'Kartini-kartini' Melawan Krisis

Jakarta, Bingkai Merah – ‘Kartini’ masih hidup sampai saat ini. Tidak satu Kartini, tetapi jumlahnya banyak, puluhan. Kartini-kartini itu menggelar aksi karnaval dan teaterikal memperingati Hari Kartini di depan Istana Negara Kamis (21/4) ini.

Mereka yang mengatasnamakan Barisan Perempuan Indonesia (BPI) itu mengusung tema “Kartini Melawan Krisis” sebagai bentuk gugatan perempuan atas kondisi krisis dirinya, krisis yang juga dialami Kartini pada akhir abad 19.

“Jika pemerintah SBY-Boediono mengatakan perempuan Indonesia mengalami kemajuan dengan angka-angka di statistik, faktanya perempuan Indonesia masih dalam kondsi krisis, mulai dari masalah pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan masalah kesehatan reproduksi,” kata Leni, koordinator aksi.

“Dengan fakta sosial seperti itu, maka tidak relevan perayaan Hari Kartini dirayakan dengan acara-acara fashion show atau acara hura-hura lainnya,” lanjutnya.

Di dalam aksi itu, salah satu perwakilan perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menuturkan dua masalah pokok yang dialami perempuan di sana, yaitu masalah perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi.

“Kasus HIV/AIDS yang dialami para pedila (perempuan yang dilacurkan) di NTB sangat tinggi. Hal itu terjadi di lingkungan PT. Newmont. Selain mereka menguras kekayaan alam NTB, mereka juga memperburuk kondisi perempuan NTB,” tutur Supriyanti, perwakilan perempuan NTB.

Kasus penyebaran penyakit HIV/AIDS yang terjadi di NTB tidak pernah terungkap di media-media lokal maupun media nasional. Bahkan, pihak Newmont secara sistematis menutup rapat kasus itu dengan melibatkan aparat keamanan yang ikut menjaga kerahasiannya.

Prostitusi yang terjadi di lingkungan PT. Newmont akibat lemahnya pemerintah kepada para pemodal. Kekayaan alam di serahkan kepada pihak pemodal membuau lapangan kerja di NTB semakin sedikit. Pilihan untuk menjadi pedila diambil karena desakan untuk membiayai hidup keluarga.

Selain masalah kesehatan, perempuan NTB berusai 15 tahun di Lombok Timur sudah dua kali menjadi Janda. Perceraian di NTB menjadi lumrah karena budaya di sana begitu mudah melakukan pratek yang tidak adil bagi perempuan. Pihak suami bisa seenaknya menceraikan istrinya atau menikah lagi tanpa mempedulikan hukum.

“Ini fakta yang sering terjadi di NTB, kami selalu kalah ketika menggugat praktek tidak adil perkawinan. Pihak hakim atau jaksa selalu memenangkan pihak suami. UU perkawinan tidak memihak perempuan, malah memperlemah kami di lingkungan sosial, ” tambah Supriyanti.

Dalam aksi itu, BPI menuntut Negara harus segera melindungi hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki, menjamin perempuan untuk aktif di ruang-ruang publik, menjamin hak-hak perempuan untuk bereskpresi serta mendapat pekerjaan dan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, menjamin hak-hak kaum perempuan di dalam hukum, baik di UU ketenagakerjaan, UU Perkawinan, dan peraturan hukum lainnya, menolak kriminalisasi perempuan sebagai objek seksual dan menjamin kesehatan reproduksi perempuan.

Aksi yang berakhir sekitar pukul 13.00 WIB itu diakhiri dengan penghancuran miniatur Istana Negara yang mereka lambangkan sebagai tempat berkumpul orang-orang borjuasi, kaum penindas rakyat, yang di dalamnya terdapat setumpuk persoalan perempuan yang belum berhasil diselesaikan. (JJ)

Foto: Prasetyo Serna Galih/Bingkai Merah.