Aksi Massa di Palu Direpresi

Oleh Sharina*

Pukul 10.00 Wita. Suasana sudah ramai di Taman Gor Kota Palu. Hampir semua organisasi sudah berkumpul. Tinggal menunggu barisan massa aksi dari BEM Unisa dan BEM Stain yang mengawali aksi mereka dari kampus masing-masing yang terletak di Jalan Diponegoro.

Berbagai bendera organisasi berkibar-kibar manis di tiang masing-masing yang terbuat dari bambu maupun rotan. Sementara di bawah kibaran bendera-bendera terhampar spanduk dengan guratan kata-kata: “Kaum Muda Bersatu: Gulingkan Pemerintahan SBY.” Para wartawan juga sudah berdatangan, bahkan sudah ada yang meminta selebaran dan pernyataan sikap. Ada pula polisi berpakaian preman warawiri sok menyamar jadi wartawan dengan bertanya sana-sini.

Entah darimana datangnya, sekumpulan anak Sekolah Dasar (SD) mendekati atribut aksi. Seorang peserta aksi mengajak anak-anak itu bercanda dan tertawa-tawa.

“Sekolah kalian gratis?” tanya seorang peserta aksi.

Dengan riuh anak-anak itu menjawab, “Tidakkkkkk.”

“Berarti pemerintah bohong, makanya kita harus melawan,” katanya lagi.

“Iya, kita demo saja,” jawab anak-anak itu.

Seorang anak membaca keras-keras, “Lima musuh rakyat: Penjajah Modal Asing, Pemerintahan Agen Kapitalis, Reformis Gadungan, Sisa-sisa Orde Baru, Militer.”

Tentu, anak-anak, kita harus tahu siapa musuh-musuh yang harus kita lawan.

“Ayo, anak-anak kembali ke sekolah. Nanti besar baru ikut berjuang,” kata Irwan membubarkan anak-anak tersebut.

Jam 10.46. Ratusan massa aksi BEM STAIN dan BEM UNISA sudah tiba tepat di depan gerbang Taman Gor bersama-sama dengan Koordinator Lapangan (Korlap), Hamzah Siji, yang mengarahkan barisan dari atas mobil pick up yang dilengkapi dengan sound system.

Hari ini adalah tanggal 28 Oktober 2010, Hari Sumpah Pemuda yang akan diwarnai dengan perlawanan terhadap rejim SBY-Budiono oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa Indonesia (AMPIBI) di kota Palu. Front ini dianggotai oleh BEM Universitas Al-Khairaat (UNISA), BEM Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI), Perempuan Mahardhika, Forum Komunikasi (FORKOM) BEM se-kota Palu, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan), Komite Mahasiswa Demokratik (KOMRAD), Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM), Sanggar Seni Kerakyatan (SANSKERTA), Komunitas Muda Progresif (KOMA-Progresif), dan Femme Progresif, bermaksud melakukan aksi longmarch ke gedung DPRD Sulawesi Tengah.

Setelah penggabungan massa dalam satu komando aliansi, 700-an massa siap bergerak menyerang menuju DPRD. Barisan disiapkan. Barisan Pelopor dan pemegang atribut berada pada posisi paling depan massa. Lagu Darah Juang dinyanyikan untuk membakar semangat. Massa pun, maju jalan. Yel-yel diteriakkan dalam satu suara.

“Kaum muda bersatu, gulingkan SBY!; Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan; Pendidikan gratis, sekarang juga; Anggota DPR, perampok uang rakyat; Kapitalisme, hancurkan!; Revolusi sekarang juga!; Rakyat berkuasa, hidup sejahtera,” adalah di antaranya pekikan yel-yel yang dikumandangkan oleh barisan massa aksi.

Sepanjang jalan Mawar dan jalan Hasanuddin II, orator dari HMI-MPO menyemangati peserta aksi dengan menyampaikan pentingnya keberanian bagi kaum muda. “Jangan pernah berharap akan ada perubahan kalau dalam pikiran kalian masih ada rasa takut pada hari ini. Jangan pernah bermimpi akan ada perubahan kalau di dalam hati kalian masih terbersit rasa takut pada siapa pun. Hari ini, di Sulawesi Tengah, kita akan buktikan bahwa anak muda kerjanya bukan hanya hedon-hedon, bahwa kita kerjanya bukan hanya hura-hura, tapi kita juga bisa memimpin. Coba lihat peta perpolitikan Sulawesi Tengah, semuanya dipimpin oleh orang-orang yang sudah tua. Kita harus memperlihatkan bahwa kaum muda bisa memimpin dan melakukan perubahan,” tegasnya berpidato.

Begitu sampai di Bundaran Hasanuddin, massa aksi berhenti dan menutup satu jalur jalan, agar pengguna jalan tetap bisa lewat di jalur lainnya. Wasir, Ketua BEM STAIN Datokarama Palu membakar massa aksi dengan orasinya yang menyinggung persoalan Bank Sulteng.

“…Masih banyak kasus di daerah ini yang belum selesai. Contohnya yang ada di depan kita (menunjuk ke arah Bank Sulteng), di situ, sahabat-sahabat sekalian, ada 42 milyar uang nasabah yang selama bertahun-tahun tidak jelas di mana anggarannya. Kami dari BEM STAIN, pernah melakukan investigasi di DPRD, kami dibilang sebagai wartawan, tapi kami bilang kami adalah mahasiswa dari STAIN yang melakukan investigasi. DPRD berjanji untuk melakukan pengusutan, tapi sampai hari ini, realisasi anggaran nasabah Bank Sulteng tidak ada. Kasihan nasabah, kasihan kaum miskin kota…di mana hati nuraninya ketua Dewan. Mau jadi apa kota Palu kalau Ketua Dewannya begitu…semua anggota dewan Sulawesi Tengah telah meninggal dunia, innalillahi wa inna lillahi rajiun...,” Wasir sangat kesal pada anggota DPRD yang sudah mati hati nuraninya.

Aksi terus berlanjut. Massa aksi yang dikawal oleh belasan Barisan Pelopor melangkahkan kaki-kaki berderap impian akan perubahan dengan mantap. Titik pemberhentian selanjutnya adalah perempatan Sudirman-Cik Ditiro. Ratusan massa ini menutup jalan, dan sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Mimbar itu diisi dengan pidato-pidato politik dari perwakilan PPBI, Ita dan Afdal dari PEMBEBASAN.

Ita membeberkan pahitnya kehidupan kaum buruh di bawah kekuasaan elit-elit politik yang menjilat kepada pengusaha. Perempuan progresif ini juga menegaskan pentingnya memiliki kesadaran untuk mengubah nasib sendiri dengan melawan kekuasaan elit-elit penipu rakyat. Sementara Afdal dari PEMBEBASAN, menyatakan harus ada persatuan untuk menggulingkan rezim SBY-Budiono.

Pemberhentian ini tak berlangsung lama. Sisa perjalanan selanjutnya yang kurang lebih hanya 5 menit dikobarkan oleh Hendrik dari PPRM yang dengan lantang bicara harus ada penggulingan rejim SBY-Budiono.

Barisan polisi sudah menunggu di depan gerbang halaman DPRD. Polisi tak mengizinkan masuk. Dengan keras, Jalil menyatakan keharusan bagi AMPIBI untuk masuk ke gedung rakyat yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu juga Muhammad Aksa, anggota KOMRAD, habis-habisan mengecam aparat yang menghalang-halangi massa aksi untuk masuk ke halaman DPRD. Sementara itu, tim negosiator berunding dengan pihak kepolisian agar diizinkan masuk ke halaman gedung DPRD.

“...seharusnya bapak-bapak polisi sadar, bahwa kalian digaji dengan uang rakyat. Seragam kalian, senjata kalian, semuanya dibeli dengan menggunakan uang rakyat. Kami hanya mau masuk...,” jelas Jalil.

Setelah para orator selesai menyampaikan orasi-orasinya, Hamzah Sji sebagai korlap aksi kembali mengambil alih kepemimpinan aksi.

“Kita hanya mau masuk, kenapa dihalang-halangi? Ini adalah gedung putih yang dibangun dengan uang rakyat…kawan-kawan sekalian, kalau mau lihat binatang tidak perlu jauh-jauh ke kebun binatang. Segala jenis binatang ada di sini, ada di DPRD, ada di Gubernur, ada di Polda, ada di Kejati,” teriaknya sambil mengarahkan telunjuknya ke arah gedung-gedung tersebut yang memang berada saling berdekatan.

Akhirnya pintu gerbang dibuka lebar-lebar alias diizinkan masuk. Bapor (Barisan Pelopor) mengambil formasi paling depan, diikuti dengan pemegang atribut, mobil sound dan iring-iringan massa.

“Di sini negeri kami, tempat padi terhampar luas. Samuderanya kaya raya, negeri kami subur Tuhan…,” sambil menyanyikan lagu darah juang, peserta aksi memasuki halaman DPRD Sulawesi Tengah.

Mobil berhenti. Mimbar orasi kemudian diisi oleh Muhammad Aksa, “…Begitu banyaknya kasus yang sumbernya datang dari gedung ini: kasus korupsi dana Mall, kasus Bank Sulteng, dan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD. Coba lihat gedung DPRD di belakang sana, yang sudah menghabiskan anggaran milayaran rupiah tapi sampai hari ini belum bisa digunakan karena belum selesai karena dananya sudah habis dikorupsi. Kawan-kawan tentu belum lupa akan puluhan penderita busung lapar ditemukan di Sigi, apa kerjanya anggota Dewan ini…”

AMPIBI berniat untuk melakukan teatrikal di dalam gedung DPRD yang mempertontonkan ketidakbecusan wakil rakyat dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Korlap bersama-sama dengan tim negosiator meminta kepada polisi yang menghadang mereka di depan pintu gedung agar mengijinkan massa aksi masuk. Namun, polisi maupun pihak DPRD tidak mengijinkan dengan alasan ada rapat DPRD bersama dengan unsur-unsur Muspida, yaitu Kapolda, Gubernur dan Kejati di dalam gedung DPRD. Massa tidak puas dengan jawaban ini, dan semakin berang mendengar para penipu sedang berkumpul dalam satu meja di dalam gedung itu.

“Kami hanya mau masuk, Pak. Kenapa kami tidak boleh masuk? Padahal, gedung ini dibangun dengan uang rakyat,” teriak seorang peserta aksi dari dalam barisan.

Dalam upaya masuk ke gedung DPRD, ada provokasi-provokasi yang datang dari orang yang bukan bagian dari massa aksi. Sejumlah peserta aksi mengidentifikasinya sebagai intel yang memang suka berkeliaran tak jelas menggembosi aksi-aksi terdahulu. Bentrokan tak terhindarkan lagi. Diawali dengan saling dorong sebagai upaya massa untuk masuk ke dalam. Suasana menjadi ricuh dengan adanya aksi saling dorong. Polisi menyerang dengan lebih keras, hingga mengejar massa di halaman gedung DPRD. Terjadi saling kejar-mengejar. Begitu terjadi bentrokan seperti ini, intel-intel yang langsung main pukul dan yang paling beringas.

Situasi menjadi tak terkendali. Massa aksi terpencar ke beberapa titik terpisah. Begitu satu titik berhasil untuk ditengahi, menyusul baku hantam di titik yang lainnya. Bahkan dalam upaya untuk menenangkan massa yang sudah mengamuk tepat di depan gedung DPRD, polisi mendorong dan menendang hingga ada peserta aksi yang jatuh dan diinjak-injak. Massa yang awalnya menghindar, kembali menyerang untuk menolong kawannya yang terjatuh. Tidak hanya itu, ada seorang lagi yang mengalami patah kaki karena terjatuh diserang polisi dan diinjak kakinya.

Tak hanya sampai di situ. Tiga orang peserta aksi dinyatakan hilang. Mereka adalah Risdiyanto dari PPBI, Muh. Ojan dari UNISA dan Adri Hamu yang juga dari UNISA. Anto sempat mengirimkan SMS kepada seorang kawan untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang ditangkap oleh polisi dan dipukuli hingga mulutnya berdarah. Seorang wartawan juga mengalami benjol berdarah di kepalanya akibat terkena lemparan batu. Yang lebih kurang ajarnya lagi, polisi meminta agar massa aksi mundur, baru mau melepaskan peserta aksi yang ditangkap. Situasi benar-benar menjadi kacau.

Dua orang anggota Dewan yang sejak tadi melihat seluruh kejadian itu di depan batang hidungnya, mengajak massa aksi untuk berdialog di lapangan, dengan alasan kalau di dalam gedung tidak akan muat. Bersama seorang polisi, ia ingin mendengarkan tuntutan massa aksi. Tetapi kembali lagi, perwakilan dari AMPIBI menegaskan bahwa aksi itu bukan merupakan aksi yang menaruh harapan kepada elit-elit politik karena elit-elit politik yang ada di parlemen saat ini tidak satu pun yang akan mampu memenuhi tuntutan-tuntutan perjuangan gerakan. Sudah berkali-kali dialog-dialog dilakukan, apalagi posisi gerakan jelas untuk menggulingkan Pemerintahan Agen Kapitalis, SBY-Budiono dan tidak tidak percaya lagi pada semua elit-elit busuk di parlemen. Kalau pun mau melakukan dialog, pihak kepolisian dan DPRD harus bertanggungjawab dengan menyeret pelaku-pelaku melakukan tindak represi terhadap aksi tersebut.

Pimpinan-pimpinan organisasi yang tergabung dalam AMPIBI melakukan perundingan dengan memisahkan diri untuk membahas langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Panggung sound lalu diisi dengan pidato politik dari Risdiyanto PPBI.

“Mengapa kita direpresif, kawan-kawan? Jawabannya adalah itu karena ada antek-anteknya kapitalis. Parlemen, kepolisian, TNI dan semua elit-elit politik yang menghamba kepada asing, imprealisme. Oleh karena itu, tindakan represif aparat kepolisian tadi itu adalah konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang terus diamini oleh rezim sekarang ini. Itulah model sistem kapitalisme; itulah model sistem yang tidak memanusiakan manusia; itulah sistem yang berdasarkan penghisapan manusia atas manusia yang lainnya, kawan-kawan…hari ini kita berada di sini adalah untuk menyampaikan apa yang menjadi sikap politik kita, kawan-kawan. Tapi, apa yang kita dapati adalah tindakan represif dari aparat kepolisian, kawan-kawan. Aparat kepolisian telah melanggar hak-hak azasi manusia, kawan-kawan. Perjuangan kita hari ini adalah perjuangan kemerdekaan bagi rakyat, perjuangan kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat tanpa penindasan. Tidak akan ada kemerdekaan di bawah sistem kapitalisme. Kita butuh sebuah sistem baru, sistem yang tanpa penindasan, yang hanya bisa kita perjuangkan lewat penggulingan kekuasaan, lewat penggulingan kekuasaan rezim kapitalisme saat ini. Kita harus memperjuangkan pemerintahan rakyat miskin. Bahwa buruh mampu memerintah, bahwa petani mampu memerintah, bahwa mahasiswa mampu memerintah, bahwa kaum miskin kota mampu memerintah…,” tak peduli dengan memar di wajahnya, suaranya ternyata masih tetap berkobar.

Perundingan tak memakan waktu yang terlalu lama. AMPIBI memutuskan untuk mengusut kasus tersebut dan dengan tetap fokus pada isu Gulingkan SBY-Budiono. Massa aksi kembali dipimpin untuk pulang ke Taman Gor. Sementara peserta yang mengalami cedera di kakinya dilarikan ke RS Undata Palu.

“Kita akan datang lagi, kawan-kawan, dengan massa yang lebih besar. Perjuangan kita tidak sampai di sini, hingga SBY turun dari jabatannya,” tegas Hamzah Siji, Korlap berkalung sorban yang juga ketua BEM UNISA ini, dengan lantang.

13.32 Wita. Dalam perjalanan pulang, massa aksi hampir saja melampiskan amarahnya dengan menghancurkan mobil polisi. Namun, hal itu tidak sampai terjadi setelah dicegah oleh Korlap dan karena mobil tersebut adalah mobil Ambulance polisi. Sampai di Taman Gor, massa aksi tetap solid.

*Penulis adalah Ketua Komite Nasional Perempuan Mahardhika, sekarang tinggal di Palu, Sulawesi Tengah.

Foto: Dokumentasi AMPIBI
---------
Mohon Solidaritas untuk mengusut kasus ini dengan memberi tekanan pada pihak Intel Polda Sulteng: 0812-3017076; dan dukungan solidaritas ke 0852-41128594 (Hamsah-Ketua BEM UNISA & Korlap Aksi).

Baca selengkapnya

Keberagaman Indonesia untuk Perdamaian Dunia

Jakarta, Bingkai Merah – Aneka ragam perbedaan etnis dan agama di Indonesia diharapkan berkontribusi besar di dalam rangka perdamaian dunia. Hal itu mengemuka di pembukaan Global Peace Festival (GPF) Asia Pasific 2010 di Gran Melia Hotel (16/10).

Pertemuan yang dihadiri oleh 100 perwakilan dari mancanegara dan 200 perwakilan dari dalam negeri itu diadakan dengan semangat menjunjung tinggi keberagaman etnis dan kultural agar cita-cita perdamaian dunia terwujud. Sebagaimana disampaikan oleh Hyun Jin Moon, Ketua Global Peace Festival Foundation (GPFF).

“GPF bukan sekadar even. GPF merupakan bagian dari gerakan perdamaian yang menyatukan seluruh keluarga manusia dengan mengatasi hambatan, menyelesaikan konflik, dan menegaskan prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai bersama yang menyatukan kita,” kata Moon.

“Indonesia yang memiliki multi etnik dan multi kultural harus bisa menjadi bagian dari upaya perdamaian dunia dengan syarat kepemimpinan yang baik dan berkomitmen dalam pluralisme,” lanjut Moon.

Untuk mendorong upaya perdamaian dunia di atas perbedaan etnis dan kultural, GPFF mengajak Nahdatul Ulama (NU) menyelenggarakan konferensi itu di Indonesia di tengah keprihatianan atas ketidakbebasan beragama dan berkeyakinan yang dialami kalangan minoritas.

Keprihatinan tidak membuat semangat mewujudkan keberagaman surut. Hal itu ditegaskan Said Agil Siradj, Ketua NU. Menurutnya, perbedaan yang ada di muka bumi ini bukan untuk dijadikan sumber konflik antar umat manusia, namun menjadi kekuatan perdamaian dunia.

Ia prihatin dengan tindakan membenci dan merusak agama lain oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Menurutnya, konsep jihad yang digunakan kelompok-kelompok Islam garis keras keliru dan merusak rahmat Islam di dunia. Lebih lanjut, ia mengatakan NU pernah memberikan resolusi jihad kepada Soekarno melalui KH. Hasyim Ansari, pendiri NU. Jihad yang dimaksud bukan untuk membela agama, namun membela tanah air dari serangan penjajah.

Pembukaan konferensi itu juga disambut oleh Wakil Presiden Indonesia, Boediono. Ia memaparkan perselisihan berbasis etnis dan agama yang terjadi di Indonesia juga dialami di beberapa negara sepanjang perjalanan bangsanya. Namun, selama pidatonya, Boediono tidak menyinggung secara responsif atas berbagai kasus kriminal dan penodaan agama dari kelompok yang anti keberagaman. Padahal, peserta konferensi menunggu wacana konkret dari pemerintah untuk penyelesaian konflik berbasis agama yang sering terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kasus yang mengemuka terakhir adalah kasus pelarangan beribadah dan penyerangan ke Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Ciketing, Bekasi dan penyerangan jama’ah Ahmadiyah di Cisalada, Bogor.

Pemerintah seharusnya sadar GPF digelar di Indonesia untuk menjadi cermin. Sekaligus, kamera barometer yang dilihat mata dunia internasional atas penyelenggaraan kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh pemerintah Indonesia. Di luar itu pun, masyarakat dunia tahu, dengan adanya kasus-kasus kekerasan berbasis agama, pemerintah dianggap telah gagal menegakan perdamaian antar etnis dan agama. Keberagaman menjadi semu. Semoga visi dan misi GPF dapat menyatakan kembali keberagaman itu demi perdamaian dunia. (PSG)

Foto: Yogi Suryana.

Baca selengkapnya

Mengenal Venezuela Lebih Dekat

Jakarta, Bingkai Merah – Pekan Kebudayaan Venezuela yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Bolivar Venezuela di Bentara Budaya Jakarta mendekatkan masyarakat Indonesia dengan budaya Venezuela (12/10). Acara yang bertajuk “Second Cultural Week of Venezuela” itu merayakan warisan masyarakat adat Venezuela yang multi etnik dan multi kultural.

Selama sepekan, acara itu menampilkan foto-foto penduduk asli/adat (indigenous) Venezuela dengan keberagaman etnik dan kultural, kerajinan tangan, pakaian tradisional, makanan tradisional, dan pemutaran film-film rakyat.

Nydia Rangel Cardenas, perwakilan dari Kedutaan Besar Bolivar Venezuela di dalam sambutannya mengatakan Pekan Kebudayaan Venezuela dapat menginspirasi dialog antar budaya di antara bangsa Venezuela dan Indonesia. Manfaatnya antara lain untuk memahami dan bekerja sama dalam hal pembangunan dan perdamaian dunia.

Menurut Nydia, dialog antar budaya mendapatkan tempat istimewa di Venezuela. Pemerintah Bolivar Hugo Chavez berkomitmen menjaga keberagaman etnik dan budaya di negaranya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan antar peradaban. Hal itu tertuang di Konstitusi Pasal 107, 119, 126, 226, dan 236.

Konstitusi Venezuela menjamin kedaulatan hak-hak warga asli atau adat. Di konstitusi itu pula mewajibkan negara memberikan penduduk asli "kepemilikan kolektif" atas tanah leluhur mereka, mengakui adat budaya, kesehatan, praktik ekonomi, dan berkonsultasi dengan penduduk asli sebelum mengeksploitasi sumber daya alam di tanah mereka.

Dipilihnya 12 Oktober sebagai awal Pekan Kebudayaan Venezuela bertepatan dengan peringatan Hari Perlawanan Penduduk Asli Venezuela yang diperingati setiap tahun. Pada hari itu rakyat Venezuela memeringati leluhur mereka (penduduk asli benua Amerika) melawan kolonialisasi. Tujuannya agar rakyat Venezuela mengerti arti perjuangan di dalam menentukan nasib sendiri, kesatuan, dan keberagaman etnik dan budaya.

Di Caracas, ibu kota Venezuela, puluhan pemimpin adat dari Amerika Latin telah bertemu merencanakan strategi untuk melanjutkan perjuangan leluhur mereka (11-12/10). Lebih dari 400 wakil penduduk asli dari Argentina, Bolivia, Kolombia Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Paraguay, Peru dan Uruguay berkumpul di unit produksi Alegre Indio di Elorza, Romulo Gallegos municipality, dan Apure state.

Pemilihan ketiga lokasi itu menyimpan sejarah perlawanan yang kuat. Penduduk asli di sana selama ini menunjukan ekspresi etnis dan kultural secara merdeka.

Peserta Kongres Keempat Penduduk Asli Anti-imperialis Amerika Latin itu membahas isu-isu sosial secara inklusif, partisipasi politik, budaya dan ekonomi berskala internasional yang mempengaruhi mereka, dan strategi perlawanan di dalam integrasi lebih besar di antara penduduk asli.

Kongres itu menghasilkan bergabungnya penduduk asli di dalam Grand Council of the Nations of Abya Yala untuk bersama melawan imperialisme, kapitalisme dan globalisasi.

Menurut Menteri Kekuasaan Rakyat untuk Urusan Adat, Nicia Maldonado, penduduk asli Venezuela berkomitmen untuk melakukan konsolidasi kelompok sosialis dan “indo-amerika” untuk melawan imperialis.

"Sepuluh tahun yang lalu penduduk asli kami ditakdirkan untuk kematian, tetapi sekarang mereka adalah manusia merdeka untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial dan intelektual di negeri ini," kata Maldonado, penuh semangat.

Selama 11 tahun terakhir, pemerintah Chavez telah memberikan berbagai program pendidikan, kesehatan, dan budaya kepada penduduk asli. Chavez juga telah memilih tiga wakil penduduk asli terpilih sebagai anggota Majelis Nasional.

Peringatan Hari Perlawanan Penduduk Asli juga diperingati dengan aksi massa di jalan sekitar Caracas. Sekelompok pemuda/i merobohkan patung Christopher Columbus, penjelajah abad 15 yang menemukan benua Amerika pada 12 Oktober. Hari ditemukannya benua Amerika oleh Columbus itu dijadikan Hari Perlawanan Penduduk Asli yang menolak kolonialisasi.

Patung Columbus terletak di pusat kota Caracas dengan ketinggian 30 kaki. Pemerotes menurunkan patung berusia 100 tahun Columbus itu dengan tali berwarna kuning. Mereka menyeretnya dari pusat kota Caracas menuju teater Teresa Carreno. Di sana ratusan penduduk asli berpesta menari memperingati 12 Oktober. Para pengunjuk rasa meminta penduduk untuk membawa Columbus ke pengadilan setelah 512 tahun.

Selanjutnya para pengunjuk rasa menyejajarkan patung Columbus dengan mantan Presiden AS George Bush. Mereka meminta agar keduanya “keluar” dari Venezuela.

Peringatan yang begitu gempita dan revolusioner di Venezuela ingin dibagi di Indonesia melalui Pekan Kebudayaan Venezuela. Namun, sayang sekali nuansa progresif penduduk asli Venezuela tidak terlalu mencolok di pekan kebudayaan itu. Padahal, beberapa pengunjung sudah menantikan penyajian dari pencapaian sosialisme yang diselenggarakan Presiden Chavez selama ini yang dirasakan bermanfaat bagi penduduk asli Venezuela.

Lalu, bagaimana dengan kemajuan penduduk asli dan keberagaman etnis dan budaya di Indonesia? (bfs)

Foto: Heru Suprapto
--------------------------------------
Foto-foto lebih lengkap klik di sini (Foto: Yogi Suryana, Kornelius Pinondang, Heru Suprapto).
Baca selengkapnya

Indonesia Tuan Rumah Global Peace Festival 2010

Hotel Grand Melia, Jakarta - Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Global Peace Festival (GPF) 2010 untuk area Asia Pasifik. Dengan mengambil tema 'Creating a World of Lasting Peace Transcending Differences', konferensi internasional yang bertujuan menyerukan perdamaian dunia ini akan digelar di Jakarta, 15-17 Oktober 2010 mendatang.

"Indonesia layak jadi tuan rumah karena masyarakat Indonesia plural dari segala aspek dan kita memiliki Pancasila, bagaimana itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencintai perdamaiaan. Kita mau tunjukkan kepada dunia, kita adalah negara damai," tutur Executive Director GPF 2010 Chandra Setiawan.

Festival yang rencananya melibatkan 400 tokoh agama dari dalam dan luar negeri akan mendiskusikan cara mewujudkan perdamaian dunia dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Untuk penyelenggaraan di Indonesia, pengurus GPF bekerja sama dengan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama.

Dalam rangkaian festival nantinya juga akan dilaksanakan berbagai kegiatan untuk memperkuat institusi keluarga dan perkawinan sebagai "School of Love" dan bakti sosial yang melibatkan ribuan pemuda di berbagai kota di Indonesia. Ini bertujuan merangkul generasi muda untuk peduli membantu perbaikan kehidupan sosial.

Puncak festival akan digelar di Stadion Bung Karno pada 17 Oktober. Puncak acara akan menampilkan keragaman budaya dan seni dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara-negara Asean. Pada acara puncak ini, para tokoh juga akan menyerukan pesan-pesan perdamaian.

Selain Indonesia, GPF 2010 juga akan digelar di Kenya untuk wilayah Afrika, di Paraguay untuk wilayah Amerika dan Eropa, serta di Nepal untuk wilayah Asia Timur dan Selatan.

Dalam keterangan pers hari ini, hadir sejumlah petinggi PBNU seperti istri mantan Presiden RI Alm. Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah serta tokoh lainnya seperti Marsudi Syuhud beserta Ketua Umum ICRP Siti Musdah Mulia serta perwakilan GPF Kenya Markandey Ray dan Teh Su Thye dari Malaysia. Hadir pula GPF Goodwill Ambassador Indonesia, yaitu Harvey Malaiholo, Mike Mohede dan Maudy Kusnaedi.

Demikian laporan Donny Suryono PSH dari persiapan Global Peace Festival 2010 (GPF). Ia adalah Volunteer IT Administrator yang terlibat langsung di konferensi itu. Laporan ini dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa konferensi GPF 2010 penting di kancah internasional untuk mendesak Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh menyelenggarakan pluralisme di segala lini kehidupan.

Baca selengkapnya

G-20 Memotong Defisit, Demonstran Berlawan!

(Liputan G-20 Toronto 25-27 Juni 2010)
Andri Cahyadi

Di Toronto, duabelas ruas jalur terlihat sesak. Mereka berlomba saling menghimpit. Bendera-bendera berkibar di atas jendela pada barisan mobil-mobil yang sedang menuju ke utara. Kebanggaan para imigran berterbangan. Bagaikan kebanggaan nasional pada piala dunia yang sampai detik ini menyihir perhatian dunia. Jalanan semakin bertambah sesak dimana banyak orang menuju jantung kota.

Penutupan dan pengalihan jalan-jalan terasa mengubah ruang dan mobilisasi. Sudut kota kini terpagar. Tembok-tembok pengamanan kokoh berdiri memagari lokasi pertemuan para pemimpin G-20. Ribuan polisi bersenjata berat patuh menjaga di sekelilingnya. Pagar-pagar itu menelan harga miliaran dollar. Mega-proyek yang berbuah untung bagi korporasi jasa konstruksi, jasa keamanan, dan penyedia peralatan militer.

Wajah Toronto berubah pekan ini. Kemewahan dan kesenangan di sana-sini kini tinggal hamparan zona militer. Aroma fasisme begitu terasa. Pertemuan pemimpin negara-negara G-20 di Toronto telah berhasil membuat sebagian warga meninggalkan Toronto.

Gema Keadilan Global dan Solidaritas Taman Allen
Di depan pintu berwarna merah, mereka berdiri mengantri. Satu persatu orang memenuhi Massey Hall. Massey Hall merupakan gedung pertunjukan di Toronto. Gedung itu memilki kapasitas sebanyak 3.000 kursi. Di tempat itu, acara Gema Keadilan Global dihadiri tidak hanya oleh para peserta aksi. Publik Toronto pun ikut mengantri membeli tiket. Sore itu Massey Hall menarik perhatian banyak orang.

Acara Gema Keadilan Global merupakan ajang ‘provokasi’ dari tokoh-tokoh alternatif internasional. Pun sebagai bentuk oposisi terhadap pertemuan G-20. Mereka secara tegas menentang segala bentuk kebijakan G-8/G-20. G-20 tidak ubahnya pertunjukan sirkus. Berisi badut-badut yang terlihat kebingungan.

“Bukan saja mereka sangat membosankan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Uni Eropa bergerak ke arah yang satu. Sementara, Amerika Serikat bergerak ke arah yang berlainan,” kata Dr. Vandana Shiva dengan lugas menelanjangi ketidakberdayaan G-20.

Menurut Dr. Vandana Shiva, persoalan dunia teramat besar untuk diputuskan oleh duapuluh orang itu saja. Dengan enam milyar penduduk di bumi, keduapuluh pemimpin itu tidaklah benar-benar mewakili apa yang seharusnya menjadi masa depan umat manusia.

“Korporasi raksasa yang semakin dominan mempengaruhi banyak kebijakan pemerintah. Mereka begitu banyak telah merusak alam dan habitat lingkungan hidup di berbagai belahan dunia. Tidak ada jalan lain, kecuali menghentikan segala bentuk ekspolitasi yang merusak dan membunuh umat manusia perlahan,” lanjutnya.

Seruan menyelamatkan lingkungan juga datang dari Clayton Thomas-Muller. Ia adalah aktivis Aboriginal dan tar sands campaigner yang bergerak dalam wadah Indigenous Environmental Network. Dengan berapi-api ia mengingatkan, tanah yang kita pijak malam ini adalah buah kolonialisme yang masih berjalan. Kolonialisme telah menindas nasib jutaan bangsa Indian-Amerika selama beratus-ratus tahun lamanya.

Amy Goodman dari Democracy Now! juga mengingatkan pentingnya melahirkan dan melibatkan publik untuk membuat media independen. Menurut dia, media-media besar dan industri telah terkontaminasi kuasa dan modal. Bahkan, media-media itu rela menjual demokrasi palsu kepada publik. Pada era keterbukaan informasi, media yang memiliki independensi dan menjunjung kejujuran, sangat diperlukan untuk membangun dunia baru.

Pemaparan Amy Goodman ditutup dengan jeda selama limabelas menit. Setelah itu, ruangan kembali gelap. Kini panggung hanya bercahaya termaram. Pertunjukan perkusi oleh perempuan-perempuan Raging Asian Women (RAW) membuai suasana.

Diskusi kembali dimulai. Kali itu duta besar Bolivia untuk PBB, Pablo Solon, memaparkan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa permasalahan dunia kapitalis dan korporasi yang menguasai banyak negara adalah soal model. Pemerintah Bolivia kini menguasai 85% keuntungan dari usahanya menasionalisasi perusahaan tambang dan minyak asing.

“Untuk itu, kami mampu menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi warga Bolivia. Pelan-pelan bersama rakyat Bolivia keadilan sosial itu lahir,” ujar Pablo.

Pembicara berikutnya Naomi Klein, kolumnis dan penulis buku yang pernah mendapatkan Award-Winning Journalist. Ia mengulas kembali suatu artikel How Canada Made G-20 Happen yang telah terbit sepekan sebelumnya dan menjadi fokus surat kabar Globe and Mail.

Ia menganggap publik perlu mengetahui sejarah lahirnya G-20. Menurutnya, G-20 lahir dari sebuah amplop yang berisi daftar negara-negara. Paul Martin dan Larry Summer pada akhirnya mengabaikan alasan regional power-geopolitical power. Atas dasar subyektivitas keduanya, akhirnya lahir G-20, sebuah klub terkuat secara ekonomi.

“Saya bacakan kembali kutipan yang cukup menarik itu di sini: Thailand was the nexus of the Asian banking crisis, but Indonesia was more influential in the region. Indonesia in; Thailand out. Chile was tempting, because it was democratic and well-run, but Argentina was a bigger player. Argentina got the seat. Saudi Arabia was strategically important and a good friend of the United States. The Saudis would get an invite,” ujarnya.

Gema Keadilan Global malam itu ditutup dengan pidato Maude Barlow dari Councils of Canadians. Klein menyerukan kepada mereka yang hadir untuk bersedia rally menuju taman Allen. Dimana puluhan tenda-tenda para demonstran yang datang dari berbagai provinsi dan dunia menginap di sana. Sebelumnya, ribuan orang telah turun ke jalan sejak siang menargetkan mendirikan tenda di tengah-tengah kota (25/6). Namun, gerakan dari koalisi organisasi dan ribuan akar rumput, serikat-serikat buruh, kaum komunis dan anarkis, LGBT, kaum perempuan mendapat perlawanan dari puluhan ribu polisi. Target aksi gagal. Tenda-tenda akhirnya berdiri di taman Allen.

Di bawah siraman sinar rembulan ribuan orang pun bergerak menuju taman Allen. Mereka berteriak mengecam pertemuan G-20 yang begitu mahal dan tidak ada gunanya. Penangkapan dan penghadangan sempat terjadi hingga memicu ketegangan. Namun, solidaritas dan semangat perlawanan tumpah ruah yang dirayakan di taman Allen.

Demostrasi Damai 26 Juni dan Taktik Black Bloc
Helikopter berterbangan di langit Toronto. Satu persatu membawa pemimpin G-8 dari tepi danau Huntsville. Sepanjang jalan terlihat basah. Udara pun terasa lembab.

Di kejauhan orang-orang keluar dari subway. Mereka membuka payung kemudian merapihkan jas hujan. Berbaur ke dalam barisan yang mendengarkan pidato Olivia Chow. Polisi bersepeda juga mulai berdatangan. Massa bertambah banyak memenuhi pelataran konsulat Amerika Serikat.

Hujan turun sedari pagi. Gedung-gedung pencakar langit menghilang di balut pekat kabut. Hari itu (26/6) diperkirakan 10-15 ribu orang turun ke jalan.

Kongres buruh Kanada, aktivis pecinta lingkungan, LGBT, Anarkis, Komunis, Komunitas Imigran, Aliansi Damai, Koalisi Anti Perang, dan Aktivis untuk Keadilan Iklim, bersepakat untuk berlawan dengan konfrontasi.

Para pemimpin alternatif semalam juga telah berikrar. Inilah saatnya untuk menghentikan kerusakan oleh kapitalisme. Semangat berpendar pada wajah-wajah meski di bawah gerimis hujan.

Aksi dan demonstrasi aliansi sipil hari itu mendapat pengawalan teramat ketat. Sekira 10.000 ribu anggota polisi mengepung barisan peserta aksi. Tidak cukup mengintimidasi, sesekali, pihak kepolisian memprovokasi dengan menangkap beberapa peserta aksi secara asal-asalan. Menghalau barisan massa dengan mengacungkan laras senapan.

Setelah memenuhi jalan-jalan utama kota Toronto, di rinai hujan, penduduk Kanada seperti disadarkan. Kota Toronto, telah disandera dalam bayangan militerisme yang kental. Pemerintah dan kelas berkuasa pada hari itu tidak ubahnya segerombolan mafia yang didukung pasukan bayaran, lengkap dengan senjata dan penjara, ungkap beberapa peserta aksi.

Pada jalan menuju selatan, lokasi berkumpulnya para pemimpin G-20, sekelompok massa memutuskan untuk menerobos tembok keamanan. Mereka berkonvoi dengan satu komitmen, yakni konfrontasi. Setelah sehari sebelumnya mengancam akan menyerang para pemimpin G-20.

Cepat dan seakan terlatih, sekelompok massa memperagakan taktik black bloc. Black blok merupakan suatu taktik yang digunakan di dalam aksi massa untuk menekan aparat secara konfrontatif dengan berbagai metode, antara lain memasang brikade, vandalisme, penghancuran fasilitas bersimbolkan kapitalis, dan konfrontasi dengan polisi. Mereka melakukan itu dengan berbaur ke kelompok massa besar.

Disebut black bloc karena terdiri dari barisan massa radikal berpakaian hitam yang siap berkonfrontasi dengan otoritas. Black bloc sering diasosiasikan kepada kelompok anarkis. Padahal, banyak kelompok lain juga menerapkan taktik black bloc.

Dengan pakaian dan bandana yang serba hitam, mereka membakar setidaknya enam mobil polisi. Puluhan toko yang merepresentasikan perbudakan modern (sweat shop dan ketidakadilan) berantakan dan berhamburan. Kaca-kaca jendela dihujani lemparan batu dan hujaman palu. Beberapa bank dan ATM juga tidak luput mengalami pengerusakan. Grafiti pun bertebaran pada tembok-tembok di pusat finasial Toronto.

“Perang Kelas!”

“Bom bank-bank itu sekarang!”

“Kapitalis pembunuh!”

Setelah melakukan black bloc, mereka membelah jalan Queen hingga tepi jalan Young yang penuh dengan toko-toko bermerek. Mereka berlarian ke dalam barisan massa. Mencair begitu cepatnya menghindari kejaran polisi. Jejak mereka telah menghilang. Yang tersisa hanya potongan kain-kain berwarna hitam berserakan di jalan.

850 Orang Dipenjara
Kedatangan pemimpin G-20 harus dibayar mahal. Warga Toronto telah kehilangan kebebasan sipilnya setidaknya selama tiga pekan. Intimidasi, diskriminasi rasial, dan kekerasan pun dialami banyak orang.

Pihak kepolisian dinilai terlalu berlebihan. Tidak hanya peserta aksi, beberapa jurnalis juga mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat. Dua miliar dollar, dua puluh ribu anggota polisi dikerahkan, merusak kesehatan demokrasi di Ontario.

Pihak kepolisian tidak cukup berdalih semua demi pengamanan. Terlebih, mereka begitu brutal dalam menghadapi para oposisi. Semisal, sebuah rumah didatangi pada jam empat pagi buta. Satu keluarga harus mengalami acungan senjata dan ketakutan oleh serangan polisi yang membabi buta mencari para pemimpin aksi perlawanan terhadap G-20.

Penangkapan telah berlangsung selama dua pekan. Pihak kepolisian Toronto melempar dalih lainnya ‘penangkapan adalah bagian dari taktik pengamanan untuk mencegah demonstrasi yang menggunakan kekerasan.’ Setidaknya 850 orang ditangkap. Terdiri dari peserta aksi, jurnalis, mereka yang tidak terlibat aksi, hingga penderita cacat mental ditangkap. Mereka dipaksa mendekam di dalam bui.

Laporan-laporan dan keberatan kini beredar di media-media independen lokal. Banyak cerita berbagai perlakukan diskriminatif hingga ancaman deportasi dikenakan kepada aktivis imigran dan organiser aksi perlawanan terhadap G-20. Pihak kepolisian tanpa malu lagi justru membangun wacana dan berkoar-koar mencari kambing hitam beserta berbagai pembenaran melalui media-media pendukungnya.

G-20 Potong Defisit
Akhirnya para pemimpin G-20 mencapai kesepakatan final communiqué (Minggu, 27/6). Mereka bersepakat, pada 2013 kedupuluh negara anggota G-20 memotong defisit negaranya hingga 50%. Dalam konteks Indonesia, dengan defisit sekitar 2.1% atau sebesar Rp129.8 triliun harus diturunkan menjadi Rp64.9 trilliun dalam waktu tiga tahun (2013). Caranya dengan memotong anggaran-anggaran belanja pada berbagai sektor publik.

Target itu kemudian diwujudkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Antara lain, memotong subsidi BBM, memotong subsidi listrik (yang berkonsekuensi naiknya harga TDL), pemotongan anggaran kesehatan, memotong dana Jamkesmas, dan menunda berbagai proyek-proyek publik lainnya.

Hal-hal itu yang sejak dua tahun lamanya ditentang banyak orang di dunia. Ribuan orang telah turun ke jalan di Toronto dan jutaan orang pada peringatan hari buruh sedunia (1 Mei 2010). Mereka marah dan menolak membayar krisis kapitalis.

Jutaan rakyat miskin dan rakyat pekerja yang akhirnya harus membayar semua kehancuran itu. Krisis finansial yang melanda dunia sejak tahun 2008 silam adalah ulah para mafia bankir-bankir dan tindak kejahatan korupsi yang menggejala pada korporasi-korporasi finansial raksasa Amerika Serikat. Subprime Moorgate Crisis di Wall Street adalah biang kerok dari krisis-ekonomi-politik yang kini menghantam Yunani, memporakporandakan Thailand dan menghancurkan beberapa negara-negara miskin di Eropa lainnya.

Dengan kebijakan talangan (bail out) yang telah dilakukan oleh pemerintah AS dan RI, yang sukarela menolong beberapa bank, salah satunya adalah bank century, maka secara ekonomi makro negara-negara anggota G-20 mengalami defisit anggaran sejak kebijakan talangan digelontorkan.

Kesepakatan mengurangi defisit (50%) yang telah dicapai mengartikan bahwa kita yang akhirnya dipaksa membayar dan menanggung krisis para mafia kapitalis global.

Foto: Andri Cahyadi
Baca selengkapnya

Perang Kelas di G8/G20 Toronto!

(Laporan khusus Biro Warta Internasional - Bingkai Merah: Aksi perlawanan G8/G20, Toronto, Kanada)

Toronto, Bingkai Merah – Perang kelas akan dilancarkan pada pertemuan G8/G20 di Toronto, Kanada. Pertemuan itu akan diadakan pada 25 - 27 Juni 2010. Semua kelompok rakyat telah menyatakan sikap untuk terlibat. Mereka membentuk koalisi besar dari seluruh elemen-elemen pergerakan untuk melawan dan membuat aksi massa. Komunitas-komunitas miskin urban, gerakan bawah tanah, serikat-serikat buruh, gerakan feminis, kaum homoseksual (LGBT), indigenous movement, dan mahasiswa bergerak bersama-sama melawan pertemuan G8/G20.

Pemimpin-pemimpin negara dan bankir-bankir yang bergabung di G8/G20 memang telah dijadwalkan bertemu di Ontario pada 25 - 27 Juni 2010. Mereka akan mendiskusikan (memperjelas pembagian wilayah jajahan) kembali aspek ekonomi global, pembangunan bersama negara-negara kaya, dan dampak perubahan iklim setelah gagal mencapai kesepakatan yang memuaskan dalam Climate Summit di Copenhagen. Mereka seolah-olah terus mengelola isu-isu bencana ekologis untuk mendapatkan keuntungan finansial sambil mencuci tangan atas rusaknya alam akibat eksploitasi kaum kapitalis.

Sejalan dengan itu, mereka memastikan upaya eksploitasi terhadap orang-orang berwarna tetap berjalan di selatan. Mereka juga merayakan keberhasilan perang-perang bagi penciptaan rejim boneka di negara jajahan untuk mengelola kekuasaan imperialis. Di pertemuan G8/G20, mereka ditenggarai berusaha memperbaiki kembali sistem ekonomi kapitalis yang telah rapuh. Sistem yang akan terus menghasilkan krisis di segala lini. Sistem yang sejatinya memang tidak bisa lagi diperbaiki.

Krisis dari sistem kapitalisme telah membawa jutaan rakyat di seluruh dunia miskin dan menderita. Krisis finansial yang telah melanda dan sedang berjalan di dunia sejak tahun 2008 semakin terlihat akibatnya. Gejolak krisis ekonomi di Yunani memporak-porandakan bangunan ekonomi-politik dan sosial negara anggota Uni Eropa itu. Selain itu, tingkat PHK dan pengangguran semakin meningkat jumlahnya di Kanada. Sebanyak 417.000 pekerja mengalami PHK sejak Oktober 2008 - Juli 2009. Kondisi yang sama dialami di negara-negara lain.

Krisis kapitalisme meski selalu dibela negara-negara kaya dan perusahaan multi nasional tetap tidak kunjung “sehat”. Krisis itu bagai kanker yang tidak bisa lagi menerima vaksin finansial melalui kebijakan bailout (talangan) semata dari negara (pembayar pajak).

Bagi rakyat proletar di seluruh dunia, krisis itu berarti agresi, perang imperialis, invasi, atau neokolonialisasi. Sama artinya, menguatnya negara otoriter, bangkitnya fasisme modern, dan lahirnya undang-undang rasis, intimidatif, dan diskriminatif yang semakin menindas hak-hak perempuan dan generasi mendatang.

Lawan pertemuan G8/G20! Rebut kembali negara, tanah, kota, pabrik dan hak-hak kita! (byg)

(Ilustrasi: http://g20.torontomobilize.org)

Baca selengkapnya

Meneropong Indonesia dari Montreal

Pelarangan Buku, Demokrasi di Tanah Rencong, dan Menagih Keadilan di Bumi Timor Leste
(Laporan Kegiatan Diskusi Meja Bundar: Democratic Developments in Indonesia, 18 Maret 2010, Montreal, Kanada)

Oleh Andri Cahyadi*

Siang itu langit terlihat mendung. Angin musim semi masih terasa dingin meski pun Montreal usai dikepung salju. Friend, yang paling senior di antara semua pembicara, berjalan pelan. Sambil sesekali memastikan sarung tangan yang menutup kedua telapak tangan. Kami berjalan bersama menuju gedung pertemuan di Jalan Peel yang sedikit berbukit.

18 Maret 2010. Departemen Ilmu Politik untuk Studi Asia Tenggara (Southeast Asia Studies) Universitas McGill menyelenggarakan diskusi ‘Meja Bundar’ yang bertemakan pembangunan demokrasi di Indonesia. Erick Kuhonta, selaku moderator acara, mengatakan acara itu akan diselenggarakan setiap tahun.

Di depan ruang diskusi terlihat tumpukan buku-buku yang ditulis pembicara di atas satu meja. Buku-buku itu dijual dengan harga tanpa diskon. Semua buku itu menulis tentang bangsa Indonesia. Para penulis adalah para ahli tentang Indonesia. Sebagian dari mereka dikenal dengan istilah Indonesianis.

Anarko Demokrasi
Theodore Friend dikenal sebagai salah satu ahli Indonesia yang telah berkecimpung lama. Pergulatannya dimulai sejak tahun 1966, jaman yang dikenal sebagai titik balik peradaban. Satu keadaan dimana perebutan kekuasaan meminta begitu banyak nyawa dan darah rakyat. Kala itu, ia menginjakkan kaki di bumi Indonesia untuk pertama kali. Beberapa hasil penelitiannya sering menjadi bahan masukan kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat melalui Foreign Policy Research Institute (FPRI) yang bermarkas di Philadelphia.

Ia berdiri di depan podium memegang selembar catatan yang ditulis tangan. Hari itu ia mengenakan jas tanpa dasi.

“Anarko Demokrasi”, ujarnya.

Frasa itu diucapkan untuk memulai penyampaian dari dirinya pada diskusi ‘Meja Bundar’. Frasa “Anarko Demokrasi” dipilihnya untuk menjelaskan kondisi yang telah dan sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Satu keadaan dimana kemajuan-kemajuan dan kekacauan berkelindan menjadi satu dalam sebuah harapan. Sebuah momen yang penuh kekacauan, namun terus menerus dibangun bersama guna mendirikan sebuah masyarakat yang lebih demokratis. Inilah kondisi yang sedang dijalani masyarakat Indonesia.

Baginya, pembangunan Indonesia memang berjalan ke depan. Meskipun 85% Pasar Bursa Efek di Jakarta menyatakan “lost” pada tahun 1997, sebuah kondisi pasar yang jarang terjadi bagi bursa finansial di Amerika.

Ada beberapa hal yang dicatat oleh Theodore Friend. Dalam aspek politik, Indonesia kini memiliki sistem pemilihan umum presiden langsung sebagai satu perubahan sistem yang mendasar. Itu adalah sebuah kemajuan yang menggembirakan karena partisipasi masyarakat semakin bertambah di dalam politik dan demokrasi. Menurutnya, Obama dan SBY adalah dua pemimpin populer yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Amerika dan Indonesia. SBY telah dipilih sebanyak lebih dari 60% untuk kedua kalinya. Theodore Friend mengucapkan itu dengan sedikit tersenyum. Ia memang tidak menyinggung jumlah Golput (pemilih yang tidak memilih) yang mencapai 40% lebih.

Di dalam wilayah agama dan toleransi, Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Meski demikian, kebebasan itu tidak berlaku kepada mereka yang Ateis. Seorang warga Indonesia tidak boleh tidak bertuhan karena terlarang di Indonesia. Sebagai contoh, suku asli Toraja terpaksa memilh beragama Hindu sebagai status formalnya. Lantaran kepercayaan mereka tidak termasuk di dalam daftar agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Aspek lainnya adalah gerakan dan pembangunan civil society yang mengalami kemajuan pesat. Menurutnya, organisasi seperti Kapal Perempuan telah berhasil memperkuat dan memperjuangan hak-hak perempuan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk emansipasi perempuan.

Pada peristiwa bencana Tsunami di Aceh yang lalu, Wardah Hafidz dinilainya telah berhasil mengukir prestasi dengan memberi kontribusi yang cukup besar bagi para pengungsi Tsunami melalui program pembangunan rumah-rumah bagi para korban. Prestasi itu sangat mendukung penguatan civil society.

Tidak kalah pentingnya keberadaan KontraS. Theodore Friend menggaris bawahi, KontraS telah berhasil membangun kekuatan masyarakat sipil dalam upaya penegakkan HAM di tanah air. Meskipun KontraS menderita karena tidak ada satu pun tabir kejahatan pembunuhan aktivis HAM berhasil dibongkar dan tidak ada seorang pun dari kalangan intelejen yang diadili atas kematian Munir.

Friend menutup pidatonya dengan sebuah akronim, BRIC. Yakni, negara-negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, Indonesia dan Cina, layak disandingkan sebagai sebuah kekuatan baru di dunia.

Pelarangan Buku dan ‘Rule of Law’
Adalah John Roosa, sejarahwan yang mengajar di Univesitas British Columbia (UBC). Bukunya Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto telah terlarang demi hukum oleh Kejaksaan Agung RI tertanggal 22 Desember 2009.

Mengundang John Roosa menjadi salah satu pembicara merupakan sebentuk usaha menyebarluaskan informasi tentang sensor oleh penguasa kepada khalayak umum. Pelarangan buku merupakan penghambat serius dalam sebuah usaha pembangunan demokrasi.

Pelarangan buku John Roosa bukan barang baru. Sebelumnya kasus pelarangan buku-buku juga dialami sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan penulis-penulis lainnya. Sensor dan pelarangan buku itu telah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama hingga Orde Reformasi. Buku-buku itu masih terlarang atas alasan berpotensi mengganggu ‘Ketertiban Umum’ dan menyebarkan ajaran Marxisme, meskipun tuduhan itu tidak pernah bisa dibuktikan.

John Roosa membuka presentasinya dengan sebuah gambar grafis-karikatur para Presiden RI. Di sana nampak gambar Soekarno, Soeharto, Gus Dur, hingga Megawati dan SBY. Di setiap gambar itu dilengkapi definisi ‘Ketertiban Umum’ menurut masing-masing presiden di bagian bawahnya.

Kemudian ia menjelaskan tentang 143 butir keberatan (List of 143 Objections) yang telah ditemukan di dalam bukunya. Hal itu sebagai upaya clearing house Kejaksaan Agung RI. Roosa menyebut tindakan Kejaksaan Agung sebagai ‘super hero peradaban’. Isi bukunya dianggap berpotensi dapat menimbulkan gangguan ‘Ketertiban Umum’ di masyarakat. Maka, bukunya dilarang beredar di Indonesia.

Alasan larangan itu sebenarnya tidak pernah terbukti. Penerbit ISSI telah mengedarkan buku itu selama setahun lebih sebelum surat pelarangan keluar. Selama itu, tidak ada satu gejolak pun di masyarakat. Sambil menujukkan beberapa gambar slide lainnya, menurut Roosa, ada ketidakjelasan dasar hukum yang dijadikan pelarangan. Seperti berbagai definisi yang berbeda-beda tentang ‘Ketertiban Umum’ dari rejim ke rejim yang telah ia kemukakan sebelumnya.

Setelah itu, seluruh peserta memandangi sebuah poster bergambar selembar halaman dengan dua kolom yang berisi garis-garis berwarna merah seperti tulisan. Judul tulisan itu tertulis, “Atas Nama Pengalaman Kami Tetap Membaca Buku”. Ia menjelaskan lebih lanjut dalam bahasa Inggris. Sambil menatap sesekali catatannya, Roosa kemudian melanjutkan perihal pelarangan bukunya itu. Saat ini dia telah mengajukan keberatan pelarangan bukunya kepada Mahkamah Konstitusi RI.

Menurut Roosa, masih adanya upaya pelarangan buku pada era reformasi dan keterbukaan ini mengartikan pemerintah sejatinya tidak pernah memercayai masyarakat untuk bisa menilai sendiri isi buku yang beredar di masyarakat. Pemerintah hari ini adalah mereka yang melihat masyarakat tidak memiliki kedewasaan untuk menerima informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Pada Pasal 30 ayat (3) huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI disebut bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI hanya memuat fungsi pengawasan (monitoring). Kejagung RI di undang-undang itu tidak memiliki wewenang melarang peredaran barang cetakan. Pelarangan buku justru bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin kebebasan kepada setiap warga Indonesia dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Sambil memperlihatkan bukunya dalam edisi cetakan berbahasa Indonesia yang telah terlarang kepada peserta, John Roosa mengatakan bahwa ia bersama penerbit ISSI telah melepas copyright bukunya dalam bentuk soft file. Sejak saat itu 8000 orang diperkirakan telah mengunduh soft file buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Sejak diluncurkan pada Maret 2008, setidaknya 3000 eksemplar lebih telah terjual sehingga akhirnya dilarang oleh Kejagung RI pada Desember 2009.

Di dalam penutupnya, John Roosa menekankan dan menyarankan salah satu kebutuhan pembangunan demokrasi di Indonesia adalah adanya sebuah aturan hukum (rule of law) yang jelas. Kasus pelarangan bukunya itu cacat secara konstitusi jika merujuk UU No.4 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

Ia menambahkan, berbagai bentuk sensor dan pelarangan buku sudah semestinya dihapuskan. Orang-orang yang menentang pelarangan buku bisa ikut memulainya sekarang dengan mendukung gerakan melawan pelarangan buku. Salah satunya dengan cara melobi parlemen Indonesia untuk melihat lagi aturan-aturan hukum pelarangan itu. Indonesia membutuhkan rule of law yang jelas sebagai prasyarat terciptanya masyarakat yang demokratis.

Aceh, dari Pemberontakan Menuju Demokrasi
Sambil menyusuri trotoar jalan Sherbrook, ia menuturkan kisahnya saat berada pada masa-masa pemilihan umum lokal di bumi rencong Aceh yang baru saja berlalu. Ada banyak kemajuan yang dicapai rakyat Aceh, katanya. Tetapi, masih ada pihak yang memakai cara-cara kekerasan dalam membangun pondasi demokrasi di sana. Ia pun menutup pembicaraan setibanya kami di muka gedung pertemuan.

Eunsook Jung adalah seorang asisten professor yang bekeja di Departemen Ilmu Politik Universitas Fairfield Connecticut. Ia berasal dari Korea Selatan. Hari itu ia mempresentasikan hasil penelitian dan pantauannya selama mengikuti pemilu lokal Aceh. Pemilu itu merupakan pertama kali dilaksanakan dalam perjalanan hidup rakyat Aceh. Mengapa bersejarah? Sejak 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan 70% keuntungan sumber daya alam yang didominasi oleh Jakarta. Melalui perang gerilya yang panjang, akhirnya tercapai jalur perundingan dan jalan demokrasi yang telah melahirkan sejarah baru di bumi serambi mekah itu.

Eunsook Jung, di dalam presentasinya lebih banyak mengkritisi soal teknis pelaksanaan pemilu lokal Aceh. Hal yang perlu digarisbawahi, yakni persoalan tenaga pelaksana lapangan yang terbatas. Pemilu Lokal Aceh minim dalam memberikan pelatihan. Selain itu, upah yang diberikan kepada tenaga pelaksana terlalu kecil. Semua itu menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum di sana.

Dia juga mencatat sedikitnya ada tiga hal yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan pemilu lokal Aceh ke depan. Yaitu, soal administrasi, semisal daftar pemilu yang bermasalah, biaya kampanye partai-partai, dan proses penyelesaian perselisihan penghitungan suara. Ketiga hal itu harus menjadi perhatian dan perbaikan bagi masa depan pemilu lokal Aceh.

Ada satu hal yang menarik baginya soal ukuran surat suara. Sambil membuka surat suara yang ia bawa sebagai contoh, ia menuturkan ukuran surat suara terlalu besar. Surat suara sebesar itu memakan banyak waktu untuk melipatnya kembali. Paling tidak dibutuhkan 5-10 menit untuk seorang pemilih membuka, menentukan pilihan, hingga melipatnya kembali. Pemilih memerlukan ekstra ketelitian untuk bisa melipat kertas suara dengan benar, supaya dapat masuk ke dalam kotak suara. Semua itu selayaknya menjadi perhatian dan perlu dipertimbangkan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum.

Simalakama Kompromi Gusmao dan Horta
Dari kedua pembicara pria lainnya, Geoffrey Robinson, satu-satunya orang yang mengenakan jas lengkap dengan dasi dipadu kemeja warna biru. Dia terkesan yang paling necis. Robinson mengajar pada departemen sejarah di UCLA California. Bukunya baru saja diterbitkan oleh penerbit Priceton berjudul If You Live Us Here We Will Die (2009). Buku itu memuat kesaksiannya selama masa jajak pedapat di Timor Timur (1999) dan hasil pengamatannya ketika dimulainya invasi militer Indonesia pada tahun 1975 di bumi Timor.

Tema yang dibawakannya pada hari itu memang tidak senecis penampilannya. Ia berantakan. Bahkan, terlihat kusut dikerubung asap hitam. Duka kekerasan dari berbagai kasus pelanggaran HAM di bumi Timor Lorosae serasa tidak berujung. Tidak ada tanda-tanda penyelesaian. Rasa keadilan justru terasa dilecehkan oleh sikap para pemimpin negara yang baru saja merdeka itu.

Layar yang berwarna putih kemudian berubah seketika. Layar itu kini terpampang foto hitam putih. Di sana terlihat gedung-gedung dan tembok rumah yang habis terbakar. Suasana bekas peperangan tersirat kuat menarik perhatian semua peserta.

Sekira 1.500 orang meninggal dunia dan 400.000 orang menjadi pengungsi selama masa pendudukan Indonesia. Meskipun Timor Timur telah menjadi negara merdeka sepenuhnya, warisan kekerasan masih begitu kuat tersisa dalam tubuh belia kemerdekaannya. Stabilitas masih berjalan tertatih-tatih lantaran sesekali tertegun dan kebingungan melihat Indonesia. Indonesia sebagai tetangga dengan wilayah yang begitu besar, kuat secara ekonomi dan militer.

Menurut Geoffrey Robinson, ketidakstabilan itu ikut melanda institusi militer Timor Timur. Sejak tahun 2006, pihak Militer dan kepolisian Timor Timur telah bersitegang. Konflik antar kesatuan itu memuncak dengan menelan korban jiwa setidaknya 100 orang.

Rekonsiliasi dengan Republik Indonesia menurut Geoffrey Robinson memang hal penting. Kasus-kasus kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM masa lalu harus bisa diselesaikan untuk menegakkan rasa keadilan. Sampai hari ini oknum-oknum militer Indonesia yang terlibat dari masa pendudukan hingga pasca jajak pendapat pada 1999 tidak ada satu pun yang diadili.

Setelah merdeka pada 2002, para pemimpin Timor Timur tidak menunjukkan usaha pegakkan keadilan untuk para korban kejahatan perang. Sikap Horta dan Gusmao yang tidak mendukung Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan perang militer Indonesia banyak mengundang seribu pertanyaan. Dua pemimpin Timor Timur itu terkesan lembek dan memilih kompromi. Mereka justru mendukung upaya persahabatan melalui Komite Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dengan pemerintah Indonesia. Kedua pemimpin itu seperti kehilangan kemauan kuatnya untuk mengadili para jenderal militer Indonesia yang terlibat dalam kejahatan perang masa lalu bangsa itu.

“Jika saya adalah seorang warga Indonesia, sudah barang tentu saya akan merasa malu dengan semua hal yang telah terjadi di Timor Timur,” ucap Geoffrey Robinson sambil menutup uraiannya dengan mengubah tampilan slide bergambar nuansa perang dan kekerasan karya anak-anak Timor Timur.

* Penulis adalah penggiat Media Rakyat, Bingkai Merah.

Baca selengkapnya

Pemerintah Abai, Kasus Kekerasan PRT Masih Sarat

Jakarta, Bingkai Merah – Momen peringatan hari pekerja rumah tangga (PRT) yang berlangsung pada 15 Februari 2010, akan mencatat kembali serangkaian fakta-fakta terkait kondisi realitas, keberadaan serta kontribusi para pekerja rumah tangga di Indonesia, yang kerap diingkari dengan berbagai bentuk pelanggaran atas hak-haknya sebagai pekerja. Termasuk tindak laku kekerasan yang masih rentan di terima oleh PRT.

Realitas menunjukkan pelanggaran HAM kerap terjadi pada kawan-kawan pekerja rumah tangga—yang mayoritas adalah perempuan, dan anak-anak. Dimensi pelanggarannya pun beragam, mulai dari pelanggaran atas hak anak, hak pendidikan, kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun psikis.

Sebut saja kasus yang menimpa seorang pembantu rumah tangga di Bekasi bernama Hapsari (39), pada 7 Oktober 2009 lalu. Perempuan asal Wonosobo itu, tewas ditangan sang majikan setelah sebelumnya menendapatkan penyiksaan serta tindak kekerasan. Tubuh Hapsari diketemukan dalam kondisi mengenaskan Badannya tinggal tulang dibalut kulit. Selain itu terdapat luka lebam pada kaki kanan dan kiri, lutut serta pelipis. Ditemukan juga luka setrika dan siraman air panas dan air lombok.

Sementara itu, menurut hasil data pengaduan yang diperoleh Rumput Cut Nyak Dien Yogyakarta, LSM yang bergerak pada advokasi PRT. Sampai tahun 2007, tedapat 79 kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga di Yogyakarta. Menurut R Endang, pengurus LSM tersebut, kasus kekerasan ada yang berupa fisik seperti pemukulan atau penyiksaan, tidak diberi makan yang layak maupun kerja tanpa ada batasan jam yang pasti.

Nada serupa muncul dari aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini yang menilai, kondisi PRT di Indonesia masih rentan dengan berbagai perilaku diskriminasi. Termasuk kekerasan. Hal ini dikarenakan masih belum adanya payung hukum yang secara khusus, jelas, dan tegas dalam melindungi pekerja rumah tangga.

"Dalam penelitian yang kami lakukan antara 2004-2008 mencatat sekiranya terjadi 472 kasus kekerasan yang menimpa para PRT di Indonesia." Ungkapnya ketika menghadiri peringatan hari pekerja rumah tangga di Taman Tugu Proklamasi Jakarta, Minggu.

Lita menambahkan, walaupun telah banyak kasus yang bertentangan dengan hak-hak pekerja rumah tangga, pemerintah masih belum memberikan tanggapannya secara tegas. “Stake Holder di tingkat Negara tidak memberikan pengakuan terhadap pekerjaan para pekerja rumah tangga, itulah mengapa keberadaan mereka pun juga tidak di data. Jika dalam pendataan saja pemerintah tidak memenuhi, apalagi pemenuhan untuk hak-hak PRT lainnya.” Tegasnya.

Berada Dalam Situasi Kerja Yang Tidak Layak

Hasil riset JALA PRT bersama Komnas Perempuan tahun 2006-2007 di 11 wilayah di Indonesia, serta data dari pendampingan PRT di lapangan dari tahun 1999 sampai dengan 2009 di wilayah DKI Jakarta, DIY, Semarang dan Mataram, memberikan banyak gambaran tentang kondisi pekerja rumah tangga. Salah satunya, banyak para pekerja rumah tangga yang masih berada dalam situasi kerja yang tidak layak.

Banyak bentuk-bentuk keadaan yang dinilai tidak layak masih membayangi kehidupan pekerja rumah tangga di Indonesia. Sebagai contoh, tidak adanya perjanjian kerja tertulis dan seimbang. Sekalipun terdapat perjanjian, umumnya hanya perjanjian verbal, dan ditentukan oleh majikan, sehingga mudah diingkari serta sulit dibuktikan.

Selain itu, 85 persen PRT bekerja dengan beban kerja yang berlebihan; tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak; semua beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada PRT. Keadaan ini semakin memprihatinkan ketika diketahui, jam kerja yang diberikan kepada mayoritas pekerja rumah tangga, lebih dari 12-16 jam perhari.

Persoalan tidak adanya akses untuk bersosialisasi, komunikasi, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, juga termasuk dalam bagian kondisi kerja yang tidak layak yang diterima oleh para PRT.

Memperingati hari pekerja rumah tangga tahun ini, tanggungjawab serta peran negara: pemerintah dan DPR, menjadi isu yang hendak diperluas dan dipublikasikan kepada segenap elemen masyarakat. Negara dalam hal ini DPR RI dan pemerintah: Presiden, Mennakertrans, Menkumham sebagai pengambil keputusan ataupun kebijakan, bertanggungjawab atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga. Oleh karena itu pula, DPR dan Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran pelanggaran dan kekerasan terhadap PRT. Selain itu, DPR dan pemerintah bertanggungjawab dan berperan untuk membuat serta mengesahkan berlakunya sistem perlindungan PRT melalui UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.(Ar)

Foto: Candra Irawan.

Baca selengkapnya

Akarnya Kemiskinan dan Rendahnya Prioritas

Jakarta, Bingkai Merah - Jumlah anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dari hari ke hari terus naik. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan jumlah anak jalanan yang pada tahun 1997 masih sekitar 36.000 anak sekarang menjadi sekitar 232.894 anak.


Kenaikan itu dapat dilihat secara kasatmata di perempatan jalanan Ibu Kota ataupun di kota kecil. Dengan mudah kita dapat menjumpai anak lelaki atau perempuan meminta-minta atau mengamen. Padahal, fenomena anak jalanan seperti itu sebelum tahun 2000 hanya bisa dilihat di kota besar, seperti Jakarta atau Surabaya.

Tak kunjung teratasinya perlindungan anak karena kecenderungan kebijakan tidak berpihak kepada anak. Ini terlihat antara lain dari anggaran untuk perlindungan anak yang terus menurun. Tahun 2005 mencapai Rp 274 miliar, tahun ini hanya dialokasikan Rp 147 miliar.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Makmur Sunusi pekan lalu menyatakan, akar dari terus meningkatnya jumlah anak jalanan terutama karena kemiskinan, perceraian orangtua, serta kemalasan dan kurang tanggung jawab orangtua sehingga menjadikan anak sebagai pencari nafkah bagi keluarga.

Jumlah anak Indonesia (0-18 tahun) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 mencapai 79,8 juta anak. Mereka yang masuk kategori telantar dan hampir telantar mencapai 17,6 juta atau 22,14 persen. Anak jalanan menurut Kementerian Sosial termasuk anak telantar.

Akan tetapi, peningkatan angka anak jalanan ternyata tidak sejalan dengan angka kemiskinan versi BPS yang justru terus berkurang. Pada tahun 2007, menurut BPS, jumlah orang miskin 37 juta, turun menjadi 34,9 juta (2008), lalu 32 juta orang (2009).

Namun, jika memakai angka pendapatan per kapita 2 dollar AS per hari sesuai dengan standar kemiskinan versi Bank Dunia, di Indonesia masih ada 100 juta orang miskin.

Cakupan terbatas

Makmur Sunusi dalam wawancara dan forum dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR pada Kamis (28/1) menyatakan, peningkatan anak jalanan juga terjadi akibat cakupan pemerintah dalam penanganan anak bermasalah tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi anak kategori telantar.

Dana dari pemerintah hanya sanggup memberikan pelayanan bagi sekitar 4 persen per tahun dari total anak telantar (termasuk anak jalanan).

”Pengaman pertama supaya anak tak turun ke jalan adalah orangtua dan keluarga. Dalam mengatasi anak jalanan program yang dilakukan pemberdayaan orangtua. Tetapi itu terbatas dibanding peningkatan populasi anak jalanan, terutama di kota-kota besar,” ujar Makmur.

Ia mengakui dana menjadi kendala dalam melaksanakan programnya. ”Percepatan populasi anak yang tak sebanding dengan ketersediaan anggaran menyebabkan anak bermasalah terus meningkat,” katanya. Saat ini belum diketahui siapa yang akan menangani sisa anak jalanan yang masih sekitar 96 persen dari total anak telantar itu.

Di sisi lain, peserta rapat dengar pendapat dengan DPR, yakni sejumlah lembaga pemerintah terkait perlindungan anak, melihat upaya perlindungan atas anak jalanan masih parsial meski ada beberapa lembaga pemerintah yang menanganinya. Perlindungan anak mencuat jika muncul kasus yang menarik perhatian publik.

Mereka sepakat untuk menghadirkan perlindungan anak yang akan menyelesaikan masalah yang mengarah ke kekerasan pada anak. Diharapkan anak bermasalah memiliki akses jelas untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan negara bagi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraannya.

DPR juga mendesak pemerintah tidak lagi merazia dan menggaruk anak jalanan. ”Anak jalanan jangan dikriminalisasi. Mereka korban yang perlu diadvokasi supaya memiliki akses ke rumah singgah,” kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding.

Baca selengkapnya

Mengakhiri Tahun 2009 Tanpa Perubahan

Oleh Bintang Fajarbudi Semesta*

Di tanah yang basah ini kita duduk melingkar. Bicara tentang kemiskinan. Bicara tentang penindasan. Bicara tentang kemerdekaan. Beberapa menit menjelang tahun baru, kita melingkar berbulat tekad untuk memerjuangkan rakyat tertindas. Di tanah basah ini bersama rakyat tertindas kita songsong tahun 2010 dengan menguatkan perjuangan rakyat. Sebab, tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun penuh penindasan.

Begitu pengantar renungan akhir tahun bersama kawan-kawan Bingkai Merah. Organisasi yang coba membangun media rakyat itu mengadakan acara pergantian tahun secara sederhana.

Acara pergantian tahun baru itu diadakan di sekitar kawasan Rawasari Jakarta Timur. Di wilayah itu terdapat kampung pemulung. Biasa disebut Kampung Depang. Sebagian besar dari mereka berasal dari Indramayu. Kampung itu tidak seperti kampung pada umumnya. Jumlah warganya tidak sebanyak kampung lainnya. Kebanyakan warga di sana memiliki ikatan kekerabatan sejak migrasi dari daerah asal. Kampung yang kecil, namun mereka begitu hangat dan tanpa pamrih kepada orang luar yang ingin datang membantu.

Kampung Depang terbilang baru. Warga di sana membangun kampung itu sejak tahun 2007. Sebenarnya, Kampung Depang merupakan tempat pelarian warga miskin yang digusur dari beberapa tempat.

Pada 2007 telah terjadi penggusuran kampung-kampung di sekitar Cempaka Putih Jakarta Timur. Pun pada Januari 2008 telah terjadi penggusuran besar-besaran disertai pembakaran oleh Satpol PP di kawasan Rawasari. Warga di sana pindah ke beberapa tempat di sekitar wilayah yang digusur. Sebagian pulang ke daerah asal. Beberapa di antara mereka datang dan tinggal di lahan kosong milik Bulog, Departemen Pangan (Depang), Rawasari. Jumlah warga miskin yang tinggal di sana dibatasi. Hingga sekarang, tidak lebih dari 500 kepala keluarga yang tinggal di sana.

Letaknya dekat gudang Bulog dan perumahan Departemen Pangan. Gudang itu salah satu gudang milik Bulog yang banyak terdapat di Jakarta. Gudang itu lebih berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip Bulog sejak Bulog pertama kali didirikan.

Di sekitar kampung terdapat tempat pemancingan ikan. Tempatnya relatif bersih karena berada di atas tanah lapang. Namun, ada satu gundukan sampah dari warga perumahan yang selalu dibakar warga Kampung Depang. Terkesan, warga perumahan membuang sampah, warga Kampung Depang mengurusnya. Di sana juga terdapat lapangan bola berbatasan langsung dengan perumahan warga kelas menengah atas. Meruncingkan kondisi yang kontras. Pemandangan umum yang terlihat di setiap sudut kota Jakarta.

Di tanah lapang persis di depan rumah warga, acara pergantian tahun baru berlangsung. Sejak pukul 19.00 anak-anak sudah berkumpul sambil membawa terompet. Mereka menunggu kakak-kakak yang selama ini mengajar mereka. Seringkali terompet berbunyi. Seakan anak-anak tidak sabar ingin merasakan pergantian tahun baru.

Tidak lama, kawan-kawan dari Bingkai Merah datang secara bergelombang. Sejumlah 13 orang. Kedatangan mereka disambut oleh asap tebal dari pembakaran sampah yang berjarak sekitar sepuluh meter dari rumah warga. Beberapa di antara mereka merasa risih karena tidak terbiasa. Anak-anak antusias menghampiri mereka. Beberapa anak-anak langsung mengajak bermain.

Acara memang tidak berjalan sesuai rencana. Kawan-kawan berharap banyak warga berkumpul. Namun, di malam tahun baru itu, mereka keluar ke berbagai tempat. Jangan mengira mereka merayakan tahun baru di berbagai tempat seperti warga lainnya. Mereka keluar rumah untuk berjualan terompet atau menjual barang dagangan lainnya. Memanfaatkan kesempatan malam tahun baru untuk menambah penghasilan. Tohir, salah satu penadah barang bekas, menyempatkan waktunya untuk berjualan sebelum bergabung di acara itu.

“Tadi saya jualan terompet dulu di Monas, tapi nggak lama karena dikejar-kejar Satpol PP. Kami dilarang berjualan di sana. Banyak yang ditangkap. Untung saya lari duluan. Nih, terompet masih banyak, padahal modalnya juga lumayan. Jadi rugi”, kata Tohir.

Meski demikian, acara malam tahun baru di tempat itu memberi kesan yang mendalam. Keceriaan dan keaktifan anak-anak menjadi bumbu penyedap yang tidak bisa ditandingi oleh apa pun dalam memeriahkan suasana. Lagu-lagu yang menggambarkan potret dan protes kaum marjinal didendangkan. Sebagian anak-anak ikut menyanyikannya. Semakin menumbuhkan semangat perlawanan.

Kuis dengan hadiah-hadiah sederhana meningkatkan andernalin anak-anak. Mereka semakin antusias. Berbagai pertanyaan coba dijawab. Hingga semua hadiah habis.

Waktu pun terus berlalu. Menyingsing tengah malam. Suasana yang hangat semakin dalam. Angin yang lembab bertiup perlahan. Pertanda hujan akan turun. Serbuan asap sampah yang terbakar semakin berkurang. Beberapa kembang api sudah mulai dinyalakan oleh orang lain di sekitar lapangan bola. Bunyi gelegar dan serpihan warna-warni menghias langit hitam. Penantian pergantian tahun baru seakan semakin dekat. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 21.30.

Malam semakin larut. Rasa lapar datang. Makanan kerang sudah disiapkan beserta nasi. Anak-anak, keluarga Tohir, dan kawan-kawan menyantap makanan tahun baru itu. Canda gurau saat makan bersama menambah nikmatnya makanan. Kebersamaan semakin terasa. Kesan semakin dalam. Terlebih bagi kawan-kawan yang sepanjang hidupnya baru menapaki tanah kemiskinan Jakarta.

Eka Herlina, mahasiswi Fakultas Jurnalistik Institut Ilmu Sosial Indonesia, Depok, yang berasal dari Padang, membatalkan ajakan teman-temannya merayakan malam tahun baru di luar kota atau ikut saudaranya pulang ke Padang. Suasana yang pasti sangat meriah dan menyenangkan. Eka begitu terharu menyaksikan kegembiraan di dalam kesederhanaan selama acara itu. Kesan itu tertulis di blognya, www.mengapahanyamimpi.wordpress.com.

“Ada miris di hati gue, saat mereka berebutan Sprite dan rela mengambil gelas yang ‘tak layak’ demi bisa menikmati minuman tersebut. Apalagi saat sesi kuis dan nyanyi serta ‘kembang api’. Gue hanya mampu menangis”, begitu yang dinyatakan Eka di dalam blognya.

Selain Eka, Idris mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang aktif di kegiatan jurnalistik kampus, berpendapat, “sebelum saya ke tempat ini, saya punya persepsi bahwa anak-anak kampung, anak-anak jalanan, dan orang-orang miskin hanya sampah masyarakat. Namun, semua itu telah berubah sejak saya mengikuti semua proses malam tahun baru ini hingga di akhir renungan ini”.

Idris berasal dari Brebes. Ia terbiasa dengan suasana kemiskinan di desanya. Tetapi tidak seekstrim kemiskinan di kota Jakarta. Kondisi kemiskinan di Kampung Depang menggugah pikiran dan perasaannya.

Acara dilanjutkan dengan menyalakan kembang api yang bertangkai. Kembang api di bagikan ke anak-anak. Mereka menggerakkan kembang api sambil bernyanyi dan berteriak sesuka hati. Kemudian tiga kembang api besar diletuskan ke arah langit. Letusannya sebanyak enam kali untuk setiap batang kembang api. Langit berhias warna-warni. Beberapa anak-anak terdiam, asik melihat warna-warni kembang api. Sebagian lagi meloncat tinggi-tinggi, seakan ingin menggapai serpihan warna kembang api di langit. Pada batang kembang api pertama, untuk tiap letusan, anak-anak berteriak, “merdeka!”. Suasana begitu meriah. Meski sesekali hujan rintik, namun bulan purnama enggan berselimut awan tebal.

Di tengah riuh meriahnya acara itu, seorang anak berumur 12 tahun celetuk, “tetap saja tahun depan saya mulung”. Anak itu membantu orang tua mencari barang-barang bekas setiap hari. Pada usia itu, ia menarik sendiri gerobak yang bertumpuk barang-barang bekas. Tinggi tumpukan barang-barang itu dua kali lipat tinggi badannya.

Harapan kosong yang diutarakan anak itu menggambarkan kondisi warga miskin lainnya. Selama tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya kondisi ekonomi warga miskin tidak meningkat. Padahal, janji-janji manis wakil-wakil rakyat dan presiden yang terpilih saat ini masih teringat di pikiran warga miskin. Mereka yang menjabat di DPR dan pemerintahan adalah penipu ulung yang terus menerus membodohi warga miskin.

*Penulis adalah kontributor Bingkai Merah.

Baca selengkapnya

Dewan Harus Selesaikan RUU Tipikor 1 Oktober

Bingkai Merah

Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengingatkan, masyarakat perlu mewaspadai skenario jalan buntu yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).


Sementara itu, Hakim Kon­stitusi Akil Mochtar meng­khawatirkan kualitas ranca­ngan yang kini dibahas di Pa­nitia Kerja (Panja) DPR. Meski dia mengakui, sebenarnya teng­­gat yang nyata untuk RUU itu adalah 1 Oktober, sesuai ma­sa kerja Dewan. Pembuatan RUU ditegaskannya, tak me­nge­nal pewarisan ke Dewan pe­riode selanjutnya, atau carry over.

“Makanya, saya melihat tenggat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu. DPR 1 Oktober, Presiden 20 Oktober. Kalau sudah 1 Oktober, otomatis UU tidak selesai.

Tidak selesai, karena tidak ada carry over. Presiden sudah boleh me­ngeluarkan perppu karena tidak ada jaminan DPR baru un­tuk bisa. Cukup lama itu, pe­ngalaman saya 20 tahun (sebagai anggota Dewan-red),” pa­par Akil Mochtar di kantornya, Selasa (25/8) petang.

Ia tak menafikan ba­nyak­nya kendala menimbulkan pesimisme terhadap kinerja De­wan sesuai tenggat. Menurut Akil yang mantan anggota Komisi III DPR ini, sebenarnya banyak anggota Dewan yang memiliki kemampuan, tetapi tidak mau karena harus me­ngubah UU.

“Khawatirnya saya itu, karena mengejar tenggat dan pro­sesnya tidak sesuai, nanti rame-rame mengajukan ke MK lagi” paparnya.

Ketua Dewan Etik ICW Dadang Trisasongko menyata­kan, masyarakat harus mewaspadai skenario pelemahan KPK dan Pengadilan Tipikor antara pdan DPR. Dia menegaskan, ICW dan DPR melecehkan putusan MK jika secara sengaja memperumit persoalan dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. DPR tidak boleh membiarkan Pengadilan Tipikor mati, karena hal itu bukan semangat putusan MK.

Skenario jalan buntu lainnya ketika ada wacana pembentukan Pengadilan Tipikor di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Wacana ini dengan sendirinya akan menimbulkan po­lemik, sebab hal itu akan mem­beratkan keuangan ne­gara. “Otomatis protes-protes akan datang karena hal itu mem­beratkan keuangan ne­gara. Hal ini justru diharapkan agar pembahasan RUU ter­sendat-sendat,” kata Dadang di Jakarta, Selasa (28/7).

Tertutup

Sementara itu, Panja RUU ini memulai rapat pertamanya hari ini, di Hotel Aryaduta, Kara­waci, Jakarta, Rabu (26/8). Rapat Panja akan membahas sejumlah poin substansial dari RUU Pe­ngadilan Tipikor, dan renca­na­nya akan digelar secara tertutup tanpa memberikan akses kepada masyarakat un­tuk mengawasi.

Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Tipikor Dewi As­mara mengatakan, pemilihan tempat di luar Gedung DPR disebabkan pertimbangan in­tensitas rapat yang akan berlangsung sepanjang hari. Dia juga beralasan, tidak mung­kin menggelar sidang di Ge­dung DPR mengingat ba­nyak­nya ruang sidang di DPR yang akan digunakan untuk menggelar rapat-rapat pansus yang lain.

Sebaliknya, Mensesneg Hatta Rajasa menyatakan optimistis bahwa DPR akan menyelesaikan RUU ini sebelum masa tugas DPR periode 2004-2009 berakhir.
Menurut Hatta, keyakinannya ini karena hingga kini Pansus DPR masih terus bekerja sehingga semua pihak harus yakin jika RUU Pengadilan Tipikor bisa diselesaikan sebelum masa tugas DPR periode 2004-2009 berakhir bulan September mendatang (Ninuk Cucu Suwanti).

Baca selengkapnya