Masyarakat Adat Tuntut Perlindungan

Bingkai Merah

Masyarakat adat mendesak pemerintah mengkaji secara hati-hati ketentuan pengusahaan perairan pesisir (HP3). Pemberlakuan HP3 diharapkan melindungi hak masyarakat adat di perairan yang sudah turun- temurun terhadap penguasaan perairan oleh pemodal.


Demikian terungkap dalam konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP3 untuk masyarakat adat, di Kuta, Bali, Kamis (3/9). Konsultasi publik itu dilakukan menjelang penetapan peraturan pemerintah (PP) HP3.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nasional Abdon Nababan mengemukakan, pemberlakuan HP3 jangan sampai merugikan masyarakat adat. Hingga kini, ketentuan mengenai wilayah adat belum ditetapkan oleh pemerintah. Aliansi masyarakat adat bahkan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan wilayah-wilayah adat karena belum ada instansi yang ditunjuk untuk mendata wilayah adat masyarakat.