memang benar adanya, hal itu sesuai dengan seluruh perkembangan kejadian serta analisis BK tentang G30S tersebut di atas. Brigjen Suparjo segera menghentikan gerakan G30S sementara Mayjen Suharto meneruskan Gestok-nya. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa Presiden Sukarno tidak mengambil tindakan apa pun terhadap jenderal yang satu ini, justru melegitimasi dengan mengukuhkan kedudukannya.

Sebenarnyalah peristiwa G30S di Jakarta hanya berlangsung selama satu hari, sementara di Jawa Tengah yang tertinggal itu berlangsung beberapa hari (sesuatu yang aneh dan perlu dikaji lebih lanjut). Gerakan selanjutnya, yang disebut BK Gestok, dilakukan oleh Mayjen Suharto dengan menentang dan menantang perintah Presiden dengan menindas PKI dan gerakan kiri lainnya, membantai rakyat dan pendukung BK, ujungnya menjatuhkan Presiden Sukarno. Inilah tragedi sebenarnya dengan pembukaan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama oleh pihak militer sendiri.

(Dari berbagai sumber)

*Penulis adalah mantan Tahanan Politik 65, dulu aktif di Himpunan Sarjana Indonesia, sekarang aktif sebagai penulis dan peneliti sejarah sosial.

Baca selengkapnya

G 30 S

Oleh Harsutejo*

Pada dini hari menjelang subuh 1 Oktober 1965 sekelompok militer yang kemudian menamakan diri sebagai Gerakan 30 September melakukan penculikan 7 orang jenderal AD. Jenderal Nasution dapat meloloskan diri, sedang yang ditangkap ialah pengawalnya.

Lolosnya jenderal ini telah dibayar dengan nyawa putrinya yang kemudian tewas diterjang peluru. Keenam orang jenderal teras AD yang diculik dan kemudian dibunuh itu terdiri dari: Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Suprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Haryono MT (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad), Brigjen Sutoyo (Oditur Jenderal AD).

Pada pagi-pagi 1 Oktober 1965, sebelum orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kolonel Yoga Sugomo sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen serta merta menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI, ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung.

Maka Yoga pun memerintahkan, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak”. Jangan-jangan Kolonel Yoga, Kostrad, dan - siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto – telah mengantongi skenario jalannya drama tragedi yang sedang dan hendak dipentaskan kelanjutannya.

Tentu saja pertanyaan ini amat mengggoda karena dokumen-dokumen rahasia CIA pun mengungkapkan berbagai skenario semacam itu dengan diikuti dijatuhkannya Presiden Sukarno sebagai babak penutup.

Menurut tuduhan dan pengakuan Letkol (Inf) Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden RI yang secara formal memimpin Gerakan 30 September, para jenderal tersebut menjadi anggota apa yang disebut Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Sukarno yang sah pada 5 Oktober 1965. Karena itu Letkol Untung sebagai insan revolusi sesuai dengan ajaran resmi yang didengungkan ketika itu, mengambil tindakan dengan menangkap mereka guna dihadapkan kepada Presiden. Dalam kenyataannya mereka dibunuh ketika diculik atau di Lubang Buaya, Jakarta.

Tentang pembunuhan yang tidak patut ini terjadi sejumlah kontroversi. Menurut pengakuan Letkol Untung hal itu menyimpang dari perintahnya. Dalam hubungan ini telah timbul berbagai macam penafsiran yang berhubungan dengan kegiatan intelijen berbagai pihak, pihak intelijen militer Indonesia, Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus (BC) PKI, intelijen asing, utamanya CIA, dalam arena perang dingin yang memuncak antara Blok Amerika versus Blok Uni Soviet dengan Blok RRT yang anti AS maupun Uni Soviet.

Menurut pengakuan Syam, pembunuhan itu atas perintah Aidit, Ketua PKI. Pembunuhan demikian sangat tidak menguntungkan pihak PKI yang dituduh sebagai dalang G30S, akan dengan mudahnya menyulut emosi korps AD melawan PKI, sesuatu yang pasti tak dikehendaki Aidit dan sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan dibunuhnya Aidit atas perintah Jenderal Suharto, maka pengakuan Syam yang berhubungan dengan Aidit sama sekali tak dapat diuji kebenarannya. Dengan begitu Syam memiliki keleluasaan untuk menumpahkan segala macam sampah yang dikehendakinya maupun yang dikehendaki penguasa ke keranjang sampah bernama DN Aidit.

Banyak pihak menafsirkan bahwa Syam ini merupakan agen intelijen kepala dua (double agent), atau bahkan tiga atau lebih. Hal ini di antaranya ditengarai dari pengakuannya yang terus-menerus merugikan PKI dan Aidit. Ini berarti dia yang posisinya sebagai Ketua BC CC PKI, pada saat itu menjadi agen yang sedang mengabdi pada musuh PKI. Dari riwayat Syam ada bayang-bayang buram misterius yang rupanya berujung pada pihak AD, khususnya Jenderal Suharto. Aidit yang dituduh sebagai dalang G30S yang seharusnya dikorek keterangannya di depan pengadilan segera dibungkam karena keterangan dirinya tidak akan menguntungkan skenario Mahmillub yang dibentuk atas perintah Jenderal Suharto sebagaimana yang telah dimainkan oleh Syam atas nama Ketua PKI Aidit.

Keterangan Syam mengenai perintah Aidit tentang pembunuhan para jenderal tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya. Beberapa pihak di Mahmillub menyebutnya perintah itu dari Syam, tetapi siapa yang memerintahkan dirinya? Pertanyaan ini mau-tidak-mau perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang diuntungkan oleh pembunuhan para jenderal itu? Bung Karno tidak, Nasution tidak, Aidit pun tidak. Hanya ada satu orang yang diuntungkan: Jenderal Suharto! Jika Jenderal Yani tidak ada maka menurut tradisi AD Suharto-lah yang menggantikannya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika Presiden Sukarno menunjuk Jenderal Pranoto sebagai pengganti sementara pada 1 Oktober 1965, maka Jenderal Suharto menentang keras. Jelas dia berambisi menjadi satu-satunya pengganti yang akan memanjat lebih jauh ke atas, padahal ketika itu nasib Jenderal Yani cs belum diketahui jelas.

Perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan [penculikan] para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Suharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S. Jenderal Suharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apa pun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Suharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen (Purn) Kemal Idris. Masih dapat ditambahkan lagi bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Suharto karena Suharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro.

Ada fakta sangat keras, dua batalion AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen Suharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Suharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Suharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalion tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Suharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal.

Lalu siapa yang diuntungkan dengan dibunuhnya Aidit? PKI dan Bung Karno pasti tidak, lawan-lawan politik PKI jelas senang (meski ada juga yang kemudian menyesalkan, kenapa tidak dikorek keterangannya di depan pengadilan), di puncaknya ialah Jenderal Suharto yang memang memerintahkannya. Jika Aidit diberi kesempatan bicara di pengadilan, maka dia akan mempunyai kesempatan membeberkan peran dirinya dalam G30S yang sebenarnya, bukan sekedar menelan keterangan Syam di Mahmillub sesuai dengan kepentingan Suharto cs. Jika ini berlaku maka skenario yang telah tersusun akan kacau.

Sejak 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Suharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Suharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965.

Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama.

Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir dst yang darahnya halal, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya dan Bali pada Desember 1965/Januari 1966. Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia.

Dalam khasanah sejarah G30S ada gambaran yang disesatkan bahwa situasinya seolah waktu itu “dibunuh atau membunuh” seperti dalam perang saudara. Ini sama sekali tidak benar, tidak ada buktinya. Hal ini dengan sengaja diciptakan sesuai dengan kepentingan rezim militer Suharto guna melegitimasi kekejaman mereka. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Suharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundal Gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya. Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya.

Setelah seluruh organisasi kiri, utamanya PKI dihancurlumatkan, sisa-sisa anggotanya dipenjara, maka datang waktunya untuk menghadapi dan menjatuhkan Presiden Sukarno yang kini dalam keadaan terpencil diisolasi. Dikepunglah Istana Merdeka oleh pasukan AD di bawah pimpinan Kemal Idris, pada saat Presiden Sukarno sedang memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Jenderal Suharto pada 11 Maret 1966 yang ujungnya telah kita ketahui bersama berupa Supersemar. Kudeta merangkak ini dilanjutkan dengan pengukuhan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden (sesuatu yang menyimpang dari UUD 1945, tak satu pun pakar yang berani buka mulut ketika itu), selanjutnya sebagai Presiden RI. Maka berlanjutlah pemerintahan diktator militer selama lebih dari tiga dekade yang menjungkirbalikkan segalanya, sampai akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan utang sampai ke ubun-ubun.

G30S di bawah pimpinan Letkol Untung dirancang untuk gagal, artinya ada rancangan lain yang tidak pernah diumumkan alias rancangan gelap di balik layar dengan dalang-dalang yang penuh perhitungan untuk melaksanakan adegan yang satu dengan yang lain. Maka tidak aneh jika mantan pejabat CIA Ralph McGehee berdasar dokumen rahasia CIA menyatakan sukses operasi CIA di Indonesia sebagai contoh soal, “supaya metode yang dipakai CIA dalam kudeta di Indonesia yang dianggap sebagai penuh kepiawaian sehingga ia digunakan sebagai suatu tipe rancangan atau denah operasi-operasi terselubung di masa yang akan datang”. Itulah kudeta merangkak yang dilakukan oleh Jenderal Suharto sejak pembunuhan para jenderal, pengusiran BK dari Halim, pembunuhan massal, pengepunngan Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, akhirnya dijatuhkannya Presiden Sukarno. Keberhasilan operasi AS di Indonesia disebut Presiden Nixon sebagai hadiah paling besar di wilayah Asia Tenggara.

Untuk melegitimasi segala tindakann dan memperkokoh kedudukannya, rezim militer Orba menamakan gerakan Letkol Untung tersebut dengan G30S/PKI, pendeknya nama keduanya saling dilekatkan. G30S ya PKI, bukan yang lain. Di sepanjang kekuasannya rezim ini terus-menerus tiada henti mengindoktrinasi dan menjejali otak kita semua, kaum muda dan anak-anak sekolah dengan kampanye ini. Ketika studi sejarah di Indonesia tak lagi bisa dikekang, maka banyak pakar menolak kesahihan penyebutan tersebut. Studi netral hanya menyebut Gerakan 30 September sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman gerakan di RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965, atau disingkat untuk keperluan praktis sebagai G30S. Masih ada arus balik riak yang membakari buku dalam tahun ini karena berbeda dengan kepentingan rezim atau pejabat rezim sebagai bagian dari vandalisme masa lampau.

(Dari berbagai sumber).

*Penulis adalah mantan Tahanan Politik 65, dulu aktif di Himpunan Sarjana Indonesia, sekarang aktif sebagai penulis dan peneliti sejarah sosial.

Baca selengkapnya

Misbach: Islam-Komunisme Harus!

Oleh Prasetyo Serna Galih - Bingkai Merah

Pertentangan antara Islam dan komunisme menjadi salah satu huru hara sosial di peradaban manusia. Pertentangan itu bahkan menyeret nyawa manusia untuk dikorbankan. Setidaknya itu yang terjadi di negeri ini pada akhir tahun 1965.

Beberapa ormas Islam bersama dengan prajurit ABRI membantai orang-orang yang disangkakan sebagai komplotan PKI – dituduh sebagai dalang peristiwa 1 Oktober 1965. Untuk melihat pertentangan dua ajaran itu, alangkah baiknya kita melihat seorang tokoh pergerakan negeri ini yang justru memadukan dua ajaran sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme Belanda.

Misbach nama tokoh ini. Julukannya 'Haji Merah'. Tidak banyak literatur sejarah nasional yang mengungkap perjuangannya. Ia sosok yang menyatukan ajaran Karl Marx (Komunisme) dan Muhammad SAW (Islam). Di saat yang sama, kolonialisme selalu mengadu kelompok anti imperialis - komunisme - dengan kalangan agama, terlebih Islam. Alhasil, perpaduan antara Komunisme dan Islam begitu ditakuti kolonial.

Misbach lahir di Surakarta tahun 1879 di desa Kauman. Nama 'Misbach' diperoleh setelah ia menunaikan ibadah haji ke kota suci, Mekkah. Orang tuanya memberi nama Ahmad sewaktu ia kecil. Lantas berubah menjadi Darmodiprono setelah ia menikah. Selain mendapat pendidikan di pesantren, ia pernah merasakan pendidikan di sekolah Bumi Putera meski bertahan hanya 2 bulan.

Misbach saat beranjak dewasa memutuskan untuk terlibat di dalam perjuangan melawan kolonial. Selama di Surakarta, ia aktif membangun Serikat Islam Surakarta.

Misbach memandang, keadaan negeri yang terjajah tidak bisa dilepaskan dari keinginan para misionaris Belanda yang menyebarkan agama Kristen di bumi Nusantara selain juga untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini.

Oleh karena itu, ia memandang tidak bisa dilepaskan perjuangan Islam dari keterkaitan dengan ajaran Komunisme yang juga berkeinginan untuk melepaskan manusia dari kaum penjajah.

Namun, bukan berarti Misbach menjadi tokoh mubaligh Islam yang sangat rasial. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Islam yang dekat dengan kaum papa dari berbagai lapisan, mulai dari buruh, petani, pedagang, sampai tokoh-tokoh pergerakan. Ia juga tidak segan-segan melemparkan kritik terhadap ormas Islam atau mubligh Islam di jaman itu yang dipandang bersikap koopertatif dengan penjajah Belanda, seperti Muhammadiyah dan Serikat Islam pimpinan HOS Tjokroaminoto.

Tjokroaminoto merupakan korban dari kerasnya pemikiran Misbach. “Semprong Wasiat: Disiplin Organsisi Tjokroaminoto Menjadi Racun Pergerakan Rakyat Hindia”; merupakan tulisan beliau di tahun 1923 untuk mengkritik Serikat Islam Putih pimpinan HOS Tjokroaminoto.

Di tahun itu pula, ia menguraikan keterkaitan antara Komunisme dan Islam untuk dijadikan alat perjuangan melawan penjajah Belanda. Pemaparannya dilakukan di depan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 4 Maret 1923. Kongres itu dihadiri perwakilan 16 Cabang PKI, 14 cabang Serikat Islam Merah, dan beberapa serikat komunis lainnya.

Pemaparannya berisi tentang keadilan dan kemanusiaan berdasar prinsip ajaran Karl Marx disertai ayat-ayat Alquran yang sangat relevan. Salah satunya, dalam AlQuran dijelaskan mengenai perubahan suatu kaum tidak akan terjadi tanpa adanya usaha dari kaum itu sendiri untuk terbebas dari kondisi ketertindasannya (Surat Arra'du ayat 11).

Menurutnya, perubahan dari masyarakat terjajah menuju masyarakat tanpa kelas yang tanpa penindasan tidak akan terwujud jika tidak dilakukan oleh tangan-tangan aktif manusia. Sebab, suatu yang tidak nyata justru melemahkan manusia itu sendiri sebagai mahluk sempurna seperti terjelaskan dalam ajaran Islam.

Misbach kemudian turut mempopulerkan istilah “sama rata sama rasa”. Dalam salah satu tulisannya pada tahun 1926 yang dimuat di Medan Muslimin, Misbach menuliskan bahwa agama berdasarkan atas sama rata sama rasa kepada Tuhan yang maha kuasa, dan hak persamaan untuk segenap manusia (Nasehat, 1 April 1926).

Konsep itu menawarkan bahwa manusia diwajibkan untuk menghormati manusia lainnya dengan persamaan yang adil, tidak berat sebelah yang akan menimbulkan diskriminasi dan berujung kepada penjajahan antar manusia. Kedudukan atau jabatan manusia yang lebih tinggi tidak bisa menjadikan manusia mempunyai hak untuk menindas atau berprilaku tidak adil. Jika kondisi itu tercipta, sudah menjadi kewajiban manusia lain untuk melakukan perlawanan atas kondisi itu.

Penghisapan yang terjadi antar manusia disebabkan karena adanya sistem kapitalisme dalam berbagai bentuk dan metodenya. Satu-satunya senjata untuk menghancurkan kapitalisme adalah komunisme yang mendambakan tatanan masyarakat tanpa kelas, tanpa penghisapan manusia atas manusia.

Selain berdakwah dan mengorganisir kaum tertindas, Haji Misbach juga bergerak di ranah jurnalistik sebagaimana yang dilakukan banyak tokoh pergerakan lainnya.

Bersama dengan Mas Marco Kartodikromo, mereka berdua membangun organisasi bernama Indiansche Journalisten Bond (IJB) – didirikan oleh Mas Marco. Misbach juga aktif di dua media koran, yaitu Medan Muslimin dan Islam Bergerak.

Di dalam perjalanannya, Misbach memunculkan banyak tulisan yang berisikan perjuangan seorang mubaligh terhadap kondisi ketertindasan yang terjadi di masyarakat.

Penjara merupakan risiko yang umumnya diterima sosok manusia seperti Misbach. Ia merasakan dinginnya jeruji besi pada 7 Mei 1919. Tertangkap karena “ulah”nya menggambarkan mengenai kerjasama jahat antara penguasa lokal (Pakubuwono X) dengan penjajah Belanda.

Saat itu, ia juga menggambar komik yang dimuat di harian Islam Bergerak tertanggal 20 April 1919. Setelah itu, ancaman dan hukuman kurungan menjadi sahabat setia Misbach dalam perjuangannya.

Malaria yang akhirnya mengakhiri perjuangannya saat diasingkan oleh Belanda di Manokwari, Papua. Ia wafat pada 24 Mei 1926.

Selama di pengasingan, ia begitu dikucilkan. Ia hanya diperbolehkan membaca AlQuran yang selalu menjadi teman setianya. Yang setiap saat menguatkan perjuangan kelasnya yang bersandar pada Komunisme. Meski demikian, ia berhasil menuliskan karya besarnya yang bisa kita baca sampai saat ini, Islam dan Komunisme.

Bagi ratusan orang yang hidup pada zamannya mungkin akan selalu terngiang dengan ucapannya yang sangat berani, “jangan takut, jangan khawatir, jangan takut di gantung, jangan takut di buang”.

Ucapannya, "jangan takut di buang" menjadi sebuah kenyataan yang ia rasakan tidak hanya dari kebijakan kolonial Belanda saat itu. Namun, berlanjut sampai detik ini. Sekarang, ia menjadi sosok yang terbuang dalam ingatan sejarah para generasi penerusnya. Mengenaskan.

Padahal menurutnya, di dalam konteks Indonesia sampai saat ini, wajah Islam semestinya selaras dengan Komunisme. Terlebih Islam berada di dalam pojok pertarungan antara sisi kepentingan yang membangun Islam dan kemanusiaan dan sisi lain, menghancurkan Islam sekaligus kemanusiaan.

Menjadi relevan perkataan Haji Misbach di bawah ini,
"Siapa yang tidak menyetujui dasar-dasar komunisme, mustahil ia Islam sejati. Sebaliknya, juga mustahil ia Komunis sejati, bila ia memerangi Islam yang bertujuan masyarakat tanpa kelas."

Tunggu apalagi, Islam-Komunisme, Harus!

*Dari berbagai sumber.

Baca selengkapnya

Materialisme Dialektika dan Idealisme Metafisik

Oleh Tatiana Lukman*

Bicara tentang Materialisme Dialektik, tak terhindarkan kita harus bicara tentang dua kubu pandangan dunia besar yang bertentangan, yaitu Materialisme Dialektik dan Idealisme Metafisik.

Perdebatan antara Materialisme Dialektik dan Idealisme Metafisik sama sekali bukan sebuah perdebatan kusir. Masing-masing pandangan dunia itu membawa konsekuensi yang panjang dan dalam, dalam praktek politik, ekonomi dan sosial manusia.

Jadi, perdebatan itu tidak bisa disederhanakan dan direduksi seperti perdebatan tentang mana yang ada duluan, telor atau ayam, mana yang ada duluan, ide atau materi. Titik. Tidak begitu.

Mengapa ada dua pandangan dunia besar yang bertentangan? Sebab yang paling penting adalah adanya perjuangan antara kepentingan kelas dalam masyarakat.

Sejarah peradaban selama beribu-ribu tahun adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam sebuah masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas, tak terhindarkan setiap orang adalah bagian dari satu kelas tertentu, dan segala macam pikiran mempunyai stempel dari kelas tertentu.

Setiap kelas memegang sebuah pandangan dunia sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politiknya. Itulah sebabnya mengapa walaupun terjadi kemajuan produksi, teknologi dan pengetahuan manusia tentang alam dewasa ini yang begitu menakjubkan, toh kelas borjuasi dan kelas penghisap dan penindas lainnya masih tetap memegang idealisme dan metafisik.

Jadi secara kelas, kelas penghisap dan penindas tidak mungkin menganut Materialisme Dialektis. Kalau ada orang dari kelas penghisap yang meninggalkan penghisapan dan penindasannya dan menyeberang ke pihak kelas yang terhisap dan membela kepentingkan kelas yang terhisap dan tertindas. Nah, berarti dia telah mengkhianati kelasnya sendiri (sesuatu yang sangat positif dan baik sekali!!!) dan ia akan menggunakan Materialisme Dialektis sebagai kunci untuk mengubah diri sendiri secara ideologi, mengembangkan pandangan dunia materialis dialektis secara menyeluruh dan bersamaan dengan itu melawan pandangan idealis dan metafisiknya yang dulu. Dengan begitu ia memupuk kualitas baik dari pejuang proletariat yang militan dan sadar.

Kaum borjuasi dan kelas-kelas penghisap dan penindas lainnya bertolak dari pembelaan terhadap kepentingannya melawan kepentingan orang banyak. Untuk membela kepentingan kelasnya, mereka menghalangi kemajuan yang sedang berjalan dalam masyarakat. Kelas proletariat, di pihak lain, bertolak dari tujuan membebaskan seluruh umat manusia dari penghisapan dan penindasan kelas. Kaum proletariat berjuang untuk kemajuan masyarakat selanjutnya.

Ketika kaum borjuasi di Eropa bersifat revolusioner dan berjuang melawan kekuasaan kelas tuan tanah, untuk menumbangkan idealisme dan agama yang membela feodalisme. Mereka menganut sejenis materialisme yang berat sebelah, mekanik dan tidak menyeluruh. Kaum borjuasi menegakkan ilmu yang dibutuhkan oleh produksi modern. Di pihak lain, materialisme mekanik mengendorkan cengkraman agama dalam pikiran rakyat. Ia menguatkan ilmu pengetahuan alam dan berjuang melawan takhayul. Ia membuka jalan untuk runtuhnya feodalisme.

Idealisme Metafisik
Idealisme menganggap bahwa pikiran dan kesadaran manusia adalah yang pokok dan lebih menentukan dari pada alam. Idealisme percaya bahwa pikiran dan kesadaran manusia berdiri sendiri, secara terpisah dan berada di atas dunia material. Idealisme percaya bahwa semua hal ihwal ada atau eksis dalam dunia perasaan manusia atau persepsi. Tak ada hal yang ada di luar perasaan atau kesadaran, tak ada hal yang tidak datang dari atau tidak bergantung pada kesadaran.

Bagaimana dunia ada sebelum manusia atau sebelum kesadaran manusia? Untuk menjelaskan ini, Idealisme menganggap bahwa seluruh dunia terdiri dari bentuk-bentuk duniawi dari “roh/arwah maha kuasa” yang ada atau bergantung di udara dan menggerakkan semua hal-ihwal dan seluruh dunia: sebuah “kesadaran” yang lebih mencakup dari pada kesadaran manusia dan yang sudah ada sebelum adanya umat manusia. Contoh yang paling jelas dari Idealisme adalah penjelasan tentang dunia dan kejadian di dunia melalui takhayul, misteri dan roh/hantu dan kepercayaan agama.

Metafisik merupakan bagian dari pandangan dunia Idealis. Ia adalah pengertian idealis tentang perubahan dunia. Metafisik melihat dunia sebagai sebuah koleksi/kumpulan dari semua hal ihwal yang sudah dibuat, entitas yang tak berubah dan terpisah satu dengan yang lain. Kalau ada pengakuan terhadap perubahan, Metifisik menganggap bahwa ia berubah hanya dalam kuantitas, bentuk atau letak/posisi dari hal ihwal itu. Ia menganggap perubahan apapun disebabkan oleh satu sebab atau sebab-sebab yang terdapat di luar hal ihwal itu. Metafisik melihat hal ihwal terpisah dan tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain.

Metafisik memuja hal ihwal dan ide-ide yang sudah ada. Ia tidak mempunyai konsep sejarah dan perubahan. Ia hanya melihat masa sekarang. Ia menganggap semua hal ihwal dan ide yang ada bersifat abadi, tidak mempunyai asal mula dan akhir. Ketika berhadapan dengan perubahan yang sungguh-sungguh, kaum Metafisik menganggapnya sebagai keganjilan, kejadian yang kebetulan, atau akibat dari kekuatan luar.

Pepatah “Hidup manusia hanya seperti roda; kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas”, adalah satu contoh dari pandangan Metafisik. Dinyatakan kemudian bahwa adanya seseorang di bawah atau di atas “roda kehidupan” tergantung kepada keberuntungan seseorang atau nasibnya.

Sebagai bagian dari pandangan dunia yang idealis, Idealisme dan Metafisik pada pokoknya adalah sama. Kedua-duanya memisahkan kesadaran dan pikiran dari dunia material, yang dalam kenyataannya, berubah tanpa hentinya dan bergerak menurut hukumnya sendiri. Dalam menganalisa hal-ihwal dan isu-isu, Idealisme dan Metafisik mengemukakan spekulasi yang tidak berdasarkan pada kejadian nyata, dan juga tidak diuji dalam praktek.

Materialisme Dialektik
Sebaliknya, Materialisme Dialektis berpendirian bahwa alam ada terlebih dulu dari pada kesadaran. Ia menganggap pikiran sebagai tak lain dari pada dunia material yang dicerminkan dalam pikiran atau intelek manusia dan diterjemahkan dalam bentuk ide-ide dan pikiran.

Dalam mempelajari hal ihwal, Materialisme Dialektis tidak ragu-ragu dalam mengartikan hal ihwal dan alam menurut keberadaan hal itu yang sesungguhnya. Ia tidak mencampur aduk dugaan-dugaan atau takhayul yang tidak mempunyai dasar apapun. Materialisme
Dialektis mencari kebenaran dari kejadian-kejadian yang nyata. Ia menguji ketepatan dari pikirannya dalam praktek.

Dialektika adalah pengertian dari Materialisme Dialektis terhadap perkembangan dunia. Ia melihat dunia sebagai sebuah koleksi hal-ihwal yang belum terbentuk secara keseluruhan, hal ihwal yang berubah dan maju tanpa henti. Hal ihwal yang kalau dilihat secara sekilas kelihatannya tidak bergerak atau tidak berubah--tepat seperti pengetahuan kita tentang mereka pada saat tertentu—padahal ia mengalami pemunculan dan pelenyapan yang terus menerus.

Dialektika melihat perubahan hal ihwal yang terus menerus sebagai akibat dari kontradiksi intern. Setiap hal ihwal dalam geraknya dipengaruhi dan mempengaruhi hal ihwal yang lain yang ada di sekelilingnya.

Materialisme Dialektis percaya bahwa dunia dan masyarakat berubah tidak saja dalam kuantitas dan posisi dan tidak saja dalam bentuk luarnya. Yang lebih penting lagi, hakekat atau ciri-ciri pokok dari dunia dan masyarakat berubah.

Materialisme Dialektis juga percaya bahwa perubahan di dunia dan masyarakat pertama-tama adalah akibat dari sebab-sebab intern. Pengaruh dan hubungannya dengan sebab-sebab luar hanyalah sekunder.

Materialisme Dialektik mempunyai dua ciri yang menonjol. Pertama, watak kelasnya: Materialisme Dialektis adalah pandangan dunia kaum proletariat. Kaum proletariat menemukannya dan secara terbuka mengabdi kepada perjuangan kaum proletariat, tidak kepada keelas lain.

Kedua, ciri praktisnya: Materialisme Dialektis menekankan bahwa teori bergantung kepada praktek, berasal dari praktek dan menguji ketepatannya melalui praktek. Materialisme Dialektis mempelajari dunia dengan satu tujuan yaitu mengubahnya dengan sadar.

Materialisme Dialektis benar-benar revolusioner. Ia mengajar kita untuk mengerti dunia menurut keberadaan material dunia yang sesungguhnya. Ia mengajar kita bagaimana menjadi analitis, berdisiplin dan kreatif untuk menemukan hukum-hukum yang memimpin perubahan di semua hal ihwal. Ia mengajar peranan aktif dari manusia dalam mengerti hakekat dari hal ihwal, sebab-sebab dan metode untuk mengubah hal ihwal.

Mengapa perlu bagi rakyat melancarkan revolusi melawan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat? Mengapa perlu bagi kaum proletariat melancarkan revolusi untuk merebut kekuasaan politik dari kaum borjuasi?

Sebuah analisa materialis dialektis menunjukkan dasar bagi dilancarkannya revolusi, cara dan arah dari perubahan masyarakat. Ini bertentangan sama sekali dengan Idealisme dan Metafisik yang membutakan pikiran rakyat, menyesatkan mereka dari jalan pembebasan dan mengabdi untuk mengabadikan kelas-kelas penghisap dan penindas.

Idealisme menjelaskan kemiskinan dan kesusahan massa pekerja sebagai “nasib”, “untung”, “sudah ditakdirkan”, “sifat manusia” dan lain-lain. Penjelasan yang demikian mendorong sikap pasif dan menahan “nasib” yang sulit itu. Mereka juga mendorong ketergantungan total kepada Tuhan atau kebajikan dari kelas-kelas penghisap yang berkuasa.

Sebaliknya, Materialisme Dialektis menganalisa kondisi kongkrit dan sejarah massa dan masyarakat, menganalisa sumber dari kekayaan dan kekuasaan kelas-kelas yang berkuasa dan penderitaan dan penindasan dari kelas-kelas penghisap. Yang lebih penting lagi, ia tidak berhenti pada pengertian atas kondisi massa dan masyarakat hanya untuk meluaskan pengetahuannya.

Materialisme Dialektis mempelajarinya dengan tujuan pokok mengubah hubungan penghisapan dan penindasan yang ada dan membebaskan kelas pekerja. Lagi pula, ia mengajar bahwa massa harus bersandar kepada kesadaran revolusionernya, tekad dan persatuannya dan perjuangan bersama untuk merubah kondisinya dan masyarakat.

Materialisme Dialektis adalah sebuah senjata ampuh kelas buruh untuk mengerti alam dan masyarakat dan mengubahnya dengan aktif untuk manfaat umat manusia.

* Penulis adalah intelek Marxis asal Indonesia yang dibuang rejim Orde Baru (eksil) karena ayahnya Lukman, anggota CC PKI. Selama di pembuangan ia tinggal di Sovyet dan melangbuana ke Kuba, Tiongkok, Amerika Latin, dan Eropa.

Baca selengkapnya

Agar Adil dalam Pikiran lalu Mengubah Dunia

(Catatan untuk Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2011)

Oleh Zely Ariane*

Kami,
manusia urutan dua
pengasuh keluarga, rumah tangga, suami-suami, kakek-nenek, anak-anak, hingga cucu-cicitnya,
dengan rela
pemberi nyawa bagi kapital, hasil eksploitasi ujung rambut sampai ujung kaki
kambing hitam kerusakan moral dan hawa nafsu lelaki, tak henti-henti
peringkat pertama dari semua penderita penyakit dan kemiskinan

Kami,
dihimpit atas bawah, muka belakang, kiri kanan
ditindas fisik, mental, dan spiritual

Kami,
perempuan

Seratus satu tahun bukan waktu yang sebentar bagi perjuangan perempuan melawan penindasan. Apalagi jika dihitung sejak berdirinya masyarakat ilmiah untuk perempuan di Belanda, tahun 1785. Dari perkumpulan-perkumpulan diskusi, kajian, penelitian ilmiah dan kedokteran, barisan aksi-aksi dan karya bacaan, konferensi dan berbagai petisi, kaum perempuan Eropa dan Amerika memulai perjuangan untuk kesetaraan. Diikuti perempuan-perempuan di banyak negeri-negeri jajahan, dengan karakteristik pembebasannya masing-masing, menanggapi penjajahan sekaligus persoalan-persoalan khusus perempuan.

Digeluti dan dilawannya hambatan-hambatan di lingkup domestik dan lingkungan terdekatnya, hingga hambatan sosio kultural dan politik ekonomi masyarakat dan kekuasaan, setiap hari tanpa jeda. Banyak keberhasilan yang oleh karena itu dimenangkan, bahkan harta, keluarga, dan nyawa taruhannya. Namun, tidak sedikit pula yang dipukul mundur, ditarik kembali ke dalam kegelapan domestik, kemiskinan, dan penindasan fisik, mental, serta spiritual.

Inilah situasi yang harus diatasi demi melanjutkan perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan sepenuhnya, yaitu perjuangan melawan penindasan atas dasar keperempuanan (seksisme) dan seksualitasnya.

Agar Adil dalam Pikiran

Adil dalam pikiran berarti mengubah cara pikir dari yang menganggap bahwa kodrat perempuan selalu nomor dua menjadi setara; dari pengasuh keluarga menjadi manusia yang bebas memajukan kemanusiaan; dari sumber eksploitasi modal menjadi manusia merdeka; dari sumber kerusakan moral masyarakat menjadi manusia yang dihargai wujud ekspresinya.

Adil dalam pikiran adalah menghargai kemanusiaan dan seksualitas perempuan. Adil terhadap perempuan berarti memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kesempatan, hak, pilihan-pilihan hidup, cita-cita, tanggung jawab rumah tangga, dan lain sebagainya.

Keadilan ini tidak akan ada di dalam pikiran masyarakat tanpa perluasan kesadaran bahwa budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai sentral; penentu kebijakan; penguasa rumah tangga, dll, adalah masalah yang harus dilawan. Keadilan ini juga tidak bisa dimenangkan ketika sistem ekonomi hanya melayani segelintir orang kaya (baik laki-laki maupun perempuan) dengan mengeksploitasi, memiskinkan dan meminggirkan mayoritas yang lainnya (baik laki-laki maupun perempuan). Keadilan ini sudah pasti tidak terwujud di bawah moncong senjata dan operasi militer, kekuasaan yang anti demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat yang merasa benar dan anti dialog, serta pemuka-pemuka agama yang tidak mau mendengar dan belajar.

Lalu Mengubah Dunia

Di dalam penjara Bukitduri, Sulami, mantan Sekretaris Jenderal Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) mengatakan: “tidak pernah kami mengajarkan hal-hal jahat. Pengurus Gerwani mengajar anggotanya berjuang meningkatkan martabat & keterampilan, agar bisa mandiri. Juga mendorong anak-anak rajin belajar & bekerja, menolong sesama, mencintai kehidupan dan kerja”.

Namun, karena perjuangan yang demikian menghendaki perubahan politik dan orientasi ekonomi yang menguntungkan mayoritas perempuan dan orang miskin, maka perempuan-perempuan Gerwani menjadi martir yang dibantai dan dipenjara sewenang-wenang, tanpa peradilan, di penghujung tahun 1960.

Di dalam perjuangan meningkatkan martabat dan keterampilan, kaum perempuan sebenarnya sedang menuntut keadilan terhadap akses pekerjaan yang produktif dan berupah layak. Dengan itulah perempuan memiliki landasan untuk menjadi mandiri, tidak bergantung pada kekuasaan ekonomi laki-laki di dalam rumah tangga. Untuk itu pula perempuan harus berpartisipasi dalam pendidikan, setinggi-tingginya, menyumbangkan kreativitas dan pengetahuannya untuk kemajuan kemanusiaan. Semua ini menjadi landasan penting bagi pembebasan pilihan-pilihan hidup serta hak atas tubuh perempuan, agar lebih banyak lagi kaum perempuan yang dapat menikmati kebahagiaan mental, fisik, dan spiritualnya.

Namun, kemandirian ekonomi hanya landasan yang tidak serta merta akan memberi kemandirian pada pilihan-pilihan hidup dan kebahagiaan personal perempuan. Karena yang terakhir ini erat berkaitan dengan cara berfikir masyarakat—termasuk perempuan di dalamnya—yang tidak menyadari dirinya tertindas oleh patriarki. Patriarki inilah penyakit sosial yang turun menurun; membuat perempuan sebagai the silent majority yang dipaksa, hingga terbiasa, berkompromi mengorbankan hak-hak kemanusiaannya; menyingkirkan kebahagiaan individualnya demi kepentingan pemilik rumah tangga; tak berkutik atas subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, kekerasan, stereotipe, dan beban ganda. Obat atas penyakit ini sangat sulit dan mahal, apalagi bagi mayoritas perempuan yang menjadi korban kemiskinan. Pengobatan hingga sembuh menghendaki perubahan masyarakat (cara berfikir, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi) secara menyuluruh.

Di Indonesia, perjuangan ini kini menjadi lebih sulit, karena demokrasi hasil reformasi tahun 1998 tidak bertambah berpihak pada perempuan. Kita memang telah mendapatkan payung hukum untuk tindakan kekerasan di dalam rumah tangga; kesempatan politik yang lebih besar melalui kuota 30% untuk perempuan di partai politik. Namun di saat bersamaan kita juga dihadapkan pada 151 Perda Syariah di berbagai daerah di Indonesia yang, langsung atau tidak langsung, membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan. Persoalan kemiskinan yang lebih hebat menyerang perempuan membuat dampak dari perda-perda tersebut lebih jahat terhadap perempuan miskin.

Perda Prostitusi Bantul, Yogyakarta, No. 5 Tahun 2007 adalah salah satu bukti ketika Perda Syariah menyerang perempuan miskin lebih hebat. Perda inilah yang menjadi legitimasi penggusuran besar-besaran warga Parangtritis; perempuan-perempuan yang terpaksa menjadi pelacur demi menghidupi keluarga; dan pedagang-pedagang angkringan, demi pembangunan pariwisata pantai milik Sultan Jogja.

Belum lagi serangan kenaikan harga bahan pokok, kesehatan dan pendidikan yang semakin tak terjangkau—ingat: angka kematian ibu Indonesia masih tertinggi di Asia—lapangan kerja yang semakin tidak produktif dan tidak bermartabat, pemutusan hubungan kerja yang lebih banyak mengorbankan perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, perdagangan perempuan dan anak, eksploitasi tubuh perempuan oleh industrinya para pemodal, aborsi tidak aman, poligami, perdagangan perempuan, dan seterusnya. Semua itu menyerang perempuan-perempuan pekerja dan perempuan miskin lebih hebat lagi.

Inilah perjuangan pembebasan perempuan yang tidak dapat dituntaskan oleh organisasi-organisasi perempuan sebelumnya. Namun, mereka telah meletakkan dasar-dasar pembangunan organisasi dan metode pergerakan bagi keberhasilan perjuangan perempuan selanjutnya.

Organisasi Alatnya, Pergerakan Caranya

Organisasi perjuangan perempuan adalah alat utama bagi perluasan kesadaran kesetaraan perempuan. Setelah 33 tahun di bawah penindasan pemerintahan diktator anti kesetaraan dan pembebasan perempuan, reformasi 1998 juga menjadi pintu gerbang bagi bertumbuhnya organisasi-organisasi perempuan yang bertujuan melawan penindasan. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, komunitas-komunitas pro kesetaraan jender, kelompok-kelompok diskusi, buku-buku kajian dan penelitian-penelitian sosial mengenai hak perempuan semakin banyak, sehingga memberikan sumbangan pada peningkatan kesadaran jender.

Menjamurnya organisasi, kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga perempuan tidak serta merta bermakna bagi perluasan kesadaran jender jika tanpa pergerakan perempuan. Gelombang feminisme satu dan dua adalah bukti betapa pergerakan perempuan memainkan peran kunci dalam perubahan nasib perempuan secara lebih struktural. Pergerakan perempuan adalah cara perempuan menunjukkan sikap dan ekspresinya secara lebih sistematis, luas, dan politis. Karena kesejahteraan, kesetaraan, dan pembebasan perempuan, menghendaki perubahan sistem kekuasaan di dalam masyarakat.

Inilah pekerjaan rumah seluruh organisasi, komunitas, dan lembaga-lembaga perempuan di Indonesia saat ini: menghidupkan kembali pergerakan perempuan. Tujuannya, agar reformasi tidak semakin jauh mengkhianati perempuan; orientasi ekonomi tidak lebih jauh menyingkirikan perempuan; dan elit-elit politik sisa lama, tentara, dan reformis gadungan tidak semakin leluasa mempermainkan nasib perempuan.

Semoga 8 Maret 2011 adalah awal bagi penyatuan kekuatan kita.

* Penulis aktif di Perempuan Mahardhika.

Baca selengkapnya

Ahmadiyah Disayang, Ahmadiyah Ditendang

Oleh M Bambang Pranowo*

Tahun 1907, seorang wanita dari kalangan elite Jerman, Carolyn, masuk Islam. Putri keluarga turunan bangsawan Prusia ini tertarik Islam setelah membaca buku-buku agama Islam yang bagus dan berstandar Eropa.

Masuk Islamnya Carolyn sangat menggemparkan orang Jerman saat itu. Maklumlah, awal abad ke- 20, wajah Islam di Eropa masih terlihat prengus dan kotor. Propaganda politik dan media massa di Eropa terhadap wajah Islam yang bengis dan menakutkan masih menghantui bangsa Jerman. Masuk Islamnya Carolyn barangkali adalah momentum penting dari “perkenalan” Islam di Jerman— negara termaju dan terbesar di dunia saat itu setelah Inggris Raya. Islamnya Carolyn pun membawa dampak besar: orang Eropa, khususnya Jerman, mulai sedikit mengurangi “alergi”-nya pada Islam. Keterkejutan berikutnya terjadi lagi pada 1982. Sebuah masjid besar berdiri di Kota Pedro Abad, kota kecil di Provinsi Cordova, Spanyol.

Masyarakat Spanyol ramai membincangkan berdirinya Masjid Basyarah yang megah itu karena inilah masjid pertama yang dibangun di Spanyol dalam kurun 750 tahun setelah musnahnya kejayaan Islam di Eropa yang berpusat di Negeri Matador itu. Bagi bangsa Eropa Barat yang pernah diduduki imperium Islam selama 750 tahun, kehadiran masjid tersebut membangkitkan kembali kenangan kekalahan Eropa yang Kristen di tangan Imperium Turki Osmani yang Islam. Lalu, 21 tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, masyarakat Eropa kembali dikejutkan oleh berita dibangunnya masjid Islam termegah dan terbesar di Eropa Barat, yaitu Masjid Baitul Futuh, di Distrik Morden, Kota London, Inggris.

Majalah berkala di Inggris The Informer menyebutkan bahwa Masjid Baitul Futuh merupakan salah satu bangunan dari 50 bangunan terkenal dan terbaik di dunia. Pada 2003, masyarakat Eropa juga dibuat tercengang dan kagum ketika media-media Eropa memberitakan bahwa umat Islam di Jerman dalam kurun waktu 50 tahun ke depan akan membangun 100 buah masjid di seluruh Jerman. Salah satunya yang telah sangat menggemparkan masyarakat Jerman, khususnya masyarakat Kota Berlin, ialah pembangunan Masjid Khadijah di Kota Berlin pada akhir 2008. Setelah itu, peresmian Masjid Mubarak di Distrik Saint Prix, Paris, Prancis.

Orang Eropa yang menghargai kebebasan dan hak asasi manusia tampaknya menyokong pembangunan tempat-tempat ibadah Islam tersebut. Ini terjadi karena ajaran Islam yang disebarkan di masjid-masjid itu mengusung tema love for all, hatred for none (cinta kepada siapa pun, tidak benci kepada siapa pun). Saat ini, sudah ribuan, bahkan jutaan, buku diterbitkan di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia oleh umat Islam yang membangun masjid-masjid megah di Eropa tersebut. Jutaan orang telah diajak memahami Islam yang agung, mulia, dan penuh kasih melalui buku-buku itu.

Kebanggaan

Di pihak lain, nun jauh dari Eropa, dalam sebuah pengajian akbar yang dihadiri ribuan umat Islam di Yogyakarta, awal tahun 1980-an, seorang dai terkenal KH Ir HA Syahirul Alim, MSc, dosen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UGM, dengan bangga menyatakan bahwa akhir abad ke-20 merupakan momentum kembalinya Islam di pentas ilmu pengetahuan tingkat dunia. Saat itu, umat Islam di seluruh dunia sedang menikmati euforia “Nobel Fisika” yang diterima Prof Dr Abdus Salam dari Pakistan pada 1979.

Prof Dr Ahmad Baiquni, ahli fisika nuklir, yang bersahabat baik dengan Abdus Salam diundang berceramah di mana-mana di Indonesia untuk menjelaskan kesesuaian ayat-ayat Alquran dengan ilmu pengetahuan alam yang telah mengantarkan Abdus Salam meraih Nobel Fisika yang amat bergengsi itu. Penerbit Pustaka Bandung secara khusus menerbitkan buku kecil berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan karya Prof Baiquni yang di dalamnya menjelaskan penemuan sang nobelis Abdus Salam tersebut. Salam menjadi penerang sains Islam dan menjadi penggugah kaum muslimin untuk kembali meraih kejayaan di bidang sains yang pernah digenggamnya pada abad ke ketujuh sampai ke-15, tulis Republika.

Harian Islam terbesar di Indonesia ini juga memuji Salam sebagai saintis Islam terbesar dan ilmuwan muslim pertama yang mendapatkan hadiah Nobel paling bergengsi di bidang fisika atom di tengah terpuruknya sains Islam dalam lima abad terakhir. Abdus Salam kelahiran Pakistan, 29 Januari 1926 itu meraih gelar doktor fisika dalam usia 26 tahun dari Cambridge University, Inggris. Abdus Salam dalam penelitiannya berhasil menemukan fakta bahwa sesungguhnya semua gaya yang ada di jagat raya—yaitu gaya gravitasi, elektromagnet, nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah–– hakikatnya merupakan satu kesatuan. Ide penelitian Abdus Salam ini, menurut pengakuannya, terinspirasi dari pernyataan Alquran dalam Surah Al-Mulk ayat 3 tentang keseimbangan ciptaan Allah.

Abdus Salam meninggal tahun 1996. Dunia Islam berbelasungkawa amat dalam atas kepergiannya. Dua pemimpin Pakistan yang amat bermusuhan, Benazir Bhuto dan Ziaul Haq, bersatu memberikan gelar pahlawan Pakistan sejati untuknya. Kerajaan Arab Saudi yang menggelar karpet merah ketika Abdus Salam datang ke Tanah Suci ikut belasungkawa atas wafatnya Salam. Mereka sayang kepada Abdus Salam karena beliau telah mengharumkan nama Islam di pentas internasional. Lalu, siapakah Prof Abdus Salam yang punya energi luar biasa untuk mencari titik temu ayat-ayat Alquran dengan ilmu pengetahuan alam itu? Umat Islam yang mana yang membangun masjid megah di Spanyol setelah 750 tahun nama Islam terkubur di Negeri Real Madrid itu?

Buku karya siapakah yang berhasil mengislamkan Carolyn, wanita bangsawan Prusia yang kemudian membalikkan citra Islam di Jerman itu? Ternyata, mereka semua adalah orang-orang Ahmadiyah. Abdus Salam adalah orang Ahmadiyah. Yang membangun masjid di Spanyol juga orang Ahmadiyah. Buku yang dibaca Carolyn juga karya orang Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah punya banyak prestasi luar biasa karena punya prinsip mendahulukan cinta dan karya dalam beragama. Salah satu tafsir Alquran yang fenomenal di dunia, The Holy Quran, karya Maulana Muhammad Ali, intelektual Ahmadiyah, menjadi bacaan yang menginspirasi tokoh-tokoh pejuang Indonesia seperti Bung Karno dan HOS Cokroaminoto. Di dunia, The Holy Quran juga menjadi rujukan kajian Islam di Eropa dan Amerika.

Tapi bagaimana kini di Indonesia? Orang Ahmadiyah yang telah mengharumkan nama Islam di dunia internasional itu kini ditendang. Rumahnya dihancurkan. Mereka dicerca, mereka disiksa. Negeri dengan 200 juta umat Islam itu lupa bahwa sumbangan Ahmadiyah terhadap syiar Islam itu luar biasa. Orang Ahmadiyah yang jumlahnya jutaan di dunia tampaknya hanya bisa bersabar menunggu redanya amarah masyarakat Indonesia yang, katanya, cinta Rasul Muhammad itu.

Seandainya umat Islam bertanya kepada Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi, apa bedanya antara jamaah Ahmadiyah dan jamaah Islam Ahli Sunnah, jawabannya niscaya seperti ini: kedua jamaah ini sama-sama mencintai Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Sampai titik ini, marilah kita merenung: Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar sesama manusia saling mengasihi dan saling mencintai. Bukan sebaliknya, menyerang dan menyiksa manusia hanya karena perbedaan paham seperti di Pandeglang dan Bogor.

*Guru Besar UIN Jakarta, Direktur Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian.

Artikel ini diambil dari suar.okezone.com.

Baca selengkapnya

Wikileaks-nya Indonesia Bernama Indoleaks

Oleh Bintang Fajarbudi Semesta*

Kehadiran Indoleaks, laman yang muncul sejak awal Desember ini, dinilai sebagai Wikileaks-nya Indonesia. Indoleaks terinspirasi oleh konsep media “pelepasan dokumen (rahasia)” yang dipopulerkan oleh Wikileaks. Metode itu sebenarnya sudah dilakukan aktivisnet jauh hari sejak munculnya teknologi internet sebagai penanda lahirnya arus baru media informasi.

Wikileaks-lah yang kemudian mengumpulkan informasi begitu banyak dan sensitif dari Amerika Serikat yang terkenal dengan sistem keamanan nasionalnya itu. Mereka kemudian merilisnya secara bertahap. Alhasil, respon masyarakat dunia begitu besar. Kecaman dari banyak negara juga kuat.

Fenomena Wikileaks kemudian menginsipirasi Indoleaks. Kalau boleh dikata, Indoleaks menumpang ketenaran nama Wikileaks. Bedanya, Indoleaks hanya merilis dokumen Pemerintah Indonesia. Namun, ada satu nilai yang sama-sama diperjuangkan oleh Wikileaks, Indoleaks, maupun media nonkomersil lainnya yang mementingkan informasi untuk publik, yakni akses informasi yang sebenarnya.

Selama ini, publik kurang atau tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dari suatu peristiwa yang menyangkut sendi-sendi kehidupan mereka. Terlebih, ada peran negara di sana. Ambil contoh, Indoleaks merilis dokumen hasil percakapan Presiden Suharto dengan Presiden Amerika Serikat Gerald Rudolph Ford pada 5 Juli 1975 di Camp David, Maryland, Amerika Serikat.

Di pembicaraan itu membahas upaya Pemerintahan Suharto menumpas kaum komunis di Indonesia sejak 1965 yang diduga dibunuh sebanyak tiga juta orang. Suharto juga mengatakan ingin mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara dalam satu ideologi yang anti komunis. Ia juga memaparkan analisisnya soal konsolidasi kaum komunis di Vietnam, Kamboja, dan Laos.

Suharto pada kesempatan itu juga menegaskan akan membuka lebar lembaga-lembaga keuangan yang dibentuk dan didukung oleh Amerika Serikat berikut ekspansi ekonomi kapitalismenya di Indonesia.

Informasi lain yang baru saja dirilis Indoleaks adalah Salinan Surat Visum empat korban Gerakan 30 September 1965. Di salinan itu, tidak ada satu pun korban yang disilet kemaluannya sebagaimana fiksi sejarah Orde Baru yang menunjuk anggota-anggota Gerakan Wanita Indonesia sebagai pelakunya.

Lainnya, ada dokumen hasil riset yang menyatakan luapan lumpur di Sidoarjo bukan bencana alam. Namun, akibat kesalahan operasional dari Lapindo. Kesimpulan itu berbeda dengan yang pernah diutarakan oleh pemerintah. Sehingga, keuangan negara banyak dikeluarkan untuk urusan itu. Semestinya kerusakan alam, sosial, harta benda, diselesaikan oleh pihak Lapindo secara hukum.

Dokumen-dokumen yang dirilis Indoleaks seperti di atas bukan lagi bersifat “bocoran”, sehingga tidak dapat dinilai rahasia. Dokumen-dokumen itu berasal dari tangan kesekian kali yang juga telah digunakan untuk kajian-kajian akademisi dan advokasi. Atau juga digunakan untuk materi di pergerakan rakyat.

Namun, pengunjung dan pengunduh Indoleaks begitu pesat. Sejak seminggu penerbitannya, pengunduh dokumen-dokumen Indoleaks sampai saat ini, Senin (13/12) pukul 12.26 WIB, telah mencapai 593.499 orang. Kecepatan jumlah peningkatannya dalam hitungan seperdetik. Seperti yang tertera di laman yang menggunakan salah satu theme dari Blogger itu.

Antusiasme masyarakat yang besar terhadap Indoleaks menunjukkan kehausan informasi. Masyarakat selama ini tidak leluasa mendapatkan informasi sebenarnya yang memadai dari media-media arus besar. Hal itu terjadi karena media-media besar kurang lebih telah menjadi agen penundukan massa (hegemoni) dan pelanggengan kekuasaan modal dan politik. Kita dapat menilai pada akhirnya media-media itu telah mereproduksi fiksi-fiksi suatu peristiwa dari pihak kekuasaan itu.

Tidak heran, kehadiran Indoleaks dan Wikileaks membuat masyarakat seperti mendapatkan air penghilang dahaga atas kepenatan fiksi informasi yang dijejalkan paksa oleh kekuasaan ke kepala publik untuk menjadi kebenaran kolektif.

Semoga, masyarakat semakin sadar, selama ini dunia bukan hanya dibentuk dengan kekuatan uang dan senjata. Tetapi, dibentuk juga melalui media dan informasi. Media-media rakyat, seperti Wikileaks, Indoleaks, dan lainnya mencoba untuk membentuk ulang dunia itu dengan kebenaran informasi dan keadilan bagi setiap orang.

Bagaimana pun, Indoleaks memang tidak bisa menandingi kemajuan teknologi informasi sekaligus akses dan skala informasi yang dipunyai Wikileaks. Namun, setidaknya, seperti yang menjadi jargon Indoleaks, “Sebab Informasi adalah Hak Asasi”, masyarakat dapat mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta itu ternyata menunjukan peran kekuasaan yang tidak menghormati kemanusiaan dan alam di dalam kehidupan rakyat.

Oleh karena itu, Indoleaks, Wikileaks, atau media-media rakyat lainnya, harus didukung untuk menandingi, bahkan melawan informasi-informasi media besar yang jauh dari kebenaran. Secara tidak langsung, melawan kekuasaan itu sendiri. Untuk langkah awal, setiap pelaku media rakyat dan masyarakat harus mengamini, “Informasi adalah Hak Asasi”.

* Penulis adalah jurnalis Bingkai Merah.

Silakan lihat Wikileaks dan Indoleaks.


Baca selengkapnya

Wayang dan Identitas Sosial Masyarakat Jawa

Oleh Yogi Suryana

Wayang sebagai seni pertunjukan tradisional sudah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Jawa. Mereka mengungkapkan, memantapkan, dan merealisasikan identitasnya di seni pertunjukan Wayang.

Seni pertunjukan Wayang merupakan perekam lisan atau pengungkap narasi perkembangan budaya suatu bangsa. Sebagaimana perkembangan seni pertunjukan itu sendiri yang lahir dari perkembangan sosial budaya sejak jaman kerajaan Hindu – Budha di tanah Jawa. Persentuhan sosial itu menghasilkan kebudayaan berbentuk fisik. Seni pertunjukan itu salah satunya.

Menurut Eric Bentley, karya seni di dalam seni pertunjukan merupakan representatif dari cerita atau kisah-kisah masa lalu, saat ini, atau narasi fiktif yang dibuat oleh seniman. Seni pertunjukan akan menjadi penting dan bermakna jika memuat nilai-nilai sosial, agama, bahkan politik.

Seni pertunjukan Wayang tidak luput dari proses pemaknaan sosial. Wayang sudah digunakan sebagai media pengungkap nilai-nilai. Sunan Kali Jaga menggunakan Wayang untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu, masyarakat Jawa mulai jenuh dengan ceramah-ceramah keagamaan yang semakin konservatif. Tetapi, dengan menggunakan pertunjukkan wayang kulit masyarakat dapat lebih mudah mencerna makna atau tujuan yang dimaksud di dalam pertunjukan. Hingga saat ini, metode itu masih dilakukan turun-temurun.

Posisi strategis seni pertunjukan Wayang seperti yang dilakukan Sunan Kali Jaga berada pada pengisi kebudayaan yang berisi pengetahuan-pengetahuan bersifat transformatif. Artinya, melalui kebudayaan, Wayang dapat menjadi faktor pendorong di dalam perubahan sosial. Sekaligus, pembangunan identitas sosial. Oleh karena itu, identitas sosial masyarakat Jawa dapat terungkap di dalam seni pertunjukan Wayang.

Fungsi Sosial-Politik pada Wayang
Wayang dalam bahasa Jawa mempunyai arti sebagai bayangan. Wayang memiliki kata dasar ”yang”. Kata itu bervariasi dengan kata yung-yong. Atau dalam bahasa melayunya ”bayang-bayang”. Kata ”yang” bila bervariasi dengan kata yung atau yong terdapat dalam kata layang-layang ”terbang”, doyong – ”miring”, tidak stabil – ”royong”, selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan poyangan-payingan, ”berjalan sempoyongan, tidak tenang ”.

Sedangkan dalam bahasa Jawa kuno, awalan ”wa” dalam kata Wayang memilki fungsi sebagai tata bahasa. Seperti terdapat pada kata wahiri yang berarti ”iri hati, cemburu”, sejajar dengan kata bahiri dalam bahasa Jawa. Jadi, secara utuh kata Wayang mempunyai arti, ”berjalan ke sana ke sini, tidak tetap” atau secara harfiah Wayang merupakan pertunjukan boneka yang di dalam pertunjukannya, penikmat hanya melihat bayangan dari pertunjukan itu (baca: Wayang). Maka, dalam tradisi orang Jawa, pertunjukan Wayang bukan hanya melihat media Wayang saja, melainkan masalah yang tersirat dalam lakon atau tokoh Wayang itu.

Hal itu sejenis dengan perumpamaan ketika orang melihat bayangannya (refleksi), orang melihat bukan tebal atau jenisnya cermin. Oleh karena itu, penonton melihat pertunjukan Wayang bukan melihat Wayang, tetapi melihat bayangan (lakon atau tokoh) dirinya sendiri dan situasi masyarakat.

Masyarakat Jawa gemar beridentifikasi dengan tokoh-tokoh Wayang tertentu dan bercermin dan mencontoh padanya di kehidupan sehari-hari. Wajar apabila banyak keluarga Jawa yang memberi nama buat anak-anaknya mengambil dari nama tokoh-tokoh pewayangan, seperti Permadi, Bima, Wibisana untuk laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan, seperti Larasati, Pertiwi dan Uteri.

Pertunjukkan Wayang mampu menyajikan, meditasi pendidikan, pengetahuan, kritik sosial dan hiburan. Tetapi juga menyediakan fantasi untuk nyanyian, lukisan estetis dan menyajikan imajinasi puitis dan petuah-petuah religius yang mampu mempesona dan menggetarkan jiwa tiap individu yang menontonnya. Sehingga, mereka mampu mempraktekan di dalam kehidupan yang nyata dan bisa membangun pada dirinya masing-masing.

Selain itu, seni pertunjukan Wayang merupakan salah satu cermin kehidupan manusia. Perwatakan manusia yang berbeda-beda digambarkan oleh Wayang baik yang sedang dijejer, maupun dikotak. Itulah mengapa betapa pentingnya Wayang di dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Awal mula, pertunjukan Wayang berfungsi sebagai sajian ritual upacara-upacara kebudayaan dan sosial yang sakral, seperti ruwatan dan syiar agama, meski pun akhirnya muncul inovasi dan pembaruan bentuk, konsep dan fungsi pada wayang dari sebelumnya.

Tempus mutantur, et nos mutamur in illid. Waktu berubah dan kita (ikut) berubah juga di dalamnya. Demikian papatah latin kuno, waktu berubah dan cara-cara manusia mengekspresikan dirinya, menelusuri jejak pencarian makna tentang siapa dirinya, orang lain, dan dirinya bersama orang lain (masyarakat) juga berubah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan tidak pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia. Masyarakat selalu berproses dan beradaptasi dengan kondisi perubahan wilayah, bahkan tidak jarang menghadapi fase pengulangan sejarah.

Seiring bergesernya waktu dan kondisi sosial-politik di Indonesia pada 1920an, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan gerakan massa yang besar. Gerakan itu mempengaruhi perkembangan sastra dan seni di Indonesia di tengah massa rakyat. Wayang merupakan salah satu seni pertunjukan yang digarap Lembaga Kebudayaan Rakyat – satu ideologi dengan PKI – dengan basis budaya revolusioner. Wayang saat itu menjadi media propaganda, sebagaimana pengunaan wayang oleh Sunan Kali Jaga.

Nilai yang dikandung di dalam seni pertunjukan Wayang saat itu berisi kritik sosial dan politik. Pun, menanamkan kecintaan yang besar terhadap kemerdekaan tanah air. Terlihat jelas di sini, Wayang dijadikan media transformasi nilai-nilai tertentu kepada masyarakat.

Ketika Presiden Soeharto berkuasa, nilai-nilai Pancasila disebarluaskan menggunakan media Wayang dan macapat (1). Hal itu ditunjukan dengan lahirnya lakon Wayang yang berjudul Semar Babar Jatidiri (Jawa)/Sang Hyang Wiragajati (Sunda), merupakan wujud dari sebuah kepentingan ideologi politik yang tertuang di dalam Wayang.

Sedangkan di era reformasi, Wayang menjadi media untuk berkampanye, melegitimasi, dan menyampaikan pesan-pesan partai politik tertentu. Misalnya, dalam rangka ulang tahun “Partai Amanat Nasional” (PAN), Ki Joko Hadiwijoyo (Joko Edan) dari Semarang menampilkan lakon Wayang yang berorientasi pada keagungan matahari. “Partai Amanat Nasional” bersimbolkan matahari. Melalui penampilan tema lakon wahyu (anugerah Illahi) itu diharapan dapat memberikan pengaruh kepada partai dan khalayak luas. Pesan yang ingin disampaikan, semoga Indonesia dengan kepemimpinan PAN dapat menuju masyarakat yang tentram, damai, sejahtera berkat matahari yang memberikan penerangan seluruh masyarakat Indonesia.

Kelas Ningrat Pewayangan: Wayang Wong
Wayang semula memang bersumber pada tingkah laku manusia. Perkembangannya, Wayang mendapat sentuhan estetis dari tari Jawa yang kemudian hari menjadi Wayang Wong atau Wayang Orang.

Sachs di dalam Soedarsono mengutarakan hubungan tari Jawa dengan Wayang Kulit:
Tari Jawa memiliki hubungan yang erat dengan pewayangan yang bersemai di lingkungan keluarga sultan (yogyakarta) telah mengalami puncak perkembangannya. Hanya waktu tari tersebut mulai tersebar di luar tembok istana, mutunya mulai merosot

Namun, karena drama tari berdialog prosa dilakukan oleh manusia, seniman-seniman Istana memikirkan agar tari jawa menjadi begitu ekspresif. Maka, Wayang Wong adalah penjewantahannya.

Selain itu, Walter Sorell (2), seorang penulis dan kritikus tari dari Amerika mengatakan kesenian timur secara tradisional merupakan sebuah pengalaman keagamaan, Maka, hidup sebagai satu bagian yang integral dari kehidupan manusia. Meskipun dalam seni timur dewasa ini agama tidak memegang peranan penting lagi, namun seni tari memiliki fungsi sebagai sarana untuk memperdalam komunikasi manusia dengan jagad rayanya.

Tari timur yang ekspresif itu juga bersifat reflektif. Ia merupakan totalitas dalam dunia yang stabil yang menerima konflik sebagai dasar dari segala pengalaman manusia. Lebih lanjut lagi menurut Sorrell, bagi orang jawa, tari merupakan seni yang serius.

Memang benar apa yang telah diungkapkan Sorrel di atas, Wayang Wong dahulu merupakan seni yang serius. Di dalam perkembangannya pernah menjadi sebuah drama tari yang paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Bukan itu saja, Wayang Wong berdasarkan data-data historis memang benar-benar pernah merupakan bentuk teater yang sangat sempurna. Justru Wayang Wong di Istana Yogyakarta sebelum perang ke II merupakan bentuk teater yang sangat komplit. Biaya produksinya menjadi sangat mahal.

Sultan Hamengku Buwana VIII yang memerintah dari 1921-1939 yang terkenal sebagai pecinta Wayang Wong, hanya mampu menyelenggarakan Wayang Wong ini setahun atau dua tahun selama dua atau tiga hari sekali karena biayanya sangat mahal. Jumlah penari yang terlibat di dalam satu produksi bisa mencapai 500 orang.

Mengapa biaya produksi sebuah pertunjukkan tari sangat mahal? Pertama, untuk menampilkan sebuah garapan yang matang diperlukan latihan yang cukup lama. Kedua, bila pertunjukan melibatkan penari dan pemain musik dalam jumlah yang banyak, berarti diperlukan biaya latihan yang cukup besar pula. Makin besar produksinya, makin besar biaya yang diperlukan. Apabila tontonan yang mahal itu dipungut bayaran, tetap tidak akan bisa menutup pengeluaran yang sangat banyak itu.

Oleh karena itu, pagelaran tari Wayang Wong yang besar memerlukan sponsor yang kuat. Untuk itu, diharapkan adanya seseorang maecenas atau pelindung seni yang selain cinta pada seni itu yang rela mengeluarkan uangnya untuk kelangsungan hidup seni yang dicintainya itu. Sultan Hamengku Buwana I, VII, dan VIII adalah tokoh-tokoh yang cocok sekali mendapat predikat maecenas.

Pagelaran-pagelaran Wayang Wong yang megah itu mempuanyai tujuan bermacam-macam. Ada yang digunakan sebagai penyajian estetis yang dinikmati oleh Sultan beserta tamu-tamu undangan, ada pula yang digunakan untuk merayakan hari ulang tahun Sultan.

Di samping itu, ada yang dimaksudkan untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting dari pemerintah kerajaan belanda. Misalnya, pertunjukan pada 1937 digunakan untuk merayakan perkawinan Ratu Juliana dengan Pangeran Bernhard Van Lippe-Biesterfeld. Selain itu, pagelaran pada 1938 dimaksudkan untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) dan Nyonya Tjarda van Starkenborgh Slachouwer-Marburg, isterinya di Keraton Yogyakarta. Pagelaran terakhir pada 1939 dimaksudkan untuk merayakan kelahiran puteri kerajaan Belanda Irene Emma Elisabeth.

Tujuan pementasan Wayang dipertunjukan bukan hanya sebagai tontonan biasa di kalangan keraton. Tetapi, ada faktor-faktor kuat lainnya yang melatarbelakangi. Kebudayaan Wayang bagi para bangsawan Jawa merupakan kebudayaan yang penuh dengan filasfat dan pendidikan. Segi filsafat hidup dan pendidikan inilah kiranya yang menyebabkan para Sultan mengarahkan para putera dan kerabatnya untuk memahami karakter ksatria-ksatria dalam pewayangan.

Yang berbakat akan ditunjuk memegang peranan penting dalam pegelaran Wayang Wong. Putera-putera dan kerabat Sultan Hamengku Buwana VIII, antara lain Pangeran Pajakusuma, putera Sultan, ditunjuk sebagai penari Abimanyu; Pangeran Suryabrongta, putera Sultan, dipercaya memerankan Gatutkaca; Pangeran Adisurya, adik sultan, banyak membawakan peran Bima atau Werkudara; Kanjeng Condradininggrat, menantu Sultan, juga memegang peranan Gatutkaca; Kanjeng Jayawinata, menantu Sultan, membawakan peranan Antareja; dan Kanjeng Brongtadiningrat, ipar Sultan, banyak membawakan Peranan Arjuna.

Tokoh Arjuna adalah pahlawan terbesar dari cerita kepahlawanan Mahabrata yang kemudian dianggap sebagai ksatria ideal bagi orang Jawa. Sedangkan Gatutkaca, kemenakan Arjuna adalah pahlawan sejati dan pembela negara, yang dalam cerita Mahabrata bertekad mengorbankan jiwanya menjadi mangsa panah sakti Adipati. Gatutkaca melakukan itu agar Pandawa bisa memenangkan perang saudara yang dikenal sebagai Baratayuda yang sangat dahsyat.

Putera-putera Sultan Hamengku Buwana VIII lainnya, meski pun tidak sampai dipercaya untuk memegang peranan-peranan yang sangat berat, pasti diwajibkan pula untuk belajar menari dan menambil bagian dalam pertunjukkan Wayang Wong.

Di dalam Wayang Wong, meskipun menampilkan peranan puteri, tetapi selalu ditarikan oleh penari laki-laki. Hal itu dilandasi oleh tata cara hidup dan etika feodal yang tidak membenarkan adanya pergaulan dekat antara pria dan perempuan, etika feodal yang melekat di kehidupan ningrat saat itu. Wayang Wong adalah salah satu miniatur kehidupan ningrat yang selalu dipertunjukan di dalam Istana. Meski pun rakyat biasa diperkenankan menikmati pertunjukkan yang sangat khas ningrat itu.

Referensi
1. Darmoko, WAYANG DAN NEGARA: Sebuah Tinjauan Simbolik Ideologi-Politik, Universitas Indonesia.
2. D. N. Aidit, Manifesto Kebudayaan Kaum Marxis. Freedom Press, Yogyakarta 2007.
3. Dra. Yudiaryani, M. A., Pemanfaatan Tradisi Lisan Di Dalam Pertunjukkan Teater Indonesia.
4. Ir. Sri Mulyono, Wayang, Asal Usul Filsafat dan Masa Depannya, Gunung Agung, Jakarta.
5. Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto Teori-teori Kebudayaan. Penerbit KANISIUS, Yogyakarta.
6. Purwadi, Nilai Pendidikan Budi Pekerti dalam Seni Pewayangan, Kejawen; Jurnal Kebudayaan Jawa, Narasi Yogyakarta.
7. R.M. Soedarsono, Masa Gemilang dan Memudar Wayang Wong Gaya Yogyakarta, Tarawang PRESS, Yogyakarta.
8. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Kebudayaan dan Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1982.
9. Budi, Suwono, Dunia Pewayangan dan Kekuasaan Orde Baru, diakses melalui www.apakabar@clark.net.

----------------
(1) Macapat, yakni puisi tembang Jawa dengan pola-pola metrum tertentu; terikat oleh banyaknya baris dalam satu bait, banyaknya suku kata dalam setiap baris, dan jatuhnya bunyi pada akhir baris. Metrum tembang-tembang ini berjumlah sebelas, yakni: dhandhanggula, sinom, pangkur, durma, asmarandana, kinanthi, megatruh, gambuh, mijil, pocung, dan maskumambang.

(2) Sorrel mengajar sejarah tari dan teater serta literatur drama pada universitas colombia. Ia banyak menulis kritik tari dan teater pada majalah - majalah ilmiah di Amerika dan Eropa, dan juga seorang editor dari majalah tari di Amerika yang terkenal yaitu Dance Magazine.

* Penulis adalah anggota Divisi Fotografi Bingkai Merah.



Baca selengkapnya

Hegemoni Rezim Orde Baru dan Kekuatan Media

Oleh Yogi Suryana*

Sampai saat ini mungkin masih terlintas dalam ingatan kita saat rezim Orde Baru, Soeharto berkuasa. Saat itu, relasi kekuasaan begitu kental terasa. Kekuatan negara sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik. Kisah itu selalu hangat dalam pembahasan di masyarakat dan kalangan intelektual, bahkan mungkin pada masa yang akan datang.

Kekuatan Media, militer, dan kebijakan represi dari negara dijadikan sebagai alat untuk mematenkan kekuasaan rezim yang terbukti melalang selama 32 tahun. Aromanya terasa hingga saat ini.

Hegemoni Orde Baru Pasca G-30-S
G-30-S atau Gerakan 30 September merupakan titik awal Soeharto dengan Orde Barunya melangsir ke kursi kekuasaan tertinggi. Alih-alih G-30-S dianggap sebagai gerakan pengkhianatan dan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada pemerintah Soekarno. Komunisme pun dianggap ancaman bagi negara.

Bukti-bukti yang terbatas pada saat itu tidak dapat diandalkan. Angkatan Darat merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye antiPKI selang beberapa waktu kemudian. Fiksi-fiksi sejarah dibangun melalui berbagai media hegemonik. Narasi penyiksaan oleh anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dengan cara menyilet alat kelamin korban dipaksakan ke dalam ingatan kolektif massa. Alhasil, fiksi sejarah diamini sebagai fakta sejarah yang berkembang dari generasi ke generasi.

Proses hegemoni dimulai dengan terbitan-terbitan Angkatan Darat (AD). Informasi dan laporan-laporan palsu tumbuh subur. Terorisme AD menjadi garda terdepan di dalam menjalankan proses hegemoni mereka. Masyarakat yang ingin memberikan laporan dan kesaksiannya dihadapkan dengan moncong senjata. Militerisme menjadi bahasa tunggal saat itu.

Surat kabar, majalah, dan pamflet satu suara. PKI disalahkan dan menjadi dalang dari G-30-S. Atas dalih itu, semua anggota dan simpatisan PKI dan kebijakan politik Soekarno ditangkap secara represi. Mereka ditahan tanpa proses pengadilan. Banyak diantaranya disiksa dan dibunuh. Bukan hanya tentara pelakunya, sebagian masyarakat ikut membunuh. Mereka ada yang dipaksa, ada yang bergerak karena menelan materi-materi hegemoni AD.

Di dalam membangun ideologi pembenaran bagi kediktatorannya, Mayor Jenderal Soeharto menampilkan diri sebagai juru selamat. Ia seolah-oleh menumpas G-30-S. Literatur mencatatkan secara paksa fiksi sejarah itu.

Setelah Soeharto berkuasa menjadi presiden melalui kudeta merangkaknya, ia menggerakan aparatur negara untuk menanamkan materi propagandis ke masyarakat. Secara massal, pemerintahan Soeharto membuat buku-buku sejarah, kurikulum pendidikan secara menyeluruh, monumen-monumen, nama jalan, museum, film, upacara peringatan, dsb, dsb. Semua itu dilakukan untuk menguatkan proses hegemoni masyarakat, sehingga tercipta budaya bentukan yang diharapkan kekuasaan Orde Baru.

Proses hegemoni yang dipraktekan oleh Rezim Soeharto di atas menunjukkan dengan gamblang bahwa media memiliki kekuatan hegemonik yang sangat besar. Sekalipun soal fiksi-fiksi sejarah. Terbukti fiksi-fiksi sejarah itu seolah diyakini sebagai kebenaran sejarah. Masyarakat telah menjadi korban dari pembohongan dan pembodohan massal. Hal itu sejalan dengan teori Antonio Gramsci.

Hegemoni Menurut Antonio Gramsci
Antonio Gramsci (1891-1937) merupakan salah satu penganut Marxian asal Italia yang mempunyai gagasan sentral tentang Hegemoni. Meskipun sebelumnya banyak tokoh pemikir Marxian yang mempunyai ide dan gagasan tentang Hegemoni (Plekhanov, Karl Marx, dan Lenin), namun ketiga tokoh itu kurang mengonsepkan teori hegemoni bersifat sentral dalam teori sosial Marxisme.

Gagasan hegemoni pertama kali diperkenalkan pada 1885 oleh para Marxis Rusia, terutama oleh Plekhanov pada 1883-1984. Gagasan tentang Hegemoni telah dikembangkan sebagai bagian dari strategi untuk menggulingkan Tsarisme. Istilah itu menunjukkan kepemimpinan hegemonik yang harus dibentuk oleh kaum proletar dan wakil-wakil politiknya dalam satu aliansi dengan kelompok-kelompok lain, termasuk beberapa kritikus borjuis, petani, dan intelektual yang berusaha mengakhiri negara polisi Tsaris.

Bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya, Gramsci lebih maju dengan Lenin. Gramsci mengembangkan strategi untuk digunakan dalam masyarakat Eropa Barat berdasarkan pembedaan yang dibuat di antara "perang gerak" atau demonstrasi yang dilakukan di Rusia pada 1917 dan serangan langsung terhadap negara, dan "perang posisi" yang di lakukan di Eropa Barat.

Tujuan dari adanya perang posisi adalah mencapai hegemoni bagi kaum proletar dalam masyarakat sipil sebelum perebutan kekuasaan negara oleh partai komunis. Dengan adanya perang posisi, Gramsci menganggap kaum proletar mampu melahirkan intelektual dari kaum proletar sendiri, Sedangkan Lenin lebih melakukan penekanan pada peran dari kepemimpinan teoritis. Ia menyatakan “peran pejuang barisan depan hanya dapat dipenuhi oleh suatu partai yang dibimbing oleh teori yang lebih maju".

Istilah hegemoni sendiri berasal dari bahasa yunani, egemonia, yang artinya penguasa atau pemimpin. Bila dikaitkan apa yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci tentang hegemoni, yaitu upaya seseorang atau kelompok dominan untuk menguasai atas tubuh mau pun pikiran, ide serta gagasan orang lain atau kelompok tertentu yang tidak dominan, gagasan ini dapat diartikan sebagai sistem kekuasaan sosial-politik kelas dominan untuk menguasai kelas di bawahnya.

Ada tiga model pokok yang menurut Gramsci mempunyai keterkaitan dalam suatu formasi sosial yang membentuk landasan konsep Hegemoni. Yaitu, perekonomian, negara, dan masyarakat sipil.

Gramsci lebih memberikan penekanan pada negara atau masyarakat sipil, sehingga hal itu juga yang membedakan antara Gramsci dengan karya-karya Marxis lainnya. Namun, bukan berarti Gramsci mengabaikan perekonomian. Menurutnya, Marxisme jangan menjadi ekonomisme, yaitu pandangan bahwa landasan ekonomi menentukan superstruktur, seperti agama, politik, seni, budaya, pendidikan atau hukum.

Perekonomian, istilah ini digunakan untuk mendefinisikan bentuk dominan produksi pada satu wilayah dan suatu waktu, merupakan sarana teknis produksi dari adanya hubungan-hubungan sosial produksi yang dibangun berdasarkan pembedaan kelas-kelas dikaitkan dengan kepemilikan sarana produksi.

Negara, merupakan sarana kekerasan negara (polisi dan militer) yang dijadikan alat negara.

Sedangkan istilah masyarakat sipil mengandung arti organisasi-organisasi lain dalam suatu formasi sosial yang tidak merupakan bagian dari proses produksi material dalam perekonomian, bukan merupakan organisasi yang didanai oleh negara, tetapi merupakan lembaga-lembaga yang relatif panjang secara waktu dan dijalankan oleh orang yang di luar dari kedua bidang (ekonomi dan negara).

Kekuasaan Negara Melalui Media
Berdasarkan pada teori hegemoni Gramsci, kekuasaan bagian dari proses hegemoni itu. Maka, kekuasaan diartikan sebagai kondisi kemampuan seseorang atau kelompok bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok sesuai dengan keinginan penguasa dan untuk mencapai kekuasaan itu dibutuhkan strategi-strategi mempertahankan dan melestarikan kekuasaan. Bahkan, dengan menautkan kekerasan melalui militerisme.

Pertautan kekuasaan dan kekerasan seringkali terwujud dalam bentuk yang plural. Ada yang mengabsahkan pemakaian segala cara, meski pun buruk yang penting kekuasaan tetap terjaga. Akan tetapi, praktik dominasi kekuasaan tidak semata-mata diadakan melalui kekerasan fisik. Antonio Gramsci adalah teoris pertama yang menyatakan kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni tanpa kekerasan. Berbagai macam alat untuk melakukan strategi hegemoni oleh penguasa pun dilakukan melalui pendidikan, kebijakan, dan media.

Media pada dasarnya mempunyai fungsi dan peran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Posisinya begitu strategis di masyarakat. Bahkan, media mampu membentuk struktur dan tatanan sosial baru masyarakat. Dalam sembilan tesis yang dijelaskan oleh Raymond Williams, ada salah satu yang menjelaskan tentang pembahasan di atas. Salah satunya soal media televisi. Televisi dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang besar dan kompleks di satu sisi, tapi sekaligus anomi.

Bagi penguasa, media merupakan alat yang mujarab untuk menggiring masyarakat kepada kepatuhan dan kepentingan penguasa. Media bisa saja dijadikan sebagai alat propraganda. Sehingga, tidak heran kerja sama kepentingan politik sering terjadi antara elite politik dengan organisasi kepemilikan media massa. Kolaborasi itu untuk membangun struktur masyarakat sebagaimana yang mereka inginkan dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Melihat kondisi seperti itu, Gramsci menilai media massa merupakan perangkat hegemoni dari penguasa.

Pada kenyataannya hal itu terjadi di seluruh dunia. Namun, perwujudannya berbeda. Di negara otoriter atau junta militer kegiatan media massa di bawah "todongan senjata". Sedangkan di negara demokratis pemilik media massa turut serta dalam penentuan kebijakan kekuasaan politik.

Di Indonesia, misalnya, telah terjadi kolaborasi antara penyelenggara kekuasaan politik dengan pemilik media. Sehingga, tidak heran pemilik media massa menjadi pengurus partai politik tertentu. Bahkan, pemilik media massa juga memegang kekuasaan politik, seperti menteri. Selain itu, media massa bahkan menjadi pendukung suatu partai atau kandidat pemegang kekuasaan politik. Pesan yang disajikan cenderung menumbuhkan citra positif dari program partai atau kandidat.

Dalam kondisi saat ini, mungkin agak sulit melihat posisi kenetralan media. Ia tidak lepas dari kepentingan manusia, dalam hal ini penguasa atau pun pengusaha. Media, dengan teks, gambar, dan berbagai simbol lain kemudian menjadi teror yang menyusup di balik kesadaran manusia. Ia bisa menjadi sebentuk teror yang baik, mencerahkan, dan mencerdaskan. Sebaliknya, media massa juga bisa menjadi mimpi buruk. Menjadi teror kesadaran, lalu menggiring kesadaran kita pada apa yang dikehendaki media.

Terlepas dari pro dan kontra, teori kultivasi mengemukakan bahwa realitas pada media dianggap sebagai realitas yang sesungguhnya. Kejadian yang disajikan oleh media mana pun (televisi, koran, radio, dan internet) dianggap sebagai representasi keadaan sesungguhnya di masyarakat. Hal itu pernah dialami pasca kejadian Bom Bali II. Media di dalam maupun di luar negeri memberitakan kondisi di seluruh Indonesia dalam kondisi tidak aman. Padahal, berita itu bertolak belakang dengan kondisi sesungguhnya. Media seolah membuat hiper realitas, membesar-besarkan realitas dengan menaikan skala isunya.

Kemampuan lain media massa adalah menimbulkan efek langsung dan tidak langsung. Informasi kemacetan yang diinformasikan melalui televisi mau pun radio akan mempengaruhi para pengemudi untuk mengambil jalur lain agar terhindar dari kemacetan. Namun, yang paling penting adalah efek tidak langsung, sesuatu yang terasa perlahan, namun pasti. Secara tidak sadar perilaku kesehariannya adalah proses peniruan (social Learning) secara perlahan dari yang disajikan oleh media. Perilaku itu dilakukan karena publik menjadi terbiasa dengan apa yang dilihat di media. Ada proses psikologis internalisasi di sana. Akhirnya membentuk budaya tertentu. Misalnya dalam contoh yang sederhana, perilaku sosial mode pakaian dan rambut.

Dengan demikian, siapa yang mengendalikan pesan media massa dapat pula mengendalikan opini publik. Siapa yang mengendalikan opini publik dia pun akan memiliki kekuasaan.

*Penulis adalah anggota Divisi Fotografi Bingkai Merah.

Baca selengkapnya

Stop Pengacauan Umum, Bubarkan Satpol PP!

Oleh Andri Cahyadi*

Menurut sejarahwan Geoffrey Robinson, Indonesia pada era tahun 50an hidup dalam sebuah masa yang gemilang, masa dimana kekuatan masyarakat sipil begitu berdaya. Pergerakan politik dan massa rakyat kala itu begitu maju. Hal itu tercermin dalam partisipasi politik yang kuat menentang kekuasaan otoriter dan melawan berbagai bentuk rongrongan imperialis asing melalui sekutu-sekutu lokalnya. Pergerakan sipil cukup diperhitungkan banyak pihak saat itu.

Memasuki era tahun 2000an, pergerakan masyarakat sipil kembali menemukan ruh perjuangannya. Hal itu terjadi setelah tiga puluh dua tahun dibonsai oleh penguasa Orde Baru melalui berbagai bentuk kekerasan negara, termasuk pembunuhan misterius. Intensitas kekerasan itu tidak menurun, justru meningkat dengan tampilan yang berbeda.

Bagi rakyat miskin kota, intensitas represi negara meningkat pada dekade terakhir ini. Sejak Peraturan Daerah DKI No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) diterbitkan, kasus kekerasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkat tajam. Korban tewas terus bertambah. Sementara itu, Pemda DKI Jakarta kerap melindungi oknum Satpol PP meski terbukti melanggar hukum.

Satpol PP merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang berwatak otoriter-militeristik dan fasis. Dewasa ini, keberadaan mereka telah menyedot anggaran belanja negara begitu besar. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum keberadaan Satpol PP pun cacat moral. Sehingga, melahirkan kasus-kasus kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Satpol PP harus segera dibubarkan!

Pandangan tentang fungsi dan peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) untuk membantu kepolisian mungkin saja dapat dibenarkan. Tetapi, logika Ketertiban Umum dan Penegakan Perda yang berulangkali dipakai sejak pemerintahan Orde Baru hingga Orde Reformasi terkesan hanya dalih dari tindakan kekerasan yang dilakukan selama ini. Pemda sesungguhnya menyembunyikan ketidakmampuannya dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan melegitimasi kekuasaannya secara represif dan manipulatif.

Ada sesat logika yang sengaja dibangun selama ini untuk membenarkan keberadaan Satpol PP. Para wakil rakyat (anggota DPRD) dan Gubernur sejak awal menyimpulkan dengan mutlak soal rakyat miskin yang tidak tertib dan selalu menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dibuatlah Perda Tibum. Perda itu diasumsikan akan selalu dilanggar oleh rakyat miskin. Kondisi itu memunculkan anggapan bahwa rakyat miskin selalu membangkang karena wataknya yang selalu tidak tertib. Lantaran logika sesat itu, Pemda menempuh pendekatan yang represif, otoriter, dan militeristik. Pendekatan yang tidak bedanya saat masa kolonial Belanda dengan dalih menegakkan ketertiban bagi kaum pribumi.

Maraknya razia-razia yang digelar, dipaksakan menjadi sebuah kebenaran umum atas dasar legitimasi di atas. Misalkan, penangkapan paksa warga, penyitaan harta benda, dan penggusuran paksa kampung-kampung miskin kota telah melahirkan suasana “Kekacauan Umum”. Menurut catatan Jakarta Centre for Street Children (JCSC), sejak tahun 2007 - 2010 enam orang meninggal karena brutalitas Satpol PP. Mereka yang meninggal dunia meliputi Irfan Maulana (14), Joki 3 in 1, meninggal pada Januari 2007. Ia dikeroyok dan dianiyaya oleh sembilan anggota Satpol PP; Pekerja Waria, Eli Suzanna yang tewas di Banjir Kanal Timur (2007) karena menghindari kejaran Satpol PP; Balita Siti Khoiyaroh (4,5) akhirnya tewas setelah tersiram kuah panas gerobak bakso orang tuanya saat razia (2008); Pengamen Muhammad Faisal (17) dan Rini (12) tewas tertabrak truk karena menghindari razia di Jalan Ahmad Yani, Bypass (2010); Pengamen Ari Susanto (17) tewas di Banjir Kanal Timur (10/03/2010) terpeleset ke sungai karena menghindari kejaran Satpol PP.

Situasi ketakukan, rasa teror, hingga berbagai kekerasan struktural lainnya terhadap warga sipil sengaja diciptakan bagi rakyat miskin. Semua itu menunjukkan bukti nyata brutalitas oknum-oknum Satpol PP dan Pemda.

Ditinjau dari sisi anggaran negara, alokasi dana untuk operasional penertiban dan kebutuhan Satpol PP sangat tidak wajar dan tidak proposional jika disandingkan dengan alokasi kebutuhan rakyat lainnya. Dana pembinaan dan operasional Satpol PP (PP No.6 Tahun 2010) menyedot begitu banyak uang rakyat. Pembiayaan itu telah menggembosi anggaran APBD yang dibayar oleh pembayar pajak tanpa hasil yang membanggakan dan dapat dipertangungjawabkan secara politik dan etika. Tengoklah, dana pembinaan Satpol PP dari APBD Pemerintah DKI 2007 (Fitra, 2007) mencapai Rp303,2 miliar. Dana itu dipakai dalam bentuk upah anggota dan sebagian besar membelanjakan dananya untuk peralatan dan perlengkapan militer. Anggaran Satpol PP Pemda DKI 2007 itu melebihi anggaran untuk Dinas Pendidikan Dasar (Rp188 milyar) dan Puskesmas (kesehatan) yang hanya Rp200 miliar.

Jika Pemda memang serius ingin menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warganya, dana pembinaan Satpol PP itu harus segera dialihkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti program microcredit (kredit kecil) untuk rakyat miskin. Kesuksesan program itu dengan sendirinya akan mewujudkan perubahan sosial-ekonomi yang signifikan. Paling tidak, kegiatan ekonomi di jalan raya yang selalu dan sejak dulu dianggap mengganggu “ketertiban umum” akan berkurang karena intervensi program pemberdayaan ekonomi rakyat miskin itu.

Pendekatan represi untuk menegakkan penertiban oleh milisi sipil Satpol PP yang dipersenjatai merupakan pendekatan yang salah dan harus dilawan. Di negara-negara maju, Pemerintah Kota selalu memilih menegakkan undang-undang dengan cara yang simpatik, menciptakan suasana damai, dan memohon dukungan guna menggalang partisipasi masyarakat untuk ikut membantu menyukseskan berbagai macam program dan peraturan. Pemerintah di sana berusaha penuh membangun upaya bekerja bersama.

Berbeda dengan di Indonesia, Perda Larangan Merokok di Tempat Umum yang belum lama ini terbit, misalnya, tentu tidak memerlukan seorang komandan Satpol PP yang memegang senjata api untuk menegakkannya. Penyediaan senjata api untuk komandan Satpol PP sangat bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia. Kebijakan itu mengancam dan membahayakan keselamatan masyarakat sipil yang telah dikondisikan sejak lama sebagai tertuduh dan target utama “pelanggar Perda”. Penyediaan senjata api untuk komandan Satpol PP tertuang di dalam PP No.6 Tahun 2010 Pasal 24 yang disahkan oleh Susilo Bambang Yudoyono (Partai Demokrat beserta partai-partai koalisinya).

Sementara itu, Satpol PP seringkali melanggar Peraturan Pemerintah yang menjadi pedomannya sendiri. Di dalam Pasal 7 (a) PP No.32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satpol PP, Satpol PP diwajibkan menjunjung norma sosial, agama, hak asasi manusia yang juga termaktub di dalam PP No.6 Tahun 2010 Pasal 8. Selain itu, pada Pasal 6 (a) PP No.6 Tahun 2010, menyebutkan Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Satpol PP. Di pasal itu berbunyi, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban NON YUSTISIAL terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/peraturan kepala daerah. Pada kenyataannya, ayat itu menjadi hiasan belaka pada dinding-dinding kantor Pemda. Realitas di lapangan, mulai dari komandan hingga anggota biasa Satpol PP telah menyalahi aturan itu. Satpol PP lebih sering menangkap, menahan, merampas dan menyita harta benda orang lain, dan memenjarakan banyak warga miskin ke dalam panti-panti sosial (layaknya penjara) secara paksa.

Melihat kondisi seperti itu, Satpol PP bukan hanya melampaui kewenangannya yang telah diatur di dalam undang-undang, juga telah bertindak melampaui fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Penyalahgunaan wewenang secara terang-teranganan telah menerobos dan menghancurkan sistem hukum dan keadilan. Sesungguhnya, tindakan Satpol PP telah menyesatkan publik dan merusak ketertiban umum yang sejati. Tidak pelak, tindakan Satpol PP berakhir pada kondisi “kekacauan umum!”.

Atas dasar terciptanya “kekacauan umum” karena keberadaan Satpol PP di atas, sangat beralasan agar Satpol PP dibubarkan demi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

* Penulis adalah penggagas Aliansi Rakyat Miskin (ARM) dan penggiat Media Rakyat, Bingkai Merah.
Baca selengkapnya