Ribuan Massa Menuntut SBY-Boediono Mundur

Jakarta, Bingkai Merah - Momentum lima tahun seratus hari kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diwarnai oleh teriakan ribuan massa yang tidak puas (Kamis, 28/01). Ribuan massa terbagi ke dalam delapan kelompok dalam jumlah besar yang mengepung Istana Negara dari pagi hingga sore hari. Mereka menuntut Pemerintahan SBY-Boediono mundur dari jabatannya. Mereka menilai pemerintahan SBY-Boediono korup dan menyengsarakan rakyat.

Saat ribuan massa mendatangi Istana Negara, SBY tidak ada di tempat. Sepuluh ribu polisi dengan perlengkapan huru hara lengkap ditambah pasukan tentara dan Polisi Pamong Praja bersiaga mengamankan Istana Negara. Aksi massa yang sudah tersiar jauh sebelum 28 Januari itu membuat SBY gerah. Ia menghindari kelompok massa aksi dengan pergi ke Banten. Di Banten, rombongan SBY dihadang oleh ratusan massa yang tidak puas dengan pemerintahan SBY. Beberapa orang luka direpresi aparat.

Gerakan Indonesia Bersih (GIB), salah satu kelompok massa aksi, menyatakan pemerintahan SBY-Boediono gagal, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. GIB yang juga didukung oleh partai-partai politik di parleman itu mengecam korupsi yang menjangkiti pemerintahan secara kronis. Praktik korupsi selama ini telah menyengsarakan rakyat. Kasus Century merupakan kasus korupsi tergamblang yang melibatkan para pejabat negara.

Usman Hamid, Koordinator Kontras dan Efendi Ghazali, dosen Universitas Indonesia, terlihat memimpin aksi massa itu. Terlihat juga Ali Muchtar Ngabalin, anggota Partai Bulan Bintang.

Selain GIB, ratusan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Bersatu (Gema Satu), Aliansi Mahasiswa Nusantara, BEM SeIndonesia juga menuntut hal serupa. Mereka menuntut SBY-Boediono mundur dari jabatannya.

Sedangkan ribuan massa aksi dari Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) menilai perlunya diganti sistem ekonomi politik selain rejim yang berkuasa saat ini. Sistem yang diadopsi pemerintah saat ini adalah neoliberalisme atau pasar bebas. Segala kebijakan neoliberal menyengsarakan rakyat dan menghasilkan koruptor-koruptor. Sebab, neoliberalisme memberi tempat seluas-luasnya bagi kaum pemodal dengan meniadakan mereka yang lemah, terlebih rakyat miskin.
FOR Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintahan SBY-Boediono termasuk kepada elit-elit politik yang berada di parlemen. Elit-elit politik tidak dapat dipercaya. Selama ini mereka cenderung pragmatis sehingga fungsi oposisi tidak maksimal diupayakan untuk rakyat. (bfs)